“Masih belum tahu, belum ada laporan siapa yang mendaftar,” ucapnya singkat.

Namun, dikatakannya bahwa secara administrasi para pendaftar eselon II boleh dari luar Kota Malang. Hal itu, sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tetang lelang jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Boleh dari luar Kota Malang, itu sesuai dengan UU No 5 tahun 2014,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Noor Shodiq Askandar, mengatakan bahwa hingga kini, Rabu (27/07/2022), pendaftar lelang jabatan tersebut sudah mencapai 52 orang, dari 10 posisi jabatan kosong. “Semua itu sudah terisi, sudah ada 52 yang daftar. Terget sebelumnya 54 orang, tapi kita lihat besok untuk terakhir pendaftarannya,” ujar Shodiq.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Terkait dengan pendaftar dari luar Kota Malang, dikatakan bahwa ada tiga orang. Namun, dirinya enggan memberitahukan siapa saja dan darimana asalnya. Karena pihaknya menjaga nama baik pendaftar dan itu menyangkut data pribadi. “Kalau sekarang masih belum bisa, khawatir itu juga menyangkut data pribadi. Kalau misalnya secara administratif tidak lolos,” katanya.

Disebutkan, bahwa ada kriteria khusus bagi calon pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang.

“Kalau untuk yang mendaftar Dispendukcapil itu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kalau Satpol PP dia harus jadi penyidik PNS. Tapi sebetulnya semua syarat itu sama,” jelasnya.

Shodiq berharap, dalam pendaftaran eselon II tersebut bisa diikuti oleh semua orang, pasalnya hal itu akan menjadi peluang bagi para ASN. Menurutnya, hal itu merupakan kesempatan yang perlu untuk dicoba. “Kita berharap orang ini bisa daftar semua, terlepas dari berhasil tidak berhasilnya ini kesempatan untuk mencoba, ikhtiar dulu,” imbuh Shodiq. (hms/rsy/gie)

“Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saat ini sedang nata, akan dibentuk pansel. Perkiraan Juli pertengahan ini sudah bisa dilakukan lelang jabatan,” jelas Sutiaji, Selasa (07/06/2022).

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Pihaknya menjelaskan, untuk melakukan lelang jabatan memang membutuhkan proses. Salah satunya yakni mengajukan izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah izin selesai, baru pansel dibentuk dan menjalankan tugas seleksi.

“Ini harus melakukan izin ke KASN dulu, mulai awal pertengahan juli nanti,” lanjutnya.

Perlu diketahui pada posisi JPT Pratama di lingkungan Pemkot Malang, terdapat tujuh posisi kursi yang kosong. Dimana saat ini itu dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Diantaranya yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Disnaker PMPTSP, Kepala Inspektorat, Kepala DPUPRPKP, Kepala Dispangtan, Kepala Diskopindag Kota Malang dan Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Kerasipan Daerah. (hms/rsy/sit)

Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso mengatakan, ada lima dasar hukum yang dijadikan landasan dalam rekrutmen Sekda. Mulai dari UU RI hingga Surat Ketua KASN tentang rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka (RST) JPT Pratama Sekda Bondowoso.

“Ada 16 syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar. Antara lain, berstatus sebagai PNS, memiliki pangkat atau golongan ruang sekurang-kurangnya Pembina Tingkat 1 (IVb),” kata Bupati Bondowoso, Selasa (15/02/2022).

Sementara, lanjutnya, untuk surat lamaran diketik dan ditandatangani di atas materai Rp 10 ribu dan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Sekda Bondowoso.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Ditambahkan, pendaftaran dilakukan secara online dan mulai di buka 14 hingga 18 Februari 2022 jam 24.00. Panitia akan menyeleksi administrasi, rekam jejak, kompetensi (manajerial, sosial, kultural) dan kompetensi bidang.

Untuk jadwal pelaksaannya sendiri, akan diawali dengan pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, penyerahan makalah. “Tanggal 22 hingga 24 Februari 2022, seleksi kompetensi manajerial melalui assesment test. Setelah penelusuran rekam jejak, 1 Maret 2022 akan diumumkan hasil seleksi assesment,” jelasnya.

Diperoleh keterangan, untuk susunan kepanitiaannya adalah Indah Wahyuni, Kepala BKD Provinsi Jatim, Ketua dibantu oleh Sekretaris Heru Purwaka, Kepala Kantor Regional II BKN dan Prof. Dr. H. Halim Soebahar, Guru Besar UIN HAS Jember.

Bupati Bondowoso berharap, melalui lelang jabatan terbuka, dapat menghasilkan Sekda yang bisa membangun Bondowoso sesuai dengan Taglin MELESAT (Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil, dan Terdepan). (zen/sit)

Tim Penilai Kinerja itu bergerak cepat untuk mengusulkan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yg memenuhi syarat untuk promosi jabatan, mutasi serta proses kenaikan pangkat. Seleksi ini dilakukan dengan cara lelang jabatan OPD.

Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi mengungkapkan mutasi jabatan atau pengisian jabatan OPD yang kosong itu bagian dari proses penyegaran birokrasi. Bagi yang berkinerja baik, punya prestasi, kompeten dan lain-lain punya kesempatan untuk dapat reward berupa naik promosi jabatan. Tapi yang jelas, lelang jabatan kali ini banjir pelamar.

“Nah sedangkan bagi ASN yang kinerjanya kurang baik bisa dapat punishman berupa demosi yakni turun pangkat. Itu sudah diatur sesuai regulasi yang berlaku. Tapi mulai minggu kemarin sudah melakukan pengumuman terkait open bidding dan pendaftaran ditutup, Jumat (11/02/2022) kemarin,” terang Sekda.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Berdasarkan tahapannya mulai dari seleksi administrasi, kemudian uji kompetensi, dilanjutkan pembuatan makalah tentang program kerja dan wawancara. Tapi ada syarat khusus bagi pelamar untuk bisa mengikuti seleksi. Yakni harus berkinerja baik dan pernah mengikuti Diklatpim III.

Mantan Kadis PU Bina Marga ini mengatakan, jabatan pimpinan OPD yang kosong antara lain; Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial dan Perlindungan Anak (DSPA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satpol PP.

Diharapkan pimpinan OPD akan diisi oleh pejabat yang memiliki program visioner untuk mendukung visi misi Bupati Sumenep dalam rangka percepatan pembangunan. “Mekanismenya nanti Panitia Seleksi (Pansel) hanya menetapkan sampai 3 besar. Selanjutnya akan menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu bupati untuk memilih satu orang setiap OPD,” ujar Edy.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Sumenep, Abd Madjid menjelaskan, sampai hari terakhir pendaftar mencapai 32 pelamar. Dengan rincian, DLH 20 orang, BPBD 15 orang, Dinsos 10 orang, DPMD 10 orang dan Satpol PP 6 orang. (edo/gie)

Memontum Situbondo – Panitia Seleksi (Pansel) lelang tujuh jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Situbondo, sudah selesai dilaksanakan. Dalam prosesnya, tahapan terakhir adalah berupa tes wawancara yang diikuti sebanyak 26 peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos uji kompetensi. Sedangkan tes wawancara akhir sendiri, digelar untuk menentukan peringkat dari tujuh OPD di masing-masing jabatan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman, mengatakan bahwa setelah tes seleksi selesai, Pansel langsung bersidang untuk memutuskan yang akan lolos dari 26 peserta, yang telah mengikuti tes seleksi lelang jabatan di tujuh OPD atau Pejabat Tinggi Pratama. Dari hasil musyawarah dan mufakat Pansel, dinyatakan layak yaitu sebanyak 18 peserta dan data mereka yang lolos sudah diserahkan ke Bupati Situbondo, Karna Suswandi. 

Baca juga:

“Peringkat tersebut merupakan hasil akumulasi dari setiap tahapan tes. Baik itu seleksi administrasi, uji kompetensi, uji gagasan atau makalah. Termasuk, tes wawancara akhir,” ungkap Fathor Rakhman, Kamis (30/09/2021).

Selain itu, tambahnya, Pansel juga menelusuri rekam jejak dari masing-masing pejabat yang mendaftat. Dimana, hasil rekam jejak juga jadi bahan penilaian Pansel.

Fathor Rakhman menjelaskan, pemilihan siapa saja yang dinyatakan lolos untuk menduduki jabatan eselon II di Lingkungan Pemkab Situbondo, menjadi kewenangan penuh dari Bupati Situbondo. “Untuk menentukan satu peserta yang dinyatakan lolos itu menjadi hak prerogratif Bupati. Sehingga, untuk memilih salah satu dari delapan belas nama yang diserahkan, juga tidak ada ketentuan harus peringkat pertama yang dipilih,” paparnya. 

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu memberikan apresiasi pada Pansel yang telah melakukan seleksi terhadap tujuh jabatan kepala OPD secara objektif, terbuka dan akuntabel. “Untuk selanjutnya, hasil seleksi dari Pansel akan dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memperoleh persetujuan,” kata Bupati. (her/mam/sit)

Tujuh OPD yang saat ini masih di jabat Plt, antara lain Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, dinas tersebut dijabat oleh Masrukin.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dikendalikan oleh Muharram, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dinahkodai oleh Ach. Faisol dan Dinas Kesehatan (Dinkes) dipimpin oleh Ach Marzuki.

Tiga OPD lain yang masih di jabat pelaksana tugas (Plt), adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah (Diskop UKM).

Diskop UKM dipegang oleh Abd Fata. Dinas Perhubungan (Dishub) dikepalai oleh Ajib Abdullah. Lalu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Teja). Instansi tersebut dikepalai oleh Supriyanto.

Baca juga: Tiga OPD Pamekasan Berebut BTT Rp 3,5 M

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, Budi Irianto, mengatakan bahwa untuk saat ini belum ada jadwal pelaksanaan lelang pimpinan OPD. Wewenang kebijakan Aparatul Sipil Negara (ASN) ada pada Sekretaris Kabupaten (Sekkab).

