Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan melampaui target merupakan hasil dari optimalisasi sistem digitalisasi pajak dan meningkatnya kesadaran masyarakat.

“Alhamdulillah, per 31 Desember 2025, semua sektor pajak kita berada di atas 100 persen. Total realisasi mencapai Rp 890,2 miliar lebih. Ini merupakan wujud kepercayaan masyarakat melalui pembayaran pajak yang kembali lagi untuk pembangunan kota,” ujar Handi Priyanto, Minggu (04/01/2026) tadi.

Baca juga :

Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai Rp 236.731.519.037,72 atau 105,0 persen dari target Rp 225.500.000.000,00. Dari sektor ini, Bapenda mencatatkan surplus sebesar Rp 11.231.519.037,72.

Capaian signifikan, juga terlihat pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sektor Jasa Makanan dan Minuman menyumbang Rp 175.050.175.535,80 (102,1 persen), disusul oleh PBJT Tenaga Listrik dengan realisasi Rp 117.053.509.266,09 atau 106,4 persen dari target Rp 110.000.000.000,00.

Handi menambahkan, secara persentase, PBJT Jasa Parkir mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni 111,0 persen dengan realisasi Rp 5.547.907.936,00. Sementara itu, PBJT Jasa Perhotelan terealisasi sebesar Rp 60.279.752.470,00 (107,6 persen) dan Jasa Kesenian serta Hiburan mencapai Rp 11.881.209.659,30 (108,0 persen).

Sektor lain yang juga melampaui target, adalah Pajak Air Tanah dengan realisasi Rp 3.804.701.548,70 (108,7 persen) serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berhasil mengumpulkan Rp 132.386.495.600,00 atau 104,8 persen dari target Rp 126.293.996.903,00. “Surplus ini akan menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program strategis di tahun 2026. Kami akan terus berinovasi agar trend positif ini terjaga,” papar Handi. (sit/adv)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, menjelaskan bahwa tingginya capaian tersebut didukung program kerja sama dengan hampir seluruh rumah sakit di Kota Malang. Melalui skema tersebut, setiap bayi yang baru lahir langsung mendapatkan tiga dokumen sekaligus, yakni akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan KIA.

“Setiap bayi lahir otomatis sudah terdaftar. Namanya masuk KK, dapat akta kelahiran dan langsung tercetak KIA. Jadi, capaian kita bisa lebih tinggi dari target nasional,” ujar Lusi, Sabtu (20/09/2025) tadi.

Namun, menurutnya juga masih ada sebagian anak usia SMP menjelang 17 tahun yang belum mengurus KIA. Kondisi tersebut, tentunya cukup berpengaruh pada capaian total.

“Anak-anak usia SMP kadang merasa tidak perlu lagi mengurus KIA, karena sebentar lagi dapat KTP. Padahal mereka tetap masuk dalam hitungan target. Kalau mendekati 17 tahun, biasanya mereka agak enggan, bahkan ada yang malu,” katanya.

Baca juga :

Lusi menambahkan, manfaat KIA pada dasarnya sama dengan KTP, yakni sebagai identitas resmi yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK). KIA dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi, mulai dari pembukaan rekening bank, perjalanan dengan pesawat, hingga layanan publik lainnya.

“Kalau orang dewasa identitasnya pakai KTP, anak-anak bisa pakai KIA. Identitas ini penting, karena kartu pelajar saja tidak selalu diberikan sekolah. Jadi, KIA menjadi bukti legal identitas anak,” lanjutnya.

Untuk memperluas manfaat, Dispendukcapil Kota Malang telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pusat hiburan dan rekreasi di Kota Malang. Apabila anak datang dengan menunjukkan KIA dapat memperoleh diskon khusus sesuai kebijakan mitra.

“Kalau untuk perbankan memang belum ada kerja sama langsung. Tetapi untuk hiburan anak, sudah berjalan. Jadi ada nilai tambah yang bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Dengan capaian ini, Lusi optimis angka penerbitan KIA di Kota Malang akan terus meningkat. Terlebih, setiap kelahiran baru otomatis sudah tercatat dan langsung mendapatkan identitas. (rsy/sit)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan bahwa sebagian besar jenis pajak berhasil merealisasikan pendapatan di atas target, dengan surplus di berbagai sektor. “Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan mencapai Rp 44,1 miliar atau 131,4 persen dari target Rp 33,6 miliar. Ini mengalami surplus sebesar 31,4 persen. Untuk PBJT Jasa Makanan dan Minuman (Mamin), dari target Rp 77,5 miliar, terealisasi Rp 124,6 miliar atau 160,8 persen. Sehingga, ada surplus 60,8 persen,” jelas Kepala Bapenda, Senin (14/10/2024) tadi.

