Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa parkir langganan tersebut nantinya akan diberlakukan dengan mekanisme khusus, seperti menggunakan kartu berlangganan. Kebijakan ini diambil, untuk menertibkan parkir sembarangan yang berada di badan jalan dan dinilai dapat mengganggu arus lalu lintas.

“Kita akan berikan kartu langganan dengan biaya tertentu, misalnya Rp 3 ribu perkendaraan. Itu akan diberlakukan untuk warga dan pelaku usaha sekitar Kayutangan Heritage, tapi tentunya akan kita data dahulu nomor kendaraannya. Kebijakan ini, juga hanya berlaku untuk mereka yang memang berdomisili atau memiliki usaha di Kayutangan Heritage saja,” jelas Widjaja, Selasa (19/11/2024) tadi.

Baca juga :

Dalam penerapan parkir langganan itu, ujarnya, nantinya hanya akan diberlakukan untuk kendaraan roda empat. Sehingga, untuk di badan jalan bebas dari kendaraan dan hanya diperbolehkan untuk drop zone atau menurunkan barang saja.

“Sehingga jangan asal menempatkan saja, warga boleh tapi harus sesuai dengan ketentuan. Tidak bisa kalau ada yang iri, karena itu kan khusus untuk warga setempat. Selain itu tidak boleh dan tidak berlaku kebijakan itu untuk lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, nantinya kendaraan yang mampu ditampung oleh Dishub Kota Malang di parkir Kawasan Kayutangan Heritage tersebut bisa mencapai 760 unit roda dua dan roda empat sekitar 123 unit, namun pada masa akhir pekan. Dalam penataan parkir ini, selain bertujuan untuk mendukung kenyamanan pengunjung, juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

“Kayutangan sebagai destinasi harus aman, nyaman dan terjaga keselamatannya. Kalau dibiarkan semrawut, destinasi ini bisa kehilangan daya tariknya. Kami akan mempertahankan, bahkan meningkatkan kondisi yang ada,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Aksi unjuk rasa ini, mulai dilakukan sekitar pukul 09.00. Dimana, ratusan warga membentangkan banner dengan berbagai macam tulisan dan menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara.

Diantaranya seperti ‘Kali Paron Nagih Janji’, ‘Ojo Guyon Banjir Iku Bencana’, ‘Kami Butuh Aksi Bukan Janji’, ‘Iki Bukan Wisata Banjir’, ‘Mana Janji Manismu Dulu’ dan berbagai tulisan lainnya. Selain itu, mereka juga membagikan bunga Mawar putih.

Kepala Desa Bumiaji, Edy Suyanto, mengatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukan warga tersebut merupakan bentuk kekesalan. Khususnya, warga Dusun Beru, Desa Bumiaji, yang sudah tidak nyaman lagi di tempat tinggalnya. Sebab, setiap tahunnya selalu dilanda banjir. Bahkan di tahun 2021 lalu, sampai merenggut korban jiwa.

Baca juga :

“Aksi kami ini damai. Warga Desa Bumiaji tidak anarkis dan taat dengan hukum. Kami datang hanya untuk menyampaikan aspirasi. Mohon kami diterima dengan baik,” terangnya, saat berada di halaman Gedung DPRD Kota Batu.

Aksi unjuk rasa seperti yang dilakukan warga Desa Bumiaji, diakui Eddy, sebenarnya sudah tidak selayaknya terjadi di Kota Batu. Namun jika hanya diam saja, maka di Desa Bumiaji akan terus menerus mengalami banjir setiap tahunnya. Apalagi, sejak tahun 2015 di desanya menjadi langganan banjir.

“Kami sudah tidak nyaman lagi. Kami mohon ada solusi dari DPRD Kota Batu,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, mengatakan untuk menjaga lingkungan sudah menjadi komitmen semua. Atas kejadian yang dialami warga Desa Bumiji, maka Pemkot Batu untuk sungguh-sungguh mengidentifikasi penyebab banjir.

“Hari ini, kita rekomendasikan ke Pemkot Batu adalah mengidentifikasi penyebab banjir. Ini sangat penting, karena kalau kemudian soal tindakan pasca banjir, itu pasti akan dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, sebelum terjadinya banjir ini lebih penting apa yang kita lakukan untuk menanggulanginya,” jelasnya. (put/gie)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika wacana parkir berlangganan itu nantinya kendaraan akan diberikan stiker hologram. Dalam pembayarannya pun dibayarkan melalui pajak STNK di setiap tahunnya.

“Wacana ini sempat disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui pertemuan bersama dengan Dishub. Itu disarankan untuk menggunakan parkir langganan. Jadi, kendaraan itu memiliki stiker hologram dan dibayarkan setiap tahun melalui pembayaran pajak STNK itu,” jelas Jaya-sapaannya, Sabtu (02/12/2023) tadi.

Baca juga:

Hanya saja, Jaya menambahkan, bahwa wacana tersebut belum secara resmi dibahas dalam lingkungan Pemkot Malang. Akan tetapi, menurutnya sudah dilaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Pj Wali Kota Malang.

