layanan publik – Memontum

Wali Kota Madiun Minta BUMD Beri Layanan Prima untuk Masyarakat

Memontum 1 — Sat, 04 Mar 2023 12:25:00 +0000

Memontum Madiun – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Madiun terus dioptimalkan. Pembinaan pun, terus digencarkan guna mengoptimalkan peran dari Perumda di Kota Madiun. Tidak hanya dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga terkait pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu, ditegaskan oleh Wali Kota Madiun, H Maidi, usai Sosialisasi dan Pembinaan BUMD di Lingkungan Pemkot Madiun di Kantor Kecamatan Manguharjo, Sabtu (04/03/2023). ‘’BUMD itu sosial-bisnis. Jadi, orientasinya ya harus untung tetapi juga pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, pelayanan harus prima,’’ kata Wali Kota Maidi.

Wali Kota menyebut, bahwa secara pekerjaan BUMD untuk mencari keuntungan juga pelayanan kepada masyarakat. Tidak heran, BUMD sejatinya lebih berat. Karenanya, mereka yang tidak bisa melaksanakan dua hal tersebut, maka bukan tempatnya berada di BUMD. ‘’Pelayanan harus prima, kalau tidak prima tidak boleh. Kalau tidak bisa melayani dengan baik, ya bukan di situ tempatnya,’’ tegasnya.

Baca juga :

Wali kota juga menegaskan, bahwa nahkoda BUMD adalah aturan. Tak heran, semua hal terkait pekerjaan di BUMD harus berdasarkan aturan. Termasuk dalam pemberiam sanksi. Selain itu, wali kota menyebut akan terus melakukan pembinaan-pembinaan. Begitu juga evaluasi akan terus dilakukan. Harapnnya, kinerja BUMD semakin meningkat. ‘’Tentu kita evaluasi, kekurangan kita apa, yang belum maksimal dibagian apa kita evaluasi semua,’’ ungkapnya.

Pemerintah Kota Madiun setidaknya memiliki tiga perusahaan umum daerah. Yakni, Perumda PDAM Tirta Taman Sari, Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, dan Perumda Aneka Usaha. Keberadaan ketiganya harus terus dioptimalkan. Namun, bukan hanya soal bisnis mencari keuntungan. Tetapi juga bergerak untuk bidang sosial. (kom/gie)

Dekatkan Layanan Publik, Pemkab Lamongan Hadirkan MPP Mini Berbasis Digital

Memontum 1 — Mon, 27 Feb 2023 13:27:49 +0000

Memontum Lamongan – Memiliki demografi wilayah yang luas, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus melakukan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat dengan salah satunya menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) mini. Melalui pendekatan layanan ini, diharapkan akan kian mendekatkan jarak warga dalam mengurus administrasi kependudukan, membayar pajak bumi dan bangunan hingga mengurus izin usaha.

Hadir melakukan soft launching MPP Mini di wilayah Lamongan selatan, tepatnya di Kantor Kecamatan Ngimbang, Senin (27/02/2023) tadi, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengungkapkan dengan hadirnya MPP Mini, merupakan bentuk pengembangan pelayanan publik. Salah satunya, upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di pelosok desa.

“Bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan saya dan Pak Rouf (Wabup, red), kami melaunching MPP mini berbasis digital. Melalui pelayanan digital, diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi, sekarang masyarakat yang ada di wilayah Selatan kalau mengurus administrasi kependudukan, bayar pajak PBB sampai mengurus izin usaha tidak usah jauh-jauh ke kota, cukup di MPP mini Kecamatan Ngimbang,” terangnya.

Tidak hanya masyarakat Lamongan Selatan yang memiliki akses kemudahan, masyarakat Lamongan Barat dan Utara, juga memiliki akses yang sama. Karena, Pemkab Lamongan telah menghadirkan MPP mini di wilayah Lamongan Utara, tepatnya di Kecamatan Paciran dan MPP mini di wilayah Lamongan Barat, tepatnya di Kecamatan Babat lengkap dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Baca juga :

“Sekali lagi, pemerintah ingin mendekatkan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat Lamongan, diseluruh pelosok desa. Dengan hadirnya layanan MPP di berbagai wilayah, nantinya tingkat kunjungan akan semakin berkurang. Tetapi sebaliknya, tingkat pelayanan masyarakat yang dilayani justru akan semakin banyak. Itulah sebenarnya yang ingin kita ciptakan dari MPP mini ini. Ke depan, tidak hanya di tiga titik kecamatan saja, namun seluruh kantor kecamatan ada MPP mini,” lanjutnya.

