Evaluasi kinerja pembangunan ZI ini sekaligus penguatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lapas Kelas I Surabaya di Porong. Kakanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati, Kadivpas Pargiyono dan Kadiv Yankumham Hajerati hadir. Sedangkan Kalapas Porong Suharman dan Kalapas Sidoarjo Muhammad Sussani memimpin jajarannya.

Susy Susilawati mengatakan berbagai persiapan dilakukan menyambut ZI. Termasuk dalam melakukan pembinaan dengan memastikan secara langsung pelaksanaan di lapangan. Pihaknya bersyukur dengan hadirnya tim dari pusat untuk melakukan pembenahan dan evaluasi kinerja pembangunan ZI di dua lapas itu. “Karena pasti ada yang kurang, kami mohon diingatkan sebelum ada penilaian dari tim kemenPAN-RB,” pintahnya.

Kalapas Surabaya, Suharman mengaku pihaknya tidak main-main dalam membagun ZI untuk meraih predikat WBK/WBBK. Salah satu langkahnya dengan membuat 2 pokja tambahan. “Selain 6 tim pokja, kami juga membentuk tim pokja monitoring penilaian IPK dan penilaian IKM,” tegasnya.

Sedangkan Kalaspas Sidoarjo, Muhammad Susanni mengungkapkan berbagai proyek perubahan dilaksanakan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan berbasis IT dan membuat radio internal Lapas. Hal ini berjalan beriringan dengan mengembalikan fungsi pelayanan publik di Lapas Delta.

“Dengan program itu, kami berharap ada masukan terkait apa yang kurang dari apa yang kami lakukan selama ini,” katanya.

Sementara Staf Ahli Menkumham Bidang Politik dan Keamanan, Y Ambeg Paramarta menegaskan pembangunan ZI bagian dari Reformasi Birokrasi sejak 2004. Menurutnya, sebenarnya bukan hal yang baru. Untuk itu, pihaknya meminta agar pembangunan ZI dilaksanakan serentak. Menurutnya, untuk meraih WBK/ WBBM tidak bisa dibuat sendirian. Tidak bisa pakai sistem pilot project.

“Semuanya harus terlibat. Agar tidak ada iri hati. Pekerjaan membangun ZI bukan pekerjaan satu orang. Bukan one man show. Semua harus dilibatkan,” ungkapnya.

Selain itu, Ambeg menilai pembangunan ZI tidak dilakukan hanya sekaki. Tetapi harus terus-menerus. Salah satu kunci keberhasilan WBK dapat diukur melalui evaluasi SOP layanan publik seperti kunjungan, PB, CB dan CMB. Selain itu, dengan adanya survey kepuasan layanan yang mudah diakses. Karena IPK dan IKM mekanisme untuk mengukur akuntabilitas instansi publik.

“Tidak hanya diakses secara fisik. Tapi kebebasan untuk memberikan feedback. Termasuk evaluasi teknis pelaksanaan pembangunan ZI. Termasuk meninjau perbaikan sarana dan pra sarana yang ada. Serta tim internal malekukan survei kepuasan kepada stakeholder baik kepada pegawai, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun pengunjung,” tandasnya. (Wan/yan)

Narapidana ini kabur saat menjalankan tugas sebagai tamping pembuang sampah. Saat itu, sampah hendak dibuang keluar Lapas. Selain itu, narapidana ini juga dikawal petugas.

“Selesai membuang sampah dan mau masuk pintu P2U, tiba-tiba narapidana ini meminjam korek api ke temannya. Kemudian dijawab tidak punya korek. Tapi narapidana ini langsung lari ke arah jalan raya dengan mencopot serta membuang bajunya serta kabur ke arah utara Alun-alun,” terang Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Sidoarjo, Rudi Kristiawan kepada Memo X, Rabu (20/02/2019) petang.

Lebih jauh, Rudi menceritakan melihat kejadian ini, petugas pengawal langsung lari mengejar napi ini. Sebagian petugas lain melapor ke petugas jaga yang ada di dalam Lapas.

Sedangkan pejabat struktural seperti Kepala KPLP, Kasi Kamtib, Kasubsi Bimkemaswat, Kasubsi Registrasi, Kasubsi Portatib, dan Kasubsi Kamtib, serta petugas lain langsung berinisiatif mencari data di SDP dan segera menyebar melakukan pengejaran.

“Setelah mendapat data alamat rumah dan keluarga napi ini, petugas segera ke lokasi dan tiba di alamat napi pukul 16.30 WIB. Tapi, setelah sampai di depan Masjid Besar Gedangan, petugas berhenti karena melihat orang memakai kaos kuning dan bertopi didampingi anak kecil memakai kaos biru yang ternyata adek kandung napi itu,” imbuhnya.