“Masih belum ada jadwal, mas. Tolong langsung ke Pak Sekda (Sekkab) ya. Beliau selaku pejabat yang berwenang kebijakan ASN,” pinta Budi kepada media ini, Rabu (10/03) tadi.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Totok Hartono, membenarkan rencana lelang pimpinan OPD tersebut. Jumlah OPD yang saat ini kosong berjumlah tujuh instansi.

“Masih (rencana pembukaan atau pendaftaran lelang, red) menunggu proses rekomendasi KASN,” kata mantan Kepala PU Bina Marga tersebut. (adi/sit)

Meski jumlah pejabat yang dilantik banyak, nyatanya masih ada juga jabatan strategis yang masih kosong. Seperti, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) hingga Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kadiskopindag).

Baca: Wali Kota Malang Kritisi Kebijakan PPKM Skala Mikro

“Dulu, sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, jabatan kosong hari ini, besok bisa diisi. Sekarang, prosesnya panjang,” ungkap Sutiaji.

Ditambahkan Sutiaji, pemilihan JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) dilakukan dengan proses lelang kinerja. Di mana, melihat penilaian kinerja di jabatan sebelumnya dan capaiannya bagaimana.

“Jadi, yang memindahkan posisi jabatan itu bukan Wali Kota. Tetapi, ya kinerja ASN tersebut. Prosesnya pun panjang, ada yang namanya assesment internal,” jelas orang nomor satu di Kota Malang itu.

Sehingga, tambahnya, perpindahan ini dirasa merupakan hal biasa. Namun, mekanisme harus melapor ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

“Jadi harus lapor dahulu ke KASN. Mulai besok (09/02), jabatan yang kosong akan dilelang. Kita lihat di website, mana yang kosong, nah itu yang akan dilelang dan diumumkan,” terangnya.

Baca Juga: Pengganti Sekda Wasto Harus Netral

Selepas pelantikan, Pansel (panitia seleksi) yang sudah ditunjuk akan melaksanakan rapat. Selain pansel dari pihak internal Pemkot Malang, juga ada pansel eksternal dari akademisi.

“Pansel dari internal kami anggotanya ada pak Malik, karena beliau masih menjabat, pak Sekda kan tidak bisa. Lalu Prof Zainuddin dari UIN, pak Shodiq dari Unisma, Pak Lutfi Kurniawan dari UMM juga MCU, dan Dr. Puji dari UM,” tutupnya. (cw1/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menegaskan bahwa ada proses panjang dalam memutuskan pengganti Wasto.

“Tidak mungkin, nanti akhir Februari Pak Sekda selesai (pensiun, red) langsung terisi. Tetapi, untuk proses seleksi kita lakukan secepatnya, sudah ada Pansel (panitia seleksi),” jelas Sutiaji, Senin (08/02) tadi.

Baca Juga: Wali Kota Malang Kritisi Kebijakan PPKM Skala Mikro

Pansel tersebut terdiri dari akademisi dan internal pemerintahan yang memiliki jabatan diatas Sekda Kota Malang. Seperti Dekan FIA UB, Prof Dr Bambang Supriyono, Rektor UIN, Prof Dr Abdul Haris, dan Sekda Provinsi, Heru Tjahjono.

“Ketika belum ditentukan siapa pengganti Pak Sekda, nanti ada Pjs (Pejabat Sekretaris Daerah). Tetapi maksimal 3 bulan.” terangnya.

Masih menurut Sutiaji, dirinya ingin Sekda nantinya adalah orang yang kompeten dan netral. “Harus orang netral nanti, karena masih ada PR besar pak Sekda Wasto ini, salah satunya revitalisasi Pasar Besar dan Pasar Gadang. Itu semua harus diselesaikan sebelum RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), jadi memang harus orang-orang yang mengerti benar,” kata Sutiaji. (cw1/ed2)

Wakil ketua DPRD Bangkalan, Hotib Marzuki mengatakan, pemilihan sekwan nantinya melibatkan masukan-masukan dari pimpinan dewan. Sebab, pihaknya tak mau lagi sekretariat DPRD dipimpin oleh sosok yang tak mau terbuka.

“Berkaca dari pengalaman yang lalu, sekwan sampai disurati Mosi tidak percaya karena tidak ada keterbukaan. Kami tidak mau lagi seperti itu,” ucapnya , Minggu (5/4/2020).

Ia mengatakan, kini pihaknya menginginkan sosok sekwan yang tangguh dan terbuka. Sebab, keterbukaan merupakan poin penting agar koordinasi dapat berjalan dengan baik.

“Kami berharap pak bupati meminta masukan kami, pimpinan dewan, untuk menilai calon-calon sekwan nanti,” tegasnya.

Diketahui, hasil dari lelang tersebut menyisakan tiga calon sekwan yakni Ahmad Roniyun Hamid, Kabag Umum Sekda,Mohammad Rasuli, Sekretaris Dinkes serta Muh Zainul Qomar, Sekretaris Disdik. Namun, hingga kini Hotib belum menerima surat resmi tiga calon tersebut.

“Kalau ke saya pribadi belum ada. Tidak tau kalau ketua dewan. Kami masih menunggu itu,” lanjutnya. (Isn/nhs/yan)