Adapun uraiannya, sebanyak 20 ruas sepanjang 14.47 km proyek pekerjaan telah rampung melalui dana APBD sebesar Rp 35,5 miliar. Lalu untuk 18 ruas jalan lainnya, dibangun pada Oktober hingga Desember 2025. Pembangunan yang menjangkau 16,68 km ini, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48 miliar.

“Pembangunan infrastruktur, utamanya jalan akan terus berlanjut ditahun-tahun berikutnya,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat melakukan peninjauan ruas Made-Plembon, Plembon-Sugio dan Menengai-Wates, beberapa waktu lalu.

Baca juga :

Disampaikan Bupati Yuhronur, bahwa mayoritas jalan kabupaten sudah terjangkau program Jamula Mantap. Namun, ada beberapa yang belum diantaranya di jalan poros dan poros strategis.

Selain melaksanakan peningkatan jalan (rekonstruksi), Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Program Jamula Mantap, juga melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk jalan. Pemeliharaan rutin, dilaksanakan di 48 ruas jalan dengan total panjang 24,70 km, sedangkan pemeliharaan berkala dilaksanakan di 21 ruas jalan dengan total panjang 32,18 km.

Melalui langkah strategis tersebut, panjang jalan di Kabupaten Lamongan hingga 31 Desember 2025 bisa mencapai 64,79 persen atau 432,297 km dari total panjang jalan 667 km. (kom/son/gie)

Melalui hadirnya kegiatan pengabdian masyarakat BBK ke-7, akan memainkan peran dalam pembangunan daerah, dengan mengimplementasikan keilmuan dan hasil riset yang dikembangkan di perguruan tinggi. Mahasiswa diyakini akan mendampingi masyarakat hingga memberikan solusi konkret, serta transfer pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga mendorong kemajuan di berbagai sektor.

Kedatangan para mahasiswa ini, disambut langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam sebuah apel penerimaan di Halaman Gedung Pemkab Lamongan, Selasa (06/01/2026) tadi. Bertindak selaku pembina apel, Bupati Yuhronur mengatakan bahwa pembangunan daerah dimulai dengan adanya pembangunan terhadap desa.

“Dengan membangun desa, secara otomatis mampu meningkatkan kualitas hidup mayoritas warga negara, yang secara langsung berdampak pada pembangunan daerah secara keseluruhan,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Menurutnya, pembanguan daerah diaktualisasikan melalui 15 program prioritas milik Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang fokus akan tiga pilar utama. Diantaranya, adalah menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal, pemerataan hasil pembangunan dan harmonisasi sosial.

“Pemkab Lamongan menyambut baik hadirnya pengabdian masyarakat. Karena dapat berkolaborasi untuk sukseskan pembangunan di Lamongan melalui pendampingan masyarakat dengan keilmuan, dalam menjalankan aktivitas sosial,” tambah Bupati Yuhronur.

Dilaporkan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan (LPMB), Hery Purnobasuki, ada sebanyak 713 mahasiswa pengabdian masyarakat BBK ke-7 di Kabupaten Lamongan, yang akan melangsungkan kegiatan mulai 6 Januari 2026 hingga 2 Februari 2026 mendatang. Nantinya, akan berfokus pada program-program kerja berkelanjutan. Hal tersebut, selaras dengan misi Universitas Airlangga dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Seluruhnya akan dibagi pemusatan di 82 desa atau kelurahan di empat kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Sugio, Kecamatan Babat dan Kecamatan Pucuk,” ujarnya. (kom/son/gie)

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, capaian PBB P2 tahun 2025 adalah 100,27 persen atau Rp 58,150 miliar. Sedangkan untuk target yang ditetapkan, adalah Rp 58 miliar.

Capaian tersebut, didukung salah satu faktor yakni digitalisasi pelayanan publik dalam pembayaran pajak. Selain dapat memberikan efisiensi waktu pemungutan dan pembayaran pajak, digitalisasi juga memiliki peran penting dalam mengurangi adanya tindak kecurangan, menambah akurasi data, hingga transparansi pajak.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan transparansi dan capaian pajak memiliki peran penting dalam kemandirian fiskal daerah. Pengoptimalan pendapatan asli daerah melalui pajak juga memiliki pengaruh pembiayaan pembangunan daerah.

Baca juga :

“Optimalisasi capaian pajak memiliki peran penting dalam kemandirian fiskal daerah. Salah satu yang dapat mendukung optimalisasi tersebut adalah menerapkan digitalisasi pada pelayanan publik,” kata Bupati Yuhronur.

Selanjutnya, orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Lamongan ini meminta agar gencar mencetak SPPT PBB P2. Dengan tujuan adalah mempercepat proses pemungutan pajak di Kabupaten Lamongan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, Edy Yunan Ahmadi, menambahkan bahwa ada kebaruan dalam SPPT tahun 2026. Yakni, terdapat memuat tunggakan pada tahun sebelumnya, sehingga pemungutan PBB P2 lebih efektif dan transparan.

