Wali Kota Wahyu menyampaikan, bahwa pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemantik semangat bagi masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayah masing-masing. “Ini untuk memberikan semangat kepada mereka yang sudah berjuang dengan kesadaran tinggi melakukan hal-hal terbaik dalam penyelamatan lingkungan. Kesadaran lingkungan ini sangat penting karena akan membuat wilayah menjadi lebih nyaman untuk ditinggali,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, upaya pelestarian lingkungan sejalan dengan visi dan program prioritas Pemerintah Kota Malang, yakni Ngalam Seger dan Ngalam Rijik. Program tersebut, menekankan pentingnya kebersihan, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta pengelolaan sampah yang baik sebagai upaya menciptakan kota yang sehat dan nyaman.

“Kami tidak muluk-muluk. Target kami sederhana, bagaimana RTH tersedia dengan baik, lingkungan bersih dan masyarakat sadar akan kewajibannya agar tidak terjadi banjir. Karena masih kita temui sampah dibuang tidak pada tempatnya,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, mengatakan bahwa penghargaan lingkungan hidup tahun ini diberikan kepada sekitar 50 peserta dari berbagai kategori. Penghargaan tersebut berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Kementerian Lingkungan Hidup.

“Untuk tingkat nasional ada enam penerima, tingkat provinsi tiga dan sisanya tingkat kota. Besaran penghargaan bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 15 juta,” ungkap Raymond.

Kemudian, ditambahkannya bahwa penilaian dilakukan secara komprehensif, meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta upaya penghijauan seperti penanaman tanaman buah dan tanaman pelindung. Proses penilaian melibatkan tim independen yang terdiri dari akademisi ITN dan UB, pemerhati lingkungan, kader lingkungan, serta OPD terkait.

“Harapannya dengan diberikan penghargaan ini dapat menjadi motivasi berkelanjutan bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup secara kolektif,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Festival yang diramaikan dengan berbagai kegiatan olah raga, seni, hingga kompetisi kreatif tersebut, menjadi momentum penting untuk menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, serta mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Kemeriahan semakin terasa, dengan kibaran bendera Haornas, iringan musik, serta antusiasme peserta yang sejak pagi memadati lokasi acara.

Festival ini, tidak hanya menjadi perayaan olah raga tahunan. Tetapi juga, wujud nyata semangat kebersamaan dan sportivitas masyarakat Jawa Timur.

Acara yang berlangsung selama dua hari, atau 25 hingga 26 September 2025 ini, mengusung tema ‘Jatim Sportiv: Jatim Sport Festival’.

Ribuan peserta dari kalangan mahasiswa, civitas akademika, komunitas olah raga, hingga masyarakat umum, turut memeriahkan beragam agenda yang disajikan. Sementara di hari pertama, peringatan Haornas di Unesa diisi dengan Funwalk, Festival Olah Raga Tradisional (Oltrad), Band Festival, serta Bazar UMKM yang menambah semarak suasana.

Tidak hanya menjadi ajang olah raga dan hiburan, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat nilai kebersamaan, sportivitas, serta kolaborasi lintas sektor. Selain memberi ruang ekspresi bagi generasi muda, momentum ini sekaligus mengangkat olah raga tradisional, sport science, hingga industri olah raga dan UMKM.

Baca juga :

Dispora Jatim, M Hadi Wawan, menegaskan bahwa gelaran Jatim Sportiv Festival diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus ruang apresiasi bagi talenta muda berbakat di bidang olahraga. Selain itu, ajang ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, insan olah raga dan masyarakat dalam membangun prestasi olah raga Jawa Timur, yang semakin gemilang.

“Festival ini bukan sekadar perayaan Hari Olah Raga Nasional, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan budaya hidup sehat, membangun karakter sportivitas, serta mengapresiasi potensi olah raga di kalangan generasi muda Jawa Timur. Melalui ajang ini, kami ingin memastikan bahwa olah raga dapat menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi,” kata Kadispora Jatim.

