Dalam sambutannya, bupati menyampaikan sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Abdul Mu’ti. Diuraikan, beberapa poin penting yang ditekankan oleh Mendikdasmen RI, yang salah satunya adalah upaya pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning untuk mencapai pendidikan nasional yang ideal.

“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning, sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” jelas Mendikdasmen RI, melalui Bupati Al Barra.

Bupati Mojokerto juga mengatakan, bahwa kunci keberhasilan dari tiap kebijakan maupun program pemerintah, adalah penerapan Mindset, Mental dan Misi (3M). Ketiga hal ini, menekankan bahwa tanpa perubahan fundamental pada aspek kualitatif manusia, kebijakan secanggih apa pun akan gagal mencapai esensinya.

Baca juga :

“Berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Yakni Mindset atau pola pikir yang maju, Mental yang kuat dan Misi yang lurus, tanpa ketiganya semua kebijakan hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekadar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif,” imbuhnya.

Dalam momen itu, pelaksanaan dimeriahkan dengan adanya pagelaran seni tradisi oleh para pelajar, jajaran Pemkab Mojokerto, sekaligus menyambut kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 15 (SRMP 15) Mojokerto. Kunjungan tersebut, merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Timur.

Di SRMP 15 Kabupaten Mojokerto, Gubernur Khofifah tidak hanya sekadar berkunjung. Namun, dirinya juga mengapresiasi terkait tumbuh kembang para siswa, baik itu secara fisik maupun secara akademik.

Apresiasi tersebut seakan sesuai, mengingat baru 9 bulan SRMP 15 Mojokerto beroperasi. Namun, capaian yang diraih tergolong signifikan. “Program yang diinisiasi oleh Pak Presiden Prabowo ini dalam waktu 9 bulan kita sudah melihat prestasinya, pertumbuhan fisiknya dan tentu bagaimana interaksi sosialnya. Saya rasa ini sangat membahagiakan semuanya,” kata Gubernur Khofifah. (kom/puj/gie)

“Kita saling sharing dan belajar, mungkin yang sudah kami lakukan belum dilakukan oleh Pemkab Garut dan Pemkab Madiun, atau begitu pula sebaliknya. Karenanya melalui ini, diharapkan akan menjadikan daerah masing-masing saling tumbuh dan kuat. Sinergi ini yang kita butuhkan dalam pengelolaan perhutanan sosial,” kata Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Lumajang juga mengungkapkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lumajang disumbang oleh pertanian, perikanan dan perhutanan sebesar 32,8 persen. Selain itu, luasan hutan Lumajang sekitar 179 hektar menjadikan Lumajang cocok dengan konsep perhutanan sosial.

Apalagi, menurutnya konsep ini tidak hanya sebagai penyangga kelestarian ekosistem lingkungan, namun juga mampu menyangga perekonomian masyarakat. Seperti di daerah Senduro, pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menghasilkan berbagai komoditi unggulan. Seperti pisang, kapulaga, talas hingga sentra susu kambing maupun sapi yang mampu menaikkan taraf ekonomi masyarakat sekitar.

Baca juga :

“Sekarang wilayah hutan bukan hanya penyangga kelestarian dan ekosistem, tapi sekarang wilayah hutan bisa meningkatkan taraf ekonomi melalui perhutanan sosial,” terang Pj Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Yuyun ini.

Lebih lanjut Bunda Yuyun mengungkapkan, bahwa hasil pemanfaatan perhutanan sosial di Lumajang, juga mampu mendukung program nasional makan siang bergizi gratis. “Mendukung program nasional yang digagas presiden, yakni makan bergizi gratis, karena kami ada pisang, jeruk, ada talas, ada susu dan hasil kawasan hutan di Lumajang ini lengkap,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Danang Kuncara Sakti, menjelaskan bahwa IAD atau pengembangan wilayah terpadu merupakan upaya pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial untuk mendorong peningkatan skala ekonomi dan nilai tambah produk untuk menjadi sentra komoditas dengan kearifan lokal. Kesempatan ini, sebagai momen untuk bertukar informasi antara pihak Kabupaten Garut, Kabupaten Madiun dan Lumajang untuk mendorong perhutanan sosial di wilayahnya masing-masing.

“Agar proses penyusunan IAD Garut dan Madiun dapat segera mengikuti keberhasilan IAD Kabupaten Lumajang,” katanya. (kom/adi/gie)