Pria yang akran disapa Ali, itu menekankan pentingnya bagi setiap anggota DPRD untuk semakin dekat dengan masyarakat dan lebih aspiratif dalam mengawal pembangunan kota. “Selamat Ulang Tahun ke-112 DPRD Kota Malang. Semoga semakin kuat kolaborasi dan sinerginya secara kelembagaan. Secara individu, diharapkan anggota DPRD semakin dekat dengan rakyat dan sehat selalu dalam mendampingi masyarakat,” ujar Wawali Ali.

Dalam arahannya, Wawali Ali menyoroti perlunya perluasan ruang komunikasi antara DPRD dan warga. Selain melalui mekanisme formal seperti Pokok Pikiran (Pokir), dia juga mendorong pemanfaatan teknologi sebagai rumah bersama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga :

“Harus ada ruang terbuka untuk meningkatkan aspirasi melalui kekuatan teknologi. Jadi, siapa pun bisa menyampaikan masukan, tidak hanya terbatas di ruang-ruang Pokir atau pertemuan formal, tapi ada kanal khusus yang bisa menjadi jembatan aspirasi bersama masyarakat Kota Malang,” jelasnya.

Dirinya berharap, DPRD Kota Malang mampu menjadi muara demokrasi bagi masyarakat, agar arah pembangunan kota benar-benar selaras dengan kebutuhan rill di lapangan.

Lebih lanjut, Wawali Ali juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD untuk menuntaskan berbagai persoalan mendasar yang menjadi keluhan publik, mulai dari masalah banjir hingga kemacetan. Semangat tuntas itu, menurutnya, menjadi refleksi utama di usia ke-112 tahun ini.

“Persoalan-persoalan itu semuanya akan kita tuntaskan dan semangat itu yang ingin kita kuatkan di refleksi ke-112 ini. Tentu ada peran besar DPRD di sana dan kita akan terus tingkatkan kinerja untuk menyelesaikan tanggung jawab yang sudah ditetapkan di RPJMD Kota Malang,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Bimtek tersebut, merupakan konsolidasi kader Gerindra untuk mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Sementara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang turut hadir dalam pembukaan itu, mengucapkan berterima kasih telah memilih Banyuwangi menjadi lokasi Bimtek.

“Terima kasih telah memilih Banyuwangi sebagai lokasi Bimtek. Dan kami juga berharap mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi penguat antara eksekutif dan legislatif,” kata Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk mengatakan bahwa pembangunan Banyuwangi sejalan dan searah dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo. “Kami sangat memahami konsep Bapak Presiden. Di mana beliau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kami juga melakukan langkah-langkah itu di Kabupaten Banyuwangi,” terang Bupati Ipuk.

Dirinya juga menjelaskan, berbagai program kolaboratif Pemkab bersama legislatif telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam menekan angka kemiskinan secara konsisten setiap tahun. “Ketika kami menjabat pada 2020, angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi berada di angka 8 persen dan saat ini sudah mencapai angka 6,13 persen. Ini berkat dukungan salah satunya dari sahabat-sahabat Partai Gerindra,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, Banyuwangi turut menyelaraskan diri dengan berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kualitas pendidikan masyarakat. Terkait MBG, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, telah meminta agar pasokan makanan untuk MBG disuplai dari petani dan peternak lokal Banyuwangi.

“Selama mencukupi, kami telah meminta agar SPPG menyuplai bahan dari petani dan peternak di desa-desa Banyuwangi, agar banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari program Bapak Presiden ini,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara terkait Sekolah Rakyat, kini di Banyuwangi terdapat dua sekolah yang dihuni oleh ratusan siswa dari keluarga tidak mampu.

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyampaikan program nasional seperti MBG dirancang tidak hanya memenuhi gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Dirinya juga mengatakan, suplai kebutuhan MBG akan membuka peluang bagi petani, peternak, hingga koperasi desa melalui skema Koperasi Desa Merah Putih, yang sedang dikembangkan untuk menopang rantai pasok.

