Paursubbag Humas Polres Lumajang, IPDA Andreas Shinta, pada sejumlah wartawan, Kamis (06/05) tadi, mengatakan, petugas gabungan sudah bersiaga penuh melakukan pemeriksaan terhadap satu persatu kendaraan roda dua maupun roda empat yang melewati Pos penyekatan Larangan mudik.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Bagi pengendara yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan terpaksa harus putar balik. “Ada dua titik lokasi penyekatan, pertama di Jembatan Timbang Klakah, dan Jalan Raya Desa Sidomulyo, Pronojiwo. Pengendara yang tidak memiliki sejumlah persyaratan, seperti surat tugas, identitas, dan surat izin keluar masuk (SIKM), mau tak mau harus putar balik,” kata Shinta.

Dijelaskan, di pos penyekatan Jembatan timbang Klakah pihaknya untuk hari pertama yang dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 01.00 WIB sudah melakukan pemeriksaan pada puluhan kendaraan roda dua dan ratusan kendaraan roda empat.

“Dari pemeriksaan yang kita lakukan pada sejumlah kendaraan ada sekitar 48 kendaraan roda empat yang tidak memenuhi persyaratan mudik dan terpaksa mereka harus putar balik,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk di jalan Raya Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo petugas gabungan yang melakukan pemeriksaan terhadap puluhan kendaraan terpaksa memutar balik tiga kendaraan

“Untuk kendaraan yang melintasi perbatasan Lumajang-Malang dan Malang-Lumajang. Ada tiga kendaraan yang terpaksa harus putar balik,” ujarnya.

Kegiatan operasi ketupat semeru 2021 ini kata Shinta pelaksanaan penyekatan arus mudik akan dilakukan selama 24 jam. Petugas gabungan terdiri dari personil TNI-Polri, Satpol PP, Dinkes, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Senkom, Pramuka Saka Bhayangkara, Banser dan juga melibatkan Satgas Keamanan Desa (SKD) yang selalu siaga melakukan penjagaan. “Personel berjaga selama 24 jam penuh dan terbagi dalam dua sift penjagaan,” ujarnya. (adi/ed2)

Hal ini dilakukan, demi mengantisipasi adanya pemudik diluar daerah yang masuk ke kota dengan sebutan Kota Keripik Tempe ini.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

Masuk dalam wilayah Aglomerasi IV Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek mempunyai kewajiban untuk mendirikan pos penyekatan. Dua titik penyekatan ini berada di perbatasan jalan nasional, yakni Trenggalek – Ponorogo dan Trenggalek – Pacitan.

“Jadi hari ini kita memastikan kesiapan Pos Penyekatan Mudik, karena nanti pukul 00.00 sudah memasuki waktu pelarangan mudik dan kita masuk di rayon IV. Wilayah Aglomerasi Jombang, Nganjuk, Kediri, Blitar Raya kemudian Tulungagung dan Trenggalek,” ucap Bupati Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (06/05/2021) malam.

Rencananya penyekatan pemudik dilakukan mulai Kamis dini hari. Nantinya para pelaku perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan yang diperbolehkan dipastikan akan diminta putar balik oleh petugas.

Penyekatan dilakukan di ruas jalan nasional yang menghubungkan Ponorogo Trenggalek dan jalan nasional yang menghubungkan Pacitan Panggul, lanjutnya.

“Kesiapan pos sudah siap, personil siaga dan kemudian ruang observasi juga siaga. Ambulan 24 jam juga kita siagakan. Jika ada yang membutuhkan penanganan medis kita sudah siap,” imbuhnya.

Selain itu, Bupati menambahkan adanya ruangan untuk manuver kendaraan untuk putar balik yang cukup luas. “Karena ini berhadapan juga dengan Rest Area di sekitar proyek Bendungan Tugu, jadi untuk kendaraan yang akan putar balik akan lebih mudah jika tempatnya lebih luas,” tegas Mas Ipin sapaan akrabnya.