Selain itu, tambahnya, Pajak Reklame yang ditargetkan Rp 16,8 miliar berhasil terealisasi sebesar Rp 22 miliar atau 131,3 persen, mencatatkan surplus 31,3 persen. Sektor lain yang mencatat kenaikan signifikan, adalah PBJT Tenaga Listrik, yang melampaui target Rp 43,2 miliar dengan realisasi Rp 79,9 miliar atau 185,2 persen mencatatkan surplus 85,2 persen.

“Pajak parkir juga mengalami surplus 146,6 persen dengan target Rp 1,575 miliar dan realisasi Rp 3,88 miliar. Pajak Air Tanah yang ditargetkan Rp 1,8 miliar mencapai Rp 2,4 miliar atau 134,2 persen surplus 34,2 persen,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 64,18 miliar dari target Rp 41,61 miliar, atau sebesar 154,2 persen. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga melampaui target, dengan realisasi Rp 155,2 miliar dari target Rp 94,5 miliar, atau sebesar 164,3 persen.

Namun, ujarnya, untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, target belum tercapai akibat minimnya acara olah raga dan konser di Kota Malang.

Ditambahkannya, bahwa tingginya realisasi pajak ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini juga didukung oleh berbagai program dari Bapenda, seperti pembebasan denda pajak dan Gebyar Sadar Pajak (GSP) yang memberikan hadiah utama mobil bagi para wajib pajak yang beruntung.

“Program ini memberikan insentif bagi masyarakat untuk semakin patuh dalam membayar pajak, dan tentunya membantu Pemkot Malang dalam mencapai target pendapatan pajak,” imbuh Handi. (rsy/sit)

Mengawali paripurna, Wakil Ketua II, Darwoto, menyampaikan agenda sidang paripurna. Termasuk, tingkat kehadiran anggota DPRD Lamongan.

“Rapat paripurna hari ini mendengarkan LKPJ Kepala Daerah dan terbuka untuk umum,” kata pimpinan sidang.

Dalam kesempatan paripurna itu, Bupati Yuhronur yang membacakan langsung laporan, menyampaikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten telah melampui target. Dimana dari berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dirancang secara komprehensif, mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja daerah yang melampaui target.

Seperti berdasarkan data indikator kinerja utama, ujar Bupati, angka gini ratio menunjukan tren positif dengan adanya penurunan dari 0,273 di tahun 2022 menjadi 0,295 di tahun 2023. Persentase penduduk miskin Kabupaten Lamongan tahun 2023, mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dari 12,53 persen menjadi 12,42 persen. Kemudian untuk indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,02 meningkat menjadi 74,53. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dari 77,89 persen meningkat menjdi 79,44 persen. Indeks kesalehan sosial dari 86,77 persen menjadi 89,19 persen. Indeks reformasi birokrasi dari 70,02 menjadi 75,89.

Baca juga :

“Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan tahun 2023 tumbuh sebesar 4,28 persen melampaui target. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan sektor pertanian sebagai dampak dari El Nino yang terjadi secara global,” kata Bupati Yuhronur.

Berdasarkan capaian indikator RPJMD Kabupaten Lamongan, ujarnya, juga menunjukan peningkatan. Mulai dari nilai tukar petani sebesar 116,05, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana, dengan nilai toleransi sebesar 89,75, nilai stabilitas sebesar 89,68 kategori sangat tinggi, nilai solidaritas sebesar 90,09 atau sangat tinggi, nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,98, indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,96, indeks profesionalitas ASN sebesar 73,02, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapatkan predikat A.

