Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta pihak terkait lainnya. “Kami memang sedang mengkaji kemungkinan menjadikan status imunisasi lengkap sebagai salah satu syarat pendaftaran siswa baru, mulai tingkat PAUD, TK hingga SD,” ujar Husnul, Rabu (15/04/2026) tadi.

Menurutnya, imunisasi masih menjadi cara paling efektif dalam mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), termasuk campak. Imunisasi ini, mampu membentuk kekebalan aktif pada anak sehingga risiko penularan dapat ditekan.

“Untuk sasaran imunisasi campak berada pada kelompok usia 9 bulan hingga 13 tahun,” tambahnya.

Baca juga :

Namun, menurut Husnul potensi penularan kepada orang dewasa tetap ada, tergantung sejumlah faktor seperti kondisi imunitas tubuh, intensitas interaksi dengan individu yang belum lengkap imunisasinya, hingga kondisi lingkungan dan asupan gizi.

“Risiko pada orang dewasa tergantung kekebalan tubuhnya, seberapa sering berinteraksi dengan kelompok rentan, serta faktor lingkungan dan status gizi,” tuturnya.

Husnul menambahkan, campak bukan semata-mata disebabkan gaya hidup tidak sehat. Rendahnya cakupan imunisasi hingga tidak tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity justru menjadi faktor utama meningkatnya risiko penyebaran penyakit. Selain itu, kondisi lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh, terutama di kawasan padat penduduk atau rumah yang belum memenuhi standar kesehatan.

“Salah satu penyebabnya karena kekebalan kelompok belum tercapai. Status imunisasi dan kondisi lingkungan rumah juga sangat memengaruhi penyebaran penyakit,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini dalam tahap menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. “Sekolah Rakyat nantinya akan dibangun oleh pemerintah pusat. SR sendiri mensyaratkan untuk lahan minimal 7 hektar,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Rabu (04/06/2025) tadi.

Bunda Indah menyampaikan, Sekolah Rakyat ini akan dibangun di wilayah Kecamatan Klakah. Selain dilengkapi asrama, bangunan nantinya dilengkapi fasilitas lain.

Baca juga :

“Desain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan asrama. Untuk gedung sekolah, ada mulai SD, SMP dan SMA. Kemudian ada lapangan bola dan segala sarana prasarananya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiani, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat ini adalah program dari Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. “Warga yang kurang mampu itu kadang kurang mendapatkan hak pendidikannya. Pemerintah pusat ingin hadir agar masyarakat yang tidak mampu ini bisa sekolah dengan fasilitas yang sama dengan masyarakat lain yang berkemampuan,” ungkapnya.

Diharapkan, tambahnya, dengan dibangunnya Sekolah Rakyat yang sarana dan prasarananya lengkap, nantinya bisa memberikan hak pendidikan yang layak bagi masyarakat. “Dengan sekolah yang baik akan bisa merubah kehidupan, memutus mata rantai kemiskinan di dalam keluarganya. Pendanaan dari pusat, kita cuma menyiapkan tempat,” jelasnya. (adi/gie)

Warga dan pengunjung telah memadati kanan-kiri jalan raya sejak sebelum Magrib. Mereka duduk lesehan di pinggir jalan, dengan hidangan lengkap yang siap disantap.

Selepas Magrib, festival dimulai dengan pertunjukan Barong Kemiren. Diiringi lantunan musik khas dan pembawa obor, dua barong masing-masing berjalan dari ujung lokasi Festival menuju ke Kantor Desa, pusat arena pagelaran.

Di sela pertunjukan itu, para pembawa obor menyalakan tiap-tiap obor yang berjajar di kanan-kiri jalan. Usainya pertunjukan, menjadi pertanda bagi warga untuk mulai menyantap menu Tumpeng Sewu yang telah tersedia di lesehan masing-masing.

Baca juga :

Warga Kemiren, Mastuki, mengatakan bahwa seluruh warga Kemiren menyiapkan makanan besar setiap pelaksanaan Tumpeng Sewu. Salah satu menu yang wajib ada dalam hidangan ada Pecel Pitik.

Pecel Pitik adalah lauk yang berbahan utama ayam kampung panggang yang dibumbui dengan kelapa parut dan beberapa jenis bahan dapur. Menu ini adalah salah satu makanan khas Suku Osing.

“Biasanya, satu keluarga tidak hanya menyiapkan satu tumpeng. Namun, bisa sampai tiga, empat atau lima. Karena saat Tumpeng Sewu, mereka biasanya akan mengundang kerabatnya yang berasal dari luar Kemiren,” kata Mastuki.

