Tentu dalam kesempatan tersebut, Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengaku sangat bersyukur, atas raihan yang telah diperoleh. Sehingga, pihaknya berharap ke depan bisa terus menjaga komitmen dalam memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, kali ini Kota Malang kembali meraih predikat opini WTP. Tahun ini sudah mencapai 12 kali berturut-turut, luar biasa. Meski demikian, jangan hanya berhenti pada pencapaian WTP saja. Tapi bagaimana kita menjaga komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pertanggung jawaban yang semakin transparan dan akuntabel kepada masyarakat,” kata Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, keberhasilan mendapat predikat Opini WTP 12 kali ini merupakan prestasi yang tidak gampang untuk diraih. Baginya, itu menjadi wujud komitmen bersama antar seluruh elemen di Pemkot Malang. Tentu ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi guna mempertahankan predikat tersebut.

“Seperti aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Predikat WTP sendiri diberikan oleh auditor BPK, apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan data secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Tidak lupa, pihaknya juga mengapresiasi atas sinergi seluruh perangkat daerah yang selalu kooperatif dan terbuka dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan. Tentu, hal tersebut menurutnya juga harus terus ditingkatkan.

“Tentu jangan sampai kendor, justru capaian ini harus menjadi pemicu dan pemacu agar Pemerintah Kota Malang terus mempertahankan predikat tersebut. Dan lebih jauh dari itu bagaimana membangun budaya pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel,” katanya.

Lebih lanjut pria berkacamata ini, juga mengucapkan terima kasih nya atas peran BPK yang senantiasa mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. “Tentu apresiasi dan terima kasih kepada jajaran BPK. Kehadiran BPK sangat berarti bagi kami dalam hal mendorong kinerja pemerintah untuk menyajikan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, prestasi tersebut juga menjadi salah satu simfoni yang indah di masa jabatan Wali Kota Malang, Sutiaji, karena LKPD Kota Malang dari tahun ke tahun selalu mendapat predikat opini WTP. Itu menjadi bukti komitmen bahwa Pemkot Malang senantiasa menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, demi memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat. Selain Wali Kota Malang, Sutiaji, LHP LKPD Kota Malang TA 2022 juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. (hms/rsy/sit)

Menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Perangkat Daerah) tahun anggaran 2021 bersama empat kepala daerah lainnya di Jawa Timur, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mewakili empat kepala daerah yang juga menerima LHP, pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa penyerahan LKPD merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai tanggungjawab pelaksanaan APBD. Dalam acara yang berlangsung di Kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Sidoarjo, Bupati Yuhronur juga mengucapkan terima kasih atas masukan, koreksi, perbaikan, maupun rekomendasi yang telah diberikan BPK serta tim pemeriksa dalam proses pemeriksaan.

Bupati Yuhronur menjelaskan, akan segera melakukan tindak lanjut serta menyusun rencana aksi, yang dalam implementasinya akan terus dilakukan koordinasi. “Masih ada beberapa kekurangan kami dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan kedepannya. Dalam menindaklanjuti temuan temuan tersebut, kami telah menyusun rencana aksi, yang dalam implementasinya terus kami lakukan koordinasi. Mohon bimbingan dan saran dari BPK agar tindak lanjut tersebut dapat terselesaikan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ucap Bupati Lamongan, Senin (16/05/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Tidak hanya serius dan konsekuen menyusun laporan keuangan serta berupaya maksimal memenuhi ketentuan undang-undang, Bupati Yohronur juga menyampaikan LKPD unaudited kepada BPK lebih awal. Pada kesempatan tersebut, Lamongan bersama Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Pasuruan dan Sampang, berhasil memperoleh apresiasi dari BPK RI berupa opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Opini WTP ini, diungkapkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, yang diberikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK. Termasuk, implementasi atas rencana aksi yang telak dilaksanakan pemerintah daerah.

Dirinya juga mengapresiasi, atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP. Termasuk salah satunya, Kabupaten Lamongan yang berhasil memperoleh predikat Opini WTP selama 6 kali secara berturut-turut.

“Kami berharap, raihan opini WTP ini dapat terus dipertahankan di masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Joko Agus Setyono. (zen/sit)

Sebagai direktur BWR selama kurang lebih empat tahun tersebut, Bagyo juga menyampaikan, bahwa dalam kurun waktu dirinya di BWR, telah melaporkan laba perusahaan sebesar Rp 685.5 juta.

Bagyo sendiri, sekaligus menanggalkan jabatannya sebagai direktur definitif di tanggal tersebut. Saat ini, dirinya menjabat dengan status pelaksana tugas (Plt) hingga empat bulan ke depan.

