Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa retakan ditemukan pada tembok pembatas lantai tiga yang dinilai berpotensi membahayakan pengunjung maupun pedagang di area bawah. Menurutnya, kondisi tembok yang terpapar hujan dan angin dikhawatirkan dapat memicu keruntuhan apabila tidak segera ditangani.

“Waktu kami cek di lokasi, tembok pembatas pinggir lantai tiga itu retak dan ada potensi jatuh. Karena itu langsung kami laporkan kepada Pak Wali,” ujar Eko, Senin (13/04/2026) tadi.

Pemasangan banner sendiri dilakukan, sebagai langkah pencegahan dini untuk menghindari kemungkinan jatuhnya korban, apabila terjadi kerusakan lanjutan. “Kalau sudah diberi pengumuman, artinya area itu berbahaya. Harapannya masyarakat sadar dan tidak beraktivitas di sana supaya tidak ada korban,” katanya.

Terkait desakan agar tembok segera dirobohkan, Eko menjelaskan pembongkaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena tembok tersebut juga berfungsi sebagai pembatas pengaman di bagian atas bangunan. Menurutnya, pembongkaran harus disertai pengganti atau sistem pengamanan baru agar tidak menimbulkan risiko lain.

“Kalau dirobohkan tanpa pengganti, atapnya tidak punya pembatas. Itu juga berbahaya, sehingga harus ada pengamanan terlebih dahulu,” tuturnya.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, membenarkan bahwa dirinya telah menerima laporan terkait kondisi tembok retak di Pasar Besar. Menurutnya, Pemkot Malang memilih mengambil langkah pencegahan lebih dahulu guna menghindari potensi risiko keselamatan.

“Ada laporan dari Kadis Kopindag terkait beberapa titik yang retak. Kita ini prinsipnya menjaga dan mencegah kerawanan supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ucap Wali Kota Wahyu.

Wali kota juga menyebut, bahwa pemasangan peringatan dilakukan sebagai langkah sementara sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut. Menurutnya, perbaikan tembok akan menggunakan anggaran perawatan yang tersedia di Diskopindag dengan melibatkan penilaian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).

“Nanti kita minta Diskopindag menggunakan anggaran perawatan, kemudian dibantu PU untuk penilaian konstruksi dan melihat kelayakannya,” katanya.

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, langkah cepat perlu dilakukan agar kejadian serupa yang berpotensi membahayakan masyarakat tidak kembali terjadi. Dirinya berharap, penyelesaian revitalisasi Pasar Besar Malang juga dapat segera dituntaskan demi kepentingan umum dan keamanan bersama.

“Doakan untuk Pasar Besar ini agar cepat selesai ya, konflik kepentingan ini harusnya kepentingan umumlah yang harus diutamakan, jangan kepentingan pribadi,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Mas Bupati (Bupati Kediri, red) juga terus melakukan kegiatan pasar murah (pangan murah) di beberapa titik. Termasuk yang dilakukan hari ini, dalam rangka menstabilkan harga pasar,” kata Mbak Dewi, sapaan Wakil Bupati Kediri, seusai mengikuti acara High Level Meeting yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (26/02/2026) tadi.

Gerakan Pangan Murah sendiri, tambahnya, mulai dilaksanakan sebelum Ramadan hingga menjelang Idul Fitri mendatang secara bergiliran di berbagai kecamatan di Kabupaten Kediri. Berbagai komoditas disediakan dalam kegiatan itu, seperti, beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih dan kebutuhan pokok lain.

Baca juga :

Di Kabupaten Kediri, menurut Mbak Dewi, pasokan kebutuhan pokok termasuk harga masih stabil. Hanya saja, diakuinya, sebagaimana terjadi di beberapa daerah ada komuditas sempat mengalami kenaikan.

Untuk itu, Pemkab Kediri akan terus turun melakukan operasi pasar memastikan harga dan pasokan kebutuhan pokok termasuk gas LPG aman. “Kemarin sempet sedikit ada kelangkaan (LPG) di beberapa daerah Kediri bagian selatan. Dari PT Pertamina Patra Niaga kemarin juga telah memastikan pasokan yang sekarang sudah stabil,” terangnya.

