Menindaklanjuti arahan bupati, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Kadis PU Bina Marga) Sumenep, Eri Susanto, mempercepat perencanaan pembangunan. Lelang proyek fantastis mencapai Rp 50 Miliar lantas diluncurkan pada Maret 2021 lalu oleh Pemkab Sumenep melalui LPSE (Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik).

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi

“Januari 2021 lalu, sebenarnya proyek miliaran itu sudah siap dilelang. Namun Sedikit molor lelang hingga Maret lantaran terganjal perubahan regulasi LPSE dan Permendagri. Itu ada banyak perubahan yang harus disesuaikan,” kata Eri Susanto.

Eri mengatakan lelang paket proyek yang lelang duluan itu justru di Dinas PU Bina Marga. Lalu diikuti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukimam dan Cipta Karya. Insyaallah nanti setelah lebaran sudah mulai kontrak pelaksanaan nanti.

“Jadi akhir Mei nanti mungkin sudah ada infrastruktur jalan sudah digarap. Kalo paket PL (Penunjukan Langsung) itu memang belum, karena masih proses perencanaan. Jadi pelan-pelan. Sebentar lagi juga sudah kita luncurkan paket PL nya,” janjinya.

Mantan Kadis PU Sumber Daya Air (SDA) itu menegaskan terdapat 19 paket. Jadi sebagian sudah ada yang kita luncurkan dari total Rp 50 miliar itu.

Dia lantas merinci total Rp 50 Miliar itu untuk paket DAK, ada paket peningkatan jalan, ada paket di pemeliharaan berkala jalan. Yang DAK itu ada sembilan paket yang dilelang. Sementara yang 10 paket, ada di peningkatan jalan, ada di pemeliharaan berkala jalan, ada juga pengadaan untuk bahan pemeliharaan jalan. Dengan sasarannya di daratan dan kepulauan.

Dijelaskan lebih jauh, untuk daerah kepulauan yang sudah dilelang baru dua paket. Namun sebentar lagi akan menyusul empat paket. Sedangkan untuk Daratan yang sudah ditender sebanyak 12 paket, termasuk survei kondisi jalan.

Molornya pekerjaan proyek, kata dia, baik lelang maupun PL karena terkendala perubahan regulasi. Jadi ada perubahan regulasi di LPSE berupa peningkatan program di sistemnya.

Sistemnya perlu diupgrade, ada LKPP disana. Berikutnya terkait dengan perubahan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2020. Sebab ada Undang-Undang Cipta Kerja itu. Sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kata Eri, diantara regulasi seperti di Permendagri sama Perpres itu kemarin masalah PPKO. PPKO dulu itu bisa yang penting yang bersertifikat. Kalau sekarang ditarik PPKO ke PA (Pengguna Anggaran). Jadi pengguna anggaran sekarang PPKO nya. “Kecuali di Sekretariat Daerah, itu semua ada di KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),” tambahnya.

Ada perubahan regulasi terkait dengan Permendagri tentang PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan). Sedangkan PL masih perencanaan. Jadi sebentar lagi kita lepas juga, paling setelah Hari Raya. Taksiran nominalnya masih akan saya kroscek lagi. Itu ada di APBD,” ujarnya. (roz/edo/ed2)

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua komisi C DPRD Bangkalan. Ia mendesak seluruh OPD untuk menyelesaikan seluruh lelang proyek sebelum pembahasan KUA PPAS 2021. Termasuk lelang proyek pembangunan lanjutan gedung baru DPRD Bangkalan.

“Kalau tahun lalu di bulan 8 masih ada lelang, maka sekarang kami minta seluruh OPD untuk segera melelang agar juni bisa rampung,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (17/3/2020).

Diketahui, saat ini lelang untuk gedung baru DPRD Bangkalan masih dalam tahap lelang Management Kontruksi (MK), nantinya setelah lelang ini rampung,akan dilakukan lelang perencanaan.

