“Jadi, hidup ini bergantian. Untuk itu, kita perlu bermanfaat hari ini untuk kehidupan yang lebih baik selama sepuluh tahun mendatang. Jadi, saya minta tolong, kita gerakkan bersama-sama untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya dengan data riil serta jujur,” kata Bupati Hendy.

Setelah mendapatkan data, tambahnya, baru membuat program. Termasuk, untuk menyikapi persoalan kelangkaan pupuk.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Kalau sendirian, kita hanya ibarat setetes air. Tetapi kalau bersama-sama, kita akan menjadi lautan. Untuk itu, kita perlu bekerja sama untuk memperbaiki berbagai kendala yang ada,” paparnya.

Bupati Hendy juga menerangkan, bahwa pihaknya juga sudah membuat pabrik pupuk. Bahkan, menjadi satu-satunya kabupaten yang mendirikan pabrik pupuk organik. Sehingga, nanti pupuk akan dibagikan secara gratis untuk mengisi kekurangan pupuk di Kabupaten Jember.

Tidak hanya itu, bupati juga menyampaikan, sebanyak ribuan hektar lahan pertanian di Jember, juga tidak boleh beralih fungsi. Ini untuk kebaikan anak cucu kita mendatang.

“Menjaga bukan hanya soal legalitas saja. Tetapi ada upaya untuk mempertahankan lahan dan memfungsikannya. Jadi, menghasilkan sesuatu untuk generasi berikutnya,” imbuhnya. (kom/rio/sit)

“Luasan lahan untuk area penanaman padi, ini sebagian besar ada di wilayah Desa Pendem, Kecamatan Junrejo” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, Parjan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/01/2023) tadi.

Penyepitan lahan pertanian padi tersebut, ujar Parjan, penyebab utama adalah alih fungsi lahan yang selama ini terjadi. Dimana, banyak dibangun perumahan, kafe hingga villa dan tempat wisata.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Kami fokus survey di area ketahanan pangan nasional. Yang pasti, ini dikarenakan alih fungsi lahan. Di daerah Pendem, banyak dibangun perumahan. Terus, daerah Oro-oro Ombo, di situ dibangun tempat wisata. Jadi, itu hasil survey kami di tahun 2021. Untuk hasil bagaimana kondisi sekarang di tahun 2022 akan terbit bulan depan,” ujarnya.

Meski luas lahan pertanian padi menyempit, lanjut Parjan, ternyata ada sisi positif yaitu seperti peningkatan produksi. Tahun 2020, produksi 4988,21 ton. Secara prosentase, naik 15,27 persen. Sehingga, di tahun 2021 menjadi 5.750 ton

“Meski lahan pertanian padi ini menyempit, tapi produksi meningkat. Bisa jadi, karena petani berubah pola tanam atau ada perubahan dengan penggunaan pupuknya. Yang pasti, penyempitan lahan pertanian padi ini disebabkan alih fungsi lahan. Saat ini, di Kota Batu banyak dibangun perumahan, villa juga kafe,” tambahnya. (put/gie)

Pasandi Kodim 0822, Tahrir, mengatakan bahwa kebakaran bukan hanya terjadi di hutan semata. Akan tetapi, kebakaran juga bisa terjadi di lahan, seperti kawasan lahan tebu. Karenanya, Rakor ini memang diperlukan.

“Belajar dari kejadian banjir bandang di wilayah Ijen 2 tahun yang lalu, dengan koordinasi ini kita sepakat tidak ada lagi hutan lindung untuk lahan pertanian. Karena, pembukaan lahan pertanian dapat menyebabkan terjadinya banjir bandang,” ujarnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Sesuai aturan dan hukum yang berlaku, lanjutnya, lahan perhutani tidak boleh di buat lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Dan sesuai informasi yang saya terima masih ada lahan perhutani yang di buat lahan pertanian oleh masyarakat.

Ditambahkannya, kepada Kepala Desa yang hadir, diharapkan juga berperan dalam mengendalikan atau mengingatkan serta menghimbau kepada masyarakatnya, agar tidak bercocok tanam di lahan Perhutani.

Karena dengan pembukaan lahan Perhutani, maka dapat mengakibatkan terjadinya banjir bandang maupun kebakaran Hutan.

“Diperlukan relawan yang dapat saling berkomunikasi dan memberikan informasi ke instansi terkait, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya Karhutla. Relawan juga sebagai ujung tombak memberikan wawasan kepada masyarakat, tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan,” ungkap Lettu Inf Tahrir. (zen/sit)

Rinawati dalam kesempatan itu, mengeluhkan adanya penurunan jumlah petani dan produksi Rosella, akibat berkurangnya lahan pertanian. Sehingga, penurunan mencapai 75 persen yang menyebabkan produsen olahan Rosella, seperti dirinya ini kekurangan bahan baku.

