Memontum Sidoarjo – Ratusan hektar lahan milik petani dan petambak warga Desa Plumbon Kecamatan Porong terancam tak bisa digarap. Hal itu disebabkan kandungan air dari Luapan Lumpur Lapindo merusak lahan pertanian dan tambak.

Petani dan petambak pun enggan menggarap lahan mereka karana khawatir justru akan mengalami kerugian ratusa juta rupiah. Dan hal itu sudah dialami petani beberapa tahun belakangan ini.

Seperti diketahui lahan petani dan petambak Desa Plumbon itu dialiri air lewat avor Jatinom. Dan sejak meletusnya lumpur Lapindi, avor Jatinom sepanjang 15 Km menuju lahan petani itu juga digunakan sebagai pembuangan air dan lumpur Lapindo.

Diduga karena kandungan gas dari Lapindo, lahan petani dan petambak menjadi rusak . Hingga jika terpaksa digarap petani dan petambak, mengalami kerugian ratusan juta.

Seperti ketika masa tanam, bibit padi beberapa hari lalu terlihat daunnya terlihat kuning dan mati. Hal itu sudah diganti bibit oleh petani, selama tiga kali cocok tanam namun tetap tidak bisa tumbuh seperti padi pada umummnya.

Petani tambak juga turut terkena imbas, karena pertumbuhan ikan tidak bisa besar, sebagian bibit ikan banyak yang mati hingga hasil panen tidak dapat maksimal.

Pj. Kepala Desa Plumbon Kecamatan Porong Wahyu Hidayat melalui Sekretaris Desa Ninik Masruroh menyatakan pasokan air dari saluran Jatianom itu, adalah saluran satu-satunya untuk mecukupi kebutuhan para petani sawah maupun petani tambak seluas 90 hektar.

Namun saat ini, sudah terkontaminasi dengan air lumpur Lapindo sehingga pertumbuhan ikan di tambak tidak sesuai harapan dan banyak yang mati. Sedangkan area pertanian, banyak bibit padi baru saja ditanam kondisinya kering, menguning dan mati. “Padahal sudah tiga kali cocok tanam. Itupun juga terjadi pada tanah TKD, yang saat ini ditanami padi, Lihat saja kondisinya sekarang, tanaman padi banyak yang kuningdan mati,” katanya, Kamis (03/09/2020) siang.

Di sebelah timur perbatasan antara Desa Plumbon dengan Desa Sentul masih bisa tumbuh namun hanya beberapa bagian saja. Hal itu dikarenakan airnya bercampur dengan air asin. (gus/syn)

Selain itu, makam pendiri Ponpes Almagfurlah KH Anas Al-Ayyubi yang dimakamkan di Ponpes itu juga terdampak. Kendati demikian, Almagfurlah KH Anas Al-Ayyubi tidak dilupakan.

Warga Jatirejo beserta santri Ponpes itu selalu mendoakannya. Di atas bekas Ponpes Abil Hasan Asy Syadzily itu rutin digelar pengajian. Di tanah lumpur yang mengering itu makam almagfurlah masih ditandai. Di tempat ini setiap tahun digelar haul mendiang Almagfurlah KH Anas Al-Ayyubi yang wafat Tahun 2003 lalu.

Bahkan haul yang ke 16 digelar, Sabtu (28/09/2019) malam dihadiri sejumlah tokoh. Diantaranya Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin dan putra Gus Ali (Bumi Sholawat), Ahmad Muhdlor Ali.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin memiliki cerita tersendiri dengan Almagfurlah KH Anas Al-Ayyubi. Silaturahmi dengan kyai NU saat dirinya berkecimpung di pencak silat Pagar Nusa. Menurutnya Almagfurlah KH Anas Al-Ayyubi adalah sosok kyai yang memiliki banyak ilmu.

“Beliau paham dengan segala kitab yang ada sungguh luar biasa. Karena itu saya melihat Almagfurlah KH Anas Al-Ayyubi sosok kyai dengan referensi keilmuan yang lengkap sampai ilmu pencak dimiliki,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Cak Nur sosok kyai yang memiliki referensi keilmuan yang lengkap seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat. Masyarakat akan mudah memperoleh pencerahan dari sosok kyai seperti ini. Namun berbeda dengan sosok kyai yang hanya memiliki referensi keilmuan sedikit.