“Untuk gedung DPRD, target juni bisa dikerjakan dengan masa pengerjaan enam bulan, jadi setelah itu sudah rampung bisa segera ditempati,” imbuhnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Tata Bangunan dan Gedung PRKP Bangkalan, Nur Taufiq. Ia mengatakan, setelah dua tahapan selesai maka tahap selanjutnya akan dilakukan lelang fisik.

“Untuk lelang fisik, kami targetkan selesai akhir maret. Nah, jika semua berjalan lancar maka awal juni bisa mulai dikerjakan. Enam bulan kemudian, bisa digunakan,” pungkasnya. (Isn/nhs/yan)

Yakni proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Kedunguling, Desa Medalem, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dengan pagu Rp 3,465 M dan .proyek Pemeliharaan affor Kedunguling Hilir Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo dengan pagu Rp 2 M.

Leleng proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Kedunguling, Desa Medalem, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dengan pagu Rp 3,465 M dan HPS Rp 3,464 miliar dimenangkan CV Barokah Abadi yang beralamatkan di Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dengan nilai penawaran Rp 2,778 miliar.

Rekanan ini berada pada nomor 11 dari daftar rekanan yang lolos verifikasi dan ikut mendaftar dalam proyek ini. Kondisi ini membuat para rekanan di Sidoarjo mengeluhkan dugaan permainan lelang itu.

ULP Pemkab Sidoarjo berdalih terpaksa memenangkan rekanan dengan nomor urut 11. Alasannya, lantaran rekanan penawar nomor urut 1 sampai 10 tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam lelang proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Kedunguling, Desa Medalem, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dengan Pagu Rp 3,465 miliar dan HPS Rp 3,464 miliar itu.

“Para penawar nomor urut 1 sampai 10 memang semua tidak memenuhi persaratan. Makanya kami memenangkan nomor urut 11, CV Barokah Abadi,” terang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Sanadjihitu Sangaji, Senin (12/8/2019) melalui ponselnya.

Baca : Aneh, Proyek Jaringan Irigasi Kedunguling Rp 3,465 Miliar Dimenangkan Rekanan Nomor 11

Pria yang akrab dipanggil Sangaji ini berdalih kebanyakan rekanan (CV penawar) gugur saat tahap evaluasi teknis. Dia mencontohkan diantaranya soal metode pelaksanaan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengerjaaan proyek itu.

Kini, persoalan ini mencuat kembali ketika ULP mengumumkan pemenang lelang

proyek Pemeliharaan affor Kedunguling Hilir Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo atas nama CV Jaya Maulana. Rekanan dengan nomor urut 2 ini oleh ULP dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp 1.598.937.170.

Baca Juga : Aneh ! Proyek Avur Kedunguling Hanya Dipasang Kolom Delitasi hingga Ambrol

Ketua LSM Cepad Kasmuin dengan penetapan pemenang secara acak ini menjadika rekanan bingung dan menduga ULP melakukan permainan lelang dengan memenangkan rekanan tertentu.

Untuk itu, rekanan harus berani membongkar dugaan permainan lelang oleh ULP.” Rekanan harus punya keberanian melawan kecurangan ULP. Kalau masa sanggah tidak diperhatikan, laporkan saja kecurangan itu ke aparat penegak hukum. Kami akan kawal” janji Kasmuin. (ari/fan/yan)

Hal itu dilakukan karena dari hari ke hari semakin kelihatan permainan Pokja ULP untuk memenangkan lelang kepada kontraktor tertentu. Seperti lelang proyek Pembangunan Sarpras MPP dan Landscape SSC Lanjutan Rp11, 95 M.

Jim Darwin yang akrab disapa Jim menuding ketidak beresan dalam lelang Sarpras MMP dan Landscap SSC itu tidak asal ngomong. Dengan segebok dokume Jim membeber satu per satu halaman menunjuk ketidak beresan proses lelang.

Pertama Jim menunjukan dengan membuka BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan ) nomor 027/9.6.20/TENDER/POKJA PEMILIHAN.315/2019. Dalam dokumen lelang itu disebutkan jika lelang paket ini diikuti 31 peserta. Dan hingga hari terakhir yang memasukan dokumen hanya 2 peserta.

