Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin SH, mengatakan bahwa di tahun 2021 lalu, Malang Raya minim pengaduan. Yakni, hanya sebanyak 25 laporan pengaduan. Pihaknya pun menilai, bahwa Malang Raya yang merupakan kota besar, seharusnya tingkat pengaduan itu berkorelasi dengan tingkat literasi masyarakat.

“Data di RI Jatim ada 434. Surabaya ada 169 aduan yang masuk, Sidoarjo ada 39 pengaduan. Sidoarjo kalau dibanding dengan Malang Raya, sangat luas Malang Raya. Itu yang menjadi tanda tanya, akhirnya kami datang jemput bola untuk mensosialisasikan lembaga kami,” jelas Agus, Kamis (16/06/2022).

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pihaknya menjelaskan, bahwa Ombudsman sebagai lembaga penyelesaian masalah pelayanan publik dan administrasi di luar pengadilan. Untuk masalah pengaduan, itu semuanya tidak dipungut biaya apapun.

“Contohnya seperti ngurusi E-KTP yang prosesnya tidak selesai, maka itu hak masyarakat untuk mengadukan ke kami, lali akan kami klarifikasi dan memanggil pihak terkait,” tuturnya.

Untuk substansi pengaduan yang bisa diterima yakni mengenai layanan administrasi Pemerintah Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi kependudukan, administrasi pendidikan, administrasi pertanahan, dan juga perbankan yang ber Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Yang nggak bisa kita layani itu, obyek substansi yang bukan kewenangan ombudsman. Misalnya korupsi, pidana, objek sengketa yang masuk pengadilan, karena itu kewenangan kepolisian,” lanjutnya.

Sebagai informasi, kegiatan Ombudsman ini digelar hanya dua hari saja di Kota Malang. Pertama yakni di MPP sendiri, dan kedua di PDAM Kota Malang. Jika masyarakat ingin mengadukan tanpa datang ke lokasi bisa juga melalui sosial media yang dimiliki oleh Ombudsman.

“Kami pasti akan menjawab pengaduan itu lewat surat dan pasti ada tindak lanjut, jika itu sesuai dengan kewenangan kami, apabila tidak kita arahkan ke pihak yang berwenang. Hampir 90 persen kami tindak lanjuti,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ditemui usai Rapat Koordinasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto mengungkapkan melalui nomor layanan 112 ini masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan aduan.

“Itu memang benar, melalui nomor layanan 112 masyarakat akan lebih mudah mendapatkan layanan aduan,” ucap Joko, Jumat (06/03/2020) pagi.

Joko mengatakan akan ada 5 nomor pengaduan yang nantinya akan dikoneksikan. Dan hanya dengan menekan nomor layanan 112 nantinya bakal mengcover beberapa instansi.

“Semisal masyarakat mengetahui ada ular, maka yang akan menangani adalah Pemadam Kebakaran. Atau kecelakaan maka masyarakat membutuhkan ambulans atau petugas kepolisian. Dan dengan 112, itu nanti akan terlayani semuanya,” imbuhnya.

Pemangkasan nomor layanan pengaduan ini diharapkan bisa memberikan efektivitas penggunaan layanan.

Joko menyebutkan 5 nomor layanan pengaduan di Trenggalek diantaranya Kepolisian dengan nomor 110, Pemadam Kebakaran 113, ambulans 118, Basarnas 115 dan Kesehatan dengan 119.

“Saya yakin dengan 5 nomor yang berbeda ini, jika masyarakat panik saat menghadapi situasi genting pasti akan lupa. Sepeti halnya di Amerika nomor layanan 911, bahkan anak kecil pun akan ingat dan tahu. Dan ini saya harapkan di Trenggalek bisa sepeti itu,” kata Joko.

Disinggung terkait pengaktifan nomor layanan 112, Sekda Trenggalek menjawab secepatnya bisa diaktifkan.

“Sesuai anggaran yang ada, insyaallah tahun ini bisa diaktifkan. Secepatnya lah agar bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. (mil/oso)