“Kebijakan sekolah rakyat menjadi komitmen Bapak Presiden terhadap layanan pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Kepala daerah dan teman-teman Gerindra harus mendukung ini,” tegas Wihadi.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menambahkan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila kepala daerah dan legislatif menjaga harmoni serta menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat. “Sinkronisasi program pusat dan daerah memastikan masyarakat menerima manfaat dari berbagai kebijakan prioritas dari Bapak Presiden,” ujarnya. (kom/bwi/sit)

Dalam audiensi itu, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, didampingi Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, pimpinan DPRD beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bunda Indah juga menuturkan, bahwa audiensi ini dilakukan sebagai langkah mitigasi, memastikan proses perencanaan, penganggaran APBD dilakukan secara transparan dan partisipatif dan akuntabel.

Baca juga :

“Alhamdulillah, sejak awal sudah didampingi oleh KPK. Banyak hal-hal yang kita dapat masukan, banyak juga yang kita tanyakan. Insyaallah demi Kabupaten Lumajang yang lebih baik,” ujar Bunda Indah.

Dirinya juga menekankan, pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. (kom/adi/sit)

Pria yang kerap disapa Iwan, itu berharap dengan adanya kepemimpinan DPRD yang baru, nantinya dapat mengemban amanah dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. “Melalui pengambilan sumpah dan janji ini, para pimpinan DPRD diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD Kota Malang sebagai lembaga perwakilan rakyat dan Pemerintah Kota Malang sebagai mitra yang sejajar. “Sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah, DPRD dan eksekutif memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut, menurutnya dengan adanya kerja sama yang erat antara DPRD Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang, menjadi kunci utama dalam mendorong tercapainya program-program pembangunan berkelanjutan. Sehingga, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Malang.

“Dengan bersinergi tentu akan memperkuat pondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat kemajuan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menangani berbagai isu strategis yang dihadapi Kota Malang,” lanjutnya.

Diakhir, mengutip amanat dari Menteri Dalam Negeri terkait peran DPRD, Iwan berharap agar DPRD Kota Malang dapat memberikan dukungan, saran dan kritik konstruktif terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

“Dengan sinergi ini, kita bisa bersama-sama mewujudkan visi menjadikan Kota Malang sebagai kota yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing tinggi,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Dalam prosesi itu, DPRD Lamongan juga memilih Muhammad Freddy Wahyudi sebagai Ketua DPRD Lamongan sementara, hingga nanti pembentukan alat kelengkapan dewan. Sementara dalam pelaksanaan itu, turut hadir Forkopimda, Kepala OPD, KPU hingga Bawaslu.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Periode 2014-20219, Abdul Ghofur menyampaikan bahwa setelah dilantik, maka tugas utama para anggota dewan terpilih sudah menanti. Diantaranya, adalah penyusunan tata tertib dan alat kelengkapan dewan.

“Diharapkan seluruh anggota terpilih bisa menjalankan kesungguhan dalam mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat,” kata Ghofur.

Dengan pelantikan itu, maka anggota DPRD Lamongan masa jabatan 2019-2024, telah berakhir. Selama masa pengabdiannya, DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban secara maksimal untuk menampung aspirasi masyarakat.

“Mereka juga telah berusaha bekerja dengan baik dan profesional untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Lamongan,” tambahnya.

Baca juga :

Ghofur juga mengungkapkan, selama menjabat sebagai anggota legislatif, DPRD masa sebelumnya telah menyetujui dan menetapkan 52 Peraturan Daerah (Perda) yang berasal dari Pemerintah Daerah dan inisiatif DPRD. Bahkan, DPRD Lamongan juga telah melakukan pembahasan dan persetujuan bersama Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Petanggungjawaban APBD, KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS.

“Pembahasan tersebut dilaksanakan baik dalam Rapat Komisi, Rapat Banggar dengan TAPD serta Paripurna. Dan hari ini juga kami serahkan pula Laporan Kinerja Akhir Keanggotaan DPRD Kabupaten Lamongan masa jabatan 2019-2024,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lamongan sementara, Muhammad Freddy Wahyudi menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Sesuai regulasi yang ada, sebagai pimpinan DPRD Lamongan sementara memiliki tugas untuk memfasilitasi terbentuknya tata tertib (Tatib) DPRD.