Dua peserta lelang itu adalah PT Jaya Semanggi Egenering dengan KSO PT Lanscap Karya Abadi dan PT Rudy Jaya dengan KSO PT Bumandhala Adhi Sentosa.. Setelah dilakukan koreksi aritmetik proyek lanjutan SSC ini dimenangkan PT Jaya Semanggi Egenering dengan KSO PT Lanscap Karya Abadi.

Jim menyebut, sepintas lalu penetapan pemenang proyek dengan nilia penawaran Rp 9.816 M ini tidak ada persoalan. Namun jika melihat data isian kualifikasi untuk kemitraan/ KSO sejumlah kejanggalan akan muncul.

Hal itu bisa dilihat dari 7 point surat pernyataan kemitraan/KSO. Pada point 6 disebutkan jika salah satu dan/atau semua pengurus badan usaya yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam.

Ternyata, lanjut Jim, salah satu pengurus PT Jaya Semanggi Egenering dengan KSO PT Lanscap Karya Abadi masuk dalam daftar hitam. Itu setelah dirinya membuka data elektronik LPJK. “ Dalam catatan LPJK ada salah satu data pengurus badan usaha tercacat dalam daftar hitam atau di black List” katanya.

Selanjutnya Jim yang juga mantan konsultan itu membuka dokumen detail badan usaha Noor Lina Indah yang disebutnya masuk dalam daftar hitam. “ Coba anda lihat nama data pengurus badan usaha yang tertera pada urutan nomor 5 atas nama Sulianto, ” katanya.

Dalam data pengurus badan usaha Sulianto beralamat di Jalan Pesantren Dusun Wonorejo RT 01/RW01 Kelurahan Gedingkasri Kecamatan Klojen Malang. Namun sekarang Sulianto masuk dalam data badan usaha PT Jaya Semanggi Engenering dengan jabatan direktur utama.

Hal ini jelas melanggar kualifikasi kemitraan/ KSO. Pada point 6 disebutkan jika salah satu dan/atau semua pengurus badan usaya yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam. Ternyata Sulianto masih terdaftar sebagai hitam ketika sebagai pengurus badan usaha PT Noor Indah yang beralamat di Jalan Menanggal Selatan, Dukuh Menanggal Gayungan Surabaya.

Atas temuan itu, dirinya sudah melakukan klarifikasi ke Pojka dan Pimpinan ULP yang mengendalikan lelang Pembangunan Sarpras MPP dan Landscape SSC Lanjutan Rp11, 95 M namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan. “ Kalau lelang ini dipaksakan jalan terus, ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung ULP dan PPKom ,” ingatnya. (ari/fan)

Dalam lelang proyek dengan Pagu Rp 3,465 miliar dan HPS Rp 3,464 miliar itu justru dimenangkan CV Barokah Abadi yang beralamatkan di Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dengan nilai penawaran Rp 2,778 miliar. Padahal, rekanannya ini nomor 11 dari daftar rekanan yang lolos verifikasi dan ikut mendaftar dalam proyek ini.

Terbaru ULP diduga melakukan kesalahan adminitrasi atas lelang proyek Pembangunan Sarpras MPP dan Landscape SSC Rp11, 95 M. Proyek ini seperti tertera dalam BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan ) nomor 027/9.6.20/TENDER/POKJA PEMILIHAN.315/2019. Dalam dokumen lelang itu disebutkan jika lelang paket ini diikuti 31 peserta. Dan hingga hari terakhir yang memasukan dokumen hanya 2 peserta.

Ketua LSM Gerah (Gerakan Rakyat Hebat) Jim Darwin menduga ULP telah melakukan kasalahan adminitrasi yang fatal. “ Kalau lelang ini dipaksakan jalan terus, ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung ULP dan PPKom ,” katanya.

Keberanian ini, lanjut Jim menandakan jika ULP memang punya nyali, buktinya setelah didemo anggota asosiasi masih saja berani memenangkan kontraktor terterntu. Padahal beberapa waktu lalu puluhan kontrantor yang mewakili sejumlah pengurus dan anggota asosiasi meluruk Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Unit Pelayanan Lelang (ULP) Pemkab Sidoarjo. Senin (01/07/2019).