“Pada hari ini ada 872.182 SPPT PBB P2 yang dicetak. Sedangkan kemampuan cetak SPPT PBB P2 setiap harinya mampu mencakup 2 kecamatan,” jelasnya. (kom/son/gie)

Bupati Yuhronur mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus menyempurnakan pembangunan di kawasan Gajah Mada. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat. Air mancur menari akan dijadwalkan menyala warna-warni setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali.

Baca juga :

“Hingga saat ini pembangunan di kawasan Gajah Mada terus berlanjut. Salah satu yang sudah tuntas air mancur menari yang hari ini kita launching, sedangkan co working space, panggung budaya, cafetaria dan lainnya masih dalam tahap proses pembangunan,” ujarnya.

Bupati Yuhronur menjelaskan, bahwa di kawasan Gajah Mada juga tersedia fasilitas olah raga seperti lapangan futsal, voli, basket, hingga playground yang ramah untuk anak-anak. Tentunya kawasan ini akan sangat menyenangkan untuk dikunjungi. (kom/son/gie)

Dua gedung baru itu, merupakan hasil hibah dari APBD Pemkab Lamongan 2025.

Bupati Yuhronur mengatakan bahwa kolaborasi yang dilaksanakan melalui pembangunan gedung ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Pemkab Lamongan terus menjalin kolaborasi bersama Forkopimda hingga sektor lain. Dimana tujuan utamanya adalah memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang maksimal. Salah satunya melalui pemenuhan sarana prasarana yang hari ini diresmikan,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Sementara itu, Kapolres Lamongan, AKBP Agus mengatakan bahwa seluruh jajaran Polres Lamongan akan melaksanakan tugas dalam pelayanan kepada masyarakat. Termasuk, menjamin dan menjaga ketertiban masyarakat lebih baik.

Tidak ketinggalan, Kapolres juga mengingatkan pentingnya perawatan fasilitas agar tetap berfungsi dengan baik. (kom/son/gie)

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Nalikan, mengatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang dituangkan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efesien dan efektif. Hal ini, sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, tambahnya, tahun 2025 memasuki fase baru pembangunan daerah. Sehingga, terdapat tantangan kompleks, seperti digitalisasi pelayanan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga :

“Dalam situasi seperti ini, pengawasan internal memegang peran vital agar setiap kebijakan berjalan efektif, efesien dan bebas dari penyimpanan. Salah satu indikator pemerintahan yang baik dilihat dari pengelolaan keuangan daerah,” kata Sekda Nalikan.

Dirinya juga menekankan, untuk memperkuat pengawasan berbasis risiko agar dapat mencegah permasalahan sejak dini, tingkatkan integritas dan budaya anti korupsi serta percepatan digitalisasi pengawasan. “Yang mana ditujukan agar meminimalisir adanya kesalahan, terlebih Pemerintah Kabupaten Lamongan telah meraih 9 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.

Disampaikan Inspektur Kabupaten Lamongan, Ahmad Farikh, pada tahun 2025 rekap hasil pengawasan terdapat jumlah sebanyak 139 temuan. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2024 yakni 148 temuan. (kom/son/gie)

KUHP yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 mendatang, ini sangat diperlukan untuk hukum di Indonesia. Karena memiliki unsur politis, menggantikan KUHP warisan kolonial, membawa perubahan signifikan seperti keadilan restoratif, pengakuan hukum adat (living law), perluasan pidana korporasi, hukum pidana modern Indonesia yang lebih berkeadilan dan humanis, serta selaras dengan nilai Pancasila dan HAM.

Lalu ada poin sosiologis di dalamnya, yang mencerminkan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Juga, praktis karena Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda belum ada terjemahan resmi dari Negara Republik Indonesia. Serta Adaptif untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi.

Baca juga :

Diuraikan Bupati Yuhronur, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Korpri, serta masyarakat Lamongan harus memahami dan menerapkan sehingga akan menciptakan sistem hukum pidana yang berdaulat, modern dan kontekstual. Mewujudkan masyarakat yang taat dan sadar hukum, sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

“Seluruh ASN, anggota Korpri, hingga masyarakat di Kabupaten Lamongan tidak hanya profesional. Tentu juga harus dilandasi norma-norma hukum, sehingga seluruh kebijakan kita berseiringan,” kata Bupati Yuhronur.