Rangkaian Haornas 2025 sendiri, berlanjut pada hari kedua dengan agenda senam massal bersama Gubernur Jawa Timur, pembagian doorprize spektakuler berupa paket umroh, sepeda motor, hingga emas batangan, serta ditutup dengan pentas budaya wayang kolaborasi Unesa dan Kesbangpol. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Haornas 2025 di Jawa Timur, diharapkan menjadi tonggak lahirnya generasi sehat, berprestasi dan berdaya saing tinggi.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Malang berhasil meraih Penghargaan Kategori Instansi atau Lembaga Peduli Olah Raga dan Insan Olah Raga Berprestasi Jawa Timur Tahun 2025. Penghargaan bergengsi tersebut, diterima langsung Wabup Lathifah, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kepedulian Pemkab Malang dalam mendukung pembangunan olah raga di daerah.

Seusai pelaksanaan, Wabup Lathifah menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima Pemkab Malang dalam Haornas 2025 ini. “Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras dan semangat seluruh insan olah raga di Kabupaten Malang. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan atlet, melestarikan olah raga tradisional, serta memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan olah raga. Semoga, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus melahirkan prestasi dan menjadikan olah raga sebagai budaya hidup sehat di tengah masyarakat,” kata Wabup Lathifah. (pro/mlg/sit)

Seminar nasional ini, diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (BEM FH Unisma) di Kampus Unisma, Kamis (24/04/2025) tadi. Diskusi sendiri, berlangsung hangat dengan berbagai perspektif kritis terhadap kondisi dan tantangan dalam reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini.

Selain Prof Deni, seminar nasional ini juga menghadirkan sejumlah pakar hukum terkemuka. Diantaranya, Ahli Hukum Pidana Nasional, Dr Sholehuddin SH MH, serta Dosen Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Dr Prija Jatmika SH MS.

Dalam paparannya, Prof Deni, juga menegaskan pentingnya kejelasan dan kesinambungan dalam pelaksanaan kewenangan hukum pada tahap pra-ajudikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. “Pra-ajudikasi merupakan fondasi awal dari keseluruhan proses peradilan pidana. Jika tahap ini tidak dilaksanakan dengan prinsip koherensi dan kejelasan, maka keadilan substantif akan sulit diwujudkan,” katanya.

Prof Deni secara sistematis memaparkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari tiga tahapan besar, pertama Pra-Ajudikasi (Pre-Adjudication) meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, serta penuntutan oleh kejaksaan. “Tahap ini Kepolisian berfungsi sebagai pengumpulan bukti awal dan pengujian dasar hukum atas suatu dugaan tindak pidana,” jelasnya.

Kedua Ajudikasi (Adjudication) merupakan proses pembuktian formal di pengadilan. Dimana hakim berwenang memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan dalam persidangan.

Baca juga :

“Sedangkan Pasca-Ajudikasi (Post-Adjudication) untuk tahap ini mencakup pembinaan terhadap terpidana oleh lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, sebagai bagian dari reintegrasi sosial,” terangnya.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya pemahaman yuridis atas kewenangan institusi penegak hukum. Diuraikan berbagai ketentuan yang berlaku seperti UU No 2 tahun 2002 tentang Polri yang tertuang pada Pasal 1 Angka (10), (13), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf G menyebutkan bahwa Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bahkan KUHAP pada Pasal 1 angka (1) dan (2), serta Pasal 6 ayat (1) menegaskan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana.

UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tertuang Pasal 26 menyebutkan kewenangan Polri dalam penyidikan, sedangkan Pasal 43 ayat (1) dan (2) memberi wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Prof. Deni menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa kejelasan kewenangan setiap lembaga penegak hukum harus dijaga dalam kerangka hukum acara pidana. “Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, KPK memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan khusus untuk tindak pidana korupsi, kejaksaan bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan,” terangnya.

Reformasi KUHAP menjadi titik krusial dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan dan akuntabel. Penegasan Prof Deni peran masing-masing lembaga penegak hukum dalam setiap tahapan proses pidana, menjadi dasar penting sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan serta memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak terabaikan.

Dengan Seminar nasional ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mendorong penyusunan KUHAP baru yang progresif, responsif terhadap dinamika hukum, serta selaras dengan semangat reformasi peradilan pidana yang berkeadilan. (gie)

Yayasan Bahrusysyifa sendiri, merupakan lembaga yang konsisten membina generasi Qur’ani melalui tujuh satuan pendidikan. Yaitu mulai dari TPA, KB, TK, SD, SMP, Ma’had hingga Majelis Zanjabil. Seluruh lembaga tersebut, memiliki konsep pendidikan yang terintegrasi dengan program Tahfidzul Qur’an sebagai pondasi utama.

“Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat mengapresiasi lembaga pendidikan seperti Yayasan Bahrusysyifa, yang turut mendukung pembangunan karakter generasi muda melalui pendekatan spiritual dan pendidikan keagamaan,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Ditambahkannya, pendidikan berbasis Al-Qur’an tidak hanya membentuk anak-anak yang cerdas secara akademik. Tetapi juga menjadikan berakhlak mulia, memiliki kepekaan sosial dan semangat untuk berkontribusi positif bagi daerahnya.

Bunda Indah juga menegaskan, komitmen Pemkab Lumajang untuk terus bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan keagamaan, demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif dan mencerahkan. “Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagaimana kita menyiapkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Yayasan Bahrusysyifa telah memberi contoh baik dalam hal itu,” imbuhnya.

Melalui audiensi ini, ujarnya, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat antara Pemkab Lumajang dan Yayasan Bahrusysyifa dalam mewujudkan visi pendidikan yang bermutu, religius dan berdaya saing. (kom/adi/sit)

Acara yang dihadiri Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang dan Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) itu, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Kota Malang. Di momen itu, Wawali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan pesannya yaitu di usia ke-111 tahun ini, DPRD Kota Malang semoga selalu menjadi lembaga yang aspiratif dan selalu menerima aspirasi-aspirasi masyarakat Kota Malang.

“Karena aspirasi, masukan dan kritik masyarakat tentunya bermanfaat dan membangun,” kata Wawali Ali.

Dirinya juga menilai, sejauh ini kolaborasi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan DPRD Kota Malang sangat positif dan cukup baik. Karenanya, ketika ada permasalahan, maka penyelesaiannya adalah selalu duduk bersama.

Baca juga :

“Dan kami selalu terbuka untuk berkolaborasi di berbagai hal. Apalagi untuk pelayanan masyarakat Kota Malang,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Surraduhita, menyampaikan bahwa di peringatan HUT DPRD Kota Malang akan semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk masyarakat. “Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa refleksi itu perlu. Karena dengan refleksi, maka diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarkat Kota Malang,” jelasnya.

Mia juga menyebutkan, saat ini sudah mulai rata antara anggota dewan perempuan dan laki-laki. “Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan publik terhadap kaum perempuan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, sudah tinggi. Dan itu, merupakan prestasi dan capaian DPRD Kota Malang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menambahkan bahwa dengan peringatan ini diharapkan DPRD Kota Malang dengan fungsi legislasinya, mampu menjadi perwakilan rakyat yang benar-benar memiliki peran terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Maka dari itu, selain menjadi lembaga yang aspiratif, kami juga berharap agar menjadi lembaga yang informatif. Menampung seluruh aspirasi masyarakat dan juga transparan kepada masyarakat terkait kinerja-kinerja yang sudah dilakukan,” imbuhnya. (cwi/gie)

Suasana terlihat penuh kehangatan, dengan dialog yang santai dan canda tawa mewarnai pertemuan tersebut. Acara sendiri, dimulai dengan sambutan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, yang memberikan pengantar dengan penuh hormat. “Selamat datang di Istana Negara. Ini adalah acara makan siang bersama. Agenda utamanya, nanti Bapak Presiden yang menyampaikan,” kata Mensesneg Pratikno.

Setelah sambutan singkat tersebut, makan siangpun dimulai. Hidangan prasmanan disediakan dengan beragam menu khas Tanah Air. Mulai dari soto bangkong, asinan, nasi liwet, kambing guling, pempek hingga mie ayam.

Para menteri dan tamu undangan mengambil makanan di stan yang telah disiapkan, menciptakan suasana yang akrab dan santai. Di meja utama, Presiden Jokowi duduk bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, serta Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Momen kehangatan semakin terasa, ketika di tengah acara, Presiden Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Dirinya terlihat berbincang hangat, menjalin komunikasi yang akrab dan penuh canda tawa.