Ini menyusul, adanya syarat dalam lelang yang tidak disosialisasikan terlebih dahulu.

Selain itu, ada sekitar 5 rekanan dengan catatan 7 CV yang mengetahui adanya syarat baru itu. Mereka menduga adanya dugaan kongkalikong antara 5 rekananan itu dengan PPKom Dinas PU dan Pokja di ULP Pemkab Sidoarjo.

Dalam mempertanyakan ketidakadilan syarat mengikuti lelang itu, para kontraktor ini mewakili organisasinya masing-masing. Diantaranya asosiasi kontraktor mulai Gapensi, Apakindo, Gapeknas, Gapeksindo, dan Askanas.

Rombongan rekanan ini di Dinas PU ditemui Kabid Pengairan, Ir Bambang Tjatur dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Yudi Tetra Hastoto. Sedangkan di ULP mereka ditemui, salah seorang pejabat ULP, Moch Solichan.

“Karena adanya syarat lelang tanpa sosialisasi itu membuat ratusan rekanan resah. Karena mereka akan jadi penonton kalau aturan baru itu diterapkan. Karena akan menguntungkan 5 rekanan yang sudah mengurus syarat baru itu sejak April 2019 lalu,” terang H Mursidi, Senin (1/7/2019).

Mursidi menduga adanya dugaan permainan PPKom dalam menerapkan syarat lelang baru itu. Alasannya, lantaran hanya 5 rekanan itu yang mengetahui syarat baru itu dan kelimanya sudah mengurusnya.

“Kalau tak diademdum aturan dan syarat baru itu bisa jadi puluhan proyek hanya dibagi untuk kelima rekanan itu,” ungkapnya. (ari/fan/yan)

“Para penawar nomor urut 1 sampai 10 memang semua tidak memenuhi persaratan. Makanya kami memenangkan nomor urut 11 (CV Barokah Abadi),” terang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Sanadjihitu Sangaji, Senin (12/08/2019) melalui ponselnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Sanadjihitu Sangaji

Pria yang akrab dipanggil Sangaji ini berdalih kebanyakan rekanan (CV penawar) gugur saat tahap evaluasi teknis. Dia mencontohkan diantaranya soal metode pelaksanaan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengerjaaan proyek itu.

“Semua bisa dilihat di sistemnya itu. Ada banyak syarat yang tidak bisa dipenuhi hingga dinyatakan gugur,” imbuhnya.

Ditanya soal adanya titipan dari PPKom proyek itu, Sangaji justru membantahnya. Termasuk soal lelang lainnya yakni Proyek Pemeliharaan Afvoer Sidokare senilai Rp 4,452 miliar dengan pagu Rp 4,451 miliar serta Proyek Pembangunan Dam Golondoro (baru) Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo senilai Rp 3,5 miliar dengan pagu Rp 3,499 miliar.

“Saya yakin tidak ada (pesan sponsor) seperti itu dalam masalah ini,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sidoarjo, M Nizar mengaku tidak meyakini sebanyak 10 rekanan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di ULP itu. Meski pun dengan sistem gugur.

“Karena semua rekanan pasti sudah menyiapkan semua persyaratan yang ada sebelum menawar. Apalagi para penawarnya sudah punya pengalaman dalam bidang pekerjaan yang dilelang itu,” tegasnya.

Karena itu, masalah proses transparansi proses pelelangan itu, bakal dibahas dalam sejumlah rapat diinternal Komisi C DPRD Sidoarjo. Hal ini agar proses pelelangan tetap sesuai tahapan dan prosedur yang ada.

“Kami siap membawa ke rana hearing. Bila perlu bakal dievaluasi menyeluruh baik ULP maupun Organisasi Perangkat Daerah (ULP) pengguna anggarannya,” tandas Sekretaris Komisi C DPRD Sidoarjo ini.