“Sosok kyai seperti ini akan mudah mengatakan kafir maupun sesat karena sumber-sumber keilmuan yang dimiliki tidak banyak. Karenanya warga dan santri yang dahulu menikmati sinar ilmu almagfurlah pantas untuk kirim doa rutin,” tandasnya. Wan/yan

Rombongan warga yang ada di tanggul lumpur ini dipimpin H Fatah. Mereka langsung menyampaikan keluhannya dihadapan rombongan kunjungan itu.

“Sudah 12 tahun, tapi masih ada 123 berkas yang belum terbayar ditambah.30 berkas milik perusahaan. Nilainya sekitar 800 miliar. Tapi sampai sekarang belum selesai,” terang perwakilan Forum Komunikasi Korban Lumpur Sidoarjo, H Fatah, Rabu (14/11/2018).

Menurut Fatah pihaknya sudah mengirim berkas itu ke sejumlah kementerian termasuk Menteri Keuangan. Bahkan ke Watimpres juga dikirimi berkas itu. Tapi, hingga kini belum ada kejelasan.

“Mohon dibantu untuk menyelesaikan keluhan warga sudah 12 tahun lebih itu. Bahkan janjian sama Pansus juga belum ditemui,” pintanya.

Menanggapi permohonan itu, Bambang Haryo Soekartono berjanji bakal membantunya. Yakni bakal mendorong ganti rugi terdampak itu masuk ke RAPBN Perubahan Tahun 2019. Hal ini karena APBN 2019 sudah disetujui.

“Perbaikan tanggul kami targetkan sebulan selesai. Kalau bisa belum sebulan selesai atau sebelum musim hujan. Mudah-mudahan cepat rampung karena kami dibantu TNI dan Polri yang stand by menjaga keamanan di tanggul,” terang Humas PPLS, Hengky Listria Adi kepada Memontum.com, Rabu (10/10/2018) disela-sela kunjungan Kapolresta Kombes Pol Himawan Bayu Aji dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Kav Arief Cahyo Widodo beserta rombongan.

Hengky menguraikan jika PPLS saat ini melaksanakan penurunan (elevasi) air kolam utara dengan membuat over flow. Air dan lumpur dari pusat semburan diarahkan ke Desa Glagaharum dan Renokenongo kemudian dilanjutkan ke Sungai Porong.

“Jadi yang dari pusat semburan kami arahkan ke selatan semua. Tidak ada yang dialirkan ke penampungan utara.. kalau volume air turun baru perbaikan tanggul secara keseluruhan,” imbuhnya.

Hengky menjami hingga kini tanggul masih dalam kondisi aman dan stabil. Hal ini disebabkan tidak ada air atau lumpur yang keluar dari tanggul. Apalagi elevasi air aman dan diperkuat dengan tanggul bronjong penahan air dan lumpur.

“Kalau tanggul jebol itu ada beberapa tahapan. Tapi tanggul yang kami siapkam ini cukup kuat. Soal kajian peta terdampak masih dirapatkan di Bappeda. Kami juga menunggu hasil rapat, kajian dan observasi yang digelar hari ini,” tegasnya.

Sementara Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Himawan Bayu Aji menegaskan dirinya datang bersama Dandim 0816 Sidoarjo ini untuk mengecek lokasi dan memastikan situasi terakhir tanggul. Pihaknya melihat tanggul sudah dalam kondisi aman karena ada beberapa langka kongkrit yang dilakukan PPLS.

“Semua tertangani dengan baik. Bahkan Camat, Kapolsek, dan Danramil maupun Kades, Babinsa dan Babinkamtibmas sudah membuat simulasi saat kondisi tidak diinginkan jika terjadi. Mudah-mudahan aman agar tidak membuat resah kami juga siapkan pengamanan dari 3 piar itu,” tandasya. (Wan/yan)

“Kondisi tanggul yang longsor (jebol) harus diatasi dalam waktu jangka pendek (cepat). Jangan sampai terjadi bencana yang penanganannya harus melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena tanggul jebol berdeketan dengan pemukiman penduduk,” terang anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono kepada Memo X, Senin (08/10/2018) saat mengunjungi tanggul jebol.