“Rencana ini sudah kami laporkan pada pimpinan, kita nanti mengarah ke sana. Artinya, konsep parkir langganan ini bisa menjadi alternatif pilihan,” katanya.

Jaya juga menyampaikan, jika dari data sensus di tahun 2022, ada sebanyak 300 ribu kendaraan roda dua dan 100 ribu kendaraan roda empat ber plat N. Sedangkan, secara nyata di lapangan hampir dua kali lipat yang non plat N di Kota Malang. Sehingga, hal itu secara teknis akan di sosialisasikan terlebih dahulu.

“Inilah yang perlu secara teknis kita sosialisasikan, kita wacanakan mana yang terbaik. Tetapi kita harus terus memberikan layanan terbaik bagaimana mengatasi terkait masalah parkir,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, mengatakan bahwa tanah longsor saat musim hujan merupakan bencana yang mendominasi. Karenanya, sangat penting dilakukan mitigasi.

“Memasuki musim penghujan ini, kami melakukan pemetaan daerah rawan bencana,” terangnya, Senin (06/11/2023) tadi.

Ditambahkannya, bahwa selama tahun 2023 atau terhitung sejak Januari hingga September, ada sebanyak 123 kejadian bencana. Dengan uraian, rencana tanah longsor mencapai 59 kejadian, angin kencang 24 kejadian, kebakaran rumah bangunan 14 kejadian dan sisanya yakni pohon tumbang, Karhutla hingga banjir.

“Hasil pemetaan secara bertahap sudah kami lakukan. Yang kami atensi, itu di daerah-daerah rawan longsor seperti di Kecamatan Bumiaji, yaitu di Desa Sumber Brantas, Dusun Brau, Desa Tulungrejo, Desa Gunungsari sampai Desa Sumbergondo,” tambahnya.

Baca juga :

Bahkan, ujarnya, khusus longsor juga ada titik langganan bencana itu. Diantaranya, seperti di jalur kawasan Payung, Kelurahan Songgokerto hingga wilayah Malang Barat seperti sepanjang Jalur Pujon, Ngantang dan Kasembon.

“Sebagai antisipasi, 11 unit EWS (Early Warning System) diaktifkan kembali agar meminimalisir jumlah korban karena telat evakuasi. Dan, EWS kita ini rata-rata banyak ditempatkan di Desa Gunungsari, Brau, Desa Punten dan Desa Sumber Brantas,” urainya.

Sementara itu, paparnya, untuk potensi banjir terjadi di kawasan padat penduduk seperti Kelurahan Ngaglik, Sisir dan Temas. Untuk mengantisipasi terjadi banjir ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR

“DPUPR telah melakukan normalisasi sungai di Kali Paron di Dusun Banaran, Desa Bumiaji, yang juga menjadi atensi utama karena pernah terjadi banjir. Ini disebabkan sungai di sana mengalami penyempitan sedimen akibat sampah dan lain-lain,” jelasnya. (put/gie)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika banjir menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kota Malang. Apalagi, jika genangan tersebut sampai terjadi selama berjam-jam dan tidak cepat surut. 

“Memang di beberapa titik ada genangan yang surutnya lama dan itu tentu saya pantau, kalau satu jam, dua jam, paling lama tiga jam tidak surut, berarti memang dari volume atau kapasitas sarana prasarana tidak memenuhi, pasti akan terjadi genangan. Itu tetap menjadi perhatian untuk segera dilakukan penanganan, agar genangan ini tidak terlalu lama surutnya,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Senin (06/11/2023) tadi.

Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya banjir, Pemerintah Kota Malang saat ini juga telah menyusun masterplan drainase. Sehingga, mulai dari volume dan fluktuasi hujan, nantinya dapat terhitung. Namun, dirinya juga tetap mengimbau kepada masyarakat agar dalam membuang sampah juga tetap pada tempatnya.

Baca juga :

“Saya harapkan kepada masyarakat Kota Malang, karena sekarang sudah musim hujan, juga mulai sadar diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita tidak bisa langsung menangani kalau tidak dari warga setempat. Tentunya, seperti sadar untuk bisa menangani saluran yang sebenarnya harus kita manfaatkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Prayitno, menyampaikan jika empat kecamatan yang menjadi langganan terjadinya banjir, diantaranya yaitu di Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru.

“Itu memang sudah sepeti itu dari dulu. Dari tahun ke tahun titik itu memang sudah masuk di kajian risiko bencana kami. Satu karena kontur wilayahnya cekungan, kemudian ada faktor-faktor pemicu dan beberapa karena curah hujan tinggi, yang lain-lain ada beberapa karena faktor teknis,” ucap Prayitno.

Untuk 11 titik yang perlu diwaspadai, yakni di Jalan Kedawung, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan Tenaga Utara, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Bareng, Jalan Ir Rais gg 1, Jalan Galunggung, Jalan Gading Kasri, Jalan Sudimoro, Jalan Candi, Kelurahan Bandulan.

“11 titik itu merupakan hal serius yang harus kita tangani. Ketika tidak hujan harapan kami warga masyarakat, kelurahan, RT, RW, kelurahan tangguh melakukan mitigasi mulai dari sedimen sama endapan sampah,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)