Sekretaris Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan, menambahkan bahwa meskipun saat ini baru tiga dinas yang dapat memberikan pelayanan yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan Pendapatan Daerah, tidak menutup kemungkinan akan terus ditambah sesuai kebutuhan masyarakat. Layanan MPP mini, akan melayani warga selama lima hari di jam kerja mulai Senin hingga Jumat, sampai jam 14.00 WIB.

“Untuk mengurus izin usaha, membayar pajak dan pelayanan administrasi kependudukan, masyarakat cukup datang di mall pelayanan public mini di wilayah terdekat masing-masing. Bahkan, pelayanan digital ini bisa langsung jadi di hari itu. Sehingga tidak perlu sampai meninggalkan pekerjaan atau aktivitas lainnya,” paparnya.

Usai melaunching MPP mini di Kecamatan Ngimbang, Bupati Yuhronur juga hadir membuka Pencanangan Bulan Panutan Pembayaran Pajak Daerah melalui MPP Mini berbasis digital di Kecamatan Babat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Wabup Abdul Rouf dan Sekda Moh Nalikan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sekaligus menjadi pionir dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lamongan. (zen/sit)

Dukung Kecepatan Layanan dan Digitalisasi, Asosiasi Petinggi dan Lurah Kota Batu Minta Difasilitasi Layanan Digital

Memontum 1 — Mon, 30 Jan 2023 11:56:56 +0000

Memontum Kota Batu – Dalam upaya mempercepat pelayanan administrasi bagi masyarakat dan bisa terkoneksi langsung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, pemerintahan desa (Pemdes) membutuhkan pelayanan umum berbasis digital dan sistem online desa.

Dikatakan Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu, Wiweko, bahwa proses digital merupakan salah satu cara mempercepat dan mempermudah. “Proses digital ini cara tercepat dan mempermudah. Karena, kesibukan masyarakat beraneka ragam, sehingga tidak sempat datang ke desa. Paling tidak, untuk mengurus yang berkenaan surat keterangan, pelayanan umum kebutuhan masyarakat,” terang pria yang juga Kepala Desa Oro-oro Ombo ini, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/01/2023) tadi.

Dari 19 desa yang ada di Kota Batu, ujarnya, sebagian besar pelayanan secara digital masih belum ada. “Saya tidak tahu, kalau di tingkat kelurahan,” ujar Wiweko.

Sejauh ini, tambahnya, laporan perencanaan dan pertanggungjawaban diberikan oleh pihak desa ke Pemkot Batu, secara manual. Disinilah, selain pelayanan umum dengan sistem digital, diinginkan supaya terpantau juga bagaimana penyerapan anggaran di desa.

“Memang pihak swasta pernah menawarkan aplikasi digital di Apel Kota Baty. Tetapi kami ragu untuk menerimanya. Sebaliknya, kalau Pemkot Batu yang memberikan aplikasi digital kepada kami pemerintah desa, jelas kita akan terima,” ujar Wiweko.

Baca juga :

Oleh sebab itu, lanjutnya, dalam waktu dekat pihak Apel Kota Batu segera melakukan agenda pertemuan dengan Penjabat (Pj) Wali Kota, untuk melakukan koordinasi. “Kami akan sowan ke Pak Pj, untuk koordinasi masalah sistem digital di desa, selain itu kenalan juga Pak Pj bisa mendengar laporan teman-teman kepala desa,” tegas Wiweko.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, dikonfirmasi terpisah menegaskan bahwa sebenarnya pelayanan digital harus terpusat di Kominfo Kota Batu. “Harusnya di Kominfo, itu sudah tersedia,” terangnya.

Ditambahkannya, seperti saat ini di kantor kecamatan, itu proses pelayanan tidak membutuhkan kertas lagi. Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut, di desa pun sebenarnya masyarakat pemohon hanya menggunakan barcode untuk mempercepat pelayanan. “Yang jelas, harusnya sekarang berbasis teknologi,” paparnya.