Lebih jauh, Bambang menguraikan jika saat ini 5 mesin pompa air belum mencukupi untuk menurunkan debit air dan lumpur di sekitar tanggul jebol, pihaknya siap membantu untuk mendorong bantuan mesin pompa air. Hal ini lantaran berdekatan dengan musim hujan yang bakal segera datang. Jika diperlukan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) segera mengajukan proposal pengajuan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam penanganan tanggul jebol ini.

“Ini harus cepat diatasi. Ini bencana kecil kalau tak cepat ditangani bisa menjadi bencana besar. Karena setiap tahun kami (Banggar DPR RI) menganggarkan Rp 400 miliar per tahun untuk penanggulangan lumpur ini,” ungkap anggota Banggar DPR RI ini didamping Kades Gempolsari, Tanggulangin, Camat Tanggulangin dan Kepala BPBD Pemkab Sidoarjo, Dwijo Prawito.

Selain itu, politisi Gerindra ini meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sidoarjo mendata warga terdampak. Mengingat sejak adanya tanggul ambles (jebol) ada sebagian rumah warga yang diduga mengalami retak-retak.

“Bila perlu rumah warga dan infrastruktur terdekat tanggul jebol yang belum masuk peta terdampak didata dan diasuransikan. Ini penting agar saat terjadi hal-hal tidak diinginkan pemerintah tidak sibuk memikirkan nilai ganti rugi karena sudah ada asuransinya itu,” tegasnya.

Sementara Kabid Pelaksana Penanggulangan PPLS, Andik Sukirman didampingi Humas PPLS, Hengky Listria Adi menegaskan pihaknya menyiapkan 5 mesin pompa air yang setiap hari bekerja menyedor air di pon penampungan air dan lumpur untuk dialirkan ke Sungai Porong. Selain itu, menyiapkan sejumlah alat berat di beberapa titik untuk melaksanakan pemadatan tanggul yang jebol itu.

“Itu penanganan dalam jangka pendek. Jangka panjangnya akan dibuat tanggul keliling disamping tanggul gang terlihat curam agar tidak mudah jebol. Tapi pembuatan tanggul pendamping setinggi 3 meter di samping tanggul utama itu dilaksanakan tahun 2019 mendatang,” pungkasnya.

Sedangkan dalam kunjungan itu, pasca melihat kondisi tanggul jebol, Bambang Haryo dan rombongan melihat rumah warga terdekat dari lokasi tanggul jebol itu. Warga dan pihak desa sudah membuat skema penanganan jika tanggul ambrol lebih besar. (Gus/Wan)

Lokasi tepatnya diantara tanggul lumpur Sidoarjo, rel kereta api dan jalan raya Porong. Dalam aksi itu, aktivis Amphibi menanam 25 pohon baru jenis angsana. Tambahan pohon ini menambah koleksi puluhan pohon lain yang sebelumnya sudah ditanam.

“Penanaman pohon ini untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar tanggul yang gersang. Banyaknya pohon yang ditanam akan menambah paru-paru udara untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya,” terang

Ketua DPP Amphibi, Agus Salim Tanjung kepada Memo X, Senin (27/8/2018).

Agus menguraikan pohon angsana yang ditanam komunitas peduli lingkungan ini memiliki banyak fungsi. Selain kayunya bisa digunakan untuk bahan mebel atau souvenir, pohon angsana juga memiliki banyak fungsi untuk kesehatan. Daun pohon angsana bisa mengobati batu ginjal, sariawan, diabetis mellitus, memulihkan luka bakar, sebagai antioksidan dalam tubuh, melancarkan haid bagi perempuan yang datang bulan, hingga untuk mengobati sakit gigi.

“Penanaman pohon ini juga bisa menunjang Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) dan Pemkab Sidoarjo yang akan mengembangkan kawasan lumpur menjadi kawasan Wisata Geopark,” imbuhnya.

Diketahui kawasan lumpur seluas 369 hektar ini rencananya akan dijadikan kawasan Wisata Geopark dan kawasan penelitian geologi. Penanaman pohon akan menambah RTH yang menunjang pembuatan Geopark itu.

Putusan ini, jauh lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonisnya dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Begitu juga putusan banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan dari Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda yakni 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara.

“Putusan MA sudah turun dan sudah saya tanda tangani. Tinggal menunggu waktu pelaksanannya saja,” terang Plh Kepala Kejari Sidoarjo, I Wayan Sumertayasa kepada Memo X (Grup Memontum.com)), Senin (27/8/2018).