Sementara terkait TP2DD, diungkapkan Mbak Dewi, transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Kediri telah banyak yang sudah berbasis digital. Termasuk dalam pembayaran pajak PBB, masyarakat sudah bisa membayar pajak secara online dan langsung masuk ke kas daerah.

“Pajak sudah, parkir kita juga sudah dan transaksi di beberapa pasar juga telah memakai QRIS,” tambahnya. (pan/gie)

Dalam momen itu, Bupati Ipuk mengatakan bahwa selama Ramadan sejumlah bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan harga. “Karena itu, harus ada langkah-langkah dalam menjaga stok dan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah,” kata Bupati Ipuk, Selasa (10/02/2026) tadi.

Ditambahkannya, salah satu upaya yang disiapkan yakni dengan melaksanakan intervensi sejak dini. Menurutnya, Pemkab Banyuwangi bersama TPID harus secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga meminta, agar OPD teknis kolaborasi dengan stakeholder terkait. Diantaranya, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan harus melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) secara masif bersama Bulog, Perpadi dan BI Jember, untuk menjaga keterjangkauan harga. Selain itu, juga mengoptimalisasi 97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi).

“Pelaksanaan pasar murah bisa menjaga keterjangkauan daya beli serta memangkas jalur distribusi, dengan mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog ke konsumen. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau,” tambah Bupati Ipuk.

Selain itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan khususnya daging dan telur ayam ras untuk mencegah eskalasi harga yang lebih tinggi saat Ramadan. “Dispertapang harus melakukan pengamanan stok dan pemantauan populasi (Hulu). Kita harus memastikan bahwa surplus produksi yang tercatat dalam neraca pangan tetap terjaga di tingkat peternak lokal,” tambahnya.

Bupati Ipuk juga telah menggelar Rakor High Level Meeting (HLM) untuk memastikan stok dan stabilitas harga pangan terjaga, Jumat (30/01/2026) lalu. Rakor ini, diikuti Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, Kepala Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda Banyuwangi, Kepala Bulog, Dwiana Puspitasari, perwakilan BPS dan KPPN, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi dan sejumlah stakeholder sebagai pelaksana teknis kebijakan TPID. (kom/bwi/gie)

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat DPUPRPKP Kota Malang, dalam menindaklanjuti kerusakan jembatan. Apalagi, itu sempat menghambat akses bagi warga sekitar.

“Kami mengapresiasi DPUPRPKP Kota Malang yang tanggap memberikan solusi cepat di tengah keterbatasan anggaran. Saat musibah terjadi di akhir tahun dan APBD 2025 belum memungkinkan pembangunan permanen, mereka hadir dengan solusi jangka pendek melalui Jembatan Bailey,” ujar Anas.

Anas menilai, langkah tersebut menjadi solusi efisien untuk memulihkan konektivitas wilayah Kelurahan Pandanwangi. Pihaknya menegaskan, bahwa DPRD Kota Malang melalui Komisi C akan mendukung penuh penganggaran pembangunan jembatan permanen pada APBD 2026.

“Mumpung RAPBD sedang dibahas, kami beri dukungan penuh agar tahun depan segera dilelang dan dibangun. Kalau perlu dilakukan lelang dini, supaya awal tahun atau sebelum Idul Fitri jembatan baru sudah bisa terbangun,” tambahnya.

Anas juga menyebut, berdasarkan laporan DPUPRPKP, jembatan darurat tersebut ditargetkan dapat difungsikan paling lambat pada 20 November 2025.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menjelaskan bahwa progres pemasangan jembatan darurat sudah mencapai sekitar 60 hingga 70 persen. Dandung menargetkan, jembatan bisa segera difungsikan untuk pejalan kaki dan pengendara roda dua.

“Kita upayakan tanggal 20 November sudah bisa dilewati. Prioritas untuk pejalan kaki dan sepeda motor, karena banyak warga dan jamaah masjid yang melintas dari dua arah,” kata Dandung.