Para menteri pun tampak menikmati momen ini, karena mereka santai sambil mengobrol, sambil sesekali tertawa bersama rekan-rekan kabinet. Di penghujung jamuan, Presiden Jokowi memberikan kata sambutan. Dirinya memulai dengan mengingat perjalanan 10 tahun pemerintahannya, dimana banyak momen penting dan dinamika yang telah mereka lalui bersama.

Baca juga :

“Kita telah lalui bersama-sama. Banyak tantangan-tantangan yang kita diskusikan, kita debatkan, kita ramaikan di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas dan rapat internal,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras seluruh kabinetnya, selama satu dekade terakhir. Dirinya berharap, apa yang telah dikerjakan bersama dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini. Dan saya berharap, apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai,” ungkap Presiden.

Tidak lupa, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Presiden Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya, jika selama masa interaksi dan kerja sama ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa silakan kalau ada yang ingin ke Solo. Kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya lewatnya pasti harus lewat Solo. Silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi, mohon maaf,” ucap Presiden.

Jamuan makan siang ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi menjadi momen keakraban dan perpisahan hangat antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. (hms/set/gie)

“Sebagai Ketua DPRD, saya mengimbau kepada semuanya yang menjadi bagian daripada itu (pendidikan, red), khususnya lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah yang mengagendakan study tour terhadap siswanya, itu agar bisa di kaji ulang dengan berbagai pertimbangan yang ada. Karena jangan sampai, kecelakaan yang korban jiwanya adalah peserta didik study tour, kejadian menimpa di Lumajang” Kata Eko Adis, Senin (13/05/2024) tadi.

Apalagi, ujarnya, tidak semua siswa atau wali murid, itu bersepakat soal study tour. Karenanya, agar kejadian atau antisipasi ini menjadi kajian, supaya program kegiatan yang dilakukan oleh sekolah benar-benar tidak memberatkan daripada siswa maupun wali murid yang ada di Lumajang.

“Apalagi dengan berbagai resiko yang dihadapi, ketika melakukan perjalanan jauh yang kadang itu di luar prediksi kita dan di luar prediksi sebelumnya yang mungkin nanti mengarahnya ke arah hal-hal yang tidak baik,” ungkapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sekali lagi mengingatkan, agar lembaga untuk bisa mengkaji ulang. Tujuannya, supaya kejadian yang sudah berlangsung bisa menjadi perhatian bersama dan tidak ada salahnya studi tour sebaiknya di wilayah Lumajang.

Baca juga :

“Kalau toh ingin melakukan study tour, banyak potensi-potensi kita (Lumajang, red) yang mungkin bisa kita maksimalkan. Sehingga, tidak memberatkan daripada wali murid maupun siswa itu sendiri,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, kabar duka menyelimuti dunia pendidikan Indonesia, setelah rombongan bus study tour sekolah SMK Lingga Kencana Depok yang membawa 47 siswa dan 5 guru mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Kampung Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024) kemarin. Dalam kejadian itu, 11 orang meninggal dunia, yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru dan 1 warga lokal. Selain itu, 27 korban mengalami luka berat dan 13 korban luka sedang.

Sedangkan akibat kejadian itu, di Lumajang sendiri masyarakat banyak mengunggah di media sosial agar studi tour ditiadakan. Dengan alasan, karena dianggap sangat membebani wali murid.

Sementara itu, senada dengan Ketua DPRD Lumajang, Sekjen KPI atau Kongres Pemuda Indonesia Kabupaten Lumajang, Ricky Yahya SH, pun angkat bicara. Pihaknya minta pemerintah turun tangan mengatur kegiatan studi tour di lembaga sekolah. Mengingat selain banyak membebankan biaya yang mahal kepada siswa, diduga juga ada pihak sekolah yang menerapkan sanksi, apabila ada siswa yang tidak ikut study tour.

“Dengan kejadian yang viral akhir-akhir ini, harus menjadi evaluasi kita bersama. Mungkin pihak sekolah lebih baik mengadakan berbagai bentuk kegiatan di sekolah saja, yang sekiranya lebih bermanfaat dibandingkan wali murid atau siswa yang harus mengeluarkan biaya besar, untuk sekadar jalan-jalan keluar kota misalnya,” terang Sekjen Kongres Pemuda Indonesia. (adi/sit)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan bahwa penyerahan bantuan seperti ini adalah sebuah kewajiban, terlebih di Bulan Ramadan yang penuh berkah ini. “Penyaluran bantuan kepada anak yatim ini tentunya menjadi prioritas Pemkab Lamongan. Karena sesuai dengan aturannya, bahwa anak yatim dan fakir miskin menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Bupati Yuhronur.

