Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan bahwa secara konsep dan kesiapan, rancangan pembentukan dinas tersebut sudah siap. Namun, realisasinya masih menunggu pembahasan bersama DPRD Kota Malang.

“SOTK nya sudah kami kirim ke dewan. Sekarang tinggal menunggu pembahasan bersama, karena memang harus linier dengan dewan,” ujar Wawali Ali, Senin (10/11/2025) tadi.

Wawali Ali menjelaskan, dalam usulan yang telah diajukan, terdapat beberapa dinas baru yang diusulkan pembentukannya. Namun, salah satu yang menjadi prioritas utama adalah Dinas Ekonomi Kreatif.

“Kalau di rancangannya, Dinas Ekraf ini berdiri sendiri. Tapi nanti kita lihat hasil pembahasan akhir dengan dewan seperti apa,” tambahnya.

Baca juga :

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan, Ali menyebut akan dibahas lebih detail dalam rapat bersama DPRD Kota Malang. “Kesiapan pertama tentu SDM-nya, kemudian pendanaannya. Itu nanti akan kita sinkronkan dan bahas lebih mendalam dengan teman-teman dewan,” jelasnya.

Menurutnya, secara struktur, bidang ekonomi kreatif selama ini memang sudah ada di bawah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang. Mengenai anggaran, menurutnya masih akan menyesuaikan dengan keputusan APBD.

“Kabid Ekraf itu kan sudah ada, cuma masih bergabung dengan pariwisata. Nah, nanti kalau disetujui, tinggal kita bentuk OPD tersendiri. APBD kan juga belum diketok. Ini nanti kan linier semuanya,” lanjutnya.

Saat ditanya kemungkinan realisasi pembentukan Dinas Ekraf pada 2026, Ali masih belum bisa memastikan. “Kita belum bisa memastikan karena pembahasan detailnya dengan dewan belum dilakukan. Sekarang ini kan masih fokus pada RAPBD,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Kegiatan ini, menjadi puncak rangkaian Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-29 tahun 2025, yang berlangsung di Kediri. Sementara pelaksanaan kegiatan, berlangsung penuh semangat dan keceriaan yang terpancar dari wajah para Lansia yang mengikuti senam.

Mbak Cicha-sapaan Ketua TP PKK yang juga istri Bupati Kediri, mengatakan bahwa senam Lansia ini adalah bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Kediri, terhadap kesehatan dan kesejahteraan para Lansia. Selain mempererat tali silaturahmi antar sesama, senam juga bermanfaat untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan imunitas tubuh.

“Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian terhadap kesehatan fisik para Lansia, supaya selalu sehat dan bugar meski di usia senja,” kata Mbak Cicha.

Sesuai dengan tema HLUN 2025, yaitu ‘Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat, Merawat Lansia Merawat Bangsa’, dirinya berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan Lansia melalui program pemberdayaan Lansia. Dalam rangkaian peringatan itu, para Lansia juga mendapatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Baca juga :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Ahmad Khotib, menambahkan bahwa fasilitas CKG ini menjadi komitmen Pemkab dalam mendekatkan layanan kesehatan di masyarakat. Layanan CKG tersebut, mencakup 14 jenis skrining kesehatan. Mulai dari pemeriksaan kondisi kejiwaan hingga deteksi dini penyakit kronis seperti gangguan paru-paru, tumor, serta penyakit kardiovaskular.

“Jika dari hasil skrining ditemukan indikasi penyakit, masyarakat akan langsung diberikan akses layanan kesehatan lanjutan melalui kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” sambungnya.

Dengan beragam kegiatan dalam Festival Lansia 2025, Mbak Cicha berharap para Lansia tidak hanya memperoleh manfaat secara fisik, tetapi juga secara sosial. “Kami ingin kegiatan senam lansia menjadi memori baik yang dapat dikenang di usia senja,” paparnya.

Adapun dalam Festival Lansia 2025, Pemkab Kediri juga menyelenggarakan berbagai kegiatan menarik. Seperti Lomba Lansia Cantik, Lomba Klothekan, dan Lomba Berpacu dalam Lagu, yang telah berlangsung pada 24–25 Juni 2025 di Pendopo Panjalu Jayati. (kom/pan/sit)

Peringatan sendiri, selain diisi dengan menggelar senam bersama, juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial. Seperti bakti sosial, layanan kesehatan khusus Lansia hingga operasi katarak dan donor darah serta pemberian bantuan hidup layak bagi Lansia.

Gus Ipul-sapaan Mensos, menjelaskan bahwa tercatat ada sebanyak 33 juta lebih warga Lansia di Indonesia. Jumlah itu, tentunya akan terus meningkat.