Hal itu dirasa cukup kondusif dan sampai saat ini kendaraan dari arah barat masih bisa melewati jalur ini. Akan tetapi, nanti akan dihalau dengan Water Barrier dengan sistem buka tutup.

“Persyaratan yang memenuhi dipersyaratkan, boleh masuk namun yang tidak akan kita minta balik,” katanya.

Menurut suami Novita Hardini ini, penyekatan kendaraan akan diberlakukan 24 jam. Jika ada yang nekat mudik dan ketahuan, petugas akan dengan tegas menekankan pemudik untuk putar balik.

Ditanya mengenai jalur tikus, Bupati Arifin menegaskan jika jalur-jalur tikus desa dihimbau untuk melakukan penyekatan penyekatan.

“Kemarin kita sudah melakukan zoom meeting dengan kepala desa yang daerahnya bersebelahan dengan kabupaten tetangga untuk melakukan penyekatan juga,” tutur Bupati.

Sementara itu, terkait kesiapan personel, Kapolres Trenggalek, AKBP Dony Satria Sembiring menegaskan pihaknya telah melakukan gelar pasukan sebelumnya.

“Personil kita sudah siap, Ada TNI-Polri, Dishub, Senkom, Pramuka dan beberapa yang lainnya. Semoga dengan adanya titik Penyekatan Mudik ini bisa menghalau pemudik untuk patuh aturan pemerintah,” pungkas Kapolres Doni. (mil/syn)

Ketua PAC PP, Imam Sofi’i, menjelaskan terselenggaranya acara tersebut karena dukungan dari organisasi sayap Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kota Batu dan Badan Otonom.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN
• Peras Pengasuh Ponpes Atas Dugaan Asusila, Oknum Wartawan dan Aktivis Perlindungan Anak Kota Batu Ditangkap

“Ada 5000 takjil, serta sekitar 7,5 ribu masker hasil pengumpulan PAC Kecamatan Batu yang didukung oleh Komando Inti (KOTI), Srikandi PP dan BP3 yang dibagikan pada sore ini, Kamis (06/05),” jelasnya.

Disampaikan pula oleh Pipit sapaan akrab Imam Sofi’I, bahwa tidak hanya bagi-bagi takjil dan masker namun juga mensosialisasikan larangan mudik lebaran pada masyarakat serta tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker.

“Kami juga memberikan sosialisasi tentang larangan mudik lebaran dan tetap ikuti prokes, agar Pandemi Covid-19 dapat di tekan penyebarannya, untuk itu kami juga didukung dari Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) dan BPBD provinsi Jawa Timur,” tambahnya.

Sementara, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Batu, H. Endro Wahyu, mengaku bersyukur dan mengapresiasi kegiatan yang digelar tersebut. Terlebih juga ada BPBD Jatim yang turut mensosialisasikan larangan mudik di masa pandemi.

“Kasihan orang yang ada dirumah. Apalagi kalau ada orang tua dan anak-anak. Bagaimanapun, lebih baik mengikuti anjuran pemerintah daripada memaksakan kehendak namun beresiko pada anggota keluarga,” terangnya.

Endro berharap dengan adanya sosialisasi yang digelar oleh PAC PP Kecamatan Batu bisa menekan keinginan mudik bagi para pekerja di Kota Batu. (bir/ed2)

Dalam SE tersebut, masyarakat dilarang meninggalkan daerah domisili masing-masing, kecuali karena alasan mendesak, seperti keluarga sakit atau meninggal dunia. Hal itu berlaku untuk semua transportasi, baik udara, laut, maupun darat.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

Mengenai hal itu, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP RM Jauhari, meminta agar masyarakat agar mentaati larangan untuk tidak melakukan mudik lebaran. Dengan alasan, kasus yang terjadi di negara lain, jangan sampai terulang atau terjadi di Kota Probolinggo.