Kemudian, ditambahkannya bahwa plat landas dasar jembatan masih akan dalam proses pemasangan, pada malam ini. Setelah jembatan terpasang, nantinya akan dilakukan pembersihan dan pembongkaran area jembatan ambrol, sebelum dibuka untuk umum.

“Jembatan Bailey ini konstruksinya sangat aman selama tonase sesuai. Kami mohon maaf, beberapa hari ini jalan ditutup total karena proses perakitan di tengah jalan. Tapi setelah selesai, bisa langsung difungsikan,” tuturnya.

Untuk pembangunan jembatan permanen, Dandung menegaskan bahwa lelang dini akan dilakukan pada Desember 2025, sehingga pelaksanaan bisa dimulai pada awal 2026. “Kami sudah laporkan ke Pak Wali, harapannya sebelum Lebaran tahun depan jembatan baru sudah terpasang,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Pernyataan itu, disampaikannya saat kegiatan ‘Gus’e Menyapa: di wilayah Kecamatan Jombang atau tepatnya di Pendopo Kantor Desa Jombang, Minggu (09/11/2025) tadi. Kegiatan ini, dihadiri oleh jajaran RT/RW, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para kepala desa di wilayah tersebut.

“Penyelarasan dan kerja sama yang baik antara pemerintah di tingkat desa ( dan kelurahan, red) dengan pemerintah kabupaten, sangat diperlukan agar arah pembangunan tetap sejalan. Dengan begitu, program yang telah dirancang pemerintah dapat berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Melalui kegiatan Gus’e Menyapa, Bupati Fawait ingin memperkuat komunikasi dan kedekatan antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat melalui para pemangku peran di tingkat desa. Dirinya menilai, pertemuan tatap muka seperti ini menjadi sarana yang efektif untuk mendengar aspirasi, masukan, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan.

Baca juga :

Gus Fawait menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kabupaten, tetapi juga pada peran aktif para RT, RW, kepala desa dan perangkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. “Tanpa peran mereka, kebijakan pemerintah tidak akan sampai dan dirasakan oleh warga,” tambahnya.

Bupati Fawait juga memberikan apresiasi kepada seluruh RT dan RW, yang telah berperan besar dalam menjaga ketertiban, kebersamaan, serta membantu kelancaran program pemerintah di tingkat akar rumput. Dirinya menilai, para RT dan RW adalah pilar penting yang memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ujung tombak Pemerintah Kabupaten Jember bukan kepala dinas, Kabid (kepala bidang) ataupun camat, tetapi para RT dan RW yang benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat,” tegas Bupati Fawait, yang disambut aplus peserta yang hadir.

Melalui Program Gus’e Menyapa ini, Bupati Jember berkomitmen untuk terus turun langsung ke lapangan, menyapa masyarakat dan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Dirinya berharap, kegiatan ini dapat memperkuat semangat gotong royong dan mempercepat terwujudnya Jember yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera. (kom/rio/gie)

Dalam rapat itu, Bupati Sanusi menyampaikan paparan potensi kerja sama antar kota di ASEAN, terkait rencana pengelolaan sampah yang difasilitasi United Cities and Local Goverments (UCLG) Asia – Pasifik, di acara ASEAN Future Cities and Region di Kuala Lumpur, Malaysia, 11 hingga 15 Agustus 2025 lalu.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup sendiri akan menjadikan Kabupaten Malang sebagai salah satu contoh nasional, dalam pengolahan sampah berbasis aglomerasi dengan menerapkan teknologi mengubah sampah menjadi energi listrik dalam Program Waste to Energy.

“Saya mengapresiasi (Bupati Malang), karena memang upaya-upaya demikian juga dinilai dari pihak luar. Semoga dengan semangat itu, dapat mempercepat laju untuk mendorong kota atau kabupaten lain melakukan percepatan penanganan sampah. Hari ini, sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk mengeksekusi penyelesaian pengolahan sampah. Salah satunya, melalui Waste to Energy,” kata Menteri Hanif Faisol.

