Pemantauan udara ini dilakukan, sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan seluruh unsur, dalam memberikan pelayanan keselamatan kepada masyarakat. Pemantauan ini, difokuskan pada titik-titik krusial di wilayah Jawa Timur. Mulai dari jalur Tol Trans – Jawa hingga titik penyeberangan Jawa – Bali.

Rombongan sendiri, lepas landas dari Base Ops Lanudal Juanda, Sidoarjo, dengan menggunakan helikopter Basarnas jenis Dauphin HR 3601. Helikopter tersebut, bergerak menuju arah timur melintasi rute Pasuruan, Probolinggo, Situbondo hingga daerah Banyuwangi.

Baca juga :

Dari pantauan udara, Kabasarnas, Gubernur Jatim, Kasdam V Brawijaya, Direktur Operasi Basarnas dan Kepala Kantor SAR Surabaya, melihat langsung kondisi arus lalu lintas di ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi (Prosiwangi). Jalur ini, menjadi perhatian khusus karena diprediksi mengalami peningkatan volume kendaraan wisatawan yang menuju Bali.

Pemantauan udara ini dimaksudkan, juga untuk memastikan bahwa seluruh alur pergerakan masyarakat, baik di jalur bebas hambatan maupun arteri, terpantau dengan baik. Sejauh ini dari pantauan udara, arus lalu lintas di Tol Prosiwangi masih terpantau lancar dan terkendali.

Selain jalur darat, titik berat pemantauan tertuju pada aktivitas penyeberangan di Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) dan Pelabuhan Gilimanuk (Bali). “Kesiapsiagaan personel dan juga Alut di titik ini sangat penting, mengingat tingginya mobilitas masyarakat serta faktor cuaca yang seringkali dinamis di perairan Selat Bali,” ujar Kabasarnas.

Basarnas menyiagakan Alat Utama (Alut) SAR laut dan personel rescue di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kondisi darurat secara cepat (quick response). “Siaga SAR Khusus Nataru 2025/2026 ini dijadwalkan akan terus berlangsung hingga awal Januari 2026 mendatang. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan selalu memantau prakiraan cuaca dari BMKG sebelum melakukan perjalanan jarak jauh,” tambahnya. (hms/gie)

Menhub Dudy menyampaikan, bahwa pergerakan masyarakat pada periode Nataru diprediksi akan meningkat signifikan. Sehingga, diperlukan upaya agar layanan penyeberangan selama masa libur Nataru berjalan aman dan nyaman.

“Melalui rapat koordinasi kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang ini, kita sepakati langkah-langkah strategis terkait kualitas layanan, serta menjaga standar keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek operasional,” katanya.

Menhub juga mengingatkan seluruh pihak, untuk belajar dari insiden kecelakaan kapal yang menimpa KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona, beberapa bulan lalu. Tragedi tersebut, menjadi pengingat agar pengawasan keselamatan dijalankan tanpa toleransi.

Ditambahkannya, setiap aspek mulai kelaikan kapal, kesiapan awak, hingga mitigasi potensi cuaca ekstrem diminta dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Lebih-lebih di periode Desember-Januari merupakan puncak musim penghujan.

“Saya mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi resiko dengan perhatian khusus pada empat aspek utama. Yakni keselamatan dan keamanan pelayaran, kesiapan infrastruktur, keandalan operasional, serta mitigasi terhadap cuaca ekstrim dan kondisi darurat lainnya,” tegas Menhub.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi siap mendukung kelancaran arus Nataru baik dari Pulau Jawa menuju Bali dan NTB dan sebaliknya. “Sebagai daerah penyangga penyeberangan, kami telah melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Banyuwangi dan menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran arus Nataru,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga memaparkan, Pemkab Banyuwangi menyiapkan buffer zone di Terminal Sritanjung dan kawasan Grand Watu Dodol untuk mengurai kepadatan, termasuk lokasi parkir truk logistik agar tidak menumpuk di jalur pantura. “Kami juga akan menyiapkan Posko layanan, fasilitas kesehatan, IGD, ambulans, serta bersinergi dengan Polresta, TNI dan OPD terkait,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga memperkuat pengamanan perlintasan sebidang kereta api, memasang rambu dan marka tambahan, melakukan edukasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, SAR dan Pertamina terkait cuaca ekstrem dan ketersediaan BBM. “Tentunya kami ingin memastikan masa libur Nataru bisa dinikmati dengan aman, nyaman untuk semua masyarakat,” tambah Bupati Ipuk.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, juga menyebut puncak arus diprediksi terjadi pada 21-l hingga 23 Desember pada periode menjelang Natal dan 28-29 Desember, pada periode menjelang Tahun Baru. ASDP telah menyusun skenario pola operasi kapal dengan penyesuaian jumlah armada sesuai tingkat kepadatan penumpang.