“Penyekatan jelang lebaran akan dilakukan pada pintu masuk dan Excit Tol Muneng dan juga Tongas. Tak luput pula pelabuhan juga akan kami lakukan penyekatan, hal ini sebagai langkah antisipasi memutus penyebaran Covid-19. Sebab menurutnya, adanya tradisi Toron (mudik lebaran) terjadi bagi warga Pulai Gili yang akan berbelanja Ke Kota Probolinggo,” jelas Kapolres, Kamis (06/05).

Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP Roni Faslah, menambahkan bahwa kurang lebih 365 personil akan diterjunkan untuk penyekatan tersebut. Penyekatan akan efektif dilakukan pada 06 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Roni menyebut, akan meminta putar balik pengendara yang nekat melakukan mudik tanggal 06 hingga 17 Mei. Bahkan, pihaknya akan melakukan razia seluruh pengendara termasuk kendaraan besar.

“Untuk kendaraan logistik, ambulans dan yang berhubungan dengan kebutuhan publik akan tetap bisa jalan, namun untuk kendaraan pribadi atau angkutan penumpang harus putar balik,” imbuhnya. (geo/ed2)

”Selain itu, Polres Malang bersama Pemkab Malang juga siapkan cek mandiri di desa-desa yang biasanya digunakan sebagai jalan tikus, untuk para pemudik yang pulang karena kemungkinan tahu ada kegiatan penyekatan ini dengan memilih lewat jalur desa,” jelas Kapolres Malang bersama Bupati Malang saat diwawancarai awak media di lokasi penyekatan Terminal Karangkates.

Baca Juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Bupati Malang Ikuti Prosesi Peresmian Jembatan bersama Presiden dari Jembatan Gantung Garuda
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat

Kapolres menambahkan, pos penyekatan check point mandiri yang disiapkan pihaknya, antara lain ada di Jambuwer Kromengan, Songgoroto Donomulyo, Kalirejo Kalipare, Ngadas Poncokusumo, Kemiri Jabung. Nanti akan menyekat bagi kendaraan yang masuk ke Malang dari luar wilayah rayon dua Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo. Kemudian, lanjut Kapolres juga disiapkan posko observasi mudik, ada tujuh titik yang ada di terminal, stasiun, bandara yang sifatnya antar kota antar provinsi, yang berasal dari luar wilayah Malang Raya dan rayon dua. Mulai besok sudah dilaksanakan.

”Kriteria, yang menjadi target penyekatan ini bukan lagi kendaraan, tetapi KTP nya, jadi jika orang itu berasal dari luar wilayah rayon dua, jika besok kedapatan masuk ke Kabupaten Malang untuk kepentingan mudik, maka akan langsung kita putar balikkan. Misalnya dari arah Surabaya, mau masuk ke Kabupaten Malang, dan tidak bisa memperlihatkan surat perintah tugas, atau tidak dalam kondisi urgent, bagi wanita yang kondisi hamil atau mau melahirkan, takziah keluarga yang meninggal dunia, atau lainnya.

Mohon maaf besok akan diputar balikkan ke tujuan asalnya. Hal ini berlaku juga untuk warga Kabupaten Malang yang keluar menuju ke kota lain, seperti dari Polres Blitar juga menyiapkan penyekatan serupa bagi masyarakat yang akan mau masuk wilayahya dan yang akan masuk Malang,” jelas Hendri Umar. (hms/ed2)

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menegaskan kebijakan tersebut sebagai langkah tepat dan bijaksana guna mencegah meningkatnya laju penularan Covid-19 di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Keputusan Pemerintah untuk peniadaan mudik ini bukan hanya tepat, tapi sangat tepat,” tegas Doni Monardo, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) ‘Jaga Keluarga, Tidak Mudik’, yang digelar virtual dari Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (05/05) tadi.

Kepala BNPB mengingatkan, bahwa setiap libur panjang selalu diiringi peningkatan kasus yang tajam. Mulai dari libur Lebaran tahun lalu, libur agustus hingga libur Natal dan Tahun Baru.