“Indonesia telah memasuki masa penuaan penduduk sejak 2021,” terang Mensos.

Sementara pada 2024, tambahnya, tercatat ada sebanyak 12 persen warga Lansia di Indonesia. Pada 2045, diproyeksikan warga Indonesia yang Lansia mencapai 20,31 persen.

Baca juga :

Sementara itu, untuk di Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah Lansia terbanyak yang mencapai 6 juta jiwa. “Kabupaten Jember memegang jumlah Lansia terbanyak di Jatim, yakni 400 ribu lebih Lansia. Oleh sebab itu, peringatan Hari Lanjut Usia ditempatkan di Kabupaten Jember. Namun, apakah para Lansia sudah sejahtera? Tenang, akan kami buktikan pelan-pelan,” tambah Gus Ipul.

Dirinya juga menegaskan, bahwa negara akan selalu hadir untuk masyarakat, termasuk juga dengan Lansia. “Kita sedang mempertegas komitmen bahwa negara akan selalu hadir di tengah orang tua kita,” tegas Gus Ipul.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Mensos Gus Ipul. “Kedatangan Gus Ipul ke Jember juga untuk memberikan dukungan berupa bantuan sosial,” terang Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Adapun sejumlah bantuan sosial yang diberikan, ujarnya, diantaranya mulai bantuan Sembako dan nutrisi, aksesibilitas, sarana kamar hingga operasi katarak. (kom/rio/gie)

“Prodamas adalah harapan masyarakat. Mereka menginginkan program ini dilanjutkan seperti sebelumnya. Karenanya, saya juga berharap sama seperti masyarakat. Sehingga, kebutuhan mendesak, terutama dalam hal infrastruktur, dapat segera terpenuhi,” kata Bunda Fey.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa banyak hal ada di program itu. Seperti salah satunya, terkait premi BPJS Kesehatan yang selama ini ditanggung oleh Prodama. Karenanya, masyarakat sangat berharap program ini akan terus berlangsung.

“Banyak warga, terutama yang lanjut usia, khawatir dengan kelanjutan BPJS Kesehatan mereka. BPJS sangat penting untuk kontrol dan pengobatan rutin, terutama bagi warga yang sudah sepuh. Pemerintah harus menjamin keberlangsungan BPJS ini,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmennya, Bunda Fey juga menegaskan bahwa program seperti Prodamas harus terus diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan ke depan. “Pemerintah kota harus memastikan bahwa premi BPJS tetap berjalan agar masyarakat tidak kehilangan manfaat penting ini. Intinya adalah, azas manfaat untuk masyarakat, harus tetap ada dan berjalan,” papar Bunda Fey. (pan/sit)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Muhammad Toyib, menyampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Malang nomor 280/PL.02.2-BA/3573/2024, jumlah dukungan yang memenuhi syarat mencapai 49.900. Itu telah melebihi target minimal yang ditetapkan yakni sebesar 48 ribu.

“Hasil Vermin ulang ini menunjukkan dukungan yang valid dan tersebar di lima kecamatan. Itu telah melebihi persyaratan minimal dari tiga kecamatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berita acara hasil Vermin juga sudah kami berikan kepada Tim Kuasa Hukum Bapaslon tersebut pada Rabu (10/07/2024) sore kemarin,” kata Toyib, Kamis (11/07/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkannya, bahwa untuk tahap selanjutnya, Bapaslon tersebut akan melalui tahapan Verifikasi Faktual (Verfak) yang dijadwalkan akan berlangsung mulai Kamis (11/07/2024) hingga Selasa (23/07/2024) mendatang. Dalam tahapan tersebut, nantinya akan dilakukan secara langsung terhadap seluruh pendukung yang telah tercatat dalam Vermin.

Baca juga :

“Verfak kita lakukan secara langsung sesuai dengan yang ada dalam Vermin, yakni mencapai angka 49.900 pendukung yang memenuhi syarat. Selain itu juga akan diikuti dengan tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan pada 22-24 Juli 2024,” katanya.

Lalu, untuk rekapitulasi di tingkat kota akan dilanjutkan pada 25 Juli 2024 dan masa perbaikan akan dilaksanakan mulai dari 26 Juli hingga 31 Juli 2024 untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi dengan baik.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Sam HC-Risky Boncel, Susianto, menyampaikan kepuasaanya terhadap hasil Vermin. Apalagi, dirinya bersama dengan tim telah bekerja keras dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

“Dengan terverifikasinya 49.900 dukungan, maka kami optimis melangkah ke tahap selanjutnya. Kami akan melakukan koordinasi intensif dengan semua level koordinator, untuk persiapan verifikasi faktual selanjutnya,” imbuh Susianto. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk mengatakan bahwa Lansia merupakan panutan bagi generasi muda. “Bapak Ibu semua adalah sumber kebijaksanaan dan pengetahuan bagi kami menapaki masa depan,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya bahwa para Lansia menjadi salah satu perhatian bagi Pemkab Banyuwangi. Bahkan berbagai program digulirkan, untuk meningkatkan kesejahteraan para Lansia. Seperti pemberian makanan bergizi gratis melalui program Rantang Kasih, jemput bola pemeriksaan kesehatan, Posyandu Terintegrasi yang melakukan pemeriksaan bagi para Lansia dan berbagai program lain.

