Perlu diketahui, bahwa telah dilakukan penandatanganan akta jual beli tanah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Selasa (01/11/2022) lalu. Sementara itu, penundaan pembelian dilakukan karena berdasarkan kabar yang beredar, bahwa lahan tersebut sebelumnya sempat ditawarkan senilai Rp 16,5 miliar. Sedangkan, harga yang disepakati dengan Dishub atau Pemkot Malang yaitu Rp 26,7 miliar.

Adapun proses pembelian lahan tersebut, kemudian oleh Dishub Kota Malang, ditunda sambil menunggu hasil rekomendasi Korsupgah KPK. “Kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa tanah tersebut pernah ditawarkan Rp16 miliar (melalui media sosial). Soal kebenaran, saya tidak berani mengatakan benar atau tidak, mengenai unggahan akun tersebut,” jelas Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja.

Pihaknya menyampaikan, bahwa klarifikasi Dishub Kota Malang, saat ini belum mencairkan dana untuk pembelian lahan tersebut. Hal itu dilakukan, untuk menemukan titik terang terkait informasi apapun, mengenai kejelasan pembelian lahan.

“Semuanya adalah bukan serba kebetulan. Ini perjalanan yang memang harus kami lalui, untuk melakukan klarifikasi kebenaran tersebut. Harga Rp 16 miliar, Rp18 miliar dan seterusnya, ini perlu ada kejelasan. Namun patokannya, adalah hasil dari appraisal,” imbuhnya.

Bahkan, Dishub Kota Malang langsung melakukan koordinasi dengan pihak Korsupgah KPK. Dokumen-dokumen terkait jual beli tanah, pun semuanya telah diserahkan kepada pihak Korsupgah KPK.

“Sampai dengan hari ini, saya disuruh menunggu terlebih dahulu keputusannya. Artinya sampai dengan hari ini, masih bersifat status quo. Intinya, kami menunggu saran-saran dan rekomendasi dari KPK,” tegas Widjaja.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, perihal keberlanjutan kesepakatan yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu, semua kemungkinan bisa terjadi. Baik itu dilakukannya revisi maupun adendum, terhadap perjanjian tersebut. Hal itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

“Semua harus memenuhi unsur-unsur kesepakatan perjanjian,” katanya.

Ditambahkannya, Dishub Kota Malang tidak ingin gegabah dan akan mempertimbangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Korsupgah KPK nantinya. Termasuk, dengan adanya perubahan-perubahan nantinya. “Ini menjadi perhatian bagi saya, sebagai pengguna anggaran yang ditunjuk oleh Bapak Wali Kota. Kami tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Kami harus memerhatikan juga informasi dari masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, H Sutiaji, mengaku bahwa selama menjalani proses pembebasan lahan, tidak ada skenario apapun yang ditutup-tutupi. Dirinya pun berterimaksih, kepada masyarakat yang telah mengingatkan dan memberikan informasi terkait hal tersebut.

Segala tahapan yang sudah dilalui, tambahnya, sudah di bawah pengawasan instansi terkait. Seperti Kejaksaan Negeri Kota Malang, pihak kepolisian dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, untuk proses ke depannya, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Korsupgah KPK.

“Jadi, semuanya biar terang benderang. Apalagi, ini uang rakyat, uang negara. Kepentingannya juga untuk rakyat, maka tidak ada yang ditutup-tutupi dan kita terbuka. Nanti bagaimana selanjutnya, ini tergantung kedua belah pihak. Ini clear dahulu, baru ada proses-proses selanjutnya,” kata Sutiaji. (gie)

“Pihak ke tiga atau CV sebagai pemenang lelang parkir, itu juga harus memikirkan nasib dari para jukir. Jadi, jangan cuma sekedar kontrak kami sekian. Kemudian, semuanya terserah kepada pihak ke tiga. Itu yang tidak boleh dan harus tetap dikoordinasikan,” terang Mardensi, Senin (10/10/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dijelaskannya, sebelum menjalankan program pengelolaan parkir, semua harus dikoordinasikan dengan baik. Seperti, dilakukan survei atau uji petik terlebih dahulu. Beberapa pendapatan dari suatu zona atau jalan, dalam kurun waktu tertentu.