“Berkaca pada perjalanan kita sudah setahun lebih menghadapi Covid-19, setiap libur panjang pasti akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan diikuti dengan bertambahnya angka kematian,” jelas Doni.

Angka peningkatan bervariasi, antara 46 persen sampai dengan 75 persen angka kematian. Sedangkan peningkatan angka kasus aktif dari 70 persen hingga 119 persen.

Doni Monardo juga menyatakan, kenaikan ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit. Bahkan ruang perawatan, ICU dan isolasi lebih dari 80 persen. “Bahkan pada periode januari lalu, beberapa provinsi telah mencapai lebih dari 100 persen. Sehingga pasien harus dibawa ke luar provinsi,” jelas Doni.

Menurut Kepala BNPB, ini mengakibatkan angka kematian menjadi sangat tinggi yakni sekitar 250 kematian perhari. Bahkan tenaga medis yang merawat pasien pun menjadi korban akibat terpapar Covid-19.

Oleh karena itu, Doni menyatakan bahwa larangan mudik ini merupakan pilihan yang sangat strategis. Menurutnya, ini merupakan keputusan politik negara, yakni kepala negara Presiden Joko Widodo. Tidak boleh ada satu pun pejabat yang berbeda narasi terkait larangan mudik.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 berharap, agar seluruh pejabat di daerah bisa melakukan sosialisasi terkait kebijakan ketiadaan mudik ini.

Diskusi Media juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Kabaharkam Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto. (hms/kom/aye/ed2)

Dalam apel tersebut, bertindak selaku pimpinan apel adalah Kapolres Probolinggo Kota, AKBP RM Jauhari. Sementara Wali Kota Probolinggo, diwakili oleh Sekda Kota, dr Ninik Wibowati dan Dandim 0820/Probolinggo, yang diwakili oleh Pabung, Mayor Inf Puguh Jatmiko. Sedangkan selaku Komandan Apel, dipercayakan kepada Kasatlantas, AKP Roni Faslah.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Jauhari, dalam amanat yang disampaikan Kapolri menyampaikan, apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat-2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Baik pada aspek personel maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda dan mitra Kamtibmas lainnya.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, tren kasus Covid-19 di Indonesia, mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen. Hal ini, disebabkan karena adanya peningkatan aktifitas masyarakat, khususnya menjelang akhir Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. “Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H,” katanya.

Semangat dalam Operasi Ketupat 2021, tambahnya, adalah upaya Polri dalam mencegah penyebaran Covid-19 melalui penyekatan dan penegakan terhadap protokol kesehatan (Prokes) dan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis. “Tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman serta terhindar dari bahaya Covid-19,” papar RM Jauhari.

Pada Operasi Ketupat tahun 2021, ujarnya, substansi dari kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah adalah mencegah terjadinya penyebaran Covid-19, agar tidak terjadi kluster-kluster pada saat kegiatan di Bulan Suci Ramadhan. Seperti, Kluster Pesantren, Kluster Mudik, Kluster Ziarah, Kluster Taraweh, dan sebagainya.

Di akhir amanat, Kapolri menekankan kepada segenap jajarannya untuk menyiapkan mental dan fisik serta jaga kesehatan. Melakukan deteksi dini, meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas.

“Selanjutnya, melaksanakan pengamanan secara profesional dan humanis, penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Memantapkan kerja sama, sinergi, menjadi teladan dalam menerapkan protokol kesehatan dan memastikan petugas frontliner telah melaksanakan program vaksinasi sebanyak 2 kali,” terangnya.

Usai apel, Jajaran Forkopimda melakukan pemeriksaan pasukan serta mengecek kesiapan sarana-prasaran penunjang dan kendaraan operasional yang akan digunakan selama Operasi Ketupat Semeru 2021 berlangsung.

