Dalam momen ini, Wabup Lathifah menyampaikan sejumlah program Pemerintah Kabupaten Malang dan mengucapkan selamat menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain itu, Hj Lathifah juga memberikan sejumlah santunan bagi para duafa jamaah yang terpilih.

”Mari bersyukur kepada Allah SWT dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-28 di Bulan Ramadan. Semoga puasa kita mulai tanggal 1 Ramadan hingga sekarang, diterima Allah SWT,” ujarnya.

Baca juga :

Wabup Lathifah juga mengatakan, bahwa untuk 1 Syawal, pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat. “Insyaallah besok akan dilakukan sidang Isbat. Kegiatan tarawih bersama di Desa Sukoanyar malam ini merupakan bagian Safari Tarawih ke-6 setelah sebelumnya bertempat di wilayah Kecamatan Lawang, Karangploso, Pakis, Jabung dan Tumpang,” terangnya.

Dalam serangkaian pelaksanaan itu, Wabup Malang mengawali kegiatan di Wajak dengan berbuka puasa lebih dahulu bersama keluarga besar Pondok Pesantren Terpadu Darul Ihsan SMP-SMA Hasanuddin. Di susul kemudian, salar berjamaah dengan masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Malang, kami menyampaikan terima kasih kepada takmir masjid dan seluruh tokoh masyarakat di Kecamatan Wajak yang telah membantu pemerintah untuk melanjutkan program dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Sehingga, masyarakat Kecamatan Wajak bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk,” tambahnya. (pro/gie)

Dalam sambutannya, Wabup Lathifah menegaskan bahwa olah raga memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam meningkatkan prestasi, tetapi juga dalam membangun karakter, kedisiplinan, mental juang, serta semangat sportivitas generasi muda. “Melalui Musorkablub ini, kita berharap dapat terpilih kepengurusan yang solid, profesional dan akuntabel, yang memiliki komitmen kuat dalam memajukan olah raga di Kabupaten Malang. Tentunya, sinergi antara pemerintah daerah, pengurus cabang olah raga, serta seluruh stakeholder menjadi kunci utama dalam meningkatkan prestasi atlet, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional,” kata Wabup Lathifah.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Kabupaten Malang merupakan daerah yang kaya akan potensi dan talenta olah raga. Berbagai cabang olah raga berkembang pesat, mulai dari sepak bola, bola voli, bulutangkis, panjat tebing, atletik, beladiri, hingga cabang olah raga lainnya.

Bahkan, sejumlah atlet Kabupaten Malang telah mampu bersaing di level provinsi, nasional, hingga internasional. Namun demikian, potensi besar tersebut tidak akan berkembang maksimal tanpa didukung organisasi yang kuat, kepengurusan yang visioner dan berintegritas, data pembinaan yang tertata rapi, manajemen kompetisi yang terarah, serta kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah, KONI, klub, sekolah dan seluruh komunitas olah raga.

Baca juga :

“Oleh karena itu, Musorkablub hari ini harus menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan langkah bersama dalam semangat Bersama, Maju dan Berprestasi. Forum ini hendaknya menjadi ruang demokratis yang menjunjung tinggi musyawarah, kebersamaan, serta nilai-nilai sportivitas dalam setiap proses pengambilan keputusan,” tambahnya.

Wabup Lathifah juga mengingatkan, agar pelaksanaan Musorkablub tetap menjaga suasana yang guyub, saling menghormati perbedaan, serta mengedepankan kepentingan olah raga Kabupaten Malang di atas kepentingan kelompok maupun pribadi. “Mari kita memilih pemimpin KONI yang bukan hanya populer, tetapi memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak organisasi yang baik, serta visi pembinaan jangka panjang. Siapa pun yang terpilih nantinya, dialah yang akan menjadi nahkoda besar olahraga Kabupaten Malang. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh selama kepengurusan tersebut bekerja secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” papar Wakil Bupati.

Gelaran Musorkablub 2026 sendiri, dihadiri oleh jajaran pengurus organisasi olah raga tingkat kabupaten, perwakilan cabang olah raga, serta unsur terkait lainnya. Diharapkan melalui forum ini, dapat dihasilkan keputusan-keputusan strategis yang semakin memperkuat fondasi pembinaan dan meningkatkan prestasi olah raga Kabupaten Malang ke depan.