Lebih jauh, Wayan yang juga mantan Kasi Pidum Kejari Sidoarjo ini menjelaskan lantaran terpidana saat ini ada di Rutan Medaeng, maka pelaksanaan eksekusi akan digelar di lokasi mantan karyawan PT Phokpan Karun Gempol itu ditahan. Rencananya saat dieksekusi bakal dipindah ke Lapas Kelas II A Sidoarjo.

“Setelah di Lapas Sidoarjo nanti terserah pihak Lapas akan dipindahkan ke Lapas Porong atau tetap di Lapas Delta,” ungkapnya.

Ditanya soal rencana, terpidana bakal mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya itu, Wayan memastikan PK tak akan menghalangi waktu pelaksanaan eksekusi.

“Pencairan uang Rp 54 miliar untuk warga dan Rp 1 triliun untuk pengusaha itu harus diambilalih dan dicairkan pemerintah. Anggaran ini belum dicairkan karena belum ada persetujuan dari PT Lapindo Brantas Inc. Harusnya tetap bisa dicairkan tanpa persetujuan Lapindo,” terang Bambang Haryo Soekartono yang meninjau lokasi semburan lumpur bersama sejumlah pejabat Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Selasa (8/5/2018).

Lebih jauh mantan anggota Komisi VII DPR RI ini menjelaskan jika pencairan itu sesuai dengan janji Presiden RI, Jokowi saat berkunjung ke Lumpur Lapindo. Padahal, saat ini masa kabinet kerja, kata Bambang tinggal 1,5 tahun lagi. Jika janji itu tak direalisasikan maka tidak bisa menyelesaikan keluhan warga.

“Karena janji harus direalisasikan. Jangan sampai masa habis jabatan selesai. Karena nasib puluhan pengusaha sampai sekarang belum jelas,” imbuhnya. Saat ditanya apakah anggaran pengganti itu sudah dimasukkan dalam APBN, Bambang memastikan belum masuk. Menurut Bambang seharusnya dimasukkan dalam APBNP. Akan tetapi sampai saat ini belum dimasukkan APBNP.

“Janjinya masuk APBNP tapi nyatanya masih belum. Ini yang harus didorong daripada anggaran untuk infrastruktur tak jelas dan tanpa ada efek ekonomi. Ini desakan masyarakat, pengusaha dan saya sendiri,” tegasnya.

Keduanya sempat akan dilarikan ke rumah sakit, namun tidak jadi karena keduanya benar-benar sudah meninggal.

Informasi yang dihimpun Memo X (Grup Memontum.com) menyebutkan, awalnya diketahui Aminin, anak yatim putra dari Ny Muah itu mandi di kolam baru penampungan lumpur. Tak lama, Aminin tenggelam dan minta tolong. Melihat itu, Anam putra Solikin itu, langsung reflek mencebur dan menolong Aminin.

Warga saat melakukan evakuasi dari lokasi kejadian dan melarikan korban ke RS Bhayangkara Pusdik Gasum Porong. (gus)

Entah apa yang terjadi, keduanya malah tenggelam ke dalam air, seolah tidak bisa bergerak menepi. Sutrisno yang sempat mendengar ada suara minta tolong, mencoba mencari asal suara. Melihat ada jejak dan ada bayangan dua anak tenggelam, dia langsung berteriak ke warga dan melakukan pertolongan dan mengevakuasi keduanya ke atas daratan.

Namun saat ditolong dan berhasil diangkat ke daratan, nyawa keduanya sudah tidak ada. “Saya tadi dengar sayup-sayup ada suara minta tolong, tapi dari siapa saya tidak tahu. Setelah saya cari bersama warga, ada jejak bekas anak mandi dan kami tolong kedua korban dari dalam kolam,” kata Sutrisno kepada petugas.

Kini, kedua korban yang masih ada hubungan kerabat dekat, berada di rumah masing-masing untuk proses pemakaman. “Keduanya benar meninggal dunia mas. Ini saya lagi takziyah ke rumah duka,” kata Mursyid tokoh pemuda Jabon kepada wartawan ini.

Terpisah Kapolsek Jabon, AKP Subadri menegaskan, “Atas musibah itu, pihak keluarga menerima. Pada intinya keluarga menerima musibah tersebut, dan tidak mau dilakukan visum. Dikarenakan ini kecelakaan dan keluarga memberikan surat pernyataan. (gus/yan)