AKBP RM Jauhari, saat dikonfirmasi menuturkan, Operasi Ketupat Semeru 2021 melibatkan ratusan personel gabungan yang terdiri dari personel TNI serta instansi terkait lainnya. Seperti, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, pramuka, Jasa Raharja, dan lain-lain.

Personel tersebut akan ditempatkan pada 3 pos pengamanan imbangan meliputi Wilayah Glaser dan 2 pos penyekatan yang berada di perbatasan Exit Tol (Kota Probolinggo – Malang – Pasuruan ) dan Penyekatan daerah Tongas.

“Pos penyekatan berfungsi untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, melalui pengawasan protokol kesehatan, mengecek dokumen yang harus dimiliki oleh penumpang, yaitu hasil negatif test Covid-19 paling lambat 1×24 jam, e-HAC, SIKM, dan sertifikat vaksinasi,” ujar AKBP RM Jauhari.

Petugas pos penyekatan juga akan melakukan rapid test antigen secara acak, kepada penumpang. Tujuannya, untuk mencegah dan melakukan penertiban terhadap kerumunan masyarakat dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan, sanksi fisik, maupun denda administratif serta melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat.

“Kita juga meningkatkan patroli dan penguatan personel pada pusat keramaian maupun pusat perbelanjaan. Kemudian, metode preemtif dan preventif humanis terus digencarkan terutama menjangkau aspek keamanan dan kesehatan serta penerapan protokol kesehatan,” imbuhnya,

Dengan digelarnya operasi Ketupat Semeru 2021 ini, pihaknya berharap kondisi Kamtibmas di Kota Probolinggo senantiasa tetap kondusif dan mampu menekan penyebaran Covid-19 khususnya menjelang, pada saat dan paska Lebaran. (geo/ed2)

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Akhmad Jazuli, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru tahun 2021 Kepolisan Rebublik Indonesia (Polri) dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menciptakan suasana kondusif, aman dan tertib selama Ramadhan. Sehingga, Idul Fitri 1442 H di massa pandemi Covid-19, kondusif.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Operasi keselamatan ini fokus pada sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Di tanah air, serta untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk menunda mudik dan mengisi lebaran di rumah saja. Upaya ini dilakukan, agar Indonesia tidak mengalami hal sama seperti India yang kini di terjang oleh tsunami Covid-19,” terang Sekda Kabupaten Jombang.

Ditambahkan, pemerintah telah menyatakan larangan mudik tahun 2021 diatur surat edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas penanganan Covid-19, tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 H. Serta, upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di Bulan Suci Ramadhan.

“Larangan mudik berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021, dimana masyarakat tidak boleh mudik/keluar wilayah dan di buat penyekatan di beberapa lokasi perbatasan, bagi masyarakat yang melanggar akan di puterbalikkan, kecuali kendaraan pengangkut logistik dan obat-obatan, pemadam kebakaran termasuk yang melaksanakan perjalanan dinas yang di lengkapi surat tugas dan masyarakat memiliki kebutuhan mendesak,” tambah Sekda.

Polres Jombang bersama instansi terkait TNI dan Dinas Perhubungan menggelar penyekatan mudik lebaran 5 titik, yang rawan para pemudik di exit tol Bandar, exit tol Tembelang, perbatasan Mojokerto -Jombang di Mojoagung serta di jalur perbatasan Kecamatan Ngoro dan Kabuh.

Pemerintah Kabupaten Jombang, nantinya juga menyiapkan tempat karantina bagi warga yang nekad mudik dengan langkah-langkah 3T yaitu Testing, Tracing dan Treatment dengan menggerakkan Satgas Covid-19 dari lingkungan terkecil yakni Rt/Rw. Untuk itu, warga diharapkan dapat berkerja sama menjaga lingkungan sehingga angka penularan Covid-19, tidak semakin bertambah.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kerjasama dengan rekan-rekan TNI serta Stakeholders terkait lainya. Saya juga mengucapakan terima kasih serta apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi apel gelar pasukan operasi ketupat semeru tahun 2021, mudah-mudahan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar,” ungkap Sekda Jazuli.