“Pada kondisi normal, kami operasikan 28 kapal, saat padat 30 kapal dan saat sangat padat hingga 32 kapal, serta penempatan buffer zone di Ketapang dan Gilimanuk,” ujarnya.

Sementara Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, memastikan skenario pengamanan telah disiapkan secara optimal di seluruh jalur transportasi. “Kami memastikan pengamanan Nataru berjalan optimal mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, baik di jalan tol, jalur arteri, pelabuhan, tempat ibadah, maupun kawasan wisata. Malam ini kami juga menyeberang ke Gilimanuk untuk meninjau langsung jalur darat menuju Bali,” tegasnya.

Rakor tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Danantara, Ditlantas Polda Jatim, Dishub Provensi Jatim, ASDP Ketapang, Kapolresta Banyuwangi, Danlanal Banyuwangi, Kapolres Jembrana, Dishub Jembrana, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) dan stakeholder terkait lain. (kom/bwi/gie)

Menurut Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, paradigma kesehatan masyarakat harus berubah dari mengobati yang sudah sakit menjadi mencegah agar tidak sakit. Program Dokter Muter hadir sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan perubahan tersebut.

“Melalui Dokter Muter, masyarakat bisa lebih dini mengetahui kondisi kesehatannya sehingga risiko penyakit dapat ditekan sejak awal. Pencegahan jauh lebih penting dari pada sekadar pengobatan,” tegas Bunda Indah.

Baca juga :

Dalam pelaksanaan itu, sebanyak 70 warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Mulai dari pemeriksaan tekanan darah, penimbangan berat badan, pemeriksaan umum, hingga pemberian obat sesuai kebutuhan. Layanan berbasis jemput bola ini, memudahkan warga desa, khususnya mereka yang jauh dari fasilitas kesehatan formal.

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan diri. “Jika masyarakat terbiasa memanfaatkan layanan Dokter Muter, maka pola hidup sehat bisa lebih terjaga dan potensi penyakit serius bisa dihindari sejak awal,” ujarnya.

Dengan mengedepankan paradigma pencegahan, Pemkab Lumajang ingin memastikan bahwa kesehatan bukan sekadar urusan klinis, tetapi bagian dari gaya hidup masyarakat sehari-hari. Program Dokter Muter sendiri, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak hanya hadir untuk mengobati, melainkan juga melindungi warganya dari ancaman penyakit. Langkah ini, sekaligus memperkuat misi Pemkab Lumajang dalam membangun layanan kesehatan yang inklusif, adil dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah, termasuk pelosok desa. (kom/adi/gie)

Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa penyelenggaraan Pasar Murah ini merupakan strategi untuk menghadirkan bahan pokok dengan harga terjangkau, khususnya beras SPHP. “Hari ini kami menggelar pasar murah. Intinya, bagaimana menyiapkan logistik dengan harga yang terjangkau. SPHP dengan HET Rp 12.500 per kilogram itu sebenarnya murah dan kualitasnya bagus, tapi seringkali sulit dijangkau. Karena itu, kita menembus dengan pasar murah seperti ini,” kata Gubernur Khofifah.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa distribusi beras SPHP perlu lebih digencarkan. Karena hingga saat ini, realisasi distribusi baru mencapai 6,17 persen dari 173 ribu ton yang disiapkan untuk masyarakat.

