“Untuk kontestasi yang berat, persaingan ada di Kecamatan Bumiaji, bila dibandingkan dengan dua kecamatan yang lain,” terang Abdur Rochman, Senin (06/02/2023) tadi.

Dasar penilaian tersebut, urainya, karena kebutuhan jumlah kursi dari partai yang menduduki legislatif. Jumlah yang disediakan, sama dengan jumlah desa yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji yaitu sembilan desa. Dari kebutuhan jumlah kursi, itu bisa menentukan titik kerawanan.

Sementara, tambahnya, di dua kecamatan lain, yakni Kecamatan Batu disediakan delapan kursi. Sedangkan, di Kecamatan Junrejo hanya disediakan tujuh kursi. “DPRD Kota Batu membutuhkan 9 kursi dari partai. Jumlah itu, sama dengan banyaknya jumlah desa di Kecamatan Bumiaji, yaitu 9 desa. Ini yang menimbulkan persaingan berat di daerah itu,” ujarnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dibandingkan dengan dua kecamatan lain yaitu Batu dan Junrejo, dirinya mengakui, tidak terlalu beresiko tinggi. Meski, di Kecamatan Batu terpecah dua daerah pemilihan (Dapil) yang menyebabkan problem di tingkat penyelenggaraan.

“Kecamatan Batu itu problematika cukup pelik di penyelenggaraan. Karena, di sana ada dua Dapil. Ada Batu satu dan dua. Kalau Bumiaji, bilangan pemilihnya berat. Penduduknya banyak, kursi yang disediakan banyak juga jadi masing-masing calon berebut suara ke masing-masing desa. Persaingan cukup berat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ditegaskan Abdur Rochman, sudah berjalannya tahapan Pemilu 2024, diharapkan masyarakat tidak buta informasi dan menyukseskan dalam penyelenggaraannya. “Kepada pengawas, kami silahkan awasi dengan penuh integritas. Supaya menghasilkan data pengawasan baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu Kota Batu telah launching indeks kerawanan Pemilu. Dan, di Kota Batu ini tergolong menengah, yang artinya tidak terlalu beresiko. (put/gie)

“Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti, anggaran itu akan kami geser. Karena, ada beberapa program yang harus diprioritaskan,” kata Wali Kota Malang, Sutiaji, Sabtu (20/08/2022) tadi.

Masih menurut Sutiaji, bahwa mobil dinas yang kini biasa digunakan atau dibeli sejak tahun 2014 itu, hingga kini masih layak untuk digunakan. Hanya saja, ke depan memang perlu adanya pembaruan. Sehingga, jika memungkinkan akan merencanakan pengadaan mobil dinas baru di tahun 2023 mendatang.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Jika mobil dinas masih bisa dirawat dan spare part masih ada, ya nggak apa-apa dipakai daulu,” katanya.

Ditambahkannya, yang terpenting untuk saat ini, merealisasikan program bagi masyarakat terlebih dahulu. Masalah pembaruan mobil dinas, bisa dilakukan secara bertahap kedepan.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, merasa pihaknya tidak masalah jika harus menunda pengadaan mobil dinas baru di tahun ini. Karena yang terpenting, adalah bagaimana program pembangunan Kota Malang, harus tuntas terlebih dahulu.

“Anggaran pengadaan mobil dinas, itu bisa juga digeser ke perbaikan jalan. Lebih baik begitu, biar jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat,” imbuh Made. (rsy/sit)

Bahkan menurutnya, tidak hanya eksekutif atau bupati maupun dinas, sebagai pemilik anggaran. Namun, legislatif yakni DPRD Lumajang atau Komisi B di DPRD, juga menjalankan fungsinya dengan maksimal.

“Selain CV-nya yang harus mumpuni, pemerintah daerah harusnya mengawasi setiap pembangunan. Apalagi, itu pembangunan di dinas pekerjaan umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang = DPUTR). Kalau semua pembangunan proyek di PU (DPUTR, red) seperti ini, maka butuh anggaran besar untuk membangun atau membuat infrastruktur di satu lokasi,” ujar Jamal.

Temuan ini, ujarnya, harusnya tidak terjadi. Atau, minimal menjadi perhatian serius eksekutif dan legislatif. Lebih-lebih, untuk dinas.

“Setiap proyek, apalagi ada anggaran pengawasan. Jadi, ini harusnya tidak terjadi. Karenanya, Komisi B harus mengawal temuan ini. Komisi B adalah lembaga kontrol dari eksekutif,” kata Jamal.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu juga mengingatkan, agar DPRD Lumajang jangan sampai terlena dengan aktivitas atau kunjungan keluar kota. Sementara, banyak proyek di wilayahnya perlu perhatian serius.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Pengawasan itu, harus dilakukan di daerah. Kesampingkan dahulu kunjungan, ketika pembangunan di daerahnya terkendala atau mangkrak seperti sekarang ini. Jika perlu, Ketua DPRD Lumajang memerintahkan secara khusus Komisi B, untuk melihat dan menyelesaikan proyek-proyek. Apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

Apakah, urainya, kerusakan itu karena pekerjaan proyeknya yang asal-asalan, ataukah bagaimana. Kalau memang itu kesalahan CV, maka usulkan balcklist. Namun kalau sebaliknya, maka dinas atau bupati, diberikan masukan tegas.