Di tempat sama, Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugrohi, menyampaikan bahwa total personil gabungan yang diterjunkan di lapangan sebanyak 294 personil itu nanti bisa juga kondisional. Kalau memang nanti meningkat, maka akan kita menambah personilnya.

“Kita sudah ada beberapa cadangan dan bantuan dari TNI dari teman-teman Dishub, Satpol PP dan dari Polres sendiri memang masih ada cadangan yang bisa kita turunkan di lapangan. Untuk saat ini, namanya operasi sosial, sekecil mungkin kita akan melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya mengingatkan, sanksi bagi pemudik akan kita putar balikkan,” ujarnya. (azl/ed2)

Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo, dalam kesempatan itu menekankan wilayah aglomerasi yang terdapat di Malang Raya, Probolinggo dan Pasuruan, dikhususkan untuk urusan kerja dan bukan untuk urusan mudik. “Apalagi, di Indonesia juga tercatat adanya kenaikan 23 persen angka kenaikan Covid-19 di tahun ini. Jadi, muncullah larangan mudik ini,” urainya ketika dikonfirmasi seusai Apel Operasi Ketupat Semeru.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Dirinya juga menambahkan, pelarangan mudik ini juga terjadi peningkatan 93 persen persebaran Covid-19 di tahun 2020, atau pasca giat mudik. Menurut Catur, tanpa adanya larangan mudik, diprediksi terdapat 81 juta masyarakat yang bergerak untuk melakukan kebiasaan pulang kampung.
Namun, setelah adanya pelarangan, masih ada sekitar 7 persen masyarakat atau sekitar 17,5 juta yang memaksa melakukan pergerakan mudik. “Jadi yang perlu dipahami, wilayah aglomerasi bukan untuk mudik. Namun, untuk urusan bekerja,” tegas Catur.

Oleh sebab itu, dirinya berharap, masyarakat bisa memahami aturan yang diberlakukan ini. Untuk pos penyekatan, dirinya memastikan akan ada lima pos penyekatan mudik lebaran mulai 6-17 Mei. Lima pos tersebut, diantaranya Pos Kandangan Kediri. Pos ini merupakan pos sekat antar rayon dengan diisi personil gabungan dengan Polres Kediri-Batu. Ini untuk menyekat pemudik dari arah Kediri dan Jombang.

Selanjutnya, Pos Kambal Ngantang. Ini untuk menyekat pemudik dari arah Blitar dan melakukan filter jika ada yang lolos dari arah Kasembon. Kemudian Pos Garuda di Bumiaji untuk sekat pemudik dari arah Mojokerto melalui jalur Cangar. “Keempat Pos Pendem untuk sekat pemudik yang dari arah Surabaya dan yang lolos dari Malang. Terakhir Pos Alun-Alun sebagai Pos pelayanan,” paparnya.

Lima pos itu didukung dengan 3 pos pantau yang akan diletakan Kecamatan Bumiaji, Jalan Dewi Sartika, dan Kecamatan Pujon. “Pos pantau dan pos penyekatan ini didirikan sejak hari ini,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, dalam kesempatan itu mengatakan, 500 tim personil gabungan yang melaksanakan Ops Ketupat Semeru pada tahun ini. Personel tersebut diisi oleh TNI, Polri, Dishub, BPBD, Satpol PP, PMI, Ormas dan Dinkes Kota Batu. “Untuk berwisata masih diperbolehkan dengan catatan harus membawah hasil negatif Rapid antigen dan PCR untuk memasuki destinasi wisata di Kota Batu ini,” paparnya.

Dirinya juga berharap, dengan adanya Ops Ketupat Semeru, bisa menekan angka persebaran virus Vovid-19 di Kota Batu. Sehingga dengan disiplinnya penerapan aturan tidak sampai menimbulkan klaster baru. (bir/sit)