Ketua Lembaga Adat Osing Kemiren, Suhaimi, menjelaskan bahwa tradisi Tumpeng Sewu adalah budaya leluhur sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. “Dalam Tumpeng Sewu, ada beberapa tradisi yang juga digelar oleh warga, salah satunya Mepe Kasur (jemur kasus) yang dilakukan pada pagi hingga siang hari,” ujar Suhaimi.

Pada tengah malam, masyarakat melanjutkan kegiatan dengan Mocoan Lontar Yusup semalam suntuk. Lontar Yusup merupakan naskah kuno yang bercerita tentang kehidupan Nabi Yusuf. (kom/bwi/sit)

Seperti saat libur panjang Waisak yang berlangsung sejak Sabtu (10/05/2025) hingga Selasa (13/05/2025) lusa, ribuan wisatawan dipastikan terus berdatangan ke Banyuwangi.

Berbagai destinasi wisata tersebut, terpantau ramai diserbu ribuan wisatawan. Bahkan, banyak hotel di Banyuwangi full booking hingga empat hari masa liburan.

“Alhamdulillah, libur panjang Waisak menjadi berkah bagi Banyuwangi. Kami monitor sebagian besar destinasi wisata kebanjiran pengunjung,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Minggu (11/05/2025) tadi.

Bupati Ipuk menjelaskan, terdapat peningkatan kunjungan yang signifikan di destinasi-destinasi wisata, baik destinasi unggulan maupun wisata buatan. “Selain destinasi wisata, kami juga menerima laporan bahwa hotel-hotel juga kebanjiran tamu. Banyak yang full booking. Kami terus meminta para pelaku dan pengelola wisata untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” tambah Bupati Ipuk.

Salah satu destinasi yang kini tengah banyak dibicarakan dan selama liburan panjang ramai dikunjungi wisatawan, adalah Pulau Bedil yang terletak di perairan Pancer, Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran. Destinasi ini menyajikan panorama alam bahari yang menakjubkan dikelilingi beberapa pulau kecil.

Baca juga :

Berbagai aktivitas bisa dilakukan, mulai dari berenang di area laguna yang relatif tenang, snorkeling mengintip biota bawah air, hingga sekadar bersantai menikmati pemandangan langsung ke arah Samudera Hindia yang indah.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Taufik Rohman, menjelaskan bahwa jumlah pengunjung di berbagai destinasi melonjak berlipat dibanding hari biasa. Seperti di Hutan de Djawatan di Kecamatan Cluring, jumlah pengunjung pada Minggu mencapai 3.600 orang. Jumlah itu naik lebih dari tiga kali lipat dibanding hari biasa. Kemudian, Pantai Pulau Merah dan Pantai Grand Watudodol didatangi lebih dari 2 ribu pengunjung. 

Bahkan, tambahnya, taman wisata alam Gunung Ijen dikunjungi sekitar dari 1.800 orang. Pantai Mustika dikunjungi sekitar 1.100 orang, Pantai Cacalan dikunjungi lebih dari 1.600 orang.

“Itu adalah sebagian dari destinasi yang sistem pengunjungnya terintegrasi ke kami. Destinasi-destinasi lainnya, dari pantauan kami, juga mengalami peningkatan kunjungan yang signifikan,” ungkap Taufik.

Dirinya memperkirakan, destinasi wisata masih akan ramai dikunjungi wisatawan hingga akhir libur panjang Waisak pada Selasa mendatang. Meningkatnya kunjungan ini, seiring dengan tingkat keterisian homestay dan hotel yang mencapai seratus persen pada akhir pekan ini.

“Untuk kamar banyak yang full. Rata-rata dari luar kota. Mulai berdatangan hari Jumat,” kata Asisten Marcomm Manager Aston Banyuwangi Hilman Thonthowi. (kom/bwi/sit)

Mas Dhito-sapaan akrab bupati muda, dalam kesempatan itu menyerahkan sertifikat PTSL di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare. Disampaikannya, jika khusus di Desa Gedangsewu, telah tuntas kurang lebih 3 ribu sertifikat.

“Tadi pembagian sertifikat untuk 1 ribu penerima dari peta bidang menjadi sertifikat,” kata Mas Dhito, Kamis (05/09/2024) tadi.

Adapun sisa sertifikat yang belum dibagikan, lanjutnya, saat itu akan diberikan lain waktu secara bertahap. Pihaknya mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kediri terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program PTSL.

Sebagai bentuk dukungan, untuk percepatan program PTSL pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 4,5 miliar dengan pola hibah Trijuang.

Baca juga :

Disampaikan, pada tahun 2025 mendatang, hibah yang akan diberikan untuk program ini akan ditingkatkan. Hal ini dilakukannya, guna mempercepat target PTSL yang telah dicanangkan.