“Pemerintah bisa memberikan arahan ataupun usulan kepada petani dan menjanjikan harga yang bagus, sehingga pasokan Rosella kembali stabil,” tutur Rinawati kepada Mas Dhito.

Mas Dhito pun berjanji, akan memberikan solusi terkait permasalahan tersebut dengan menerjunkan Dispertabun Kediri, untuk melakukan kajian terjadinya penurunan luasan lahan pertanian Rosella tersebut. “Tolong diteruskan ke Pak Anang, selaku Kepala Dispertabun. Kita harus bertahan dan tida mengurangi kapasitas (produksi rosela),” terang Mas Dhito.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Kediri, juga menyerahkan bantuan alat produksi yang dapat mendorong pengembangan UMKM. “BUMD harus hadir di tengah kesulitan masyarakat. Maka, kita minta BUMD ini mengeluarkan CSR untuk pelaku UMKM,” kata Mas Dhito.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Meski demikian, kata Mas Dhito, masih perlu realisasi bantuan lagi untuk sekitar 290an pelaku UMKM yang belum menerima bantuan tersebut. Bupati berkacamata ini menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kediri akan terus berupaya memberikan bantuan termasuk yang bersumber dari CSR perusahaan swasta.

“Nanti, tentunya kita akan carikan lagi dananya dari CSR-CSR perusahaan swasta,” terangnya.

Terpisah, pelaksana tugas (Plt) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik) Kabupaten Kediri, Mamiek Amiyati, menyebutkan bantuan tersebut tidak terbatas pada produk UMKM tertentu. “Tidak ada mayoritas UMKM, 66 bantuan alat ini untuk berbagai UMKM,” katanya.

Bantuan alat ini, kata Mamiek, untuk mendorong pelaku UMKM untuk berkembang. Terlebih, momentum menjelang lebaran kali ini tidak adanya pembatasan sehingga mempengaruhi penjualan UMKM yang harus ditangkap dengan meningkatkan produktivitas dan penjualan. (kom/pan/sit)

Bupati Situbondo bersama Kajari disambut oleh Forpimka Asembagus ( Camat, Danramil dan Kapolsek Asembagus)

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

Kades Awar-Awar, Sucung mewakili 7 Kepala Desa di Asembagus yang terdampak dan mewakili kasublok di 7 desa tersebut mengatakan, “Talang saluran irigasi ini disebut siap untuk mengairi lahan pertanian seluas 400 Hektar,” ujar Sucung.

“Ada ratusan hektar lahan pertanian di tujuh desa yang mengandalkan suplai air dari Talang ini. Yaitu Awar-awar, Perante, Trigonco, Kertosari, Mojosari, Kedunglo dan Curah Kalak,” ucapnya.

Lebih lanjut Sucung berharap akses jalan di Talang ini bisa di perbaiki juga karena jalan ini merupakan akses keluar masuk armada angkut tebu menuju PG Asembagus, dengan putusnya akses lintas ini, para  armada angkut tebu harus mengambil rute memutar,” pungkas Kades Awar-awar Sucung.

Bupati Situbondo Karna Suswandi,  mengatakan, sumber anggaran perbaikan Talang saluran irigasi II Bantal tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Situbondo yang mengajukan ke provinsi, dan itu memakai dana tanggap darurat,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) Desa Kertosari, Akbar, menjelaskan Talang saluran irigasi tersebut mulai mengalami kerusakan pada bulan Januari 2021.

“Ada retakan dibeberapa bagian dan itu semakin parah. Sehingga bulan Pebruari sudah tidak bisa mengaliri air lagi,” ujarnya.

Akbar optimis, dengan selesainya perbaikan Talang saluran irigasi II Bantal ini, maka bisa meningkatkan hasil panen petani tebu di tujuh desa.

“Selama tidak bisa digunakan kami mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam satu Hektar, itu bisa mencapai puluhan juta,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Situbondo, Iwan Setiawan SH M Hum, menegaskan proses perbaikan Talang saluran irigasi II Bantal sudah memenuhi prosedur perundang-undangan. “Tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Pemkab Situbondo. Karena sudah sesuai dengan peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat,” terang Kajari. (her/ed2)

Penanaman berlokasi di petak 98, kawasan produksi (Kesatuan Pengelolaan Hutan) KPH dataran Ijen, (Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan) BKPH Sukosari, KPH Bondowoso, Dusun Melaten, Desa Jampit, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso,

Penanaman pohon jenis Makadamia, Suren, Sengon, Sirsat dan Alpukat sebanyak 8 ribu pohon di lahan seluas 17 hektar tersebut, dilakukan langsung oleh ADM KPH Bondowoso, Andi Adrian Hidayat bersama Waka Perhutani, Manteri, Mandor, Asper dan sejumlah wartawan dari Jember, Bondowoso serta Situbondo.