Namun demikian, tambah Heli, apabila proses pelayanan secara digital dikabulkan, maka pihak desa juga harus siap terutama sumber daya manusia (SDM) untuk dilatih sebagai operator terkait proses itu. “Saya berharap, karena desa bagian dari pemerintah daerah, kalau itu memang menjadi kebutuhan desa harus kita realisasikan. Cuma, ada catatan dari kami yang ada di DPRD, agar Pak Kades diundang rapat mohon bisa hadir. Contoh waktu penetapan APBD, karena penetapan itu tidak hanya untuk OPD, tapi untuk desa, biar aspirasi tersampaikan,” tegas Heli. (put/sit)

Beri Kemudahan Layanan, Dispendukcapil Kota Malang Siap Layani Identitas Kependudukan Digital

Memontum 1 — Sat, 21 Jan 2023 06:40:00 +0000

Memontum Kota Malang – Layanan administrasi kependudukan kini semakin berkembang. Sebab, pemanfaatan teknologi informasi telah mengarah pada layanan yang berbasis digital. Salah satunya, yakni untuk program Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Administrator Kependudukan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Asteria Sri Susetyowati, menyampaikan dengan adanya program IKD tersebut tentunya sudah terintegrasi ke berbagai lembaga. Itu juga akan lebih memudahkan masyarakat.

“Tentu ke depan, saya yakin sudah paperless. Jadi, kemana-mana tidak perlu membawa dokumen-dokumen atau berkas yang banyak. Lalu, nggak perlu fotocopy KTP, KK dan sebagainya. Karena semuanya sudah ada di dalam aplikasi IKD itu,” jelas Aster, saat dikonfirmasi, Sabtu (21/01/2023) tadi.

Di Kota Malang sendiri, tambahnya, saat ini sudah ada sekitar 30 hingga 40 persen, masyarakat yang telah mendaftarkan diri di IKD tersebut. Sosialisasi pada masyarakat juga gencar dilakukan, agar semua bisa memanfaatkan pelayanan yang lebih mudah tersebut.

Baca juga :

“Sosialisasi tersebut terus kami lakukan ke kelurahan, masyarakat, lembaga-lembaga, sampai juga ke event-event kami datangi. Terlebih juga memanfaatkan layanan mobil keliling Dispendukcapil Kota Malang,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, persyaratan untuk mendapatkan IKD, juga cukup mudah. Yakni memiliki gawai (smartphone) dengan sistem android, kemudian memiliki KTP elektronik, memiliki e-mail dan nomor ponsel.

“Untuk sementara ini masih di OS Android, belum tersedia di IOS. Tapi kedepannya bisa didapatkan di IOS juga. Untuk mengurus IKD juga tidak memakan waktu yang banyak, kurang lebih hanya lima menit saja,” ujarnya.

Kemudian, dipastikan aplikasi IKD tersebut aman karena dilengkapi dengan fitur pencegahan tangkap layar (screenshot). Sehingga, meminimalkan penyalahgunaan informasi. Selain itu, kode QR yang dibagikan pun selalu berubah-ubah dan hanya berlaku selama 90 detik.

Sebagai informasi, Identitas digital itu juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-El, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. (rsy/sit)

Tingkatkan Layanan Masyarakat, Polresta Malang Lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Pemkot Malang

Memontum 1 — Thu, 28 Jul 2022 14:50:50 +0000

Memontum Kota Malang – Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto SIK MSi, bersama dengan Wali Kota Malang, Sutiaji, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman, di Balai Kota Malang, Kamis (28/07/2022) tadi. Hal ini merupakan komitmen kesepakatan untuk selalu berkoordinasi guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto SIK MSi, menjelaskan guna meningkatkan pelayanan tersebut, maka diwujudkan dalam sebuah aplikasi, yakni Jogo Malang Presisi. Sebuah aplikasi yang terintegrasi dan terkolaborasi dengan layanan berbagai instansi lainnya.

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, maka dapat dijadikan sebagai pedoman dan legal standing dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan relevansi layanan dalam upaya memberikan pelayanan kepolisian maupun pelayanan publik lainnya yang semakin prima,” jelas pria yang kerap disapa Buher, Kamis (28/07/2022) tadi.

Dijelaskannya, dalam kesepakatan tersebut tentu juga diharapkan dapat mendukung program Grand Strategi Polri Tahap Tiga yang bertajuk Strive For Excellence. Selain itu juga sekaligus sebagai bentuk implementasi program prioritas Kapolri, yakni Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.