Hadir sebagai nara sumber, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang juga anggota tim perumusan KUHP baru, I Gede Widhiana Suarda. Dirinya menerangjan, bahwa hadirnya KUHP baru bukan beratnya menjinakkan pidana. “Bukan berarti hukum pidana jinak, tetapi memberikan ruang untuk masyarakat. Serta menekankan pada keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif, dengan perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat Indonesia,” ujarnya. (kom/son/gie)

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit PH, selaku SAR Mission Coordinator (SMC), mengatakan bahwa pihaknya segera merespons laporan tersebut dengan mengerahkan satu tim rescue dari Unit Siaga SAR Bojonegoro, guna berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, sejak Sabtu (13/12/2025) kemarin, KN SAR 249 Permadi juga dikerahkan untuk membantu proses pencarian di sekitar lokasi kejadian tenggelamnya kapal, yakni sekitar 7 mil laut di utara Lamongan Shorebase.

Berdasarkan informasi dari pihak terkait dan keterangan awak kapal, lanjutnya, sebelum tenggelam pada Kamis (11/12/2025) malam, kapal nelayan Raja Jaya mengalami kebocoran saat berlayar di perairan utara Paciran, Kabupaten Lamongan. Saat itu, posisi ada di sekitar 10 mil laut dari daratan.

“Akibat peristiwa tersebut, total 11 orang ABK menjadi korban. Sementara sebanyak 10 orang, diantaranya telah berhasil diselamatkan oleh nelayan Paciran dan satu ABK lainnya dinyatakan hilang,” ujarnya, Senin (15/12/2025) tadi.

Baca juga :

Nanang menambahkan, pada hari keempat atau Senin (15/12/2025) tadi, operasi tim SAR gabungan mengerahkan dua search and rescue unit (SRU) laut. “SRU pertama, yakni KN SAR 249 Permadi, menyisir area seluas sekitar 15.73 mil laut. Sementara itu, SRU kedua dari Satpolair Lamongan melakukan penyisiran menggunakan speedboat di area seluas sekitar 7.32 mil laut,” ujarnya.

Koordinator Unit Siaga SAR Bojonegoro, Nanang Pujo selaku OSC On Scene Coordinator), menambahkan bahwa proses pencarian korban di laut dilakukan di tengah kendala cuaca, dimana di wilayah perairan laut utara Lamongan berawan tebal – hujan ringan. Menurut data maritim BMKG, angin bertiup dari Barat Laut dengan kecepatan sedang 7 hingga 11 knot dan tinggi gelombang mencapai 0.5 hingga 1.25 meter, yang meskipun tergolong rendah, namun kondisi berawan tebal dikhawatirkan membatasi jarak pandang visual tim SAR gabungan dalam menyisir area pencarian.

Disela pencarian di laut, tim KN SAR 249 Permadi memapelkan informasi tragedi kapal nelayan Raja Jaya, ini kepada kapal-kapal yang melintas di area pencarian. Mereka dihimbau segera melaporkan kepada petugas, apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Dalam operasi ini, Kantor SAR Surabaya bekerja sama dengan sejumlah instansi, antara lain Kamladu Blimbing, Satpolairud, BPBD Kabupaten Lamongan, Rukun Nelayan (RN) Blimbing, RN Paciran, SAR MTA, ORARI, serta pihak terkait lainnya.

Hingga berita ini ditulis, tim SAR gabungan masih melanjutkan upaya pencarian terhadap korban. (hms/sit)

Diketahui, bahwa sebelumnya, Sauqi bersama 10 temannya berenang di Waduk Pangguripan, Rabu (10/12/2025) sekitar pukul 10.00. Namun saat mencoba berenang menyebrangi waduk, diduga Sauqi kehilangan tenaga hingga membuatnya tenggelam. Sempat dilakukan pencarian oleh teman-temannya dan warga sekitar, namun tubuh Sauqi tidak ditemukan. Kejadian ini, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan SAR.

Baca juga :

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya, Nanang Sigit P, selaku SAR Mission Coordinator, mengatakan bahwa usai adanya laporan korban tenggelam, Kantor SAR Surabaya mengerahkan satu Tim Unit Siaga SAR Bojonegoro untuk melakukan pencarian terhadap korban bersama unsur SAR yang lain yaitu BPBD Lamongan, SatPolair Lamongan, Polsek Solokuro, Koramil Solokuro, Damkar, Satpol PP, PMI, SAR MTA, Senkom Lamongan dan warga sekitar. “Korban Sauqi ditemukan tidak jauh dari titik lokasi kejadian tenggelamnya pada Rabu (10/12/2025) kemarin. Jenazah korban kemudian dievakuasi Tim SAR gabungan dan dibawa ke Puskesmas Karanggeneng, untuk penanganan lebih lanjut,” ujarnya, Kamis (11/12/2025) tadi.

Nanang memberikan apresiasi terhadap seluruh unsur, yang terlibat dalam pencarian ini. Sehingga pada pencarian hari kedua ini, korban berhasil ditemukan.

“Kami turut berduka cita dan berbela sungkawa untuk keluarga korban yang mengalami peristiwa ini,” imbuhnya. (hms/gie)