“Kedua, memfasilitasi terbentuknya alat kelengkapan DPRD, terutama pimpinan dan komisi. Kami berharap paling lambat September mendatang selesai,” ujarnya.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada 50 anggota DPRD Kabupaten Lamongan masa jabatan 2024-2029 yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji. “Kami atas nama Pemkab Lamongan berharap seluruh anggota bisa memegang amanah dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai anggota DPRD sampai purna tugas nanti,” kata Bupati Lamongan.

Pemkab Lamongan, lanjutnya, juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Lamongan masa jabatan 2019-2024. “Karena selama beberapa tahun sebelumnya, DPRD Lamongan telah berkolaborasi dan bekerja keras dengan Pemkab Lamongan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lamongan,” tambah Bupati. (son/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa terkait rencana itu beberapa koordinasi bersama dengan jajaran Sekretaris Dewan (Sekwan), Pj Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Kemendagri, intens sudah dilakukan. Begitu pun, juga dengan Kepala Pengadilan Negeri (PN) yang nantinya akan melantik anggota legislatif baru.

“Semua sudah teragendakan di Sabtu (24/08/2024) mendatang pukul 09.00 WIB, kita akan melakukan pelantikan. Hari ini juga sudah dilakukan gladi bersih dan berjalan dengan lancar, yang dihadiri oleh 45 orang anggota dewan terpilih hasil Pileg Februari 2024 kemarin,” jelas Made, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (22/08/2024) tadi.

Usai pelantikan, tambah Made, maka di hari Senin (26/08/2024) mendatang, para anggota DPRD Kota Malang yang telah dilantik tersebut dapat langsung melakukan tugas-tugasnya. Seperti setelah tiga hari dilantik, para anggota DPRD Kota Malang tersebut harus melaksanakan tugas konstitusional, yaitu mendaftarkan kepala daerah, pada Selasa (27/08/2024) nya.

Baca juga :

“Maka bagaimana keseimbangan kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas-tugas sekaligus menjalankan kepartaian kita. APBD Murni 2025 butuh perhatian kami, karena 30 November besok sudah harus disahkan. Jadi tantangannya di periode ini, saya rasa lebih menarik. Setelah itu di Februari 2025, kita sudah bertemu dengan Wali Kota definitif baru dengan RPJPD nya,” tambahnya.

Lebih lanjut, mengenai evaluasi kinerja anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024, Made menuturkan bahwa itu yang dapat menilai adalah masyarakat. Namun, menurutnya tantangan di setiap periode itu berbeda-beda.

“Pada periode 2019-2024, kami pemantapan dan bagaimana kami menghadapi situasi yang tidak baik. Kejadian tsunami politik melanda kita dan ada Covid-19,” ujar Made.

Saat disinggung mengenai pimpinan sementara DPRD Kota Malang nantinya, Made menyampaikan bahwa akan diisi oleh perwakilan dari PDIP dan PKB, yang saat ini sedang dalam proses pengesahan oleh Gubernur dan Kemendagri.

“Kami sudah berkirim surat ke Partai Politik (Parpol) perolehan tingkat 1 dan 2. Balasannya juga sudah ada. Sekarang sedang dikirim ke Gubernur dan Kemendagri untuk dapat pengesahan,” imbuh Made. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan PAW itu adalah sejak turunnya Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur pada 15 Agustus 2023. “Sejak SK gubernur turun pada 15 Agustus 2023 lalu, di situ menyebutkan dua orang dari Fraksi Gerindra yaitu Hari Dana Wahyono dan Katarina Dian, diberhentikan sebagai anggota legislatif DPRD Kota Batu. Maka hari ini, kita laksanakan PAW,” terangnya di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (23/08/2023) tadi.

