Hadir langsung dipelaksanaan itu, Kepala BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, yang sekaligus menjadi nara sumber. Termasuk, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, serta Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo.

Disampaikan Ketua Komisi XI, bahwa dana desa (DD) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan penguatan pembangunan di tingkat desa. Nominalnya cukup besar, namun ada potensi penyalahgunaan laporan keuangan yang bisa saja terjadi jika tidak hati-hati dalam menggunakannya.

Oleh sebab itu, tambahnya, sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa penting untuk dilakukan agar para kepala desa betul-betul memahaminya. “Karena uang negara harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan kaidah standart pertanggung jawaban keuangan negara,” katanya.

Dijelaskan Misbakhun, pola DD untuk tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu karena, DD lebih banyak disubtitusi untuk mensukseskan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Salah satunya, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

“Tentunya, pemerintah bisa menentukan prioritas mana, karena dahulu jaman ketika covid, DD nya digunakan untuk penanganan covid. Ketika pas jaman stunting, ya untuk penanganan stunting. Masing-masing program ada tema, ada tujuan untuk masyarakat yang disasar,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Misbakhun menegaskan, bahwa desa memegang peran penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurutnya, sebagai ujung tombak pemerintahan, desa menjadi tempat pertama dimana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara langsung.

“Pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi. Akuntabilitas ini dimulai dengan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Untuk dapat menganggarkan, melaksanakan dan mengelola anggaran desa agar lebih baik, diperlukan pengawasan dan pemeriksaan agar tercipta akuntabilitas,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Rusdi Sutejo mengapresiasi langkah BPK dan DPR RI, dalam menggelar sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada seluruh camat dan Kades se-Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, seluruh kepala desa akan semakin memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dana desa agar pengelolaannya lebih akuntabel dan transparan.

Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara lebih baik, transparan dan akuntabel. “Terlebih sinkronisasi program pemerintah pusat, provinsi, daerah dan desa harus dipahami betul alurnya. Dengan sosialisasi ini, jelas sangat membantu desa-desa lebih aware terkait laporan dana desa,” tegasnya.

Tidak lupa, Mas Rusdi-sapaan akrab Bupati Pasuruan, turut meminta peran aktif camat dalam melakukan pemantauan di wilayah masing-masing. “Monitoring tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat. Camat juga harus melakukan pengawasan agar seluruh program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Mengawali kegiatan itu, keluarga WBP terlebih dahulu menjalani proses pemeriksaan menu berbuka yang dibawa dari rumah serta verifikasi data pengunjung oleh petugas. Hingga pukul 17.00, tercatat sebanyak 180 nomor antrean telah terdaftar dalam layanan kunjungan tersebut.

Jumlah ini, mewakili lebih dari 350 orang yang memanfaatkan momen berbuka puasa bersama di dalam Lapas. Kontan, kehangatan suasana sangat terasa ketika warga binaan dapat duduk bersama keluarga untuk menikmati hidangan berbuka yang dibawa dari rumah.

Bagi banyak warga binaan, kesempatan ini menjadi momen berharga untuk melepas rindu dengan keluarga. Ramadan pun menjadi terasa lebih bermakna meskipun dijalani dari balik jeruji.

Baca juga :

Kepala Lapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, mengaku turut memantau langsung jalannya layanan kunjungan tersebut dan menyempatkan berdialog dengan beberapa warga binaan serta keluarga yang hadir. Dirinya menyampaikan rasa syukur karena kegiatan kunjungan berbuka puasa bersama dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

“Kami bersyukur layanan kunjungan berbuka puasa bersama warga binaan dan keluarga hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ini menjadi bagian dari upaya kami menghadirkan pelayanan yang humanis sekaligus memberikan ruang kebersamaan bagi warga binaan dengan keluarganya di Bulan Ramadan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KA KPLP) Lapas Kelas I Malang, Eksa Rahnuzulian, yang turut memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan kondusif. Dirinya mengungkapkan, bahwa pelayanan kunjungan selama Ramadan menjadi perhatian penting agar tetap berjalan tertib dan aman.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian layanan kunjungan berbuka puasa hari ini berjalan lancar dan kondusif. Semoga momen kebersamaan ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti proses pembinaan dengan baik,” tambahnya. (gie)