“Kalau beras harganya naik, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan. Maka, beras ini harus didistribusikan dengan cara yang memudahkan masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Gubernur Khofifah juga mengungkapkan, bahwa stok beras Bulog yang ada di Jawa Timur sebenarnya sangat melimpah dan bahkan sampai menyewa gudang. Namun, proses distribusinya harus melalui verifikasi aplikasi Klik SPHP sesuai keputusan Bapanas.

“Ada yang sudah apply tapi belum bisa cair. Ada juga yang lancar, seperti Kota Malang ini relatif lancar. Kendala ini yang harus kita atur strateginya,” tuturnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah juga sempat mengkhawatirkan adanya isu beras oplosan yang pernah terjadi. Karena itu membuat proses penyaluran SPHP di beberapa daerah tersendat.

“Itu jadi salah satu kekhawatiran, makanya penyaluran harus benar-benar diawasi,” lanjutnya.

Sebagai informasi, dalam Pasar Murah tersebut juga disediakan empat komoditas utama, yakni beras, telur, gula dan minyak goreng. Salah seorang warga Kebonsari, Masnunah, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan Pasar Murah ini.

“Biasanya saya beli beras premium Rp 69 ribu sampai Rp 78 ribu. Sekarang ada SPHP Rp 55 ribu per 5 kilogram, murah sekali. Bagus berasnya, cuma dibatasi dua kantong. Kalau untuk hajatan memang kurang, tapi buat makan sehari-hari sudah sangat membantu,” imbuh Masnunah. (rsy/sit)

Perlu diketahui, bahwa sejak diluncurkan pada 17 Februari lalu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan, sampai saat ini masih terus berjalan dan dievaluasi. Selain melihat proses pengolahan menu makanan di BGN Pandaan, Dandim dan tim juga berkunjung ke SMAN 1 Pandaan sebagai satu dari sembilan lembaga penerima manfaat MBG.

Disampaikan Dandim Pasuruan, bahwa tujuan digelarnya monitoring tidak lain untuk memastikan program tetap berjalan dengan baik. Terutama, terhadap 3.022 siswa TK hingga SMA di Kecamatan Pandaan, yang setiap hari Senin hingga Jumat menerima Program MBG dengan menu beragam.

“Kita semua berkumpul di dapur BGN Pandaan ini untuk monitoring kegiatan pengolahan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis di sekolah. Dan, semuanya sesuai dengan harapan kita bersama,” katanya.

Dijelaskan Dandim, Pemerintah mengandeng TNI AD untuk membantu melaksanakan pendampingan dalam rangka pelaksanaan Program MBG. Hanya saja, meski banyak pertanyaan yang datang dari masyarakat akan sasaran Program MBG, namun yang menentukan bukanlah pemerintah daerah, melainkan langsung penunjukan oleh BGN.

“Yang menentukan langsung adalah BGN. Daerah hanya menerima program dan membantu mensukseskannya,” terangnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Aisha Rahma Tsania, menjelaskan untuk dapur BGN Pandaan sudah melayani sembilan sekolah. Dalam pelaksanaannya, pihak SPPG menunjuk warga sekitar untuk direkrut menjadi tenaga dapur.

“Tenaga dapur kami ambil dari warga sekitar, sebagai bagian dari pemberdayaan sekaligus menambah pendapatan mereka,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala SMAN 1 Pandaan, Teguh Hariawan, menegaskan bahwa untuk saat ini, jumlah pelajar yang menerima program sebanyak 876 anak. Mereka merupakan siswa-siswi Kelas X dan XI. Untuk siswa Kelas XII, tidak lagi sebagai penerima.

“Kalau untuk Kelas XII, karena sudah fokus pada melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Sehingga, sudah tidak setiap hari di sekolah dan tidak lagi menerima program MBG,” terangnya.

Terkait untuk menu, ungkapnya, respon siswa sangat suka. Untuk hari ini misalnya, para pelajar menyantap nasi putih, ayam katsu, saos asam manis, setup wortel dan buncis, buah kelengkeng dan susu plain. Seluruh menu tersebut berdampak baik pada siswa-siswi. Salah satunya adalah, tidak adanya laporan anak sakit.

