Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa sanitasi di Kota Malang saat ini masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Apalagi, sanitasi ini bisa menjadi penyebab penurunan kesehatan lingkungan yang berimbas pada gangguan kesehatan, salah satunya stunting.

“Sanitasi di Kota Malang saat ini masih 70 persen dan akan dilakukan peningkatan. Apalagi, sekarang kepadatan penduduk semakin tinggi dan urbanisasi juga tinggi,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Sehingga, lanjutnya, dalam hal ini diperlukan KSM sebagai pendamping untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan sanitasi. Termasuk, juga dengan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

“Maka dari itu, kami adakan kegiatan sanitasi yang kami anggarkan dari pusat. Agar nantinya, mereka bisa paham terkait dengan sanitasi. Termasuk, juga dengan pengelolaan IPAL komunal. Sehingga yang selama ini mungkin dari kamar mandi atau dari wc langsung ke sungai, maka akan diurai dengan IPAL Komunal ini dan keluarnya menjadi air bersih. Sehingga kualitas sungai bisa terjaga,” jelas Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya, DPUPRPKP Kota Malang, Ade Herawanto, menyampaikan bahwa dengan adanya KSM dan KPP tersebut maka proyek-proyek bidang sanitasi nantinya tidak lagi dikerjakan rekanan atau pemborong. “Tapi dari kami, DPUPRKP tidak bisa melepas begitu saja. Tetap memsupervisi, memonitoring, evaluasi dan membimbing untuk aspek teknisnya. Namun, untuk aspek keuangan dan pengelolaan internal mereka bisa revolving dan sustainable sendiri,” ujar Ade.

Untuk DAK yang diberikan dari pemerintah pusat terkait dengan penyediaan sanitasi tersebut, ujarnya, yaitu sekitar Rp 8 miliar sekian. Secara teknis, anggaran tersebut langsung diberikan pada masing-masing rekening KSM. Sehingga, pengerjaan itu menggunakan swakelola tipe 4.

“KSM itu punya rekening sendiri, jadi sistem pelaksanaan pekerjaan atau penyedia jasa bukan melalui tender tapi langsung swakelola tipe 4. Ada peraturannya, yaitu mulai dari peraturan menteri sampai peraturan LKPP ada. Untuk maintenencenya, mereka bisa mengelola dari swadaya melalu iuran. Seperti HIPAM kan ada iuran, hampir sama,” tambahnya.

Lebih lanjut mengenai besaran anggaran yang diterima masing-masing kelurahan, itu juga berbeda-beda. Karena, itu disesuaikan dengan kebutuhan Sambungan Rumah (SR) warga.

“Katakanlah IPAL komunal itu untuk 50 warga, maka akan sekitar berapa hampir Rp 1 miliar dan itu bisa juga untuk 10 warga atau sebagainya. Seperti di Mergosono sendiri, itu hampir Rp 1 miliar untuk jaringan sanitasi layak. Karena di sanakan juga padat penduduk,” imbuh Ade. (rsy/sit)

Disampaikan, jika pihaknya membangun rumah warga tersebut, karena berdasarkan laporan dari warganet. “Saya mendapat laporan dari Medsos, makanya segera kita tindaklanjuti dan ternyata memang awalnya terkendala dari tanah warisnya. Tapi perhari ini tanah warisnya dan pembagian hak-haknya sudah selesai dan sudah disepakati bersama,” kata Mas Dhito.

Diketahui, Nurul sebelumnya tinggal bersama sang adik yang mengalami keterbelakangan mental. Setelah adiknya meninggal, dirinya hidup sendirian dalam ruangan yang dahulunya difungsikan sebagai dapur.

Kondisi tempat tinggal Nurul sendiri, terbilang kurang representatif. Dimana dibeberapa titik mengalami kerusakan. Termasuk atap yang bocor saat terjadi hujan.

Baca juga :

Melihat kondisi rumah dan kesehatan Nurul yang diketahui juga tengah sakit itu, bupati berusia 31 tahun ini berencana membangun rumah Nurul dalam waktu dekat. Dikatakan Mas Dhito, bahwa rumah Nurul akan diperbaiki secara menyeluruh. Pihaknya berharap setelah perbaikan rumah tersebut, pemilik rumah lebih merasa nyaman.

“Insyaallah paling lama satu minggu ke depan, sudah mulai perbaikan secara menyeluruh. Jadi artinya, Bu Nurul tidak perlu kebanjiran di saat hujan dan tidak perlu kepanasan di musim panas seperti ini,” jelas Mas Dhito.

