Tentunya, ini menjadi langkah penting dalam upaya sekolah mewujudkan pendidikan ramah lingkungan yang terintegrasi dalam budaya belajar, manajemen sekolah, hingga aksi nyata siswa. Didampingi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, Tim Verifikator dari DLH Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan implementasi kegiatan lingkungan di sekolah.

Baca juga :

Proses ini, menjadi bagian penting dari penilaian kelayakan predikat Adiwiyata Provinsi, yang tidak hanya menilai administrasi, tetapi juga komitmen dan keberlanjutan gerakan lingkungan hidup. “Apa yang dilakukan SMPN 2 Pasirian, adalah investasi masa depan. Kami ingin sekolah-sekolah di Lumajang tidak hanya cerdas akademik, tapi juga tumbuh dengan kesadaran ekologis yang kuat,” kata Rozaq, Jumat (20/06/2025) tadi.

Dalam verifikasi daring tersebut, pihak sekolah mempresentasikan berbagai praktik baik seperti pengelolaan sampah, konservasi air, ruang hijau, serta keterlibatan aktif seluruh warga sekolah. Inovasi siswa juga menjadi sorotan, termasuk dalam kegiatan daur ulang, kebun sekolah dan edukasi lingkungan berbasis proyek.

DLH Kabupaten Lumajang memastikan, akan terus mendampingi dan mendorong sekolah-sekolah lain mengikuti jejak SMPN 2 Pasirian sebagai pelopor pendidikan hijau di daerah. “Kami bangga, karena ini bukan akhir, tapi awal dari gerakan kolektif menuju Lumajang yang lestari dan berdaya,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Sekedar diketahui, bahwa IGA merupakan apresiasi tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah untuk keberhasilan melakukan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik dan pembangunan.

Sementara Tim Penilai IGA sendiri, datang langsung ke Banyuwangi selama dua hari, yakni Kamis (07/11/2024) kemarin dan Jumat (08/11/2024) tadi. Tim penilai itu, terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

“Kami datang untuk melihat langsung inovasi yang telah diajukan. Apakah benar berjalan dan memberikan dampak bagi masyarakat,” kata Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK, Maman Wijaya, Jumat (08/11/2024) tadi.

Baca juga :

Penilaian lapang ini, merupakan tahap ke empat dalam proses penilaian IGA 2024. Di Banyuwangi, Tim Penilai IGA melakukan sejumlah kunjungan. Diantaranya ke Balai Desa Karang Bendo dan Balai Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari. Di sana, tim melihat langsung sejumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan mulai dari sistem pelayanan publik berbasis digital hingga mengunjungi penerima program inovasi peningkatan ekonomi warga ‘Kanggo Riko’.

Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM). Penerima program ini mendapatkan Rp 2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kanggo Riko ini telah dirintis sejak 2018 dan dirasakan manfaatnya oleh 6.898 KK. Khusus tahun ini, ditargetkan 1.890 penerima Kanggo Riko.

“Ini satu dari berbagai program upaya pengentasan kemiskinan. Untuk program ini, prioritasnya diperuntukkan bagi ibu-ibu hebat yang menjadi tulang punggung keluarga,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, MY Bramuda, saat mendampingi tim penilai.

Selanjutnya, tim penilai mendatangi Lounge Pelayanan Publik. Di sini, mereka melihat langsung pelayanan publik lain yang diterapkan oleh Banyuwangi. Seperti Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan yang memuat data penduduk miskin by name by adress serta intervensi penanganan kemiskinan yang didapatkan.

Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun beruntun sejak 2018 berhasil mempertahankan predikat sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia pada kompetisi IGA. (kom/bwi/gie)

Luas tanaman tembakau di Kabupaten Lumajang sendiri sebesar 933,36 hektare, yang tersebar di 16 kecamatan dengan produksi sebesar 1.347,405 ton di tahun 2023. “Potensi yang besar tersebut memerlukan perhatian dan peran semua pihak terkait untuk mengembangkan, meningkatkan produksi dan nilai tambah serta pemasaran produk tembakau Kabupaten Lumajang,” kata Hari Susiati.

Hari Susiati juga mengapresiasi, mengenai penyelenggaraan Temu Lapang Tembakau 2024 dalam upaya mengembangkan potensi tembakau Lumajang serta meningkatkan nilai tambah melalui pola kemitraan. Kegiatan itu, dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan petani dan Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dengan tema ‘Petani Bersatu Indonesia Maju’.

“Temu lapang merupakan upaya untuk meningkatkan produksi dan mengenalkan inovasi teknologi untuk mencapai pertanian maju dan petani sejahtera,” ujarnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Hairil Diani, menjelaskan bahwa komoditas tembakau sebagai salah satu komoditas penghasil cukai di Indonesia memiliki peran penting dalam perolehan devisa negara. Untuk itu, pada acara tersebut dirinya berharap ada dukungan stakeholder terkait untuk perluasan tanaman tembakau guna meningkatkan pajak cukai yang bisa membantu pembangunan Kabupaten Lumajang lewat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Para petani harus senantiasa meningkatkan kapasitasnya, dengan kapasitas yang semakin meningkat, membuat para petani secara berkesinambungan bisa terus produktif dalam berbagai situasi dan keadaan. Kita sadari bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan nasional,” tambahnya.

