Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa ada sebanyak 16 Puskesmas di wilayah Kota Malang yang telah disiagakan untuk melaksanakan pendataan dan penyuntikan vaksin bagi kelompok rentan. “Insyaallah, mulai 1 April besok kita laksanakan di 16 puskesmas, sampai dengan satu bulan. Sasarannya sekitar 13 ribu anak yang akan kami screening terlebih dahulu,” ujar Husnul saat ditemui, Selasa (31/03/2026) tadi.

Berbeda dengan program Outbreak Responses Immunization (ORI) yang menyasar semua orang tanpa memandang status vaksinasi, metode CUC bersifat lebih spesifik. Program ini, menyasar anak usia 9 bulan hingga 13 tahun yang status imunisasinya belum lengkap atau terlewat.

Baca juga :

“CUC ini istilahnya untuk menyulam bagi sasaran yang belum mendapatkan vaksinasi campak. Jadi kita screening dulu, yang sudah lengkap tidak (divaksin) lagi. Targetnya mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok minimal 95 persen,” jelasnya.

Husnul menegaskan, langkah masif ini sangat krusial mengingat Kota Malang merupakan daerah dengan tingkat mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan potensi transmisi virus melalui saluran pernapasan menjadi lebih cepat.

Meskipun sasaran utama vaksinasi adalah anak-anak, Husnul juga mengimbau kelompok dewasa untuk kembali memperketat protokol kesehatan layaknya masa pandemi Covid-19. “Jika kondisi badan tidak sehat, usahakan tidak beraktivitas di luar atau di ruang tertutup yang banyak orang. Kami juga sudah meminta teman-teman nakes untuk menjaga diri karena campak ini bukan lagi penyakit biasa,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa Pj Wali Kota Malang Wahyu sampai dengan saat ini masih terus melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) publik dengan penuh keseriusan serta tanggung jawab penuh. “Sampai dengan sekarang ini, Pak Wahyu Hidayat masih sebagai Pj Wali Kota Malang dan ini masih tetap melaksanakan tugasnya serta aktif 1000 persen. Karena dari pagi sampai malam, itu masih melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,” kata Sekda Erik, Selasa (16/07/2024) tadi.

Apabila nanti Pj Wahyu benar-benar mundur dari jabatannya, lanjutnya, maka ada aturan atau tata kelola mekanisme administrasi pemerintahan yang dilakukan. Namun, perlu disampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum menerima laporan atau keputusan apapun.

“Belum menerima keputusan apapun dari Kemendagri, karena pengunduran itu dari sana dan tentu ada proses-prosesnya. Tapi sekali lagi, Pj Wali Kota Malang sampai saat ini terus melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

Baca juga :

Hal senada juga disampaikan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Menurutnya, keputusan pengunduran diri tersebut harus dipertimbangkan dengan matang. Karena selain melibatkan pengunduran diri dari jabatan Pj nya, juga harus mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang puluhan tahun telah dijalani.

“Kalau mundur, berarti saya harus mundur dari ASN dan jabatan ini, termasuk segala macamnya. Saya juga sudah konsultasi bagaimana cara pengunduran diri itu, perkara iya dan tidaknya kita lihat nanti,” ujar Wahyu.

Apabila benar-benar mengundurkan diri, lanjutnya, maka ada mekanisme penggantinya. Itu sesuai dengan ketentuan dari usulan DPRD Kota Malang, Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Nanti digodok, prosesnya sama dengan proses saya menjadi Pj kemarin. Kalau dari daerah, hanya satu yang bisa diusulkan menjadi Plt yaitu hanya Sekda,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang, Rahayu Agus Triyono, dengan tegas mencanangkan pelaksanaan PIN Polio di Posyandu Kenari Perum Tukum Indah Kecamatan Tekung, Senin (15/01/2024) tadi. Dalam acara tersebut, Rahayu turut memberikan imunisasi Polio kepada sekitar 50 Balita yang telah terdata di tiga Posyandu. Yakni Posyandu Pear, Kenari dan Rambutan Desa Tukum.

“Imunisasi ini sangat bermanfaat untuk kesehatan bayi dan Balita, guna meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari Virus Polio yang kini kembali mewabah di salah satu kabupaten di Jawa Timur,” katanya.

Baca juga :

Pencanangan Sub PIN Polio sendiri, juga dihadiri oleh Pengurus TP PKK Kabupaten Lumajang, Perwakilan UNICEF Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Lumajang, Kepala Bidang P2P, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Ketua TP PKK Kecamatan Tekung beserta pengurus serta Kepala Desa Tukum dan Ketua TP PKK Desa Tukum dengan pengurus. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional terbagi dalam dua putaran, dimulai pada tanggal 15 hingga 21 Januari 2024 untuk putaran pertama dan 19 hingga 25 Februari 2024 untuk putaran kedua. Imunisasi dilakukan di Posyandu, Puskesmas, PAUD, TK, SD/MI sesuai dengan jadwal kunjungan Puskesmas di wilayah masing-masing.