“Contoh, di wilayah tersebut perhari menghasilkan Rp 100 ribu dan perbulan menghasilkan Rp 3 juta. Sehingga, jangan pula dipatok oleh pihak CV mengambil dari Jukir sebanyak Rp 2 juta pula,” terang Mardensi.

Disampaikan Mardensi, bahwa jika pemenang lelang merasa tidak sanggup menjalankan hasil uji petik atau survei tersebut, artinya pihak ke tiga tersebut tidak layak mengelola parkir di wilayah tersebut. Sehingga, perlu dilakukan kerja sama ulang dengan pihak yang lebih layak dan sesuai. (bkl/sit/adv)

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa titik parkir yang ada di Kayutangan Heritage, masih belum ada titik terang. “Titik-titiknya (parkir, red) tidak saya sebutkan. Karena, itu berkaitan dengan eksekusi atau pembelian. Kalau pembelian titik saya sampaikan, nanti harganya bisa menjadi permasalahan,” kata Sutiaji saat ditemui di Balai Kota Malang, Jumat (28/01/2022).

Terkait rancangan penataan lahan parkir, dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya sudah memikirkan bersama dengan dinas terkait. Baik Dinas Perhubungan, hingga Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2022 bisa terealisasi.

“Sudah, jadi saat ini sudah kita pikirkan bersama-sama. Insyaallah dalam tahun ini, sudah tertata parkirnya,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Heru Mulyono, mengungkapkan ada enam titik lokasi parkir sepeda motor baru yang terletak di sisi kanan kiri zona dua Kayutangan Heritage. Namun, tidak melebihi batas marka jalan.

Bagi sepeda motor, akan ditaruh di beberapa cerukan di zona tiga. Ketika ada masyarakat Kayutangan yang berinisiatif untuk memberi tempat parkir di dalam, Dishub tidak bisa melarang.

“Monggo silahkan, terpenting tidak di dalam koridor,” tutur Heru.

Selain itu, Dishub Kota Malang, juga menjelaskan bahwa pihaknya akan membuat beberapa rencana mengenai lahar parkir mobil. “Semoga kami bisa menyiapkan kantong parkir untuk mobil warga. Sehingga, mobil-mobil milik warga bisa parkir di tempat yang sudah kita tentukan,” terangnya. (cw1/sit)

Keterangan yang disampaikan, Frengky, dihadapan Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo, menjelaskan bahwa pihaknya mengaku kesulitan untuk mendirikan bangunan tiga lantai. Sebab, pembangunan tersebut memerlukan paku bumi.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Sedangkan harga tanah yang ditawarkan di sebelah KDS Dept Store, sudah tidak wajar. “Saya tidak mampu untuk membeli tanah yang akan digunakan lahan parkir dengan harganya tidak wajar tersebut,” jelas Frengky.

Tak hanya itu yang disampaikan Frengky, namun dia juga berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan DPRD Situbondo untuk mengambil langkah yang bijaksana dalam persoalan lahan parkir KDS Dept Store.

“Sebenarnya tidak ada kemacetan lalu lintas di Jalan A. Yani Situbondo, tepatnya di depan KDS Dept Store. Kalau lalu lintas merambat, saya akui,” kata Frengky.

Disamping itu, sambung Frengky, padatnya arus lalu lintas di Jalan A. Yani, pada momen tertentu. Seperti hari Sabtu dan Minggu dan menjelang lebaran.

“KDS Dept Store ini berdiri sejak tahun 1991. Sedangkan, peraturan tentang penyediaan lahan parkir terbit pada tahun 2009. Saya membangun KDS sebelum terbit peraturan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Komisi III DPRD Situbondo mempersoalankan ketersediaan lahan parkir di KDS Dept Store, karena jalan di sekitar A Yani sering mengalami kemacetan karena lahan parkir.

“Setelah melakukan rapat bersama ini, maka anggota legislatif akan merumuskan permasalahan ini. Sehingga menemukan titik terang yang terbaik bagi pengendara maupun pemilk KDS,” jelas Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Bashori Sonhaji.

DPRD mewacanakan, kata Bashori Sonhaji, tidak akan melakukan perpanjangan ijin, apabila tidak ada iktikad baik dari pengelola KDS Dept Store.

“Kami akan melakukan toleransi, namun dengan batas sewajarnya. Karena, sudah banyak keluhan para pengendara yang melintas di depan KDS Dept Store,” tegas Bashori Sonhaji. (her/ed2)