Baca juga :

“Ini adalah bentuk perhatian kami bagi Lansia. Karena kami yakin, pembangunan Banyuwangi akan sejahtera jika semua kalangan umur diperhatikan,” tambah Bupati Ipuk.

Dirinya juga mengungkapkan, dengan program-program tersebut, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat. “Angka harapan hidup Banyuwangi ikut meningkat dari 71,6 menjadi 73,79 tahun. Ini menunjukkan harapan hidup semakin panjang dan taraf kesehatan semakin baik,” ujar Bupati Ipuk.

Dalam acara tersebut, Pemkab Banyuwangi juga memberikan pelayanan cek kesehatan gratis dan pemberian penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting para Lansia di Banyuwangi. “Ini adalah bentuk terima kasih kami kepada para lansia yang telah ikut memajukan Banyuwangi,” tegas Bupati Ipuk. (kom/sit)

Kepala BPKAD Kabupaten Jombang, Muhammad Nashrulloh, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Monitoring dan Evaluasi MCP-KPK yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023 lalu. Dimana dalam Rakor tersebut memberikan arahan tindak lanjut untuk proses pensertifikatan barang milik daerah berupa fasilitas umum (Fasum) yang berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD).

“Maksud dan tujuan diselenggarakannya Rakor ini adalah menyerahkan secara simbolis dokumen hibah daerah atas TKD untuk dikembalikan pada pemerintah desa. Yakni, baik sebagian atau seluruh luasan TKD yang disebabkan karena fasilitas umum (sekolah, Pustu hingga Puskesmas, red) sudah tidak berfungsi,” terangnya.

Levih lanjut disampaikan, terdapat sebanyak 13 obyek BMD pada 11 pemerintah desa. Diantaranya, SDN Sumberagung Perak, SDN Kalangsemanding I Perak, SDN Ngrandulor Peterongan, SDN Temuwulan Perak, SDN Sukorejo IV Perak, Rumdin SDN Senden Peterongan, SDN Mojowarno III, SDN Bawangan Ploso, SDN Bakalanrayung Kududan SDN Pododroto Kesamben.

“Selain itu, juga dilakukan penyerahan lim sertifikat hak pakai atas nama pemerintah desa kepada Pemerintah Kabupaten Jombang. Karena di atas tanah tersebut, masih berfungsi atau beroperasi fasilitas umum pendidikan atau kesehatan atau SHP dari pemerintah desa. Seperti SDN Made Kudu, SDN Menturus Kudu, SDN Sidokaton Kudu, Pustu Desa Ceweng dan SDN Curahmalang III Sumobito,” ujarnya.

Baca juga :

BPKAD Jombang melakukan koordinasi dan edukasi kepada pemerintah desa yang hasil Musdes-nya menyatakan menolak untuk menyerahkan TKD yang di atasnya masih berfungsi fasilitas umum. Dimana ada sebanyak 45 obyek BMD yang berada di 25 desa. Serta, melakukan koordinasi dan edukasi kepada pemerintah desa yang belum melakukan Musdes untuk TKD yang di atasnya berdiri fasilitas umum dan ada sebanyak 39 obyek BMD yang berada di 24 desa.

“Berdasarkan tinjauan regulasi yang mengatur tentang pemerintah desa (terkait aset desa) dan pemerintah daerah (terkait BMD) yang tertuang di UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 Ayat (5), PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 112 ayat (1) dan (2), Permendagri 1 tahun 2016 tentang Aset Desa, Pasal 49 ayat (2), Permendagri No19 tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD, Pasal 399 Ayat (2). Seluruh regulasi tersebut di atas mengamanatkan hal yang sama yaitu aset desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Fasilitas Umum yang dimaksud adalah merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum,” ungkapnya.

Sedangkan berdasarkan kewenangan dalam palayanan dasar bagi masyarakat, maka pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terkait urusan wajib di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat ( bidang Pendidikan dan Kesehatan), Dana Desa peruntukannya tidak untuk operasional pendidikan dan kesehatan atau fasilitas umum. Serta, apabila dilakukan akan berpotensi pelanggaran hukum, APBD tidak dapat dipergunakan untuk membiaya obyek yang bukan barang milik daerah.

“Apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Desa Made, Menturus, Sidokaton, Ceweng dan Sumobito, yang dengan kesadarannya telah bersedia menyerahkan SHP atas nama pemerintah desa. Hal tersebut, dikarenakan Pemdes menyadari bahwa di atas TKD tersebut masih berfungsi fasilitas umum pendidikan dan kesehatan. Seluruh Pemerintah Desa yang hasil Musdesnya telah menyetujui untuk melepas TKD sebagai fasilitas umum dan selanjutnya tetap dimohon bantuan kerjasamanya untuk melengkapi dengan pembuatan berita acara dan SK dari Pemdes tentang penghapusan aset inventaris milik desa,” tambahnya. (azl/gie)

Bupati Malang dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, para pengajar dan seluruh pihak terkait yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan diklat ini. Bahwa, keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras dari para panitia pengajar dan seluruh pihak terkait.

Seperti yang diketahui, bahwa diklat berjenjang yang dilaksanakan oleh Himpaudi merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Malang, dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan anak usia dini. “Anak-anak adalah aset berharga bagi bangsa dan pendidikan yang berkualitas di usia dini akan membentuk fondasi yang kokoh bagi perkembangan mereka di masa depan. Adapun keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan dan semangat juang yang luar biasa,” kata Bupati Sanusi.

Sepanjang proses pendidikan dan pelatihan, Bupati Malang berharap agar semua ilmu dan keterampilan dapat menjadi landasan kokoh dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik anak usia dini yang profesional. Terlebih, pendidikan anak pada usia dini dilaksanakan pada masa keemasan atau golden age.

Baca juga :

Selanjutnya, dengan adanya standar kompetensi, maka guru senior maupun guru muda akan terdorong untuk meningkatkan kualitasnya. Terlebih pada sektor pendidikan anak usia dini, kompetensi yang penting dimiliki adalah kompetensi profesional dan pedagogik.

“Pelaksanaan diklat lanjutan yang telah diikuti mulai bulan September sampai Desember 2023 lalu, menjadi jembatan untuk mempersiapkan para pendidik agar memiliki kompetensi yang matang sebagai Guru PAUD,” tambah Bupati Malang.

Di akhir sambutan, dirinya mengajak untuk terus bersinergi dan bekerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang, khususnya di bidang pendidikan anak usia dini. Dimana, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Melalui program peningkatan kompetensi ini, artinya kita telah turut ambil bagian dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing tinggi,” papar Bupati Malang. (pro/gie)

Pj Wali Kota mengatakan, bahwa warung tekan inflasi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti Sembilan Bahan Pokok (Sembako) mulai dari beras, gula, minyak, cabai, telur, hingga bawang merah dan bawang putih.

“Yang jelas, Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes ini sampai pada perayaan Idul Fitri 2024. Ini juga sudah diingatkan oleh pusat bahwa nanti ada puasa hingga Idul Fitri. Maka saya minta tetap berjalan, agar stabilitas komiditi yang naik bisa kita intervensi,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Jumat (12/01/2024) tadi.

Untuk Warung Tekan Mbois Ilakes sendiri, berada di tiga pasar yang ada di Kota Malang. Yaitu Pasar Dinoyo, Pasar Blimbing dan Pasar Besar Malang. Ketiga pasar itu menjadi barometer terkendalinya harga komoditi yang mengalami kenaikan.

Baca juga :

“Tentu nanti di tiga pasar itu akan kita tingkatkan kualitasnya. Karena memang, itu sudah cukup memberikan hasil terkendalinya harga komoditi. Kita intervensi Warung Tekan Inflasi di pasar-pasar itu,” tambahnya.

Ke depan, Warung Tekan Inflasi di Kota Malang juga akan ditambah jika memang di pasar lain membutuhkan. Namun, untuk sementara ini memang masih berada di tiga pasar itu saja.

“Untuk sementara memang masih di tiga pasar itu saja, tetapi nanti akan kita lihat lagi. Kalau memang nanti dibutuhkan makan kita akan tambah lagi,” tambahnya.

Di sisi lain, saat ini Wahyu juga sedang memantau beberapa komoditi yang diperkirakan bakal mengalami lonjakan harga saat momen Pemilu di bulan Februari 2024 mendatang. Sehingga, diharapkan juga dapat di intervensi melalui Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes tersebut.

“Nanti di akhir bulan ini kita akan ada rapat lagi sambil memantau kenaikan harga bahan pokok ini. Karena kita sementara ini berdasarkan prediksi aja, nanti kita antisipasi dengan melihat yang kemarin. Kita lakukan agar tidak ada inflasi yang tidak terkendali,” imbuhnya. (rsy/sit)