“Semua anak-anak suka. Bahkan, mereka bisa sesekali request menu dan diperbolehkan. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan Program MBG ini karena tidak ada lagi laporan anak sakit anemia karena belum sarapan pagi,” tambahnya. (kom/pas/gie)

Adapun beberapa tempat yang menjadi sasaran Sidak, diantaranya seperti Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman (DPUPP) dan Dinas Kesehatan Situbondo. Sedangkan Wabup Situbondo, melaksanakan Sidak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo serta Rumah Sakit Abdoer Rahem (RSAR) Situbondo.

“Pasca libur panjang, saya mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera kembali ke kantor dan menjalankan tugas seperti biasa,” kata Mas Rio-panggilan akrab Bupati Situbondo, saat memberikan pengarahan apel di Halaman DPUPP Pemkab Situbondo.

Untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar dan efektif setelah libur panjang, ujar Mas Rio, karenanya terhadap ASN dilakukan Sidak. Tujuannya, yaitu agar terus meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca juga :

“Dengan demikian, diharapkan kinerja ASN bisa meningkat dan mampu memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat Situbondo,” terang Mas Rio.

Lebih lanjut Mas Rio mengatakan, bahwa apa yang diucapkan secara langsung maupun melalui media massa serta media sosial, bisa dijadikan pijakan atau landasan kerja ke depan. “Citra rasa seorang pemimpin terdahulu dengan pemimpin sekarang, tentunya berbeda. Saya dan Mbak Ulfi sebagai pemimpin Situbondo yang sekarang. Setiap orang punya gaya pemimpinan yang berbeda. Makanya, saya dan Mbak Ulfi ingin melihat ASN, P3K, tenaga honorer bekerja secara profesional,” tegas Mas Rio.

Mudah mudahan, sambung Mas Rio, ASN yang bekerja di DPUPP di era kepemimpinannya dengan Mbak Ulfi, bisa bekerja secara profesional. Sehingga, tidak mengulangi kesalahan yang terdahulu.

“Sepanjang masih di Syawal, maka saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo maupun pribadi, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin,” papar Mas Rio.

Berdasarkan laporan Kepala BKDSDM (Samsuri, red), kata Mas Rio, tingkat kehadiran ASN pasca libur panjang Idul Fitri 1446 H, ada sebanyak 100 persen. Meskipun, ada satu orang izin. (her/sit)

Memasuki hari ke empat pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 H, arus balik di Kabupaten Lumajang, terpantau padat namun masih dalam kondisi lancar. Hal ini, disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin, Jumat (04/04/2025) tadi.

Menurut Rasmin, peningkatan volume kendaraan di beberapa titik utama Kabupaten Lumajang, terjadi sejak pagi. Namun, pihaknya bersama jajaran terkait telah menerapkan berbagai langkah antisipasi agar arus lalu lintas tetap terkendali.

“Kami memantau langsung kondisi lalu lintas, terutama di jalur utama seperti Jalan Raya Klakah, Jalan Nasional Lumajang-Jember, serta jalur alternatif lainnya. Meski mengalami kepadatan, arus lalu lintas masih terpantau lancar dan terkendali,” katanya.

Baca juga :

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang bersama pihak kepolisian dan instansi terkait, terus melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran arus mudik. Petugas juga disiagakan di titik-titik rawan kemacetan, guna mengatur lalu lintas dan memberikan informasi kepada para pemudik.

Rasmin juga mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas serta menjaga kondisi kendaraan agar tetap prima. “Kami berharap, arus balik ini dapat berjalan dengan lancar hingga puncak kepadatan nanti. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap berhati-hati selama perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” tambahnya.

Puncak arus balik sendiri, diperkirakan akan terjadi pada Minggu (06/04/2025) malam hingga Senin (07/04/2025) siang. Sehingga, masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik guna menghindari kepadatan lalu lintas. (kom/adi/gie)

Seperti kondisi di Pelabuhan Ketapang, itu relatif sepi saat arus mudik, akibat kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. “Di sisi lain masih sepi. Pengelola pelabuhan sudah menyiapkan antisipasi jika terjadi lonjakan, mulai H-13 hingga H+8 Lebaran,” kata Wabup Mujiono.