Sementara terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Malang, Darmadi. Dalam pemilihan itu, pria yang juga menduduki posisi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang, memperoleh suara cukup mutlak. (pro/sit)

Dalam pertemuan itu, Dirjen PEID juga siap untuk menjembatani ke Kementerian Pertanian untuk Program Hilirisasi Kelapa untuk wilayah Kabupaten Malang. “Alhamdulillah, tadi Pak Dirjen menyampaikan siap untuk mengakseskan beberapa program. Salah satunya, hilirisasi kelapa di Kementerian Pertanian RI,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Seperti yang diketahui, Kemendes merupakan kementerian yang muaranya bermitra dengan beberapa kementerian teknis lain. Salah satunya, seperti Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk Kabupaten Malang sendiri, mempunyai potensi kelapa yang luar biasa, namun selama ini stagnan.

Tidak terkecuali, Program Replanting (peremajaan) sebagai upaya proses penggantian tanaman lama atau tua, yang tidak produktif dengan bibit baru unggul untuk memulihkan produktivitas. Langkah ini krusial, untuk menjaga hasil Tandan Buah Segar (TBS) dan mempermudah pemanenan. Prosesnya, meliputi tumbang chip, land clearing dan penanaman ulang.

“Salah satu wujud program tersebut, diantaranya replanting atau peremajaan kelapa tua dan rusak. Nantinya akan ada kemitraan dimana program tersebut akan ada pendampingan dan berakhir dengan adanya off taker kelapa untuk memastikan kelapa hasil petani diserap dengan harga layak. Bahkan jika perlu, pengadaan pengolahan bahan baku kelapa. Sehingga, kelapa bisa menjadi coconut milk dan nilai jual semakin baik,” ungkap Wabup Malang. (pro/gie)

Penetapan pilot project ini, setelah Asisten Personal Menteri Bappenas sekaligus Ketua Team Satgas Kakao dan Kopi, Prof Dwija, melakukan audiensi bersama Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, Rabu (31/12/2025) tadi. Audensi yang dilaksanakan di ruang Wabup Malang, ini juga dihadiri Kadis pertanian, Avicenna, Kepala Perhutani Malang, Kepala Dinas Cabang Kehutanan Malang dan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Malang.

Baca juga :

Disampaikan Prof Dwija, bahwa kehadirannya ke Kabupaten Malang atas perintah menteri untuk follow up permintaan Wabup Malang, agar Kabupaten Malang mendapat program dari Bappenas. Dari hasil audiensi tersebut, disepakati bahwa Kabupaten Malang menjadi pilot project pengembangan kopi, kakao, padi dan pemberdayaan perempuan untuk carbon trading.

Prof Dwija memaparkan, Bappenas menetapkan enam provinsi sebagai pilot project dan masing-masing provinsi 1 daerah. “Untuk Provinsi Jawa Timur diputuskan di Kabupaten Malang sebagai pilot project,” ujarnya.

Sementara itu, Wabup Lathifah Shohib menyambut gembira angin segar program dari Bappenas ini. “Kami berharap, semoga program ini mampu memberi kontribusi kepada daerah di tengah efisiensi anggaran selain tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang, khususnya petani,” ujar Wabup Lathifah. (pro/gie)

Dalam momen berharga itu, Wabup Lathifah mengajak perkuat sinergi dan kolaborasi, serta komitmen untuk memberikan sumbangsih terbaik melalui pemikiran dan ide-ide kreatif maupun konstruktif yang bersifat membangun. “Selamat dan sukses kepada PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, yang pada hari ini menerima SK Pengangkatan,” kata Wabup Lathifah.

Dijelaskannya, bahwa PPPK Paruh Waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. “PPPK Paruh Waktu ini menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Malang yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai. Namun, harus memenuhi kebutuhan ASN guna mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” jelas Wabup Malang.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini, tambahnya, merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyelesaikan penataan pegawai non ASN, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024. Sekaligus, Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 15 dan 16 tahun 2025.

“Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini merupakan jalan tengah yang dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya PHK massal, sehingga seluruh pelamar dapat melanjutkan bekerja di instansi pemerintah, sebagaimana prinsip penataan pegawai non ASN,” urainya.

Baca juga :

Wakil Bupati Malang juga berharap, PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengawali niat bekerja secara tulus dan ikhlas, dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, PPPK harus dapat memahami seluruh aturan kepegawaian, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Hal ini penting, agar benar-benar mengetahui kewajiban dan larangan bagi seorang tenaga PPPK,” imbuhnya.

Wabup Lathifah juga menegaskan, bahwa PPPK harus mampu memahami Tupoksi, di mana pun ditugaskan. Sehingga, segala tujuan yang sudah digariskan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, dapat benar-benar diwujudkan.

