“Setiap kelurahan kita berikan tempat untuk menampung warga yang sakit. Kenapa. Karena tidak boleh rumahnya yang tidak memadai digunakan isolasi mandiri, karena pasti akan menular ke keluarganya,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (16/07).

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Beberapa tempat yang dinilainya strategis di setiap kelurahan yakni, Lapangan Putro Agung Tambaksari, Lapangan Kalibokor Gubeng, Gedung LPMK Wiyung, Gedung Serbaguna Babatan-Wiyung, GOR Maestro Suryanaga Sambikerep, hingga GOR Indoor kompleks Gelora Bung Tomo (GBT).

Selain itu, Eri juga berkoordinasi langsung dengan Camat, Lurah beserta Rt/Rw dan LPMK untuk kesiapan sarana dan prasarana di lokasi.

“Saya tidak rela dan tidak bisa melihat warga saya mencari rumah sakit itu penuh. Rumah sakit mana pun penuh, akhirnya kekurangan oksigen. Naudzubillah Min Dzalik, akhirnya banyak yang meninggal,” ujarnya.

Hingga ia berharap, dengan adanya RS darurat setiap kelurahan, maka warga yang terpapar Covid-19 di lingkungan tersebut dapat segera dilakukan perawatan dan pemulihan. Di sisi lain, RS darurat ini juga dapat dimanfaatkan warga yang ingin melakukan isolasi mandiri namun kondisi rumahnya tidak layak.

“Ketika dalam satu rumah yang positif itu satu saja, maka kita bawa ke RS Darurat ini. Sehingga, anak dan istrinya tidak tertular dan lebih nyaman. Yang kedua kita juga bisa konsentrasi menangani karena berada di satu titik,” papar dia.

Lanjutnya, Eri tidak ingin warga sekarang bingung mencari rumah sakit. Sebab itu, nanti bisa langsung dibawa ke (RS darurat) yang ada di kelurahan setempat. Sehingga, warga di setiap kelurahan yang terkena Covid itu langsung bisa dikumpulkan. “Kita harus tetap semangat, kita yakin pandemi pasti berlalu. Saya berharap kepada seluruh warga Surabaya tetap berdoa terus dan kita bekerja bersama menanggulangi Covid-19 ini. Insya Allah Surabaya pasti bisa terbebas dari Covid-19,” ujar Eri. (ade/ed2)

Wakil Ketua LPA Kota Malang, Dr. Winarti Ningsih MM, mengatakan bahwa awal kegiatan dimulai sejak tahun 2017, dengan melakukan berbagai langkah-langkah dengan melibatkan 5 perwakilan kelurahan dari tiap kecamatan di Kota Malang, diantaranya Kelurahan Kotalama (Kec. Kedungkandang), Ketawanggede (Kec. Lowokwaru), Bandungrejosari (Kec. Sukun), Polehan (Kec. Blimbing), dan Sukoharjo (Kec. Klojen).

Para peserta rakor. (rhd)

Dalam rakor ini melibatkan pihak kelurahan, kecamatan, tokoh kunci RT dan RW, kepolisian, untuk menguatkan jaringan komunitas PP-TPPO di tiap kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. “Diharapkan usai rakor ini, tiap kelurahan paham tugas dan penanganannya dalam membantu pelaksanaan komunitas PP-TPPO di tiap kelurahan. Nantinya kami akan laporkan program ini kepada Walikota Malang Drs. Sutiaji untuk mendapatkan dukungan beliau,” jelas Winarti, mendampingi Ketua LPA Kota Malang, Djoko Nunang, M.Ec.

Selain Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang merupakan kota rujukan pilihan perwakilan Jawa Timur dalam program PP-TPPO. Alasan dipilihnya Kota Malang, karena sebagai kota Tri Bina Citra, yaitu kota Pendidikan, kota Pariwisata, dan kota Industri, dengan latar belakang hampir 60 kampus, dan 31 lembaga PJTKI legal yang mencatatkan Kota Malang masuk 10 besar Jatim asal Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan lainnya.

Dr. Winarti Ningsih MM (tengah), menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

LPA Kota Malang telah berhasil memulangkan 2 korban pekerja di bawah umur dari Bali. Kedua anak berusia 14 tahun ini merupakan korban traficking dari keluarga miskin. “Kami menggandeng beberapa pihak, seperti Babinkamtibmas untuk memulangkan mereka, Fakultas Psikologi Universitas Gajayana (Uniga) untuk memulihkan kondisi psikologis korban, dan lainnya. Mereka ada yang kepingin kursus menjahit dan ada yang ingin kembali sekolah dengan program kejar paket. Kami fasilitasi mereka,” jelas Winarti.

Dikatakannya, permasalahan utama di tiap-tiap kelurahan tersebut hampir sama, yakni kerawanan sosial, seperti asal anak jalanan, gelandangan, pelaku kriminalitas, pengangguran tetap, dan lainnya. “Banyak problematika keluarga dan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut. Contohnya keluarga tak mampu dengan 16 anak, rawan masalah LGBT, peredaran narkoba, tingginya angka pelaku kriminalitas, dan lainnya. Kami saling membantu bersama komunitas PP-TPPO, seperti pelatihan sekolah perempuan, pemberian modal bantuan, dan lainnya,” tandas Winarti.

Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber, yaitu R. Hari Chandra Noviyanto, SE, MM (Kasi Perlindungan Perempuan Dinas K3AK Provinsi Jawa Timur), dan M. Iqbal SH (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kota Malang). (rhd/yan)