“Pertahun kita sisihkan Rp 4,5 miliar. Untuk tahun depan kita naikkan lagi, dengan target 2025 Kabupaten Kediri lengkap PTSL,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri, La Ode Asrofil, menerangkan bahwa estimasi bidang tanah di wilayahnya sebesar 801 ribu. Per 5 September ini, 750 ribu bidang tanah atau kurang lebih 90 persen telah disertifikatkan.

“Insyaallah tahun 2025, seluruh bidang tanah yang ada di Kabupaten Kediri sudah terpetakan dan tersertifikatkan,” terangnya.

Sedangkan untuk Desa Gedangsewu, pihaknya mengungkapkan 100 persen sertifikat telah terselesaikan. Dimana, 1 ribu dari kurang lebih 3 ribu sertifikat telah dibagikan dan sisanya akan disalurkan secara berkala oleh BPN.

“Hari ini dibuka oleh Pak Bupati dan sisanya besok akan dilanjutkan oleh BPN,” jelasnya. (kom/pan/sit)

Menurut Raja Juli, bahwa rencananya dalam peresmian itu akan mendatangkan Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yakni, diantara sekitar tanggal 10 sampai 13 September 2024 ini.

“Insyaallah, ini adalah kabar baik untuk Kota Malang. Dengan adanya Kota Lengkap itu nantinya kita akan mempercepat proses administrasi pertanahan dan meningkatkan keamanan atas hak tanah di Kota Malang ini,” kata Wamen ATR, Senin (02/09/2024) tadi.

Selain Kota Malang, beberapa kota lain di Jawa Timur, seperti Pasuruan, Pacitan, Madiun, Nganjuk dan Blitar, juga akan segera menyusul sebagai Kota Lengkap. Hingga saat ini, menurutnya sudah ada tujuh kota di Jawa Timur yang berhasil mencapai status Kota Lengkap.

Dalam skala nasional, Raja Juli menargetkan seluruh tanah di Indonesia akan tersertifikasi dalam waktu dekat, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun program ini belum tuntas sepenuhnya di era Presiden Joko Widodo, pihaknya optimis bahwa pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto, seluruh tanah di Indonesia akan tersertifikasi.

Baca juga :

“Dengan sertifikasi tanah yang lengkap, kami berharap tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah di Kota Malang. Ini akan membuat masyarakat merasa lebih tenang dan aman dalam memiliki aset tanah mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Eko Fajar Arbandi, menyampaikan bahwa dari 8.264 bidang tanah yang dimiliki Pemkot Malang, saat ini masih tersisa 4.494 bidang yang belum disertifikatkan. Ditargetkan akan menyelesaikan sertifikasi seluruh aset tanah ini pada tahun 2025.

“Namun, karena beberapa aset masih ditempati secara perorangan, kemungkinan proses ini akan tuntas pada tahun 2026,” ucap Eko.

Di tahun 2024 ini, menurutnya Pemkot Malang telah menyelamatkan aset senilai Rp 496 miliar dari 76 Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang mencakup 201 bidang tanah.

“Aset tersebut tersebar di seluruh wilayah Kota Malang, termasuk di Sukun yang terdiri dari 12 SHP dengan 35 bidang tanah, yang total nilainya mencapai Rp 29,5 miliar,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, mengatakan bahwa dari sembilan Parpol yang telah berhasil memperoleh kursi anggota di legislatif, hanya dua partai yang lengkap. Yaitu, Partai Golkar dan Gerindra. Sementara tujuh partai lainnya, ada yang belum menyerahkan sama sekali dan beberapa nama sudah menyerahkan.

“Yang sudah lengkap, itu Partai Golkar dan Gerindra. Kemudian Nasdem, itu sudah menyerahkan tapi hanya dua nama dan PDI-Perjuangan baru satu nama. Yang belum sama sekali, itu ada PAN, PSI, PKS dan Partai Demokrat,” kata Toyib, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (19/07/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa batas pengumpulan LHKPN tersebut yakni pada Kamis (01/08/2024) sampai dengan Jumat (02/08/2024) mendatang. Itu karena, pelantikan DPRD Kota Malang terpilih akan dilakukan pada 24 Agustus 2024 mendatang.

Baca juga :

“Semua partai sebenarnya sudah tersurati. Kami dari KPU Kota Malang, juga telah melakukan koordinasi intensif dengan para partai politik, untuk mengingatkan kembali para anggota terpilih yang belum menyampaikan dokumen tersebut,” tegasnya.