Selain kegiatan Sub PIN Polio, pada kesempatan ini juga dilaksanakan Posyandu rutin, pemberian imunisasi Polio, edukasi kepada ibu atau orang tua bayi dan Balita. Serta, pemberian doorprize menarik bagi peserta yang dapat menjawab beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan penularan penyakit Polio melalui kegiatan imunisasi ini. (kom/adi/gie)

“Mari kita jaga bersama Kali Asem. Karena ini menjadi bagian dari tugas kita bersama, untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat lumajang yang adil dan makmur serta sejahtera,” kata Pj Bupati Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati juga menyampaikan bahwa fungsi sungai bagi kehidupan manusia, sangat banyak dan penting. Antara lain pemanfaatan sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga dan perikanan.

Baca juga :

Menurutnya, saat ini kondisi Kali Asem perlu mendapatkan perhatian bersama. Karena, sudah mengalami penurunan dan perubahan fungsi seperti terjadinya pendangkalan, penyempitan dan pencemaran. Sehingga, mempengaruhi kualitas air yang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama untuk kepentingan irigasi atau ketahanan pangan.

Dirinya berharap, dengan kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kepedulian warga untuk menjaga lingkungan. Mengingat, Kali Asem merupakan wajah masyarakat Lumajang tentang perilaku hidup bersih dan sehat, karena membentang di wilayah perkotaan.

“Kita harus bisa terus menjaga Kali Asem yang kita miliki agar menjadi lebih lestari dan menumbuhkan keharmonisan antara kehidupan manusia dan fungsi sungai. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini bisa membawa kebaikan bagi ekosistem Kali Asem dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambah Pj Bupati Lumajang.

Kegiatan Bersih Kaliku sendiri, merupakan salah satu kegiatan dari serangkaian agenda kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Lumajang (Harjalu) ke-768. Kegiatan ini dibuka Pj Bupati dengan didampingi Forkopimda Kabupaten Lumajang, dengan diawali apel kegiatan bersih-bersih Kali Asem di Jembatan Pelangi Masjid Agung. (kom/adi/gie)

Kawasan hutan produksi sendiri, ada sekitar seluas 11.493 Ha yang tersebar di 11 kecamatan, dimana di 58 desa tersebut terdapat kawasan permukiman. Tentunya, kondisi itu seringkali menimbulkan konflik di antara pemangku kawasan.

“Adanya Program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) ini tentunya memberikan angin segar untuk dapat membantu masyarakat agar mempunyai hak yang sama atas kepemilikan tanah,” kata Pj Bupati Lumajang.

Pj Bupati Yuyun juga menyampaikan, bahwa pemasangan Pal Batas tersebut merupakan penataan tata batas kawasan hutan sebagai tindak lanjut dari Pogram PPTPKH di Kabupaten Lumajang. Program PPTPKH tersebut dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya, untuk percepatan Program Reforma Agraria melalui penyediaan tanah obyek reforma agraria dan legalisasi akses kelola berupa perhutanan sosial.

Baca juga:

Selain itu, disampaikan Yuyun, bahwa tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lumajang mengajukan usulan Program PPTPKH tahap I seluas 1.010 Ha kepada Menteri LHK untuk 8 desa di 6 kecamatan yang mendapat respon baik dan diberikan persetujuan pelepasan kawasan hutan pada hutan produksi seluas ± 826,63 Ha melalui SK Menteri LHK Nomor Sk.485/Menlhk/Setjen/Pla.2/5/2023.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada camat, kepala desa beserta perangkat, khususnya kepada 8 desa yang sudah aktif membantu Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pemenuhan berkas kelengkapan Program PPTPKH sehingga bisa lolos pada tahap 1 di tahun 2022,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Lumajang juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah melalui BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta yang telah memperjuangkan Kabupaten Lumajang dalam Program PPTPKH. Sehingga, bisa mendapat SK persetujuan pelepasan kawasan hutan di tahap 1.

Pj Bupati Yuyun mengharapkan, adanya peran serta dari masyarakat untuk membantu dalam pelestarian kawasan hutan. Serta membantu pengawasan dan pencegahan terhadap pengrusakan, penjarahan serta pengalihfungsian kawasan hutan yang tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan pemerintah yang ada.

“Kami berharap semoga usulan PPTPKH tahap 2 di tahun 2023 juga dapat segera mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan dan segera dapat dilakukan penataan tata batas,” tambahnya. (kom/adi/gie)