Menurutnya, rangkaian perayaan Nyepi, termasuk pawai ogoh-ogoh, menjadi etalase keberagaman, yang menunjukkan tingginya penghargaan masyarakat terhadap perbedaan budaya dan agama. “Saya melihat ini adalah sebuah etalase keberagaman. Masyarakat kita sangat toleran dan sangat menghargai keberagaman, termasuk mengenal budaya-budaya yang ada,” ujar Mia-sapaannya.

Mia berharap, keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat terus dijaga sebagai kekuatan bersama, bukan menjadi sumber perpecahan. Karena, Indonesia ini mempunyai banyak suku dan banyak budaya.

Baca juga :

“Ini adalah kekayaan yang membutuhkan toleransi. Harapannya, ini bisa terus kita pegang sebagai kekuatan bersama,” tambahnya.

Selain itu, DPRD Kota Malang juga disebut terus berkomitmen mendukung kehidupan beragama yang inklusif, termasuk dengan memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan. “Kami banyak memfasilitasi kegiatan keagamaan, baik di Gedung DPRD maupun melalui dukungan anggaran sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Mia pun juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman yang ada. “Dengan kebersamaan dan gotong royong, kita bisa menjaga harmoni dan menghadapi berbagai tantangan ke depan,” imbuh Mia. (rsy/sit/adv)

“Rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik. Saya minta, pejabat tidak hanya di balik meja. Harus rutin turun ke lapangan, memahami langsung persoalan warga dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegas Bupati Ipuk.

Dalam mutasi itu, beberapa pejabat yang dirotasi, diantaranya adalah Choiril Ustadi Yudawanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda, kini menjabat sebagai Inspektur Banyuwangi. Posisinya digantikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Budi Santoso. Kemudian Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Yoppy Bayu Irawan, kini menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan posisinya digantikan Edy Supriyono, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintah dan Pembangunan.

Baca juga :

Selain itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB, Henik Setyorini, dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menggantikan Partana yang dipercaya menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Danang Hartanto, dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Sementara Kepala Satpol PP, Wawan Yadmadi, kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.

Selanjutnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Cahyanto Hendri Wahyudi, menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman. Sedangkan posisinya, digantikan Samsudin yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Selain kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bupati Ipuk juga merotasi beberapa camat. Diantaranya, Andik Basuki yang sebelumnya Camat Pesanggaran menjadi Camat Banyuwangi Kota, menggantikan Hartono yang menjabat Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan.

“Dengan rotasi ini saya berharap agar lebih responsif dan lebih cepat memberikan pelayanan pada masyarakat,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

IGA sendiri, merupakan apresiasi tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah, untuk keberhasilan melakukan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik dan pembangunan. Tim Penilai IGA sendiri, terdiri dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Aldo Harjunanto dan dari Praktisi Media, yang sekaligus Presiden Direktur CNN, Titin Rosmasari.

Kedatangan tim penilai, diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, serta segenap jajaran OPD di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Jumat (14/11/2025) tadi. Rombongan tim, datang langsung ke Banyuwangi selama 2 hari, Kamis-Jumat (14/11/2025), untuk melihat secara langsung sejumlah inovasi Banyuwangi yang masuk dalam penilaian IGA.

“Kami datang untuk nge cek dan melihat langsung inovasi yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi. Apakah benar berjalan dan tentunya apakah benar berdampak bagi masyarakat,” kata Titin Rosmasari.

Selama di Banyuwangi, tim penilai melakukan sejumlah kunjungan. Diantaranya, bertemu salah satu pelaku UMKM serta warga penerima manfaat Gerakan Hari Belanja ke Pasar Tradisional, UMKM dan warung-warung rakyat.

Usai mengecek langsung inovasi Banyuwangi, tim penilai pun memberikan apresiasi kepada Banyuwangi. “Saya melihat sistem di sini sudah bekerja. Semua stakeholder ikut terlibat sehingga semua inovasinya terbukti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Titin.

Baca juga :

Gerakan belanja yang diinisiasi Bupati Ipuk sejak 2021, itu menggerakkan seluruh ASN Pemkab dan karyawan stakeholder lainnya untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok maupun barang lainnya di pasar dan warung-warung terdekat. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap bulan di tanggal cantik, misalnya 10 Oktober (10/10), 11 November (11/11) dan seterusnya.

