Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menerima penghargaan WTP tersebut, Kamis (25/05/2023) lalu di Gedung BPK, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Hal tersebut, dikatakan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi, merupakan bukti dari kinerja pihaknya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan bersih dan transparan.

“Alhamdulillah, selama kepemimpinan saya berturut-turut Kota Probolinggo kembali meraih opini WTP. Ini menjadi bukti atas komitmen saya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Temuan-temuan yang bersifat administratif, telah ditindaklanjuti sehingga opini WTP bisa diraih,” katanya, Sabtu (27/05/2023) tadi.

Baca juga:

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, Abdul Mujib, mengapresiasi raihan penghargaan tersebut kepada seluruh pihak yang terlibat seperti pihak eksekutif dan legislatif yang berkolaborasi dengan baik. “Tentu apresiasi yang setinggi tingginya atas capaian opini WTP tersebut. Ini hasil dari kerja keras baik ekskutif dan legislatif selama ini dalam hal menjalankan roda pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga inilah hasilnya. Ke depan ini menjadi acuan bagi kita baik legislatif dan ekskutif untuk berpacu menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang” terangnya.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi, mengklaim pihaknya terus berkontribusi dan berkomitmen untuk menjaga harta negara dalam hal pengelolaan keuangan daerah. “Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penganggaran dan pendapatan. Untuk itu BPK tidak ingin temuan-temuan (hasil pemeriksaan keuangan) berulang-ulang,” paparnya. (nun/pix/sit)

Prestasi Opini WTP atas LKPD Tahun 2021, ini merupakan pencapaian kali ke delapan yang diraih Pemkab Malang secara berturut-turut. Selain bagi Kabupaten Malang, BPK dalam kesempatan ini juga mengundang dan menyerahkan Opini WTP kepada Kepala Daerah dari Pemerintah Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang dan Kota Pasuruan.

”Alhamdulillah, Kabupaten Malang menerima LHP dan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk yang ke delapan berturut-turut. Pada prinsipnya, ini hasil kerja keras bersama-sama dari tim LKPD dan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Tentunya, tanpa kerja keras bersama-sama, kita sulit karena akun-akunnya banyak. Sehingga, membutuhkan saling kecermatan dan ketelitian serta saling membantu. LHP diserahkan BPK, sehubungan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 pada Pemkab Malang,” jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, saat ditemui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Malang usai mendampingi Bupati Malang di Sidoarjo.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Opini WTP diberikan BPK RI, dengan indikator jika laporan keuangan telah disajikan memadai dan andal. BPK melakukan pemeriksaan itu dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan kecukupan Pengungkapan, Efektivitas, Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BPK menyerahkan LHP dengan Opini WTP, dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK berdasarkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. “Pondasi untuk mempertahankan Opini WTP ini dalam rangka penyajian, pengungkapan sistem kendali intern kita, maupun ketaatan terhadap perundang-undangan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Target pertama, setelah ini adalah kita akan berusaha meraih dan mempertahankan kembali Opini WTP ini secara berturut-turut pada LKPD Tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021, terdiri dari neraca per 31 Desember 2021 laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,” jelas Wahyu Hidayat. (pro/sit)

Menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Perangkat Daerah) tahun anggaran 2021 bersama empat kepala daerah lainnya di Jawa Timur, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mewakili empat kepala daerah yang juga menerima LHP, pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa penyerahan LKPD merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai tanggungjawab pelaksanaan APBD. Dalam acara yang berlangsung di Kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Sidoarjo, Bupati Yuhronur juga mengucapkan terima kasih atas masukan, koreksi, perbaikan, maupun rekomendasi yang telah diberikan BPK serta tim pemeriksa dalam proses pemeriksaan.

Bupati Yuhronur menjelaskan, akan segera melakukan tindak lanjut serta menyusun rencana aksi, yang dalam implementasinya akan terus dilakukan koordinasi. “Masih ada beberapa kekurangan kami dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan kedepannya. Dalam menindaklanjuti temuan temuan tersebut, kami telah menyusun rencana aksi, yang dalam implementasinya terus kami lakukan koordinasi. Mohon bimbingan dan saran dari BPK agar tindak lanjut tersebut dapat terselesaikan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ucap Bupati Lamongan, Senin (16/05/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Tidak hanya serius dan konsekuen menyusun laporan keuangan serta berupaya maksimal memenuhi ketentuan undang-undang, Bupati Yohronur juga menyampaikan LKPD unaudited kepada BPK lebih awal. Pada kesempatan tersebut, Lamongan bersama Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Pasuruan dan Sampang, berhasil memperoleh apresiasi dari BPK RI berupa opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Opini WTP ini, diungkapkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, yang diberikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK. Termasuk, implementasi atas rencana aksi yang telak dilaksanakan pemerintah daerah.

Dirinya juga mengapresiasi, atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP. Termasuk salah satunya, Kabupaten Lamongan yang berhasil memperoleh predikat Opini WTP selama 6 kali secara berturut-turut.

“Kami berharap, raihan opini WTP ini dapat terus dipertahankan di masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Joko Agus Setyono. (zen/sit)