Sementara Kabid Pengairan, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Sidoarjo, Bambang Tjatur Miarso yang dikonfirmasi melalui ponselnya tidak memberikan jawaban. Padahal, saat ditelepon ponsel PPKom ini dalam keadaan aktif.

Baca : Aneh, Proyek Jaringan Irigasi Kedunguling Rp 3,465 Miliar Dimenangkan Rekanan Nomor 11

Diberitakan sebelumnya, sejumlah rekanan dan para kontraktor mengeluh di Sidoarjo. Ini menyusul lelang proyek diduga banyak yang dijadikan bahan ‘permainan’ antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemegang proyek, Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta rekanan (kontraktor pelaksana).

Salah satunya lelang proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Kedunguling, Desa Medalem, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Dalam lelang proyek dengan Pagu Rp 3,465 miliar dan HPS Rp 3,464 miliar itu justru dimenangkan CV Barokah Abadi yang beralamatkan di Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dengan nilai penawaran Rp 2,778 miliar.

Padahal, rekanannya ini nomor 11 dari daftar rekanan yang lolos verifikasi dan ikut mendaftar dalam proyek ini. Kondisi ini membuat para rekanan di Sidoarjo mengeluhkan dugaan permainan lelang itu. (Wan/yan)

Salah satunya lelang proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Kedunguling, Desa Medalem, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Dalam lelang proyek dengan Pagu Rp 3,465 miliar dan HPS Rp 3,464 miliar itu justru dimenangkan CV Barokah Abadi yang beralamatkan di Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dengan nilai penawaran Rp 2,778 miliar.

DAFTAR LOLOS – Inilah daftar belasan rekanan yang lolos dalam proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Kedunguling, Desa Medalem, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dengan nilai pagu Rp 3,465 miliar

Padahal, rekanannya ini nomor 11 dari daftar rekanan yang lolos verifikasi dan ikut mendaftar dalam proyek ini. Kondisi ini membuat para rekanan di Sidoarjo mengeluhkan dugaan permainan lelang itu.

“Kalau ada nomor 1 sampai 10, kenapa yang dimenangkan justru nomor 11. Semua rekanan se Sidoarjo kaget melihat dugaan praktik dugaan permainan lelang ini,” terang salah satu rekanan, Minggu (11/08/2019).

Hal yang sama disampaikan rekanan lainnya. Dia menduga lelang proyek ini kental dengan dugaan permainan. Hal ini lantaran pemenang lelang itu merupakan orang yang sebelumnya menghadap ke PPKom di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA).

“Banyak yang tahu pemenang lelang itu bertemu dengan PPKomnya sebelum pengumuman pemenangan lelang,” ungkapnya.

Namun sayangnya, hingga pengumumam pemenang lelang itu sejumlah rekanan tidak ada yang berani mengajukan sanggah dan somasi. Hal ini lantaran mereka (rekanan) takut diincar Kelompok Kerja (Pokja) ULP agar selalu dikalahkan dalam setiap lelang.

“Maunya kami mengajukan sanggahan dan somasi. Tapi takut malah dalam lelang-lelang selanjutnya dicing (diincar) untuk dikalahkan,” jelasnya.

Menanggapi keluhan itu, Bupati LIRA Sidoarjo, M Nizar mengingatkan baik OPD dan ULP agar tidak main-main dalam setiap lelang proyek. Menurutnya pengaduan ke LIRA sudah cukup banyak baik praktik maupun modusnya.

“Kalau bermain yang cantik. Jangan sampai bermain dengan cara-cara mencolok. Kalau yang dimenangkan nomor 11 yang nomor 1 sampai 10 dibuat apa mereka itu,” tegasnya.

Begitu juga soal adanya dugaan afiliasi antaran CV Barokah Abadi dengan CV Jaya Mulia. Selain alamatnya sama juga komisarisnya diduga sama.

“Nah, ini harus diverifikasi oleh panitia lelang jangan asal memenangkan saja,” pintahnya.

Sementara itu, secara terpisah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Sanadjihitu Sangaji yang dikonfirmasi melalui ponselnya pihaknya mengaku tidak tahu menahu soal lelang proyek itu.