Dirinya juga menyebut, bahwa pihaknya melihat Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, mempunyai profil yang sangat memungkinkan untuk dibangun Waste to Energy. Sehingga, akan mampu mendorong penyelesaian sampah di Malang Raya.

Dirinya juga mengaku, sudah berdiskusi dengan tiga kepala daerah di Malang Raya. Selain itu, pihaknya juga sudah melihat kesiapan dalam rangka mengupayakan Waste to Energy ini.

“Paling utama pada pertemuan hari ini, itu adalah tentang pengelolaan sampah. Nantinya, paling tidak Indonesia punya aglomerasi pengolahan sampah yang mampu menyelesaikan persoalan sampah secara sistematis,” tambahnya.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, yaitu memiliki harapan sangat tinggi akan ada contoh selesai dari aglomerasi yang bisa menyelesaikan persoalan sampah. Karena seperti penjelasan Wali Kota Batu, bahwa tinggal sedikit sampah yang masih belum terkontrol. Sementara Bupati Malang, diakuinya juga sudah ada terobosan dari pemilahan sampah anorganik yang cukup mendalam. Sedangkan Wali Kota Malang, disebutkan sudah hampir selesai dan terdapat kesiapan dengan TPA yang cukup luas.

”Mudah-mudahan dengan kekompakan tiga pimpinan daerah di Aglomerasi Malang Raya, tentu juga dengan dukungan Bu Gubernur Jatim, kami akan mempercepatnya. Jadi, ini terkait aglomerasi. Saya pertama kali berkunjung ke Malang dari rangkaian 33 target Waste to Enery di tanah air,” tegasnya.

Menteri LH berharap, seluruhnya kompak menjadikan Aglomerasi Malang Raya, ini menjadi contoh selesai dari suatu pengolahan sampah dari skema aglomerasi. Secara teknis, pihaknya sudah melihat ada beberapa possibility dari lokasi. Tetapi supaya fair, akan meminta bantuan kepada Rektor Universitas Brawijaya untuk membuat sedikit kajian terkait dengan kesiapan lokasi.

Menentukan Feasibility Study (FS) detailnya, yang akan menggambarkan di mana possibility yang paling menguntungkan Waste to Energy itu dibangun. Meskipun, tempatnya sudah disepakati tetapi perlu dilakukan demi memberikan dasar saintifikasinya.

”Inikan yang paling mendasar itu masalah sampah. Nah, dengan selesainya ini nanti, maka paling tidak Indonesia punya aglomerasi dan akan mampu menyelesaikan sampah secara sistematis,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Sanusi mengatakan bahwa langkah alternatif untuk zero waste ini harus melalui proses. Termasuk, untuk wujudkan dari Program Waste to Energy atau Pengelolaan Sampah Energi Listrik.

“Pemerintah Kabupaten Malang akan mendukung pengelolaan sampah, Waste to Energy ini karena dari sampah itu dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Tadi, apresiasi dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, karena sebagai inovasi sekaligus juga mendukung pendirian dan mewujudkan pengolahan Waste to Energi. Kabupaten Malang memang akan menjadi percontohan bagi kota atau kabupaten lainnya di Indonesia,” jelas Bupati Sanusi. (kom/gie/adv)

Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan publik hanya bisa dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka dan berbasis teknologi. “Pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah konkret untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien dan akuntabel. Ini adalah bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang modern dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya, dalam pelaksanaan Talkshow, Selasa (05/08/2025) tadi.

Dirinya menekankan, bahwa DPRD Lumajang sebagai lembaga legislatif, tidak hanya berperan dalam fungsi pengawasan. Namun, juga sebagai mitra aktif dalam mendorong keberhasilan kebijakan pemerintah daerah, termasuk di sektor digitalisasi pelayanan publik.

“Komunikasi yang intensif antar perangkat daerah penting untuk menghindari miskomunikasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Kami dorong Diskominfo terus berinovasi,” tambahnya.