Dalam Temu Lapang Tembakau tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain Pemupukan Tembakau dengan pupuk ZA secara bersama (Pemerintah, Petani, APTI dan mitra (PT AOI dan PT IDS), Penyerahan bantuan DBHCHT secara simbolis berupa pupuk, widik & para-para serta gudang pengering dan lomba peningkatan kapasitas petani berupa quesioner tentang tembakau. (kom/adi/sit)

Pada kesempatan tersebut, perempuan yang akrab disapa Lia, juga menyerahkan bahan praktik yang dibantukan. Seperti beberapa unit kolam terpal, 2 ribu ekor bibit ikan lele, 6 sak pakan ikan, 36 probiotik ikan dan bak gradding serta serok.

“Biasanya dari tiga ribu bibit yang kita sebar dengan ukuran segini, potensi yang jadi sekitar 80 sampai 90 persennya,” ujarnya.

Berdasarkan SK Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/74/KEP/425.012/2023 tentang Penetapan Pondok Pesantren (Ponpes) Penerima SL Budidaya Ikan Lele, bahwa pelaksanaan ini diperuntukkan bagi 20 Ponpes yang terbagi dalam empat gelombang. Dimana saat ini, telah memasuki gelombang ke tiga.

“Dukungan Pemkot Probolinggo pada pesantren itu sendiri diimplementasikan dengan dikeluarkannya Perwali Nomor 75 tahun 2022 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren,” terangnya.

Sekolah Lapang Budidaya Ikan Lele merupakan salah satu program yang dapat diimplementasikan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang budidaya ikan lele. Tujuannya, agar dapat mengembangkan semangat kewirausahaan para santri, sekaligus meningkatkan perekonomian di pondok pesantren.

Baca juga :

“Kita tahu, Ponpes itu punya peran yang besar dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan agamanya. Sebuah lembaga pendidikan yang juga berfungsi sebagai pusat penyiaran Agama Islam,” katanya.

Fungsi ini, lanjutnya, bergerak saling menunjang. Dimana pendidikan dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah. Sedangkan dakwah sendiri bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem informasi. “Oleh sebab itu, pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kesetaraan dalam hak dan kewajibannya dengan lembaga pendidikan formal lainnya,” ucapnya.

Ibu dari dua orang putra itu menambahkan, SL Budidaya Ikan Lele bagi Ponpes adalah salah satu program prioritas Wali Kota, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pesantren. Juga untuk pengembangan jiwa kewirausahaannya, jika santri nantinya kembali ke masyarakat. Karena, sebutnya, Ponpes memiliki peran yang sentral dalam membentuk karakter dan moral para santri.

Melalui pelaksanaan itu pula, Lia berharap, santri dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kegiatan yang mendukung kehidupan sehari-hari. “Sekaligus ini juga jadi kesempatannya para santri untuk memahami bagaimana pentingnya berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi (pelaksanaan giatnya) harus diikuti dengan baik, dengan mengaplikasikan dan mengembangkan budidaya ini menjadi usaha yang bisa membantu dan mencapai tujuan yang diharapkan bersama,” harapnya.

Lia dan undangan yang terdiri dari para camat, juga berkesempatan meninjau lokasi budidaya ikan lele di sebelah selatan kawasan pondok. Di sana, rombongan melihat proses pembudidayaan yang dilakukan dengan cara mengolah limbah hasil budidaya menjadi gumpalan yang kecil sebagai makanan ikan secara alami.

Kolam yang dibutuhkan ternyata tidak terlalu besar, cukup menggunakan kolam yang terbuat dari terpal berbentuk bulat. Kolam tersebut berdiameter tiga meter, dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. (kom/pix/gie)

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much Rony, melalui Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa saat ini kegiatan sekolah lapang terkait penanaman padi. “Tujuan diadakannya sekolah lapang untuk menerapkan teknologi terbaru di bidang pertanian terutama penanaman padi guna meningkatkan produktivitas padi,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa di Kecamatan Perak terdapat beberapa lokasi yang mengalami Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) seperti tikus dan wereng. Diharapkan, para petani padi mampu mengendalikan sejak awal menaman padi.

“Langka-langkahnya yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, diantaranya melakukan 12 kali pertemuan sama seperti sekolah pada umumnya. Yaitu ada pelatih dan pesertanya berasal dari para petani. Dalam sekolah lapang petani ini diikuti 20 petani dan diajari berbagai macam materi terkait teknologi pertanian,” tuturnya.

Baca juga:

Menurut Eko, sekolah lapang pertanian ini merupakan metode terbaik karena bisa mengintroduksikan teknologi. Di dalam sekolah pertanian ini dikemas secara lengkap sebab terdapat teori, praktek serta bantuan berupa fasilitas.

“Tidak hanya sekedar sekolah saja, petani akan diajak bersama-sama untuk meningkatkan produksi padi. Para petani juga diberikan bantuan berupa beberapa fasilitas seperti benih padi sebanyak 25 Kg benih padi setiap hektar, pupuk organik dan pendukung lainnya,” jelasnya.

Tentunya, fasilitas tersebut diberikan setelah para petani selesai mengikuti sekolah lapang. “Setelah mendapatkan bantuan, penyuluh pertanian akan mengawasi, mengikuti dan mendampingi petani dalam menjalan budidaya padinya. Respon para petani sangat antusias dengan diadanya sekolah lapang ini,” ungkapnya.

Sekolah lapang ini pendanaanya bersumber dari APBD. Di sini, diharapkan petani mampu untuk mengembangkan ketampilan diri serta meningkatkan kesejahteraannya melalui produksi padinya.

“Kunci suksesnya petani harus mengikuti secara tertib, meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, baik dari teori maupun prakteknya. Tentu, tidak hanya sekedar sekolah, tetapi petani mempunyai keinginan dan mampu menerapkan di desa masing-masing teknologi yang telah diajarkan di sekolah lapang sehingga tujuan kita bisa tercapai,” tambahnya. (azl/gie)