“Saya masih nunggu konfirmasi dari Pokjanya soal lelang proyek ini. Jangan ditulis dulu. Sekarang masih masih sanggah. Harus nunggu masa sanggah selesai,” tandasnya. (Wan/yan)

Apalagi, sebelumnya adanya gerakan para rekanan dan asosiasi kontraktor yang mendesak PPKom dan ULP membatalkan puluhan lelang yang mengajukan salah satu syarat tanpa didahului sosialisasi. Namun dalam prakteknya ada 5 rekanan yang sudah mengurus syarat tertentu yang ditetapkan PPKom dan Pokja ULP itu.

“Kami mendesak agar PPKom Dinas PU maupun Pojak di ULP dievaluasi secara menyeluruh. Bila perlu dievaluasi Kepala Dinas PU maupun Kepala ULP agar setiap lelang terbuka untuk umum dan hasil pekerjaan proyek maksimal,” terang Bupati LIRA Sidoarjo, M Nizar kepada Memo X, Rabu (03/07/2019).

Lebih jauh, Nizar yang juga menjabat Sekretaris Komisi C DPRD Sidoarjo ini mengaku sudah mendapatkan banyak keluhan dari sejumlah rekanan. Yakni dalam setiap lelang proyek ada dugaan PPKom Dinas PU maupun Pokja ULP untuk memenangkan salah satu rekanan yang diduga mitra oknum PPKom Dinas PU dan Pokja ULP itu.

“Hal ini tak lain karena dugaan PPKom dan Pokja diduga kerap memenangkan salah satu rekanan mitra mereka saja. Yang lainnya menawar hanya sebagai pelengkap. Buktinya rencana lelang puluhan proyek menentukan syarat terbaru tanpa adanya sosialisasi ke seluruh rekanan (kontraktor). Tapi ada beberapa rekanan yang sudah mengetahui dan mengurus syarat baru itu,” tegasnya.

Jika tanpa dievaluasi, maka proses lelang di Sidoarjo bakal berjalan selintutan. Hal itu menunjukkan kurang transparannya proses lelang itu.

“Kami harap setelah dievaluasi maka lelang akan semakin terbuka. Hasilnya tak ada proses lelang ulang maupun dugaan pengkondisian. Antara ULP dan Dinas PU memiliki peran yang sama koordinasi antar lembaga harus diperkuat tak bisa berjalan sendiri-sendiri,” paparnya.

Sementara itu secara terpisah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Sanadjihitu Sangaji menilai adanya keberatan para rekanan itu sebagai masukan. Pihaknya berjanji bakal mempelajari semua masukan itu.

“Kami juga akan pelajari lagi aturan mainnya. Prinsipnya semua persyaratan administrasi dan teknis yang ditentukan PPK dan kualifikasi yang ditentukan Pokja pasti sudah berdasarkan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan kontrantor (rekanan) yang mewakili sejumlah pengurus dan anggota asosiasi meluruk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Unit Pelayanan Lelang (ULP) Pemkab Sidoarjo. Ini menyusul, adanya syarat dalam lelang yang tidak disosialisasikan terlebih dahulu.

Selain itu, ada sekitar 5 rekanan dengan catatan 7 CV yang mengetahui adanya syarat baru itu. Mereka menduga adanya dugaan kongkalikong antara 5 rekananan itu dengan PPKom Dinas PU dan Pokja di ULP Pemkab Sidoarjo.

Dalam mempertanyakan ketidakadilan syarat mengikuti lelang itu, para kontraktor ini mewakili organisasinya masing-masing. Diantaranya asosiasi kontraktor mulai Gapensi, Apakindo, Gapeknas, Gapeksindo, dan Askanas.

Rombongan rekanan ini di Dinas PU ditemui Kabid Pengairan, Ir Bambang Tjatur dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Yudi Tetra Hastoto. Sedangkan di ULP merka ditemui, salah seorang pejabat ULP, Moch Solichan. (Wan/yan)