“Hasil belanjanya kita donasikan kepada warga yang membutuhkan, misalnya warga miskin, Balita stunting, korban bencana alam dan lainnya. Sehingga selain menggerakkan ekonomi lokal, gerakan ini juga membantu mengatasi permasalahan sosial di Banyuwangi. Bahkan, kami juga mensupport helm dan jaket untuk driver dan Ojol di Banywuangi hasil dari belanja tanggal catik para ASN,” ujar Bupati Ipuk.

Tim penilai juga mengunjungi sejumlah hotel dan restoran untuk melihat langsung implementasi sistem elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD). “Ini merupakan platform layanan perpajakan daring yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasannya,” urai Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, Samsudin, saat mendampingi tim penilai.

Selanjutnya, tim penilai mengecek pelaksanaan inovasi Sistem Informasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi (Sijakawangi) dan Sistem Pelaksanaan Undian Pajak Daerah Banyuwangi (Sipundiwangi), serta menggali informasi sejauh mana dampak inovasi tersebut terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak dan pendapatan daerah. Sijakawangi adalah sistem untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak berbasis digital. Sedangkan Sipundiwangi adalah bentuk apresiasi pemkab bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tertib administrasi.

“Melalui program Sipundiwangi masyarakat dapat berbelanja sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah seperti motor, iPhone, hingga umroh. Inovasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan kepatuhan wajib pajak di Banyuwangi,” ungkap Samsudin. 

Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi telah 7 kali berturut-turut sejak tahun 2018 ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (kom/bwi/gie)

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan ground checking (verifikasi lapangan, red) terhadap data penerima yang diterima dari Kemensos. “Ada program dari pemerintah pusat namanya BLTS. Diperuntukkan bagi masyarakat di Desil 1 sampai 4. Sekarang kami sedang melakukan ground checking data, karena Kota Malang mendapat data sebanyak 72.500 calon penerima KPM dari Kemensos. Namun, jumlah tersebut bisa berubah setelah proses verifikasi selesai,” ujar Donny, Selasa (04/11/2025) tadi.

Dikatakan Donny, bahwa hasil verifikasi bisa menyebabkan jumlah calon penerima berkurang atau bertambah. Karena dalam data awal tersebut, terdapat pula penerima bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Atensi.

“Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kemensos setelah pelaporan ground checking selesai,” tambahnya.

Baca juga :

Menurut Donny, proses ground checking dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi syarat dan data yang diterima valid. “Sasarannya misalnya ada yang salah alamat, salah satu anggota keluarga ternyata ASN atau TNI/Polri, alamat tidak ditemukan, atau penerima sudah meninggal dunia. Semua sedang kami cek di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Donny menjelaskan, Dinsos diberi waktu lima hari oleh Kemensos untuk menyelesaikan proses pengecekan. Namun karena ada kendala teknis pada sistem aplikasi, masa verifikasi mendapat perpanjangan waktu.

“Sebenarnya batas waktunya 28 Oktober, tapi karena aplikasi sempat bermasalah, jadi ada perpanjangan. Sekarang prosesnya masih berjalan,” ucapnya.

Terkait jadwal pencairan, Donny menyebut bahwa sesuai rencana Kemensos, BLTS akan disalurkan melalui bank Himbara atau kantor pos, dengan jadwal sekitar bulan November 2025. “Kalau rencana awal dari Kemensos, pencairannya bulan Oktober sampai Desember. Nominal bantuannya Rp 900 ribu, dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan, masing-masing Rp 300 ribu per bulan,” lanjutnya.

Di akhir, Donny juga menyebutkan bahwa BLTS merupakan salah satu program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menekan inflasi di lapisan ekonomi bawah. “Salah satu yang diinginkan Presiden di awal tahun ini adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya Desil 1 dan 2. Jadi, setelah verifikasi ini selesai, harapannya bantuan bisa segera cair dan dirasakan manfaatnya,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala SMAN 8 Kota Malang, Nuraeni, menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara tersebut diikuti oleh 950 siswa, mulai dari kelas X hingga XII dan 100 guru. Pelaksanaan upacara itu, pun terasa spesial.

“Semua warga negara berhak merayakan HUT Kemerdekaan. Anak-anak ekstra Paskibra juga sudah berlatih, mereka adalah anak pilihan yang peduli terhadap nasionalisme dan tanah air. Kita harus berikan wadah untuk berekspresi,” kata Kepsek Nuraeni.