“Prosentase Peningkatan Desa Mandiri tahun 2023 sebesar 937,50 persen, sebanyak 166 Desa berstatus Mandiri,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Bupati Yuhronur juga menjelaskan, bahwa indeks pendidikan sebesar 0,668 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks kesehatan meningkat menjadi 0,844, indeks pembangunan pemuda meningkat menjadi 60,17, indeks infrastruktur meningkat menjadi 81,98, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,09. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka terealisasi sebesar 5,46 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, indeks daya beli sebesar 0,758, peningkatan realisasi investasi sebesar 6 persen hingga lainnya.

Sedangkan untuk pendapatan daerah tahun 2023, papar Bupati Yuhronur, ditargetkan sebesar Rp 3,542 triliun dan terealisasi sebesar Rp 3,209 triliun. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 3,496 triliun terealisasi Rp 3.161 triliun. Penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp 73,503 miliar terealisasi Rp 73,653 miliar. Pos pengeluaran pembiayaan teralokasikan Rp 118,864 miliar terealisasi Rp 97,273 miliar. Sehingga, pembiayaan netto direncanakan Rp 45,361 miliar terealisasi sebesar Rp 23,619 miliar. (kom/son/gie)

Menurut Husnul, capaian sasaran imunisasi polio di Kota Malang telah mencapai 103,01 persen. Di mana, itu telah menyasar 93.187 anak dan bahkan melebihi dari sasaran tersebut.

“Targetnya sudah terlampaui, kita sudah di angka 103,01 persen dari target 93.187 anak. Padahal minimal seharusnya 95 persen,” ujar Husnul, saat dikonfirmasi, Jumat (26/01/2024) tadi.

Meskipun capaian polio telah melampaui target, Dinkes Kota Malang tetap melakukan sweeping pada Balita yang belum mendapatkan imunisasi pada putaran pertama tersebut. Kemudian, juga menyediakan beberapa pos Sub Pin Polio di Rumah Sakit.

Baca juga:

“Kita siapkan itu untuk mengakomodir masyarakat yang belum bisa mendapatkan imunisasi polio di putaran pertama. Tentu kami berikan secara gratis, namun dengan persyaratan membawa Kartu Keluarga (KK) atau Karti Identitas Anak (KIA) dan KMS,” jelasnya.

Sampai dengan saat ini, menurut Husnul juga tidak ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan imunisasi polio. Sebab, imunisasi yang dilakukan saat ini dengan mendapatkan tetes, bukan suntik.

“Tidak ada keluhan. Karena imunisasi yang dilakukan ini dengan tetes. Imunisasi yang kita berikan juga untuk menguatkan, memberikan kekebalan anti body terhadap virus polio yang stereotip 2,” katanya.

Pihaknya berharap, ke depan imunisasi polio pada putaran kedua juga dapat memenuhi, bahkan melampaui dari target. Tentu dari 93.187 anak yang sudah mendapatkan imunisasi pada putaran pertama, juga harus mendapatkan semua.

“Kita harapkan nanti di putaran kedua juga sama seperti putaran pertama ini. Untuk putaran kedua ini dilakukan pada 19 sampai 24 Februari 2024 mendatang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pelaksanaan event ini, diikuti oleh 26 kabupaten atau kota di Jawa Timur, dengan berbagai rangkaian kegiatan. Antara lain, seperti Pameran Desa Wisata se-Jawa Timur, Sarasehan Desa Wisata, Virtual Tour Desa Wisata, Pagelaran Seni dan UMKM.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansah, melalui Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, dengan lantang mengatakan jika potensi pariwisata Jawa Timur sangat besar. Bahkan, khusus wisata seni budaya tak kalah dengan Pemrov Bali.

“Potensi wisata ini harus terus digalakkan, sebab seperti di Bali 60 persen pendapatannya dihidupi dari sektor pariwisata. Sedangkan potensi wisata Jawa Timur, terbilang sangat kaya akan seni dan budaya. Apalagi seni budaya kita, tidak kalah dengan Bali,” ujarnya mewakili Gubernur Jatim Khofifah, Jumat (03/11/2023) tadi.

Dikatakannya, Provinsi Jawa Timur memiliki ragam daya tarik wisata, salah satunya desa wisata. Pertumbuhan desa wisata di Provinsi Jawa Timur terus mengalami perkembangan. Potensi yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar membawa manfaat pada berbagai sektor.