Komitmen tersebut, disampaikan Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Musrena Keren) 2026 di Pendopo Manggala Praja Nugraha. “Arah pembangunan daerah ini tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Trenggalek. Pada periode 2026 hingga 2027, pemerintah daerah bersama DPRD sepakat mengangkat tema Kota Atraktif dengan fokus pada penguatan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, ramah lingkungan, serta adaptif terhadap perubahan iklim,” ungkap Doding saat dikonfirmasi, Kamis (05/03/2026) tadi.

Menurutnya, daya tarik kota tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui perencanaan matang, penataan ruang publik yang nyaman, serta pengembangan sektor pariwisata secara serius dan terarah. Konsep tersebut, diharapkan mampu menciptakan kota yang menarik sekaligus layak huni bagi seluruh masyarakat.

“Pembangunan atraktif ini juga harus inklusif, harus one for all. Satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya pembangunan itu harus merangkum aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Baca juga :

Doding mengungkapkan, sejumlah proyek strategis akan mendapat dukungan anggaran, di antaranya pengembangan Goa Lowo, Pantai Simbaronce, hutan kota, alun-alun, jogging track, hingga jalur pedestrian. Seluruh fasilitas tersebut, dirancang sebagai ruang publik yang ramah, aman dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Dirinya menilai, wajah kota yang tertata akan menumbuhkan rasa bangga masyarakat sekaligus meningkatkan minat kunjungan dari luar daerah. Dampak lanjutannya, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kalau warga bangga dan orang luar tertarik datang, ekonomi akan bergerak. Tanpa daya tarik, peningkatan ekonomi akan sulit dicapai,” terang Politisi PDI-Perjuangan itu.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Trenggalek itu juga menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dengan menggabungkan pendekatan top down dan bottom up. Aspirasi masyarakat dari tingkat kecamatan hingga kelompok rentan harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh hanya berdasarkan keinginan pemerintah, tetapi juga suara masyarakat. Itulah kunci Kota Atraktif yang inklusif,” paparnya. (mil/sit)

Sekretaris Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Niken Prabandari Aprilia, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak (KLA). Terlebih, Kota Malang telah empat kali berturut-turut meraih kategori Nindya pada KLA.

“Jurnalis ini adalah salah satu mitra dari Pemkot Malang, khususnya Dinsos P3AP2KB untuk menjadi motor bagaimana ketika anak ini ada sebagai pelaku atau korban, ataupun ketika mensosialisasikan tentang dunia anak itu menjadi motor terbaik yang kemudian tidak mendiskreditkan anak,” jelas Niken-sapaannya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa penguatan peran media menjadi bagian penting menuju visi Indonesia Emas 2045, yakni anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan optimal. Selain itu, juga memperkuat sistem perlindungan melalui Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta Satgas Perlindungan Anak yang telah terbentuk hingga tingkat kelurahan.

“Tidak hanya itu, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif sejak 2025 juga difungsikan sebagai rujukan pendampingan, termasuk memberikan rekomendasi dalam kasus perkawinan anak,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik, menyampaikan dukungan legislatif terhadap penguatan sinergi tersebut. Menurutnya, keberhasilan Perda tidak hanya diukur dari regulasi, tetapi dari aktualisasi di lapangan.

“Kita ingin pelaporan mudah, korban terlindungi, proses cepat dan tidak menambah trauma. Di sini peran media juga penting agar pemberitaan tetap hati-hati,” imbuh Asmualik.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembacaan Deklarasi Jurnalis Ramah Anak, yang diikuti oleh para insan media. (rsy/sit)

Dalam Raker itu, Komisi C menemukan masih adanya beberapa objek pajak yang belum mencapai target. Khususnya, pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Evaluasi kinerja Badan Pendapatan itu, menjadi perhatian utama, termasuk perlunya verifikasi lapangan dan peninjauan kembali nilai pajak. Selain itu, Badan Pendapatan juga didorong untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan wajib pajak, agar tidak terjadi penghindaran pajak akibat minimnya informasi.