“Tunjukkan kepada masyarakat bahwa saudara benar-benar pantas dan layak dipercaya untuk mengemban amanah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,” tambahnya.

Dirinya juga menekankan kepada seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu, agar dalam setiap melaksanakan tugas maupun kewajiban selalu berupaya untuk berpikir cepat, kreatif, tegas, bekerja cerdas dan berhati ikhlas, serta berpegang teguh pada aturan yang berlaku sesuai amanat Pancasila serta UUD 1945. (kom/mlg/gie)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, digelar dengan melibatkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Turut hadir dalam pelaksanaan itu, sedikitnya 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, pimpinan perbankan, fasilitator, serta nara sumber pelatihan.

Wabup Lathifah dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Malang, dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya Program 3 Juta Rumah. Tujuannya, yaitu menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Termasuk ASN.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama, untuk mendukung program nasional penyediaan rumah layak huni, termasuk bagi ASN yang tergolong MBR,” kata Wabup Lathifah.

Dirinya menambahkan, bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan penguatan dari Program 1 Juta Rumah yang telah diluncurkan pemerintah. Program ini, bertujuan mengurangi backlog perumahan nasional, atau kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan yang tersedia, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Baca juga :

Masih menurut Wabup, bahwa ASN juga termasuk sasaran penting dalam program ini. Mengingat, banyak pegawai negeri yang masih menghadapi keterbatasan dalam memiliki rumah pribadi. Melalui program Peduli Rumah ASN Makmur, ASN diharapkan dapat memperoleh kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan yang mudah dan terjangkau.

“Melalui sosialisasi ini, Pemkab Malang berupaya memastikan para ASN memiliki akses terhadap kepemilikan rumah bersubsidi, melalui mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang lebih ringan,” tambahnya.

Wabup Lathifah juga menekankan, pentingnya memiliki rumah yang nyaman bagi ASN, bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai cerminan keteladanan dan profesionalisme aparatur negara. “ASN yang hidup tertib dan memiliki lingkungan yang nyaman, menunjukkan wajah birokrasi yang berintegritas dan berdaya saing,” ujarnya.

Dirinya pun berharap kepada para peserta pelatihan, agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias dan aktif bertanya dengan nara sumber agar. Sehingga, dapat memanfaatkan peluang program ini secara maksimal.

Mengakhiri sambutannya, Wabup Lathifah menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, khususnya BP Tapera dan perbankan mitra. “Terima kasih atas kontribusi positif semua pihak dalam mendukung program nasional ini. Semoga sinergi yang terjalin dapat terus diperkuat untuk membangun Kabupaten Malang sebagai daerah yang inklusif, berdaya saing, dan layak huni,” paparnya. (sit)

Dalam beberapa momen, atau seperti tatkala Wabup Lathifah audiensi bersama Kementrian Sosial, dalam pelaksanaan itu diterima langsung oleh Menteri Sosial, H Syaifullah Yusuf, atau Gus Ipul. Bahkan, turut hadir Staf Khusus Mensos RI, Wakil Mensos RI, Sekjen Kemensos RI, Dirjend GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI di Jakarta.

Sementara dalam rangkaian selama dua hari itu, Wabup mengawali audiensi dengan bertemu Menko Pemberdayaan Masyarakat. Tujuannya, adalah untuk memastikan Program Migran Center dan tetap di Kabupaten Malang sebagai pilot project.

Di kesempatan sama, Menko PM juga akan mendorong akselerasi program yang berada di bawah naungan Kemenko untuk Kabupaten Malang. Khususnya, terkait program terbaru yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo, yaitu 17 Paket Stimulus Ekonomi termasuk delapan Program Akselerasi.

Audiensi sendiri, kemudian berlanjut dengan Kemensos RI, Kemendikdasmen RI dan Kemen PUPR, di hari berikutnya. Dalam pertemuan itu, beberapa poin penting berhasil disepakati. Seperti lokasi Sekolah Rakyat (SR), diputuskan tetap di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, dengan melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Surat Keputusan (SK) untuk Sekolah Rakyat di Srigonco, akan segera diproses, dengan rencana lelang dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan.

Baca juga :

Kemensos juga menyatakan, akan membackup Kabupaten Malang dengan berbagai program, dengan syarat dinas terkait mengirim surat. Selain itu, dibahas pula program-program Kemensos yang relevan dengan kebutuhan di Kabupaten Malang.