Baca juga :

“Ini merupakan komitmen kesepakatan, untuk selalu berkoordinasi guna menyelaraskan program kegiatan terkait dengan penyelenggaraan kerjasama baik secara konvensional maupun melalui aplikasi Jogo Malang Presisi,” ucapnya.

Tentu, tambahnya, dengan dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman tersebut, juga untuk menjamin pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Agar terlindungi dari gangguan keamanan, ketertibah, berbagai ancaman, resiko, serta dampak lainnya.

“Tujuan utamanya yaitu menjamin pelayanan kepada masyarakat secara terencana, terpadu, terkoordinasi, terintegrasi, dan menyeluruh yang berbasis teknologi informasi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Buher berharap, dengan dilakukan penandatangan bersama Pemkot Malang bisa terjalin dengan baik dan berkesinambungan, serta bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan dihadirkannya aplikasi Jogo Malang Presisi.

“Aplikasi Jogo Malang Presisi ini memanglah sebuah aplikasi yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum khususnya Kota Malang, dengan fitur andalan panic button on hand dan berbagai fitur lainnya yang telah bekerja sama dengan instansi terkait,” imbuhnya. (rsy/sit)

Optimalkan Layanan, Pemkab Malang Jalin MoU Pelayanan Publik Berbasis Digital

Memontum 2 — Mon, 18 Jul 2022 10:32:56 +0000

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi, melakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT GoTo Gojek Tokopedia di Pendopo Peringgitan Kabupaten Malang, Senin (18/07/2022) tadi. Kerja sama itu dilakukan, guna merespon tantangan luar biasa dan kompleksitas pembangunan daerah yang kian mendorong Pemerintah Kabupaten Malang, untuk terus bersinergi dan berkolaborasi. “Pemerintah Kabupaten Malang berupaya menjalin kerja sama seluas-luasnya sekaligus mendorong partisipasi aktif seluruh komponen. Termasuk, untuk sektor perindustrian sebagai mitra pemerintah yang perannya sangat strategis bagi jalannya pembangunan daerah,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang bersama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, akan berkomitmen menghadirkan berbagai kemudahan. Tujuannya, agar dapat menyentuh sektor pelayanan publik di Kabupaten Malang, dengan mensinergikan berbagai sumber daya yang ada dan memanfaatkan platform berbasis online (Aplikasi Gojek).

“Memanfaatkan kemajuan digitalisasi, Pemkab Malang gandeng Gojek untuk memberikan kemudahan pelayanan publik berbasis digital,” imbuhnya.

Pemkab Jombang Launching Aplikasi Sabdopalon untuk Tingkatkan Layanan Masyarakat

Memontum 1 — Fri, 28 Jan 2022 10:40:00 +0000

Memontum Jombang – Dalam rangka mewujudkan Smart City, Pemerintah Kabupaten Jombang mengembangkan sebuah aplikasi E-Office Desa yang diberi nama ‘Sabdopalon’ (Sistem Administrasi, Berita, Data Deso dan Pelayanan Online), yang bisa di akses melalui www.sabdopalon. jombangkab.go.id.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, didampingi Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, bersama Dandim 0814, Letkol Inf Muhammad Hanafi, didukung Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), melaunching aplikasi E-Office Sabdopalon, bertempat di Pendopo Pemkab Jombang, Jumat (28/01/2022). Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kepala OPD Pemkab Jombang, camat serta kepala desa se-Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa atas nama pribadi dan Pemkab Jombang, dirinya sangat mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang bersinergi dengan OPD terkait yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan Launching E-Office Desa ‘Sabdopalon’ dan launching Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun anggaran 2022 ini.

“Terima kasih atas inovasinya. Kini masyarakat melalui smartphone android, bisa mendapatkan 23 layanan surat. Tinggal langsung masuk ke anjungan desa, jadi cetak kemudian baru ditandatangani oleh Kepala Desa. Ini adalah satu kebutuhan kita saat ini,” terangnya

Bupati Jombang berharap, dengan diluncurkannya aplikasi e-office Sabdopalon yang sudah dinantikan dua tahun yang lalu, maka akan meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat desa. Sehingga, akan mendukung tercapainya visi bersama mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

“Sekali lagi, terima kasih kepada sembilan desa yang telah menjadi pilot project penerapan aplikasi E-Office ‘Sabdopalon’. Semoga, segera diikuti desa lain. Kareena, pada hakekatnya kita semua mulai kepala desa sampai bupati dan wakil bupati adalah untuk melayani masyarakat dengan baik. Saya minta untuk desa yang belum melaksanakan, bisa segera didiskusikan bersama-sama apa yang menjadi kendalanya,” ujarnya.