Mas Dhito mengungkapkan, saat proses perbaikan rumah, Nurul akan tinggal sementara di rumah keponakannya yang diperkirakan proses perbaikan rumah tersebut dilakukan dalam kurun waktu satu bulan.

Ditanya terkait kebutuhan sehari-hari wanita yang tinggal di Dusun Sendang itu, Mas Dhito juga berencana akan mendorong keluarga Nurul agar bisa membantu dengan membuat usaha. “Tidak menutup kemungkinan kita akan dorong keluarganya supaya berusaha,” paparnya. (kom/pan/sit)

Wabup Trenggalek turut menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran dan juga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Trenggalek, karena menurutnya ini tidak hanya capaian pemerintah melainkan capaian dari seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek. “Terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, pihak-pihak terkait dan tentunya seluruh masyarakat Trenggalek yang telah mendukung upaya pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Tentunya PR kita masih banyak dan kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak,” ucapnya seusai menerima penghargaan, Senin (24/07/2023) siang.

Dirinya berharap, kedepannya Kabupaten Trenggalek bisa masuk kategori utama. Mengingat, target tersebut merupakan bentuk komitmen dari Bupati Trenggalek untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

Baca juga:

“Kita semua tahu komitmen Bupati Trenggalek dalam mewujudkan Trenggalek sebagai Kabupaten Trenggalek Anak sangat tinggi. Makanya, pencapaian ini bisa menjadi motivasi semua pihak untuk mewujudkan sebuah kabupaten yang benar-benar memperhatikan anak,” terang Wabup Syah.

Suami Fatihatur Rohmah ini juga berharap agar kedepan anak-anak di Kabupaten Trenggalek selalu terpenuhi hak-hak dasarnya dan juga terlindungi semua permasalahannya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati, menambahkan bahwa penghargaan KLA untuk Kabupaten Trenggalek ini bukan kali pertama. Seingatnya penghargaan ini adalah penghargaan ke delapan yang di terima Trenggalek.

“Ini adalah penghargaan ke delapan yang diterima. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten yang layak anak akan sia-sia bila masyarakat secara keseluruhan tidak ikut mengawal. Percuma bila perda-perda kita susun namun masyarakat tidak mendukung upaya pemerintah,” kata Ratna.

Dicontohkannya, seperti adanya Peraturan Daerah kawasan tanpa asap rokok. Apakah semua orang sudah mematuhi. Ini contoh kecil upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada anak. Akan tetapi, kadang masyarakat itu abai akan hal tersebut.

“Kita sudah membuat Perda Kabupaten Layak Anak. Kemudian komitmen untuk menurunkan jumlah perkawinan usia anak dan masih banyak regulasi yang lainnya. Semua tujuannya memberikan perlindungan kepada anak. Terus ada juga pusat pembelajaran keluarga yang berfungsi memberikan edukasi pola pengasuhan yang benar dan sebagainya,” jelasnya

Menurutnya, satu bukti yang bisa dirasakan saat ini ada banyak penurunan jumlah angka perkawinan usia anak yang cukup signifikan. Tahun 2021 angka perkawinan anak ini mencapai angka 7,8, sedangkan di tahun 2022 bisa turun menjadi 3,5.

Semua ini, sambungnya, dicapai melalui komitmen bersama bukan hanya dicapai oleh Dinas Sosial PPPA saja. Sudah ada komitmen bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tokoh agama, pengadilan agama dan beberapa pihak terkait lainnya. Semuanya sepakat untuk membuat SOP perkawinan usia anak.

Setiap anak yang mau menikah dengan alasan apapun itu wajib dilakukan assesment oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang diasuh oleh psikolog dari Dinas Sosial. Kemudian kepala desa boleh mengeluarkan formulir N1 kalau sudah ada rekomendasi dari Puspaga. Upaya ini dirasa cukup sangat efisien mencegah perkawinan anak.

“Kalau dulu masyarakat merasa dihalang halangi dan sekarang tidak. Dengan perlakuan ini para orang tua sudah banyak yang sadar bawasannya undang-undang perkawinan anak menetapkan batas usia minimal diperbolehkan dalam perkawinan itu 19 tahun. Mereka sadar untuk dicukupkan dulu usia yang diperbolehkan,” papar Ratna. (mil/sit)

Tidak hanya itu, ikan-ikan laut pun terlihat berenang bebas di pinggiran pantai. Bahkan untuk mencari kerang, hanya tinggal sedikit menggali pasir yang berada di pinggiran pantai.

Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung bisa melalui Mekah ke KAEC dan harus menempuh jarak 170,5 km ke arah Utara. Sedangkan jika perjalanan dari Jedah, bisa menempuh jarak sekitar 124,8 km ke arah Utara. Untuk masuk ke kota ini, pengunjung atau wisatawan akan bertemu dengan petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk perbatasan.

Petugas tersebut akan menanyakan tujuan pengunjung atau wisatawan, datang KAEC. Setiap yang datang, harus sudah memiliki tujuan yang pasti, baru diperbolehkan masuk ke area KAEC.

Baca juga :

Saat masuk ke KAEC, pengunjung akan disuguhkan pemandangan indah hamparan pantai yang bersih. Bunga-bunga tumbuh subur di area ini. Bahkan, area hotel dan apartement yang berada tidak jauh dari pantai, akan membuat wisatawan tidak perlu kuatir untuk menginap. Saat menginap di hotel, pun masih bisa menikmati pemandangan laut yang sangat indah.

Namun biasanya, wisatawan akan menghabiskan waktu bersantai di pantai, baru menuju ke hotel maupun apartement yang disewakan. Meskipun cuaca sangat panas saat siang, namun dengan pemandangan yang indah, wisatawan akan tetap betah berada di pinggir pantai sambil menunggu sunset.

Saat berada di hotel, wisatawan juga masih bisa jalan-jalan melihat pemandangan ikan-ikan berenang di lautan. Bahkan, tidak jarang ikan Pari berenang di pingggiran Laut Merah KAEC. Tentuntunya lokasi ini sangat cocok untuk dikunjungi jika datang ke Arab Saudi. Sebab selain keindahan pantainya, KAEC juga menyajikan kota yang sangat indah. KAEC sendiri adalah mega proyek King Abdullah Bin Abdulaziz yang dimulai pada tahun 2005 dengan total area yang sangat luas. (gie)

Kepala Dispertan Kota Batu, Heru Yulianto, mengatakan sejak beberapa hari lalu hingga mendekati kurban, dinasnya bersama tim dari Puskeswan melakukan kunjungan untuk pengecekan kesehatan hewan kurban di pedagang musiman. “Jadi, dari hasil cek kesehatan hewan ternak, dipastikan hewan ternak yang dijual pedagang di wilayah Kota Batu, sudah layak potong,” terangnya, saat melakukan pengecekan, Rabu (28/06/2023) tadi.

Baca juga:

Ditambahkannya, selama proses pemeriksaan, hampir semua tempat dilakukan pemantauan. Termasuk diantaranya, ada delapan lokasi penjualan skala besar di Kota Batu.

“Beberapa tempat yang jadi sasaran pemeriksaan, seperti lima lokasi di Kecamatan Batu, dua titik di Kecamatan Junrejo serta satu tempat di Kecamatan Bumiaji. Termasuk, juga beberapa untuk rencana lokasi pemotongan,” imbuhnya.

Ditambahkannya, untuk hewan kurban sendiri, itu memiliki kriteria sebelum dijadikan sebagai hewan kurban. Seperti, hewan sudah berusia dua tahun, tidak sakit dan sudah terverifikasi oleh tenaga medik veteriner sehingga layak dipotong dan dikonsumsi. (put/sit)

Pihaknya telah membentuk tim khusus yang terdiri dari dokter hewan dan tenaga kesehatan hewan. Tim dibentuk, untuk melakukan pemeriksaan di seluruh lapak hewan kurban yang ada di Kabupaten Lumajang, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H.

“Untuk tim pemeriksanya itu kita melibatkan petugas medis dan paramedis yang ada di DKPP Lumajang, tenaga kesehatan hewan yang diluar DKPP, dan juga Nakes hewan yang membuka praktek secara mandiri. Jumlahnya sekitar seratus petugas lebih,” katanya.

Baca juga :

Kegiatan pemeriksaan hewan kurban itu, tambahnya, nantinya dijadwalkan akan dilakukan sebelum maupun sesudah proses penyembelihan hewan kurban. “Kita sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban, dan itu akan dilakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah di potong, atau bahasa kita antemortem dan postmortem,” paparnya.

Siswanto menambahkan, bahwa pemeriksaan antemortem meliputi jenis kelamin, umur, berat badan, kondisi kesehatan secara umum dan pemeriksaan lubang-lubang pada hewan. Sementara, untuk pemeriksaan postmortem meliputi pemeriksaan kondisi daging hewan kurban yang sudah disembelih, kondisi organ pencernaan dan pemeriksaan limpa, hati dan paru-paru. (kom/adi/gie)