“Ini butuh inisiasi, kolaborasi dan inovasi untuk menciptakan kepariwisataan yang unggul pada sebuah desa wisata. Apalagi, Sumenep punya Burung Jambul Kakak Tua Masalembu, Desa Wisata Keris Aeng Tong-Tong, Kasur Pasir Desa Legung Timur dan Pulau Wisata Oksigen Gili Iyang,” terangnya.

Baca juga :

Ketua Panitia Penyelenggara, Susiati, yang sekaligus Kepala Bidang (Kabid) Destinasi Pariwisata Disbudpar Jatim, pada pembukaan kegiatan mewakili Kadisbudpar Jatim, yang saat ini dijabat Plt Kadisbudpar Jatim, Eddy Supriyanto, mengatakan bahwa Festival Dewi Cemara bentuk apresiasi dari Pemprov Jatim kepada desa wisata. Festival ini untuk memotivasi pengelolaan desa wisata agar lebih inovatif dan kreatif lagi kedepannya.

Susiati juga memberikan penghargaan Dewi Cemara berupa pelakat dan sertifikat Gubernur, yang diberikan kepada 10 desa wisata terbaik yang terkurasi oleh dewan juri. Burung Jambul Kakaktua Sumenep, termasuk salah satunya yang juga dapat penghargaan.

Untuk mendukung perekonomian desa digelar pameran desa wisata. Hal itu bisa dijadikan ajang promosi produk UMKM Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Festival Dewi Cemara juga memfasilitasi para pengelola desa wisata untuk mempromosikan desanya melalui lomba virtual tour. Ini bisa memanfaatkan media digital agar desa wisata Jawa Timur dapat lebih dikenal oleh khalayak umum.

“Apresiasi setinggi-tingginya, saya ucapkan kepada Kabupaten Sumenep. Desa Aeng Tong-tong memecahkan rekor MURI sebagai desa dengan empu keris terbanyak di dunia. Selain itu, desa Aeng Tong Tong juga dinobatkan sebagai juara I ADWI 2022 kategori daya tarik pengunjung,” paparnya.

Diharapkannya, seni pembuatan keris lestari dari generasi ke generasi dan menjadi kebanggaan Jawa Timur di kancah internasional. “Festival Dewi Cemara 2023 hadir sebagai perwujudan Nawa Bhakti Satya Jatim Bhakti Ke-9 yakni Jatim Harmony melalui pengembangan dan pembinaan desa wisata,” kata Gubernur. (edo/sit)

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Mustaqim Jaya, menyampaikan jika Jukir tersebut sudah ditindaklanjuti dan diberikan sanksi tegas. “Itu parkir biasa dan di situ ada tempat parkirnya. Dengan viralnya kejadian ini, Jukir itu sudah kita panggil dan dia juga sudah memberikan klarifikasi,” kata Taqim-sapaannya, Jumat (13/10/2023) tadi.

Untuk sanksi yang diberikan, ujarnya, yakni Jukir tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perparkiran di seputaran Kawasan Alun-Alun Tugu selama satu minggu ke depan. Selain itu, Jukir juga membuat surat pernyataan. Apabila mengulangi pelanggaran tersebut maka akan diberhentikan.

Baca juga:

“Ini baru pertama kalinya dia melakukan pelanggaran. Dia juga sudah buat surat pernyataan, kalau mengulangi lagi kita berhentikan dan akan kita cabut Kartu Tanda Anggota (KTA) nya. Kalau dia mau pindah selama di skors juga tidak bisa, karena titiknya sudah sesuai dengan yang ada di KTA,” ujarnya.

Kemudian, tambahkannya, jika alasan dari Jukir melakukan tindakan tersebut, menurutnya karena memanfaatkan momen. Dimana Alun-Alun Tugu Kota Malang saat ini sedang ramai-ramainya dikunjungi oleh wisatawan.

“Iya, memanfaatkan parkir yang lagi ramai,” terangnya.

Sebagai informasi, untuk titik parkir yang berada di kawasan tersebut, menurutnya bukanlah parkir liar. Sebab, titik parkir tersebut telah terdata di Dishub Kota Malang.

“Kalau di depan kawasan SMA Tugu, itu bukan parkir liar dan ada titik parkirnya. Dia melakukan kesalahan, karena dia pakai rompi dan berarti itu Jukir resmi. Titik yang terdata di Dishub, itu cuma di depan SMA 4 dan di situ ada empat Kukir yang telah terdata,” imbuhnya. (rsy/sit)