Ditambahkannya, bahwa kepatuhan prosedur penyerahan LHKPN, itu bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi di Kota Malang. Apabila tidak melaporkan LHKPN, tentu ada konsekuensi yang harus diterima.

“Kalau LHKPN nya belum dilaporkan kepada kami, ya mereka tidak akan dilantik pada waktu pelantikan. Meskipun, itu tidak menggugurkan pelantikannya,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil rapat pleno penetapan perolehan kursi anggota terpilih DPRD Kota Malang untuk periode 2024-2029, PDI-Perjuangan mendapatkan 9 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Gerindra dan Golkar masing-masing 6 kursi serta Nasdem 3 kursi, Demokrat 3 kursi, PSI 2 kursi dan PAN dengan 1 kursi. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika pihaknya akan melakukan sosialisasi, kemudian memasang banner terkait ketentuan parkir di tempat-tempat yang dilarang hingga menempatkan personel Dishub di titik-titik lokasi parkir terlarang. “Jukir liar itu, mereka kalau memungut jasa parkir tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga berada di titik-titik lokasi yang dilarang dan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Namun, kami juga akan menempatkan personel kami di titik-titik lokasi itu, sehingga yang menjadi keluhan masyarakat itu kita identifikasi,” jelas Jaya-sapaannya, Sabtu (25/11/2023) tadi.

Dalam hal ini, dirinya juga meminta kerja sama masyarakat. Artinya, pihaknya meminta agar masyarakat jika menemukan hal itu, bisa melaporkan Jukir liar secara lengkap. Kemudian, juga menyertakan titik-titik lokasi.

Baca juga:

“Karena kami akan menindak itu dan kami sudah menindak sebanyak empat Jukir liar karena laporan yang menyertakan data lengkap. Sebaliknya, kalau laporannya tidak ada data lengkap, maka akan susah,” katanya.

Penindakan tersebut, menurut Jaya, akan di skorsing selama tujuh hari. Sebab, jika dilakukan pencabutan KTA, maka Jukir tersebut tidak bisa bekerja dan akan menambah angka penggangguran di Kota Malang.

“Karena kalau kita skorsing tujuh hari itu, mereka sudah jera. Tetapi kalau KTA kita cabut, maka kasihan Jukirnya,” tambahnya.

Kemudian, Jaya juga menegaskan, bahwa di titik-titik Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak pernah ditetapkan sebagai tempat parkir khusus. Apabila masyarakat nantinya menemukan penarikan tarif parkir di ATM, pihaknya mengimbau agar bisa melaporkan pada Dishub Kota Malang.

“Laporkan ke kami titiknya di mana, kami akan ke sana menindak. Karena ATM itu bukan titik parkir resmi. Itukan bagian dari layanan tersendiri. Tidak ada ATM untuk parkir, kecuali beberapa ATM bersama, di situ ada ketentuannya sendiri. Namun, kalau di minimarket itu ada ketentuannya sendiri,” imbuhnya. (rsy/sit)

Prosesi pengantaran CJH tersebut, merupakan bagian adat dan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Melalui tradisi seperti itu, diharapkan dapat menularkan barakah para CJH kepada warga atau sanak saudara yang ikut mengantarnya.

“Selain itu, warga berharap pahala dan bisa tertular ikut melaksanakan ibadah haji,” kata Ainul Yakin (40) salah satu warga Gili Ketapang yang ikut mengantar CJH.

Dalam proses pengantaran tersebut, sekitar 2 ribu warga Pulau Gili Ketapang, memenuhi areal Dermaga Tanjung Tembaga. Sejumlah rombongan, berlayar menggunakan kapal berbagai ukuran, atau yang biasa dipakai untuk mencari ikan dan kapal transportasi.

Baca juga:

Bahkan, dalam pelaksanaan itu, mulai dari anak-anak hingga kalangan paruh baya, pun turut mengantar rombongan CJH. Bahkan, satu kapal hingga menampung sekitar 100 orang sampai 150 orang penumpang dari Pulau Gili Ketapang. Kemudian, CJH ke titik kumpul wisata Religi Miniatur Kabah di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

Salah satu pasangan suami istri (pasutri) CJH Pulau Gili Ketapang, Syafiuddin (29) dan Feny Puspitasari (26), mengatakan bahwa dirinya baru pertama kalinya menunaikan ibadah haji. Dirinya sendiri, berangkat dengan menggunakan tujuh kapal yang dihias oleh keluarganya sejak seminggu yang lalu. Sementara kapan yang digunakan, juga dilengkapi dengan sound system untuk memeriahkan saat berlayar di tengah laut.

“Saya doakan semoga warga Pulau Gili Ketapang bisa menunaikan ibadah haji semua,” katanya. (nun/pix/gie)