“Laporan itu sudah sesuai aturan. Satu bulan setelah masa jabatan berakhir, kami menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Saat ini masih diaudit. Setelah diaudit itulah, kami tembuskan ke pihak-pihak, termasuk DPRD,” papar Bagyo.

Sepeninggal Bagyo, kini PT BWR belum memiliki direktur definitif. Pemkot Batu tengah menyusun panitia penyelenggara untuk menyeleksi dan mencari direktur yang baru. Sedangkan Bagyo, rupanya tidak tertarik untuk kembali ke jabatannya di BWR.

“Sudah tidak ingin mencalonkan lagi. Perubahan di Batu sangat cepat, butuh anak muda. Menurut saya, lebih baik regenerasi,” ungkapnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, menyampaikan meskipun selama ini kabar tentang BWR kurang menggembirakan, dan saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) terkait BWR dari Pemkot Batu. Sebagai pengawas, DPRD akan meminta salinan pertanggung jawaban BWR itu, dalam waktu dekat.

Baca Juga: Masyarakat Batu Yang Mampu dan Profesional Bisa Mendaftar Direktur BWR

“Kami ikut proses penetapan persetujuan modal, alangkah baiknya harus diberi laporan,” jelasnya.

Nurochman juga meminta hasil laporan pertanggung jawaban tersebut, dari Pemkot Batu. DPRD juga perlu menanyakan perkembangan dari hasil penyertaan modal senilai Rp 7 miliar. Baik laba hingga operasional tiap tahunnya.

“Kemana larinya, kami tidak tahu. Namun pada prinsipnya mereka punya audit internal. Hasil audit akhir periode itu harus disertakan dalam lampiran karena semua pertanggung jawaban penyertaan modal dari APBD wajib disampaikan terbuka,” tegasnya.

Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, pun menambahkan agar eksekutif tidak terburu-buru dalam membentuk panitia seleksi (Pansel) pendaftaran kepengurusan BWR. Sebelum, laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangannya selesai.

Menurut Heli, saat masa jabatan Direktur BWR sudah berakhir, seharusnya sudah melaporkan laporan keuangannya.

“Kita belum menerima dari hasil Rapar Umum Pemegang Saham (RUPS), seperti apa selama perjalanannya periode BWR yang sekarang. Karena masa jabatan kini sudah rampung, jadi terkait laporan keuangannya seperti apa,” ujarnya bertanya. (bir/sit)

Memontum Gresik—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standart tertinggi. Apresiasi tersebut diberikan Menkeu melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur R. Wiwin Istanti kepada Bupati Gresik Dr. H. Sambari Halim Radianto didampingi Dr. H. Moh. Qosim, Rabu (18/10).

Dalam kesempatan tersebut sekaligus disampaikan arahan terkait penyaluran anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa (DD) yang berlangsung di ruang rapat Bupati Gresik, Rabu (18/10/2017).

R. Wiwin Istanti menuturkan, Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya untuk mempermudah pelayanan penyaluran anggaran, khsusnya DAK dan DD. “Pada tahun lalu pelaporan seperti ringkasan kontrak, dokumentasi, penyerapan, harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta. Namun saat ini pelaporan tersebut sudah bisa disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah masing-masing. Kabupaten Gresik dapat disampaikan kepada KPPN Surabaya 1 selaku kantor pengelola penyaluran DAK fisik dan dana desa,” ungkap R. Wiwin Istanti.

Dirinya juga menerangkan, perubahan peraturan dari Menkeu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas guna meningkatkan pelayanan terhadap penyaluran DAK fisik dan dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah melalui KPPN Surabaya 1.“Sehingga dana yang tersalurkan bisa lebih efektif, efisien dan tepat waktu,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sambari sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan Menteri Keuangan kepada Pemkab Gresik. Dirinya mengatakan bahwa semua ini adalah berkat kerjasama semua pihak sekaligus dukungan masyarakat di kabupaten Gresik. Bupati juga menyambut baik dan mengapresiasi terkait perubahan peraturan dari Kementerian Keuangan tersebut dan akan segera melakukan koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beberapa kendala pencairan anggaran daerah. “Diharapkan saat ini untuk pelaporan yang sudah bisa ke KPPN, sehingga kendala yang dialami Pemkab bisa terselesaikan dengan cepat dan baik,” ujar Bupati Sambari.

Bupati Sambari juga mengatakan, Pemkab Gresik melalui pihak terkait selalu memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan keuangan di desa yang dimulai dari tingkat paling bawah. “Dana desa terus kami pantau dan kami awasi sehingga peruntukannya bisa tepat sasaran. Pencairan dana unuk desa-desa di kabupaten Gresik juga selalu kami lakukan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asalkan harus ada laporan dan bukti pertanggung jawaban yang jelas dari pemerintah desa,”pungkas Bupati Sambari. (sgg/zen)