Dikatakannya, bahwa pemagaran lapangan itu sudah dilakukan sejak akhir Mei 2025 oleh pihak UM. Hal itu, membuat pihak sekolah harus beradaptasi dengan kondisi terbatas. Untuk upacara hari-hari biasa, pelaksanaan dilakukan bergilir di lapangan indoor. Namun, untuk peringatan HUT RI, sekolah harus mencari lokasi yang lebih luas agar seluruh siswa bisa mengikuti secara khidmat.

“Kalau tidak menggunakan Jalan Veteran, Paskibra juga kesulitan bergerak. Lapangan indoor terlalu sempit, hanya bisa menampung dua jenjang. Jadi, kami ajukan izin ke Dishub dan kepolisian dan alhamdulillah diizinkan,” jelasnya.

Baca juga :

Menurutnya, berkurangnya lahan berdampak pada banyak kegiatan ekstrakurikuler. Dari 29 ekskul di SMAN 8, beberapa terpaksa mencari tempat latihan mandiri di luar sekolah.

“Kalau futsal, basket.atau taekwondo, masih bisa cari tempat. Tapi paskibra mau latihan di mana? Akhirnya mereka pakai lahan parkir sekolah,” tambahnya.

Meski begitu, Nuraeni menegaskan bahwa semangat siswa tidak boleh padam. Prestasi tetap harus membanggakan. Bahkan di tahun ini, ada lima siswa Paskibra yang bertugas di tingkat Kota Malang dan satu siswa mewakili Jawa Timur.

“Prinsip kami, jangan sampai fasilitas yang berkurang menghambat pengembangan diri anak-anak. Pendidikan harus tetap mencetak generasi muda yang andal,” tegasnya. Nuraeni berharap, pemerintah dapat memberikan solusi terbaik bagi persoalan lahan, mengingat sejak awal keberadaan SMAN 8 lahir dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan UM. “Harapan kami sederhana, yang terbaik untuk anak-anak. Fasilitas harus layak untuk menyiapkan generasi andal. Sekarang pembahasan sudah sampai ke Kementerian. Kita berharap ada langkah terbaik untuk masa depan siswa,” imbuh Nuareni. (rsy/sit)

Dalam acara yang dihadiri ribuan masyarakat dan pelaku pertanian tersebut, disampaikan sejumlah capaian dan program prioritas pemerintahan Presiden, Prabowo Subianto, yang mulai dirasakan langsung oleh petani dan warga Jember. “Saya masih ingat dahulu, sebelum Presiden Prabowo, pupuk sulit. Hari ini pupuknya sudah tidak sulit, betul? Dahulu, harga gabah dibeli seenaknya. Hari ini harga gabah sudah minimal Rp 6.500, betul? Dahulu belum ada program makan siang bergizi, sekarang MBG (Makanan Bergizi Gratis) sudah mulai jalan di Kabupaten Jember,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa ke depan program-program prioritas lainnya seperti Sekolah Rakyat (SR), asrama siswa, makan bergizi, hingga tunjangan bagi tokoh pengajian akan terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen mensukseskan seluruh program nasional, termasuk ketahanan pangan, bantuan sosial dan peningkatan kualitas pendidikan berbasis kearifan lokal.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo demi terwujudnya Jember Baru, Jember Maju dan Indonesia Emas 2045,” papar Bupati Fawait. (kom/rio/gie)

Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Indonesia Woodball Association (IWbA) Jawa Timur, Gamaliel Raymond H Matondang, mengungkapkan bahwa kebutuhan akan lapangan khusus cukup mendesak. Menurutnya, woodball merupakan olah raga wisata yang dapat dimainkan semua kalangan dan perlu mendapat perhatian khusus.

“Selama ini atlet berlatih di mana saja. Harapannya, Kota Malang bisa memiliki lapangan woodball sendiri. Anggap saja ini seperti golf-nya Jawa. Tapi, woodball jauh lebih terjangkau. Kalau golf biayanya bisa Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta sekali main, sedangkan woodball alatnya lebih murah dan kalau ada lapangan sendiri biayanya juga tidak mahal,” jelas Raymond.

Baca juga :

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan dukungan penuhnya. Dirinya berharap, ada kerja sama dari berbagai pihak terkait, termasuk Sekjen IWbA, untuk merealisasikan fasilitas tersebut.

“Saya kira dari sisi sarana prasarana, lapangan woodball ini tidak terlalu mahal. Mudah-mudahan bisa segera diwujudkan, agar menjadi tempat latihan para atlet woodball yang akan mewakili Kota Malang di berbagai kejuaraan,” kata Wali Kota Wahyu.