Baca juga :

Dirinya juga mengapresiasi, berbagai inisiatif Diskominfo Lumajang, dalam mengembangkan layanan digital yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dirinya menilai, digitalisasi bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan adaptif di era informasi.

“Proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dalam pemerintahan sudah harus terintegrasi secara digital,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Lumajang, Mustaqim, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pengawalan dari Komisi A DPRD Lumajang yang terus mendorong percepatan digitalisasi layanan publik. “Diskominfo berkomitmen menghadirkan sistem layanan yang mudah diakses masyarakat, cepat dalam penanganan, serta transparan secara administratif,” kata Mustaqim.

Dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang terintegrasi lintas sektor untuk mendorong reformasi birokrasi dan efisiensi pelayanan. Sinergi antara DPRD dan Diskominfo, menjadi bagian dari upaya kolektif membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman, serta mampu menjawab tantangan pelayanan publik secara cepat, tepat dan transparan. (kom/adi/gie)

Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, mengatakan bahwa peningkatan kualitas layanan publik hanya dapat dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka dan berbasis teknologi. “Pemanfaatan teknologi digital, menjadi langkah konkret untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien dan akuntabel. Ini adalah bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang modern dan berpihak pada masyarakat,” kata nya, Selasa (05/08/2025) tadi.

Dirinya juga menekankan, bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif tidak hanya berperan dalam fungsi pengawasan. Namun, juga menjadi mitra aktif dalam mendorong keberhasilan kebijakan pemerintah daerah, termasuk di sektor digitalisasi pelayanan publik.

“Komunikasi yang intensif antar perangkat daerah penting untuk menghindari miskomunikasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Kami dorong Diskominfo terus berinovasi,” ungkapnya.

Baca juga :

Reza mengapresiasi, berbagai inisiatif Diskominfo dalam mengembangkan layanan digital yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan adaptif di era informasi. “Proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dalam pemerintahan sudah harus terintegrasi secara digital,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pengawalan dari Komisi A DPRD Lumajang, yang terus mendorong percepatan digitalisasi layanan publik. “Diskominfo berkomitmen menghadirkan sistem layanan yang mudah diakses masyarakat, cepat dalam penanganan, serta transparan secara administratif,” jelasnya.

Mustaqim menambahkan, bahwa pihaknya terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang terintegrasi lintas sektor untuk mendorong reformasi birokrasi dan efisiensi pelayanan. Sinergi antara DPRD dan Diskominfo menjadi bagian dari upaya kolektif membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman serta mampu menjawab tantangan pelayanan publik secara cepat, tepat dan transparan. (adi/gie)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa beras oplosan kini menjadi perhatian serius seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena itu, Pemkot Malang berkomitmen untuk memastikan keamanan pangan dan kepercayaan publik terhadap produk beras yang beredar.

“Masalah beras oplosan sudah menjadi atensi bersama. Kami tidak hanya akan memantau di lapangan secara langsung, tapi juga mendorong penguatan pengawasan dan edukasi kepada pedagang serta masyarakat,” ujar Eko, Kamis (31/07/2025) tadi.

Baca juga :

Langkah antisipatif yang disiapkan antara lain dengan memberikan edukasi kepada pedagang mengenai standar mutu beras premium. Kemudian, juga dibutuhkan keterlibatan dengan konsumen dalam memastikan kualitas beras yang dibeli.

“Konsumen berhak untuk mengecek langsung isi kemasan, terutama saat membeli beras premium kemasan 5 kilogram. Jangan ragu untuk meminta pengecekan di depan penjual. Kalau terlihat pecah atau tidak sesuai klaim, konsumen boleh menolak. Itu hak konsumen yang harus kita lindungi,” tegasnya.

Eko menyarankan, agar setiap transaksi pembelian dilakukan secara terbuka. Jika ditemukan indikasi beras tidak sesuai mutu, konsumen disarankan segera melapor ke pihak berwenang.

“Kalau ada keraguan, lebih baik dicek bersama. Kita ingin hukum pasar berjalan sehat, dan masyarakat terlindungi dari praktik curang,” imbuh Eko. (rsy/sit)