Maman Firmansyah mengatakan, nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan penting disebarluaskan kepada masyarakat. Kondisi geopolitik internasional yang semakin tidak menentu serta kemajuan dan pemanfaatan teknologi yang semakin cepat meluas, adalah alasan utama perlunya penyegaran wawasan kebangsaan, tidak saja kepada calon-calon pemimpin nasional tapi juga kepada wartawan.

Hal tersebut, disampaikan Plt Gubernur Lemhannas saat menerima pengurus PWI Pusat yang dipimpin Ketua Umum, Hendry Ch Bangun di Kantor Lemhannas di Jakarta, Senin (20/11/2023) kemarin. Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekjen PWI, Sayid Iskandarsyah, Ketua Komisi Pendidikan, Marah Sakti Siregar dan Ketua Bidang Pendidikan PWI, Haji Nasir. Sedangkan pejabat yang mendampingi Plt Gubernur Lemhannas, antara lain Deputi Kebangsaan Lemhannas Mayjen TNI Agus Arif Padillah, Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Brigjen TNI (Mar) Raja E Girsang, SE, MM, M.Sc serta Kepala Biro Humas Brigjen TNI Suratno.

Baca juga:

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan adalah salah satu program unggulan PWI periode 2023-2028, di samping peningkatan kompetensi wartawan. “Kami ingin wartawan dari daerah-daerah, mulai dari Aceh hingga Papua memperoleh kesempatan mengikuti kelas wawasan kebangsaan,” kata Hendry, Selasa (21/11/2023) tadi.

Dikatakannya, saat menyampaikan program kerja PWI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu, kepala negara sangat mengapresiasi program pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada wartawan. Apresiasi yang sama, disampaikan pula saat pengurus PWI Pusat bertemu dengan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Bahkan, Menko Marves LBP langsung mengontak Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, untuk menanyakan kelas wawasan kebangsaan di Lemhannas, dengan durasi pendidikan satu minggu. Menko Marves LPB juga minta Gubernur Lemhannas saat itu mendukung program PWI tersebut.

Namun pembicaraan penjajakan kerja sama PWI Pusat dan Lemhannas, baru bisa dilanjutkan pada tanggal 20 November 2023, karena Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menerima penunjukan sebagai Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah mengatakan, selain pendidikan reguler tujuh bulan untuk calon-calon pemimpin nasional, Lemhannas juga memiliki pendidikan singkat selama seminggu. Terkait kurikulumnya, pendidikan ketahanan nasional tersebut meliputi penyampaian materi dasar, materi utama dan materi penunjang. Mulai dari pemantapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kepemimpinan nasional hingga materi literasi digital dan cyber security. “Hanya untuk literasi digital dan cyber security disampaikan sebagai pengetahuan saja dan bukan untuk ketrampilan,” tambah Deputi Kebangsaan Lemhannas Mayjen TNI Agus Arif Padillah.

Di akhir pertemuan, Ketum PWI Pusat dan Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah, menyepakati untuk menindaklanjuti rencana kerja sama membuat kelas wawasan kebangsaan untuk wartawan termasuk menentukan format kerja samanya. Gubernur Lemhannas kemudian menunjuk Kepala Biro Kerjasama dan Hukum Raja E Girsang sebagai penanggung jawab dari pihak Lemhannas, sementara Ketum PWI Pusat menunjuk Ketua Bidang Pendidikan Haji Nasir sebagai penanggung jawab dari pihak PWI Pusat.

“Namun untuk realisasi kerja sama ini, kemungkinan tidak bisa dilakukan tahun 2023. Kami akan mengupayakan tahun depan,” ujar Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah.(pan/sit)

“Saya kira pendekatan kepada masyarakat di masing-masing budaya ini berbeda. Pendekatan kultur seperti ini menjadi utama dalam melakukan apa saja, khususnya pelaksanaan program pemerintah,” kata Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim saat menerima calon peserta Program Pendidikan Reguler (PPR) Angkatan 57 dan 58 Lemhanas RI dari 12 negara sahabat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (12/2/2018).

Dijelaskan, budaya arek memiliki banyak kaum intelektual dan lingkungannya terdidik. Sebanyak 20 persen masyarakat Jatim menggunakan pendekatan budaya arek, yang berada di Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kab Jombang, Kab/Kota Malang.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan intelektual menjadi tokoh panutan pada budaya arek. Dalam budaya ini, sebagian besar masyarakat mengembangkan industri dan UMKM.

“Masyarakat dengan budaya arek itu sangat rasional dan terdidik. Mereka bisa menyampaikan apa saja dengan data yang lengkap dan contoh yang jelas,” ujar Pakde Karwo sambil menyampaikan kondisi geografis Jatim sebagai Hub Kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, budaya mataraman menggunakan birokrasi, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pendekatannya. Budaya mataraman berada di daerah seperti Kab. Tuban, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi. Daerahnya agraris, diantaranya menghasilkan tebu dan padi.

“Kultur budaya mataraman seperti di Solo dan Yogya. Ada sebanyak 45 persen masyarakat Jatim menggunakan pendekatan Budaya Mataraman,” jelasnya. Berbeda dengan budaya mataraman dan arek, terdapat sebanyak 30 persen masyarakat masuk dengan pada budaya madura, dimana peranan ulama sangat penting dalam budaya ini.

Budaya lokal lainnya yang ada di Jatim, jelasnya, yakni budaya Osing dengan birokrasi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagai panutannya. Masyarakat yang ada pada budaya Osing ini tercatat sebanyak 5 persen. Daerah agrarisnya dan terutama menghasilkan padi. Pengetahuan dan pemahaman tentang tiga budaya tersebut, jelas Gubernur Pakde Karwo, akan memudahkan keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan bidang di Jatim.

Gunakan Paradigma Pembangunan Partisipatoris

Melihat kondisi budaya masyarakat yang ada di Jatim, Pemprov. Jatim menggunakan paradigma pembangunan dengan pendekatan partisipatoris. Artinya, masyarakat dilibatkan untuk merumuskan keputusan dan kebjakan. Menurutnya, pendekatan partisipatoris inilah yang menyebabkan suasana aman dan nyaman di Jatim. Selain itu, konflik di Jatim juga paling kecil.

Kunjungi Jatim Selama 6 Hari

Dalam sambutan pengantar, pimpinan delegasi peserta PPR Angkatan 57 dan 58 Lemhanas RI, Laksamana Pertama Budi Setiawan menjelaskan calon peserta lemhanas berkunjung ke Jatim untuk menjalankan program pengenalan budaya lokal selama enam hari. Untuk itu, calon peserta dijadwalkan mengunjungi berbagai obyek instansi pemerintah, militer, dan obyek wisata di Jatim.

Sebanyak 13 personel menjadi calon peserta Program Pendidikan Reguler (PPR) Angkatan 57 dan 58 Lemhanas RI ini berasal dari 12 negara sahabat yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Zimbabwe, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Singapura, Timor Leste, Laos, Sri Lanka. (gd/nhs/yan)