Bentuk dukungan kepada anak yatim di Lamongan, ujarnya, juga diberikan melalui APBD di setiap tahunnya. Bantuan tersebut, berupa uang senilai Rp 150 ribu. Di Lamongan sendiri, ada 2.672 anak yatim yang dinaungi dalam 40 LKSA. Dalam setiap bulannya, seluruh anak yatim juga menerima bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 200 ribu peranak.

Baca juga :

Ketua Forum LKSA Lamongan, Nadzir, menambahkan bahwa ada 18 LKSA Lamongan yang sudah berhasil berpredikat A, 19 LKSA berpredikat B dan 3 LKSA masih berpredikat C. Capaian tersebut menunjukkan bahwa LKSA di Lamongan, telah memenuhi standar program, proses layanan, manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan hasil layanan. “Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua LKSA masing-masing yang telah berkontribusi dalam LKSA. Sehingga, ini menjadikan LKSA Lamongan memenuhi standar nasional,” ujar Nadzir.

Selanjutnya, Nadzir menerangkan bahwa dana yang dipergunakan LKSA Lamongan sebesar 70 persen dari APBD, zakat, infaq, sadaqoh (ZIS) dan lainnya, yang berasal dari lembaga usaha milik LKSA. Berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lamongan, masing-masing LKSA menerima bantuan sosial berupa uang tunai Rp 5,5 juta, beras 50 kg, mie instan 2 karton, minyak goreng 1 karton dan 5 kitab suci Al Qur’an.

Ketua Baznas Lamongan, Bambang Eko, menegaskan bahwa tahun ini Baznas Lamongan berhasil mengumpulkan Rp 6,48 miliar. Dari capaian tersebut, 92,5 persen berasal dari ASN di Lamongan. (kom/gie)

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanudin, menyampaikan jika hearing ini merupakan keinginan yang diajukan oleh LBH Lentera Kesejahteraan Rakyat. Sementara DPRD, hanya menjembatani pertemuan dengan penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

“Kita sebagai Komisi I hanya memfasilitasi dan harusnya Bawaslu hadir. Karena, ini bagian tugas Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran pada penyelenggara. Dan hari ini, Bawaslu tidak hadir dan kita kembalikan kepada yang minta hearing apakah akan dimintakan hearing lagi,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (05/03/2024) pagi.

Dalam persoalan ini, dirinya menyebut bahwa dari yang disampaikan LBH Lentera Kesejahteraan Rakyat, terdapat salah satu warga yang dalam Pemilu kemarin merasa terampas hak pilihnya. “Ada beberapa orang yang terampas hak pilihnya dari TPS 18 Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari Dapil 3,” tegas Politisi PKS ini.

Baca juga :

Masih terang Alwi, dalam pelaksanaan Pemilu beberapa waktu lalu, seorang lanjut usia yang sudah didata, mau disanggupi dan mau dikunjungi ke rumah. Namun sampai habis masa penghitungan, tidak dikunjungi.

“Memang kondisi usia tua dan kondisi kesehatan yang kurang baik dan itu memang haknya untuk dikunjungi kalau ada permintaan,” katanya.

Selain dari TPS 18 Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari Dapil 3, ada TPS 6 Desa Kedunglurah Dapil 2, namun LBH Lentera Kesejahteraan Rakyat hanya mengajukan 1 TPS. “Yang saya tahu, masyarakat yang dirampas haknya, kalau dijumlah dengan Dapil 2 kurang lebih 9 orang,” imbuhnya.

Dirinya menambahkan, sejauh ini Komisi I hanya melaksanakan disposisi dari Ketua DPRD, dalam rangka membela haknya masyarakat yang seharusnya dipenuhi. Kalau yang diajukan dari dua temuan tersebut hanya satu, dirinya tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya.

“Kurang tahu ya, mungkin yang menguasakan ke LBH masih satu orang, yang lain masih lihat situasi kondisi mungkin,” papar Alwi. (mil/sit)