Dalam hal ini, menurutnya Pemkot Malang siap mendukung pembangunan venue woodball karena pembiayaannya relatif ringan dan dapat dimanfaatkan jangka panjang oleh masyarakat. “Lapangan ini simpel tidak terlalu mahal. Secara sarana dan prasarananya tidak banyak biaya yang dikeluarkan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang, menyampaikan bahwa terdapat 27 perusahaan yang ikut partisipasi dan menyediakan kurang lebih 1500 lowongan pekerjaan (Loker) yang disiapkan. Melalui Job Fair ini, diharapkan para pencari kerja bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang lowongan kerja yang ada di Kabupaten Jombang.

“Job Fair 2025 ini bertujuan untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Salah satunya, yakni mengentaskan angka pengangguran,” katanya.

Baca juga :

Di tempat sama, Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Jombang, Pinky Hidayati, menjelaskan bahwa pelaksanaan Job Fair 2025 juga merupakan salah satu jawaban dari lulusan SMA atau SMK yang sulit mencari pekerjaan. “Selama ini Jawa Timur memang selalu mengupayakan yang terbaik bagi warganya. Salah satunya, yaitu untuk mengentaskan angka pengangguran terbuka melalui pelaksanaan Job Fair,” ungkapnya.

Pinky menambahkan, jumlah kelulusan siswa SMK, SMA Negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang ada sebanyak 16.030 siswa. “Untuk jumlah kelulusan di Kabupaten Jombang, dari SMK, SMA sebanyak 16.030 siswa dengan rincian SMA sebanyak 6238 siswa dan SMK sebanyak 9792 siswa. Sedangkan untuk SLB ada 219 siswa. Sehingga kalau ditotal, ada sebanyak 16.249 siswa,” tambahnya.

Pinky berharap, melalui Job Fair 2025 dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Jombang. “Saya berpesan kepada siswa-siswi yang saat ini baru lulus dan sedang mencari pekerjaan, jangan pernah putus asa. Jangan patah semangat, bangkit lagi, coba lagi sampai kalian mendapatkan pekerjaan,” urainya. (azl/sit)

Salah seorang perwakilan masyarakat Desa Kalipenggung, Faisol, mengatakan bahwa warga khawatir dampak ekologi yang ditimbulkan dari perombakan jenis tanaman keras ke tanaman tebu, akan mematikan sumber mata air juga bisa berakibat banjir. “Permintaan masyarakat, itu mengembalikan fungsi yang sebenarnya biar tidak berdampak negatif kepada warga. Seperti, kekhawatiran terjadinya banjir. Karena kalau hujan dan terjadi banjir sangat menakutkan, serta matinya sumber mata air,” ungkapnya kepada Memontum.com, Rabu (21/05/2025) tadi.

Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Zainal, menyampaikan bahwa telah melakukan Sidak ke lokasi lahan PT Kalijeruk Baru. Dari hasil pertemuan itu, dirinya menjelaskan bahwa pemotongan sejumlah kayu keras di perkebunan dimaksudkan untuk melakukan penghijauan kawasan.

Baca juga :

“Sesuai dengan aturan, penghijauan itu bisa dilakukan dengan cara menanam lebih dahulu, baru tanaman barunya disiapkan. Yang sekarang dilakukan ini, jauh dari ketentuan itu,” ujar Zainal, Rabu (21/05/2025) tadi.

Lebih lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menegaskan, bahwa berdasar laporan warga, sebagian lahan di area perkebunan itu sekarang ini telah menjadi lahan tebu yang disewakan kepada pihak ketiga. “Kalau ditanami tebu, itu artinya pemegang HGU telah menggunakan lahan tersebut tidak sesuai ketentuan. Belum lagi dari sisi dampaknya kepada warga sekitar, mulai dari bahaya banjir longsor sampai kurangnya serapan air,” kata Zainal.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa pemegang HGU berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam sesuai dengan tanaman yang memang harus ditanam ketika perpanjangan HGU diajukan. “Kalau menurut warga, tanaman wajibnya adalah kakao, kopi dan karet. Kok sekarang jadi tanaman tebu. Makanya, ini harus segera dievaluasi,” tegasnya.

Komisi C DPRD Lumajang juga telah melakukan Sidak di kawasan perkebunan PT Kalijeruk Baru pada 15 Mei 2025 lalu. Faktanya, sebagian kawasan perkebunan tampak gundul akibat penebangan besar-besaran yang dilakukan oleh PT Kalijeruk Baru. (adi/gie)