Ditempat sama, Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sholahuddin, memaparkan bahwa ‘Sabdopalon’ adalah sebuah sistem terintegrasi berbasis data kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang serta Keuangan Desa (Siskeudes).

Baca juga :

“Data tersebut digunakan untuk pelayanan permintaan surat keterangan desa bagi masyarakat dan terdapat 23 jenis surat antara lain pengantar SKCK, laporan kehilangan, surat keterangan belum menikah, keterangan usaha, surat keterangan pindah serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Layanan ini dapat diakses secara online 24 jam secara mandiri oleh masyarakat dan diharapkan, hal ini dapat mencerminkan pelayanan desa yang efektif dan efisien,” paparnya.

Layanan ini, terangnya, mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Jombang dan Data Keluarga berdasarkan pendataan oleh PPKB – PPPA Jombang. Sehingga, diharapkan hal ini dapat memperkuat penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa.

Simulasi Aplikasi ‘Sabdopalon’ dilakukan oleh sembilan desa yang menjadi pilot project. Diantaranya, adalah Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Desa Kedawong, Kecamatan Diwek, Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh serta Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung.

Perlu diketahui, bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 adalah sebesar Rp. 112.112.016.053. Tujuan ADD adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan pembinaan kemasyarakatan, meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan.

Lalu, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, memfasilitasi penanggulangan bencana hingga keadaan darurat dan mendesak serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Selain Alokasi Dana Desa, kita juga mempunyai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). PDRD tahun 2022 adalah sebesar Rp 15.831.443.627 dengan rincian Pajak sebesar Rp 13.750.651.000,-

retribusi sebesar Rp 2.080.792.627,-. Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak,” ungkapnya. (azl/sit)

Perbaiki Layanan Publik, Bupati Yuhronur Tegaskan Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat Lamongan

Memontum 1 — Sun, 14 Nov 2021 10:03:40 +0000

Memontum Lamongan – Ukuran perbaikan pelayanan publik adalah dimana pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut, disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, saat membuka Seminar Awam ‘Bersahabat dengan Diabetes’ dan Senam Kaki di Aula RSUD Dr. Soegiri.

Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat akan dapat memberikan rasa tentram dan hal seperti inilah yang harus terus dilakukan. “Yang selalu saya tekankan bahwa perbaikan layanan publik ukurannya adalah dimana pemerintah hadir. Kehadiran pemerintah inilah yang harus terus kita lakukan. Seperti saat banjir, walaupun kita tidak bisa mengendalikan hujan, setidaknya dengan adanya pemerintah maupun dinas-dinas terkait hadir, masyarakat itu akan senang dan tentram,” terangnya, Minggu (14/11/2021).

Selain kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, Yuhronur juga mengharuskan adanya digitalisasi yang terintegrasi. Adanya digitalisasi yang terintegrasi ini, merupakan sebuah keharusan yang sudah semestinya ada dalam sistem pelayanan publik, mengikuti perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat di era modernisasi saat ini.

“Selalu perbaikan layanan, ini tidak hanya untuk Soegiri tapi juga unit-unit pelayanan publik yang lain. Digitalisasi yang saya tekankan ini sudah keniscayaan, sudah merupakan keharusan bahwa digitalisasi yang terintegrasi di seluruh rumah sakit atau unit-unit pelayanan publik lain, ini sudah harus terus diperbaiki dan diperbaiki. Mari terus berikhtiar untuk memperbaiki pelayanan dan pengabdian kepada seluruh masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Pada kesempatan tersebut, Yuhronur juga mengunjungi salah satu pasien HCS (Home Care Service) yang berada di RSUD Dr. Soegiri. Pasien HCS yang dikunjungi yakni Yasirun (51), yang berasal dari Desa nguwok Kecamatan Modo, yang terkena Benigna Prostat Hiperplacia. Telah dilakukan tindakan operasi 2 hari lalu, dan saat ini tinggal recovery karena kondisinya sudah stabil. Semua biaya perawatan Yasirun ini digratiskan.