Baca juga:

Sedangkan, menurutnya, dua orang Partai Gerindra yang menggantikan Hari Dana Wahyono dan Katarina Dian yaitu Arta Wijaya dan Heri Susilo. “Di sini, secara mekanisme kami meneruskan dari Partai Gerindra. Dan, dengan adanya SK pemberhentian sejak Agustus ini, otomatis Hari Dana Wahyono dan Katarina Dian tidak mendapatkan gaji serta fasilitas legeslatif. Sehingga, semua haknya dilanjutkan dua orang penggantinya sampai pada Pemilu Legislatif 2024,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kota Batu, H Suyanto, menjelaskan dasar dilakukan PAW terhadap dua orang kadernya, adalah salah satunya yaitu telah melakukan kesalahan dengan pindah ke partai lain. “Jadi, Hari Dana Wahyono dan Katarina Dian pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN). Dari kesalahan ini, melalui mekanisme partai kami berhentikan dari keanggotaan juga kader Partai Gerindra. Di sini, dua orang itu tidak mengundurkan diri tetapi kami berhentikan. Dan, sekarang dilakukan PAW,” tegasnya. (put/sit)

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan PAW itu adalah sejak turunnya Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur pada 15 Agustus 2023. “Sejak SK gubernur turun pada 15 Agustus 2023 lalu, di situ menyebutkan dua orang dari Fraksi Gerindra yaitu Hari Dana Wahyono dan Katarina Dian, diberhentikan sebagai anggota legislatif DPRD Kota Batu. Maka hari ini, kita laksanakan PAW,” terangnya di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (23/08/2023) tadi.

Baca juga :

Sedangkan, menurutnya, dua orang Partai Gerindra yang menggantikan Hari Dana Wahyono dan Katarina Dian yaitu Arta Wijaya dan Heri Susilo. “Di sini, secara mekanisme kami meneruskan dari Partai Gerindra. Dan, dengan adanya SK pemberhentian sejak Agustus ini, otomatis Hari Dana Wahyono dan Katarina Dian tidak mendapatkan gaji serta fasilitas legeslatif. Sehingga, semua haknya dilanjutkan dua orang penggantinya sampai pada Pemilu Legislatif 2024,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kota Batu, H Suyanto, menjelaskan dasar dilakukan PAW terhadap dua orang kadernya, adalah salah satunya yaitu telah melakukan kesalahan dengan pindah ke partai lain. “Jadi, Hari Dana Wahyono dan Katarina Dian pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN). Dari kesalahan ini, melalui mekanisme partai kami berhentikan dari keanggotaan juga kader Partai Gerindra. Di sini, dua orang itu tidak mengundurkan diri tetapi kami berhentikan. Dan, sekarang dilakukan PAW,” tegasnya. (put/sit)

Raperda ini, telah melewati proses pemeriksaan secara detail oleh Pansus DPRD dan proses penyelarasan yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Juru Bicara DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, mengatakan perubahan Raperda ini dilakukan dalam upaya mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien.

Baca juga :

• Wagub Jatim bersama Wabup Khofifah Kunjungi Pembangunan Ruas Jalan Gondanglegi – Balekambang
• Lindungi Masyarakat, Bupati Lumajang Akan Tindak Tegas Penimbun LPG 3 KG
• Wabup Situbondo Serahkan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif untuk 217 Penerima Manfaat
• Perkuat Komitmen Tingkatkan Kesehatan Perempuan, Pemkab Malang Percepat Deteksi Dini Kanker Serviks
• Dishub Kota Malang Prioritaskan Peningkatan Pelayanan dalam Perda Perparkiran

Raperda ini berisi desain perubahan perangkat daerah Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi dinas tipe A dan Tenaga Kerja menjadi dinas tipe C.

Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, mengatakan dinamika pemerintah daerah begitu cepat. Adanya undang-undang cipta kerja mengharuskan dilakukannya penyesuaian dan penyelerasan terhadap Perda.

“Dengan penetapan ini, harapannya bisa memberikan kepastian hukum dan tercapainya maksud dan tujuan Perda yang ditetapkan,” kata Wali Kota Batu. (bir/sit)