Dalam sambutannya, Kang Marhaen-sapaan Plt Bupati Nganjuk, mengatakan bahwa giat pembinaaan ini sebagai sarana dalam menyamakan persepsi. Yakni, menampung aspirasi dari masyarakat. “Maka dari sini, kita dapat mengetahui keluh kesah masyarakat dan bisa menjadikan kritik serta saran dalam perubahan pembangunan di Kabupaten Nganjuk,” ujarnya.

Dikatakan Kang Marhaen, hal ini sebagai upaya kita dalam mewujudkan program prioritas Kabupaten Nganjuk. “Yakni, Mbangun Deso Noto Kutho,” paparnya.

Tidak hanya menampung aspirasi, menurut Kang Marhaen, bahwa pembinaan ini juga sebagai langkah Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat. “Seperti kesejahteraan pada RT dan RW, kemudian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta mempermudah operasional desa dengan mobil siaga desa,” terangnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Lebih lanjut Kang Marhaen juga memaparkan, mengenai segudang prestasi dan pembangunan yang telah di kerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. “Semoga, ke depan Nganjuk lebih maju dan bermartabat,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Gondang, Barmantono, mengatakan bahwa pembinaan ini sebagai bentuk dukungan masyarakat Gondang bersama dengan Perangkat Desa dalam mendukung program Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut, terbukti dari banyaknya prestasi maupun pembangunan yang sudah berubah. Seperti perbaikan jalan dan bantuan untuk masyarakat di Kecamatan Gondang dan masyarakat Nganjuk pada umumnya.

“Untuk itu, ayo bersama dukung Pemerintah Daerah dalam menjalankan program- programnya demi kemajuan Nganjuk,” tuturnya. (hms/sit)

Karena itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menekankan agar mereka ikut serta dalam mengawal tiap pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikannya, saat kegiatan sosialiasasi Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Publik serta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Lowokwaru, yang digelar di aula kantor Kecamatan Lowokwaru, Rabu (16/11/2022) siang.

“Jadi, kita saling mengevaluasi dan menjelaskan kepada masyarakat yang proses di tahun ini berapa. Ketika masih on going, harus diawasi secara bersama-sama dan yang menjadi skala prioritas di tahun 2023 itu apa nanti kita awasi,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, di dalam lembaga kemasyarakatan harus mengetahui apa saja jenis pekerjaan dan pembangunan yang sudah tercantum dalam program jangka panjang pemerintah. Mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasannya.

“Karena yang sudah masuk di dokumen RKPD kan masyarakat mungkin belum tahu. Sekarang sudah tahu dan nanti akan proses pembahasan APBD di akhir November ini harus diselesaikan. Maka saling mengawasi dan memberi masukan-masukan,” lanjutnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Lebih lanjut disampaikan, saat ini Pemkot Malang juga sedang gencar melakukan program drainase di beberapa wilayah Kota Malang. Karena proyek tersebut dirasa memakan waktu yang terlalu lama, maka beberapa masyarakat merasa terganggu kenyamanannya. Sehingga, hal ini menjadi perhatian khusus baginya.

“Drainase saat ini sedang berjalan, tetapi ada kelambatan. Tadi sudah saya tegur, kalau karena hujan, itu bisa dikerjakan mulai pagi, selesai jam 4 sore dan seterusanya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, yang juga turut hadir juga mendorong lembaga kemasyarakatan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan anggota dewan terkait dengan pengajuan proyek pembangunan. Karena menurutnya, anggota dewan memiliki anggaran pokok pikiran yang bisa menjadi alternatif bagi warga untuk mengajukan program pembangunan.

“Pembangunan untuk masyarakat harus terus berjalan. Ini juga peran lembaga kemasyarakatan, karena tidak akan mampu kalau pemerintah sendirian. Kami mohon dukungan, pengawasan pelaksanaan. Maka manfaatkan forum ini sebaik baiknya, kami juga akan mengawal melakukan pengawasan,” imbuh Made. (hms/rsy/sit)

Hal tersebut disampaikan oleh Babinsa Pronojiwo Koramil 0821/14 Pronojiwo Sertu Erwin Murtono saat menghadiri Silaturahmi Pengurus Unit Pengelola Keuangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Danamas, bertempat di ruang pertemuan Kantor UPK DAPM Danamas Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (16/10/2019).

Erwin juga menyampaikan, bahwa sesuai dengan Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkewajiban membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya siap bersinergi untuk mewujudkan hal tersebut.

“Koordinasi, kerja sama yang baik, dan berkesinambungan serta mengedepankan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah sangat diperlukan, agar tercipta komitmen bersama untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan yang adil dan merata dapat terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua UPK DAPM Danamas Sukimun mengatakan, dana yang dikelola dalam UPK DAPM merupakan dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Ia juga mengatakan, bahwa semua dana yang dikelola tersebut digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat di wilayah.

“Semoga keberadaan UPK DAPM ini dapat membantu pemerintah daerah dengan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah yang ada di wilayah, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya,” pungkasnya. (adi/yan)