Dilaporkan Direktur RSUD Dr. Soegiri, Moh Chaidir Annas, berbagai perbaikan pelayanan telah dilakukan untuk memudahkan pasien dan keluarga serta membuat pelayanan rumah sakit semakin cepat. “Kami juga siap mendukung dan mensukseskan program home care service Bapak Bupati, utamanya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem. Kami sudah siapkan, dan kami berharap program Bapak Bupati dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Selain itu, diungkapkan dr Annas, bahwa selain penataan pelayanan yang terintegrasi, penambahan tempat tidur ICU, mempersiapkan kehadiran poli kosmetik, pihaknya juga telah merencanakan inovasi layanan antar obat yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah kantor pos. Termasuk, juga merencanakan perbaikan instalasi pemulasaran jenazah.

Hadir pula dalam seminar, sebagai pembicara dr. Dyah MS. Seminar ini selain sebagai upaya peningkatan kesehatan dan daya tahan penderita diabetes di tengah pandemi, juga sekaligus untuk memperkenalkan keberadaan Club Pediagiri (Persatuan Diabetes Dr. Soegiri) kepada masyarakat. (zud/zen/sit)

Digitalisasi Layanan Sehatkan Negeri

Memontum 1 — Fri, 12 Nov 2021 11:31:23 +0000

Memontum Kota Malang – Kemajuan teknologi terus merambah berbagai ranah pelayanan publik. Mencermati hal tersebut Pemerintah Kota Malang kembali menghadirkan sejumlah inovasi dalam menunjang pelayanan kesehatan berbasis digital.

Hal ini, sejalan dengan visi Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji yang sejak awal kepemimpinannya menaruh perhatian besar pada perbaikan tata kelola pemerintahan cerdas (smart government) yang dipandangnya sebagai lokomotif dari aspek smart city lainnya.

“Pandemi menghadirkan hikmah, kita belajar bahwa kesehatan adalah nikmat Tuhan yang tak ternilai, maka ihtiar perlu kita kuatkan dalam rangka membangun sistem kesehatan yang makin tangguh di Kota Malang,” ujar pria berkacamata tersebut.

Berlandaskan spirit menghadirkan digitalisasi layanan tersebut, Puskemas Dinoyo menghadirkan inovasi ‘Antrian nunggu transparan’ (ANTAR). Kepala Puskesmas Dinoyo, dr. Ida Megawati menuturkan bahwa inovasi ANTAR dihadirkan dalam rangka meningkatkan transparansi informasi waktu kepada masyarakat yang tengah melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas.

Dengan demikian masyarakat memperoleh kejelasan proses dan tenaga kesehatan bisa semakin efisien dalam memberikan layanan.

“Selain itu juga meminimalisir kesalahan karena pasien mengetahui proses,” terangnya.

Yang menarik, sistem antrian tidak menggunakan nomor melainkan penyebutan nama pasien. Ini adalah upaya membangun komunikasi yang lebih manusiawi dan memudahkan, terlebih bagi para lansia yang membutuhkan layanan kesehatan di Puskesmas Dinoyo.

Digitalisasi layanan juga hadir melalui pengembangan aplikasi E-JKN Cekat. Sistem Informasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang ini adalah aplikasi layanan kepesertaan JKN bagi warga Kota Malang yang dilakukan secara Cepat, Efektif, Akurat dan Terpadu (CEKAT).

Baca juga :

E-JKN Cekat menghadirkan fitur lengkap mulai dari Pengajuan hingga Penonaktifan kepesertaan JKN yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang.

Kepala Diskominfo, Muhammad Nur Widianto, S.Sos, menjelaskan bahwa pihaknya membangun aplikasi ini sebagai bagian dukungan kolaboratif bersama jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disnaker PMPTSP dan BPJS serta instansi lain di Kota Malang dalam mengawal proses layanan kepesertaan JKN bagi kelompok sasaran yang dibiayai Pemkot Malang.

“Kedepan inshaallaah pengajuan akan lebih mudah, cepat dan hemat bagi masyarakat. Ada cost time effort yang bisa diefisienkan karena warga bisa mengakses dan memantau secara online tanpa harus datang ke lokasi instansi” ujar pria ramah tersebut.

Berbagai kemudahan yang dihadirkan diharapkan bermuara pada meningkatnya kepuasan atas layanan kesehatan Pemerintah Kota Malang dan turut mendorong upaya promotif preventif yang tentu saja hanya bisa dilakukan bersama-sama masyarakat Kota Malang. (kom/adv)