Sementara itu, pembicaraan mengenai rencana Proyek Tol Malang-Kepanjen, juga dilakukan dengan Kemen PUPR. Direncanakan, rapat bersama Menteri PUPR untuk memasukkan proyek tersebut dalam program prioritas eksekusi tahun 2026-2027. Kemudian, rencana revitalisasi Pasar Lawang juga dibahas sebagai bagian dari upaya meningkatkan infrastruktur dan perekonomian lokal.

Terakhir yang juga turut dibahas dalam serangkaian audiensi, yakni masalah tenaga pendidik juga menjadi topik pembicaraan dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Diantaranya, posisi kepala sekolah yang kosong akan segera diisi definitif, serta dibicarakan aturan khusus terkait guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Serangkaian audiensi ini, menunjukkan komitmen Pemkab Malang melalui Wakil Bupati Malang, dalam menjalin kerja sama dengan kementerian terkait untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Malang. “Sejumlah audiensi yang berlangsung sejak Senin hingga Selasa ini, adalah untuk menindaklanjuti serangkaian program strategis di Kabupaten Malang. Harapannya, apa yang sudah menjadi visi dan misi Bupati Malang dan saya bisa berjalan dan memberikan manfaat untuk masyarakat,” kata Wabup Hj Lathifah. (pro/mlg/gie)

”Alhamdulillah, Kabupaten Malang dipastikan mendapat program Sekolah Rakyat, yang berlokasi di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. Sekretaris Jendral Kemensos RI, Bapak Robben Rico, sudah memastikan mengenai hal ini,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Pelaksanaan audiensi sendiri, sedianya akan diterima langsung Menteri Sosial, H Syaifullah Yusuf. Hanya saja, Gus Ipul-sapaan Mensos, secara mendadak dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke Hambalang. Sehingga, audiensi didelegasikan kepada Sekjen Kemensos.

”Kementerian memastikan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang tetap berlokasi di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. Kemensos siap bersinergi dan mensuport program-program nasional, yang berkaitan dengan Kemensos untuk kemajuan Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Pusat menekankan pentingnya keberadaan Sekolah Rakyat, sebagai ruang sosial yang inklusif dan membuka peluang masa depan bagi masyarakat mendapatkan sistem pendidikan formal. Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan pendidikan alternatif, tetapi juga memberi akses psikososial, rasa percaya diri dan harapan hidup bagi warga yang sebelumnya tidak memiliki jalur pendidikan reguler. (pro/mlg/sit)

Gelaran yang dilakukan ini, sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Malang. Melalui dukungan penuh dari seluruh jajaran, Polri berkomitmen agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi salah satu langkah strategis dalam pengendalian inflasi serta penguatan ketahanan pangan di Indonesia.

Kick Off Launching GPM Polri ini, dilaksanakan untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kegiatan ini, tentunya untuk membantu masyarakat serta sebagai bukti bahwa Polri serius dalam mendukung asta cita Presiden RI, terkait ketahanan pangan. Sementara pelaksanaan launching sendiri, dibuka secara langsung Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di wilayah Polres Jakarta Utara.

Dalam rangkaian itu, Polres Malang menggelar GPM Polri untuk membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Beras medium yang dijual dalam kemasan 5 kg, dibanderol dengan harga yang lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 12.500 per kg. Di Kabupaten Malang, GPM ini dilaksanakan selama lima hari, yaitu pada tanggal 6, 12, 13, 14 dan 15 Agustus 2025.

Baca juga :

Sedangkan dalam serangkaian pelaksanaan ini, disediakan total 40 ton beras. Sementara di daerah lain, tersedia sekitar 20 ton. Beras yang dijual, merupakan kualitas medium yang dipasok langsung dari Bulog cabang Kebonagung.

Melalui gerakan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. “Pemkab Malang akan selalu berusaha berpihak kepada masyarakat untuk menekan jangan sampai terjadi inflasi. Terutama saat ini, ketika masyarakat tengah menghadapi tahun ajaran baru yang membutuhkan banyak biaya untuk kebutuhan pendidikan anak. Jika ditambah dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan semakin menderita. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Malang akan turun tangan untuk melakukan upaya-upaya supaya inflasi ini bisa ditekan,” kata Wabup Lathifah.

Kapolres Malang, AKBP Danang Setiyo, menambahkan bahwa bila nantinya penjualan terjadi antusias masyarakat yang cukup tinggi, maka pihaknya akan koordinasi dengan Bulog untuk menambah kuota harian.

Dalam serangkaian pelaksanaan itu, Wabup Lathifah dan Kapolres Malang juga turut menyerahkan beras yang di beli oleh masyarakat. Masyarakat sendiri, nampak antusias dengan adanya GPM yang diinisiasi oleh Polri. (kom/gie/adv)