Peresmian jembatan tersebut, ditandai dengan tasyakuran pemotongan tumpeng. Hal ini, pun mendapat apresiasi Pj Wali Kota Malang.

“Jembatan ini sudah kita selesaikan dan saya bersyukur ini bisa selesai dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari Pak Kepala DPUPRPKP Kota Malang, dua kelurahan ini yaitu Mergosono dan Bumiayu jauh sebelum hari ini, juga sudah melakukan tasyakuran sendiri,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Menurut Wahyu, keberadaan Jembatan Lembayung tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat dan memang penyelesaian perbaikan juga sangat ditunggu-tunggu. Sebab, menjadi tumpuan bagi mobilitas masyarakat.

“Ini memang ditunggu-tunggu, karena memang digunakan untuk pergerakan aktivitas perekonomian dari masyarakat di kedua kelurahan tersebut. Kalau pagi, mereka ada pergerakan ke Pasar Gadang, dari Kedungkandang, mereka banyak menggunakan jembatan. Termasuk juga untuk anak-anak, yang betul-betul menunggu Jembatan Lembayung untuk aktivitas mereka ke sekolah,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya jika jembatan tersebut didesain khusus untuk kendaraan roda dua dan bukan untuk roda empat. Pihaknya juga mendapatkan masukan dari Ketua RW setempat, agar memasang portal dan rambu-rambu dilarang masuk bagi roda empat.

“Pergerakan untuk kendaraan roda empat dilarang masuk. Tadi ada masukan juga dari Ketua RW, untuk memasang satu portal di ujung dengan di Kelurahan Mergosono dan Kelurahan Bumiayu, nanti akan kita pasang. Termasuk rambu-rambu larangan untuk roda empat juga akan kita pasang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyu juga meminta maaf kepada salah satu warga yang di depan rumahnya terdampak pemasangan tali sling jembatan gantung. Tentu, selama dalam menjalankan aktivitasnya itu terganggu.

Baca juga :

“Kami mohon maaf untuk warga yang rumahnya terdampak tali sling jembatan. Tapi ini untuk kepentingan bersama masyarakat umum, mereka rela dan ikhlas memberikan tempatnya di depan rumah,” ucapnya.

Diakhir, Wahyu berharap dengan terselesainya perbaikan jembatan tersebut nantinya masyarakat juga dapat menjaga dan memelihara sesuai dengan fungsi yang diharapkan. “Karena ini prosesnya tidak mudah, saya dan DPRD Kota Malang ini mengharapkan agar masyarakat bisa menjaga jembatan ini agar lebih awet. Mudah-mudahan bisa lebih lama lagi dari waktu yang memang kita rencanakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua RW 06 Kelurahan Mergosono, Asmayar, menyampaikan bahwa segi kualitas jembatan masih kurang. Terlebih, menurutnya per hari jembatan tersebut dilintasi oleh ribuan kendaraan.

“Kalau ini memang tidak dimaksimalkan takutnya nanti ada kerusakan jangka pendek otomatis ada penutupan lagi. Pertama dari tingkat keselamatan dari pagar, ini masih kurang, masih goyang. Usul saya lebih dimaksimalkan sebelum peresmian ini bener dibuka, karena jembatan disini kuotanya sangat besar sekali,” tambah Asmayar.

Secara konstruksi, yang menurutnya masih perlu dimaksimalkan yaitu pagar, pengaspalan dan patok (pembatas, red). Untuk tingkat kelenturan jembatan, menurutnya saat ini lebih lentur dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian, jalan untuk pejalan kaki yang dulunya ada, sekarang tidak ada.

“Untuk kelayakan ini menurut saya masih belum. Kalau secara pribadi saya menilai 60 persen untuk segi kualitas dan peruntukan dengan jangka panjang. Saya berani jamin dengan kondisi ini satu tahun pasti ada kerusakan,” katanya. (rsy/sit)

Hal itulah, yang sontak membuat Komisi C DPRD Kota Malang, mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pemukiman (DPUPRPKP) sebagai pengguna anggaran (PA) untuk melakukan langkah-langkah. Diantaranya, mengenai denda dan sanksi surat peringatan (SP) 1 kepada kontraktor atau pelaksana proyek.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, menjelaskan bahwa jika denda nantinya yang diberikan kepada pelaksana proyek yaitu (sekitar, red) Rp 1,3 juta permil perhari. Angka itu, adalah dari nilai proyek yang dikerjakan.

Baca juga:

“Sedangkan dalam hal ini, dinas pengampu yaitu DPUPRPKP Kota Malang, juga sudah tidak kurang-kurang dalam memberikan pengawasan, pantauan dan peringatan kepada setiap pengembang yang melaksanakan pembangunan fisik,” ujarnya.

Sementara mengenai SP, ujarnya, pun seharusnya sudah bisa diberikan. Karena untuk mengenai denda, maka secara otomatis akan berlaku.

“Walaupun belum ada SP (surat peringatan, red) atau surat bentuk tertulis karena baru hari ini, namun harapannya ini sudah mulai ada SP 1. Karena kalau itu (denda), sudah otomatis. Ini janjinya paling lambat dua minggu (dari deadline kontrak) sudah selesai semua,” ucap Fathol.

Sebagaimana diberitakan, Komisi C DPRD Kota Malang dibuat kecewa saat melakukan Sidak Jembatan Lembayung. Selain mengenai laporan yang dijelaskan sudah 90 persen, nyatanya pembangunan yang disidak harusnya sudah rampung. Hanya saja, pelaksanaan di lapangan masih belum selesai. Sementara anggaran pembangunan, yaitu sekitar Rp 1,8 miliar dan dikerjakan oleh CV Irahatam. (rsy/sit)

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, dalam Sidak itu merasa kecewa dengan perbaikan jembatan, karena tidak sesuai dengan ekspetasi. Sebab, dari laporan yang telah diterima, progres pembangunan itu sudah rampung 90 persen. Sementara, saat di lapangan dan yang dilihat masih sedang dalam pengerjaan kontruksi rangka jembatan yang nampak berdiri.

“Kecewalah. Bagaimana pun kami berharap agar rampung sesuai jadwal. Sebetulnya, waktunya sudah terlambat perhari ini. Sehingga, perbaikan jembatan tersebut harus tepat mutu, tepat fungsi dan jangan terlalu dipaksakan demi ketakutan denda per mil,” kata Fathol Arifin.

Baca juga:

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika keberadaan jembatan tersebut menurutnya cukup penting. Sebab, jembatan itu menjadi tumpuan bagi mobilitas masyarakat. Mulai dari anak-anak yang menuju sekolah hingga para pekerja.

“Ini bagaimana pun menjadi lintas semua anak sekolah hingga orang aktivitas kerja. Sehingga, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa segera diselesaikan. Saya harapkan rekanan agar ini dijadikan pengalaman, jangan sampai kejadian di tahun mendatang,” tambahnya.

Sebagai informasi, Jembatan Lembayung tersebut digarap dengan menggunakan anggaran yang bersumber pada APBD Kota Malang tahun 2023. Dengan nilai pagu sebesar Rp 1.870.006.976. Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek senilai Rp. 1.726.435.581.88 dan dimenangkan oleh CV Irahatam, dengan penawaran sebesar Rp 1.381.158.827. Proyek itu memiliki kontrak dengan waktu pengerjaan selama 90 hari atau 3 bulan. (rsy/sit)