Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa persetujuan tersebut menjadi evaluasi atas pelaksanaan selama tahun 2025 sekaligus dasar perbaikan kebijakan ke depan. “Alhamdulillah LKPJ sudah disetujui. Ada 20 rekomendasi yang nanti akan kami tindak lanjuti dan akan kami pertanggungjawabkan kembali pada LKPJ tahun berikutnya,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan di tahun berjalan agar capaian kinerja pemerintah daerah semakin optimal.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa persetujuan LKPJ diberikan dengan sejumlah catatan strategis yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. “Intinya disepakati, tetapi dengan beberapa rekomendasi. Kami berharap rekomendasi ini menjadi dasar penyusunan kebijakan berikutnya,” kata Mia-sapaannya.

Baca juga :

Menurut Mia, rekomendasi DPRD berfungsi sebagai tolok ukur progres pembangunan dari tahun ke tahun sehingga capaian program dapat dipantau secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut juga selaras dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk pengukuran progres program beserta alokasi anggarannya.

Meski begitu, Mia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) pembangunan yang belum terselesaikan. “Ada beberapa PR yang belum terkerjakan. Harapannya tidak hanya menjadi rekomendasi di atas kertas, tetapi benar-benar masuk dalam kebijakan dan dijalankan secara bertahap,” tambahnya.

Mia juga menekankan, akan pentingnya penyesuaian prioritas program mengingat kondisi keuangan daerah yang tidak lagi seleluasa sebelumnya.

DPRD Kota Malang juga akan terus melakukan pengawasan melalui evaluasi rutin, salah satunya melalui rapat triwulan.

“Rapat triwulan tidak hanya melihat progres proyek dan penggunaan anggaran, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang sudah disepakati,” imbuh Mia. (rsy/sit)

“Jadi sudah ada kesepakatan antara Komisi IV dan Pemkab Trenggalek, untuk memperjuangkan nasib guru relawan PPG Prajab dan guru relawan non PPG Prajab,” ungkapnya, Jumat (06/03/2026) tadi.

Dirinya menjelaskan, dari hasil rapat koordinasi bersama Disdik beberapa waktu yang lalu, telah disepakati jika pihaknya bersama jajaran Pemkab yang terdiri dari Kadisdik, Sekda dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan berkunjung ke Kemendikdasmen dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) guna menjembatani keinginan tersebut. “Ini sebagai wujud kepedulian komisi IV dan Pemkab atas permintaan para guru PPG Prajab dan guru non PPG Prajab agar bisa masuk di Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” tegas Sukarudin.

Baca juga :

Selanjutnya, Politisi PKB itu meminta kepada Disdik untuk segera menindaklanjuti agar ada kejelasan dari Kemendikdasmen terkait nasib para guru di Trenggalek. “Paling tidak lebih proaktif atau jemput bola. Setidaknya mencari tahu terkait progresnya seperti apa. Intinya kita minta nasib mereka itu jangan digantung, harus ada kepastian. Kasian kalau tidak ada tindak lanjutnya. Apapun hasilnya yang penting sudah ditindaklanjuti,” tuturnya.

Sukarudin juga akan mendorong Dindik, untuk memprioritaskan lulusan PPG Prajabatan untuk mengisi kekosongan guru di daerah, yang nyatanya memang banyak sekolah kekurangan guru. Sekaligus, menerbitkan dasar hukum untuk PPG Prajabatan yang belum diangkat ASN untuk mengisi kekosongan guru di daerah.

Seperti diketahui, jumlah guru PPG Prajab dan guru non PPG Prajab di Trenggalek mencapai 546 orang. Yang mana terdiri dari guru TK Negeri 3 orang, guru SDN 431, dan guru SMPN 112 orang. (mil/sit)

Menurut Mas Ipin-sapaan akrabnya, wilayah Kabupaten Trenggalek yang secara geopolitik berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dirasakannya belum memiliki pertahanan yang kuat. Khususnya, dalam menghadapi teknologi dari negara lain yang kemudian bisa mengeksploitasi wilayah lautan.

“Kita berusaha menghubungkan semua stakeholder ini untuk bisa melakukan aksi ekonomi, yang ekonominya ini tidak eksploratif tapi regeneratif. Dimana, ekonomi yang didorong oleh bagaimana emas hijau kita, emas biru kita,” kata Bupati Arifin, Rabu (06/03/2024) siang.

Artinya, lanjut Mas Ipin, tetap fondasinya adalah ekonomi yang lestari. Seperti diketahui, kemiskinan di Indonesia itu 40 persen ada di Pulau Jawa, kalau di break down lagi 40 persen di Jawa bagian selatan. Jadi, ini memang masih satu tantangan untuk kita semua.

Baca juga :

Audensi kali ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung ke beberapa lokasi di Kabupaten Trenggalek. Tujuannya, untuk membedah skema pemberdayaan yang sesuai untuk masyarakat.

“Jadi ini akan menjadi prototype, kalau Trenggalek aman, tentu kalau ini bisa dijadikan contoh di semua daerah berarti Indonesia juga bisa aman,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini menilai, masyarakat bisa merasa nyaman jika ekonominya terpenuhi serta lingkungan yang masih terjaga. “Masyarakat nanti akan merasa nyaman karena ekonominya terpenuhi, dapat lingkungan yang masih bagus, prosesnya tidak merugikan yang lain sehingga minim konflik, kemudian teknologinya tepat guna, tidak rakus lahan,” kata Bupati Arifin.

Peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi maritim ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi maritim ini juga sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang ada.

“Jadi saya berterima kasih ini tadi banyak diskusi yang produktif dan segera kita tindak lanjuti,” paparnya. (mil/sit)

Menurut Mas Ipin-sapaan akrabnya, wilayah Kabupaten Trenggalek yang secara geopolitik berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dirasakannya belum memiliki pertahanan yang kuat. Khususnya, dalam menghadapi teknologi dari negara lain yang kemudian bisa mengeksploitasi wilayah lautan.

“Kita berusaha menghubungkan semua stakeholder ini untuk bisa melakukan aksi ekonomi, yang ekonominya ini tidak eksploratif tapi regeneratif. Dimana, ekonomi yang didorong oleh bagaimana emas hijau kita, emas biru kita,” kata Bupati Arifin, Rabu (06/03/2024) siang.

Baca juga:

Artinya, lanjut Mas Ipin, tetap fondasinya adalah ekonomi yang lestari. Seperti diketahui, kemiskinan di Indonesia itu 40 persen ada di Pulau Jawa, kalau di break down lagi 40 persen di Jawa bagian selatan. Jadi, ini memang masih satu tantangan untuk kita semua.

Audensi kali ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung ke beberapa lokasi di Kabupaten Trenggalek. Tujuannya, untuk membedah skema pemberdayaan yang sesuai untuk masyarakat.

“Jadi ini akan menjadi prototype, kalau Trenggalek aman, tentu kalau ini bisa dijadikan contoh di semua daerah berarti Indonesia juga bisa aman,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini menilai, masyarakat bisa merasa nyaman jika ekonominya terpenuhi serta lingkungan yang masih terjaga. “Masyarakat nanti akan merasa nyaman karena ekonominya terpenuhi, dapat lingkungan yang masih bagus, prosesnya tidak merugikan yang lain sehingga minim konflik, kemudian teknologinya tepat guna, tidak rakus lahan,” kata Bupati Arifin.

Peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi maritim ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi maritim ini juga sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang ada.

“Jadi saya berterima kasih ini tadi banyak diskusi yang produktif dan segera kita tindak lanjuti,” paparnya. (mil/sit)