Mantan Wakil Ketua Komisi D Periode 2004-2009, itu juga berharap agar Kejaksaan Negeri Lumajang, pun berani melangkah. Sehingga, jangan sampai setiap pembangunan di Kabupaten Lumajang, amburadul.

“Ini domainnya juga kejaksanaan,” paparnya.

Jamal berharap, apa yang terjadi ini bisa disikapi dengan tegas. Sehingga, pembangunan infrastuktur di Lumajang, benar-benar maksimal.

Sebagaimana diberitakan, ada dua titik proyek rehabilitasi jaringan irigasi milik DPUTR, yang kondisinya amburadul alias rusak. Sayangnya, meski merusakan sudah berlangsung sejak April 2022, namun hingga kini tetap belum ada pembenahan. Dua titik proyek irigasi itu, yaitu di Desa Wonosari, Kecamatan Tekung-Lumajang, dengan nilai Pagu Rp 1,108 miliar dan di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun dengan Pagu Rp 600,325 juta. (adi/sit)

Raperda ini, telah melewati proses pemeriksaan secara detail oleh Pansus DPRD dan proses penyelarasan yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Juru Bicara DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, mengatakan perubahan Raperda ini dilakukan dalam upaya mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Raperda ini berisi desain perubahan perangkat daerah Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi dinas tipe A dan Tenaga Kerja menjadi dinas tipe C.

Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, mengatakan dinamika pemerintah daerah begitu cepat. Adanya undang-undang cipta kerja mengharuskan dilakukannya penyesuaian dan penyelerasan terhadap Perda.

“Dengan penetapan ini, harapannya bisa memberikan kepastian hukum dan tercapainya maksud dan tujuan Perda yang ditetapkan,” kata Wali Kota Batu. (bir/sit)

Berkaitan dengan perubahan jadwal Badan Musyawarah (Banmus) pada hari Kamis 16 September 2021, DPRD Kabupaten Situbondo, kembali menggelar rapat paripurna. Dalam rapat paripurna kali ini, hanya berlangsung 30 menit.

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• HUT Ke-49 SMAN 2 Situbondo Hadirkan Parade Prima Nusantara
• Merawat Persatuan dan Meneguhkan Perjuangan Umat Jadi Tema Harlah DPC PPP Situbondo

“Dengan ini rapat paripurna perubahan jadwal Banmus dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, hasil jadwal Banmus ini disetujui. Dengan demikian, rapat paripurna ini kami tutup,” tegas pimpinan sidang, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi.

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, dikonfirmasi seusai paripurna, mengatakan bahwa rapat paripurna kali ini adalah untuk memastikan adanya kesepakatan perubahan jadwal Banmus. Khususnya, jadwal yang berkaitan dengan pembahasan dan pengesahan perubahan APBD 2021 ini, adalah merupakan keputusan bersama dari 44 anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

“Hal Ini merupakan keputusan bersama dalam rapat paripurna kegiatan perubahan jadwal kegiatan Banmus. Karena, perubahan itu harus disahkan melalui forum paripurna, yang terkait dengan pembahasan dan pengesahan PAPBD tahun 2021. Maka mulai hari ini, kami bersama anggota Ddewan yang lain, akan melakukan start pembahasan. Walau pun, sebenarnya tahapan pembahasan tersebut sudah dilaksanakan sejak beberapa hari lalu,” ujar Edy Wahyudi, Kamis (16/09) tadi.

Disinggung alotnya pembahasan perubahan jadwal pembahasan PAPBD tahun 2021, Edy membantah jika itu berlangsung alot. Akan tetapi, hanya adanya miss komunikasi saja. “Ini berkaitan dengan banyak hal, pertama memang karena aturan dan regulasi, kedua adalah komunikasi untuk menyamakan persepsi antara DPRD dan Bupati. Kami di DPRD sudah melakukan komunikasi, hingga akhirnya ada persamaan persepsi. Namun yang jelas, kami akan tetap mendukung semua kepentingan masyarakat luas, dan ini adalah dinamika yang lumrah terjadi di DPRD,” tuturnya. Sekedar diketahui, pembahasan PAPBD 2021 sebelumnya sudah dijadwal dalam agenda Banmus. Namun, Bupati mendesak agar jadwal Banmus dilakukan perubahan agar pembahasan PAPBD bisa dilaksanakan tepat waktu. (her/mam/sit)