Dijelaskan Wabup Mujiono, Pemerintah Banyuwangi, akan bersinergi dengan ASDP, kepolisian dan pihak terkait lainnya guna menyukseskan arus balik. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga akan mempersiapkan diri menyambut wisatawan yang hendak menghabiskan waktu libur Lebaran di Kota Banyuwangi.

“Wisatawan yang datang ke Banyuwangi akan merasa aman, nyaman. Ada kepastian bahwa Banyuwangi siap menyambut Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.

Wagub juga mengecek, mengenai berbagai fasilitas di Pelabuhan Ketapang. Seperti titik pemantauan CCTV, pos pengamanan terpadu dan layanan kesehatan.

Baca juga :

“Semuanya sudah siap. Kami dari pemerintah daerah sudah menyediakan tempat pemeriksaan kesehatan yang buka setiap hari selama 24 jam. Ada tiga shift yang bertugas di sana,” lanjutnya.

General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yani Andriyanto, menjelaskan bahwa jumlah pemudik dari Bali ke Jawa pada rute Ketapang-Gilimanuk, terus meningkat sejak tanggal 10 hingga tanggal 5 Lebaran.

Bila ditotal selama 5 hari terakhir, jumlah WNI yang kembali mencapai 223.036 orang. Jumlah kendaraan pun meningkat.

Menurut Yani, bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dibanding momen yang sama tahun sebelumnya. “Rata-rata harian, kenaikannya 54 persen untuk kendaraan yang melakukan perjalanan dari Bali ke Jawa dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya.

Dirinya mengatakan, ada sisi positif dari penambahan jam masuk dari H-10 menjadi H-5 Lebaran. “Jadi mendekati Nyepi memang agak curam. Prediksi kami masih sama untuk puncak arus mudik, yakni pada 26, 27 dan 28 Maret,” katanya. (kom/bwi/gie)

Pelaksanaan itu, tentunya menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Malang, serta memperkuat posisi daerah sebagai salah satu sentra produksi padi nasional. Gerakan Percepatan Tanam dan LTT sendiri, menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan swasembada pangan.

Kabupaten Malang sendiri, menjadi bagian dari upaya optimalisasi lahan pertanian di Indonesia. Untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional, dibutuhkan dukungan pertambahan luas tanam padi, jagung dan kedelai melalui program percepatan kegiatan LTT.

Wakil Bupati Malang bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Malang, dalam momen itu juga turun langsung ke lapangan di areal persawahan di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, guna melakukan monitoring dan crosscheck data dengan kondisi aktual. Kunjungan ini, juga bertujuan untuk membahas percepatan tanam serta mengapresiasi peningkatan produksi padi di daerah tersebut. Hal ini dilakukan, untuk mengetahui perkembangan realisasi tanam yang telah dilakukan oleh petani, sehingga program percepatan LTT ini berjalan dengan baik.

Baca juga :

Wakil Bupati Malang berharap dengan langsung turun ke lapangan, dapat berdisuksi dan berdialog langsung dengan petani. Sehingga, akan dapat memberikan advice berupa saran dan masukan, serta bantuan yang diperlukan oleh petani dalam pelaksanaan program percepatan LTT ini.

“Kita pantau langsung ke lapangan datang ke petani, berdialog dan mendengar apa keluhan dan kebutuhan petani kita, supaya percepatan LTT ini berjalan baik,” kata Wabup Malang.

Dirinya juga menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung program nasional ini. “Pemkab Malang berkomitmen memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Optimalisasi lahan dan perluasan areal tanam menjadi fokus utama kami,” ujarnya.

Sementara itu, Program LTT sendiri bertujuan memotivasi petani agar terus menanam padi, terutama menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Melalui gerakan ini, diharapkan pengelolaan pengairan dapat dioptimalkan. Sehingga, lahan kering dan sawah tadah hujan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Langkah strategis ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Malang sekaligus mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional dalam waktu dekat. (pro/mlg/gie)