Salah satu tujuan penanaman bibit pohon ini bagian dari edukasi untuk masyaraka yang ada di lingkungan hutan. Penanaman yang menggunakan Pola Agroforestry ini, akan menciptakan hutan-hutan baru dan masyarakat akan menikmati hasil dari memanfaatkan lahan hutan dengan menanam pohon jenis lain,” jelas ADM KPH Bondowoso Andi Adrian Hidayat.

Dengan adanya pola penanaman itu, sambung Andi Adrian Hidayat, maka akan terjaring simbiosis mutualisme antara Perum Perhutani dan masyarakat di lingkungan hutan yang memanfaatkan lahan Perhutani tersebut.

“Kita akan melarang masyarakat di lingkungan hutan menanam kopi apabila tidak menanam pohon-pohon hutan setinggi satu meter setengah. Jika, mereka sudah menanam pohon-pohon hutan setinggi satu meter setengah, maka kita baru akan mengijinkan mereka menanam kopi,” tegas Andi.

Baca Juga : Gelar Rapat Bersama Komisi III, Warga Tambak Ukir Situbondo Minta Tambang Ditutup

Lebih lanjut Andi mengatakan, pola Agroforestry ini untuk mengurangi resiko bencana alam tanpa mengurangi hak masyarakat di lingkungan hutan untuk hidup sejahtera. “Dengan Pola Agroforestry, sebenarnya kita mengatur pada tempat atau lahan-lahan tertentu pada kawasan hutan yang akan dijadikan area pertanian. Sebab, jika polanya tidak diatur maka akan beresiko tinggi,” tuturnya.

Fungsi hutan, kata Andi, selain ada sosial dan ekologi juga ada fungsi ekonomi yang harus dilaksanakan. “Reboisasi 6 ribu hektar lahan perhutani ini, diharapkan Perhutani akan mendapat hutan baru dari penanaman pohon-pohon hutan yang kita syaratkan,“ jika masyarakat yang ada di sekitar lingkungan hutan akan mengembangkan pohon kopi, maka wajib mereka menanam pohon hutan setinggi satu meter setengah,” tegasnya.

Untuk fungsi pertanian, seperti menanam kentang, kubis dan sejenisnya, imbuh Andi, hanya di perbolehkan di kawasan hutan produksi dengan batasan kemiringan kurang dari tiga puluh persen. “Di Hutan Lindung kita larang keras untuk lahan pertanian. Lahan pertanian hanya ada di kawasan hutan produksi pada kemiringan kurang dari tiga puluh persen,” pungkasnya. Sementara itu, Kontributor Metro TV, Suyono mengatakan, penanaman pohon ini merupakan wujud kepedulian rekan-rekan wartawan terhadap lingkungan, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam. “Akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kami kemudian bekerjasama dengan Perum Perhutan KPH Bondowoso untuk melakukan penanaman bibit pohon Sirsak, Suren, Alpukat, Sengon dan Makadamia,” ujar Suyono. (her/ed2)

 
Memontum Malang – Sebagai dampak pembangunan inspratruktur di wilayah Kabupaten Malang,yakni menyusutnya lahan pertanian produktif. Beberapa diantaranya seperti pembangunan perumahan, pabrik termasuk pembangunan jalan tol Malang-Pandaan (Mapan)

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Budiar Anwar mengatakan, Kebupaten Malang sebelumnya memiliki lahan pertanian seluas 45.888 hektar. Namun sekarang ini mengalami penyusutan karena banyaknya pengalihan fungsi lahan oleh masyarakat.

“Pengalihan fungsi lahan tersebut seperti untuk mendirikan rumah hingga dibuat untuk fasilitas umum, yang salah satunya adalah untuk pembangunan jalan tol Pandaan-Malang,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Budiar, Tim Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang beranggotakan Bappeda, DTPHP, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA), Dinas Pertanahan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan sebagai ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang masih melakukan perhitungan dan pendataan lahan.

“Walau masih belum diketahui pasti jumlah lahan yang berkurang, tapi dirinya memperkirakan seluas 6 ribu hektar, dari total lahan pertanian 320.674 hektar,” jelasnya.

Jika berdasarkan data yang ada, tambah Budiar, luas lahan persawahan 190.351 hektar, sedangkan luas lahan non sawah ada 130.323 hektar. Namun, pihaknya ditahun ini menargetkan produksi padi bisa mencapai luasan lahan 5 ribu hektar. Akan tetapi, di bulan November 2018 ini masih mencapai 3 ribu hektar.

“Di bulan November 2018 ini, produksi padi ada kenaikan menjadi 72.130 ton, sedangkan produksi padi tersebut lebih besar jika dibanding dengan tahun 2017 lalu yang hanya 71.908 ton padi. Selain jumlah produksi padi meningkat, Kabupaten Malang setiap tahun terus mengalami surplus beras,” pungkasnya.