Baca juga :

Selain beberapa poin itu, Ketua Komisi C juga menekankan akan pentingnya sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam menggali potensi PAD dari berbagai sektor. Mulai dari perizinan hingga pendapatan.

“Saya contohkan di sektor UMKM, yang memiliki potensi besar untuk dijadikan wajib pajak. Sehingga, perlu diberikan kemudahan dalam proses perizinan sebagai langkah mendorong kepatuhan dan peningkatan pendapatan daerah,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Lumajang, M Rizal, menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi pajak yang disertai pengawasan dan koordinasi lintas sektor. “Komisi C juga meminta Badan Pendapatan menerapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang mengelak membayar pajak. Serta, segera mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang masih dapat dimaksimalkan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang,” ujarnya. (hms/adi/gie)

Dalam Raker itu, Komisi A menyoroti berbagai isu strategis penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantaranya, pelaksanaan Pilkades Antar Waktu (PAW), kekosongan perangkat desa, optimalisasi alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kendala pencairan Dana Desa dan pengelolaan Dana Dusun.

Komisi A DPRD Lumajang juga menilai, bahwa kejelasan regulasi dan pendampingan teknis menjadi kunci. Itu karena, kebijakan desa berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca juga :

Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, menegaskan bahwa kekosongan perangkat desa yang berlangsung lama berpotensi menghambat pelayanan publik. “Kami juga meminta DPMD bersikap tegas dan konsisten dalam menyikapi PAW kepala desa serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat kepala desa guna menjaga stabilitas pemerintahan desa selama masa transisi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, Dadang Arifin Prestiawan, menyampaikan bahwa DPMD terus berupaya meningkatkan pendampingan desa. “Pendampingan ini melalui koordinasi lintas OPD serta penyesuaian regulasi sesuai kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Melalui rapat kerja ini, Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang juga menegaskan komitmennya mendorong percepatan petunjuk teknis Dana Desa, ADD dan Dana Dusun demi optimalisasi pelayanan publik tahun 2026. (hms/adi/gie)

Upaya pencegahan ini, digaungkan melalui kegiatan sosialisasi dengan melibatkan pelajar sebagai agen perubahan utama. Tercatat, ada ratusan pengurus OSIS yang hadir dari 175 SMA/SMK/MA se Kabupaten Jember.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo, menekankan bahwa generasi muda Jember memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dan motor penggerak kemajuan. Namun, potensi ini terancam oleh dampak luas dari pernikahan dini dan stunting.

“Generasi ini nantinya akan menjadi pemimpin, inovator dan penggerak kemajuan di masa depan. Namun, potensi besar itu hanya bisa terwujud apabila anak-anak tumbuh dan berkembang secara sehat, cerdas dan produktif,” kata Edy Budi Susilo.

Ditambahkan Edy Budi, pernikahan dini bukan sekadar masalah usia, melainkan terkait kesiapan mental, fisik dan sosial. Remaja yang menikah di usia muda, cenderung belum siap memikul tanggung jawab sebagai orang tua, yang berakibat fatal pada kesehatan ibu dan anak.

Baca juga :

“Akibatnya, risiko kehamilan meningkat dan anak yang dilahirkan akan berisiko lebih besar mengalami stunting,” jelasnya.

Stunting sendiri, ujarnya, didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, langkah pencegahan pernikahan dini sekaligus berarti memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Meski data menunjukkan adanya tren penurunan angka pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo tetap menyayangkan bahwa kasus di lapangan masih ada dan menjadi keprihatinan bersama. Dirinya berharap, para pelajar dapat memahami secara mendalam risiko pernikahan dini dan dampaknya pada masa depan mereka. Dia juga mendorong para pengurus OSIS di sekolah untuk menjadi garda terdepan dalam sosialisasi.

“Jadikanlah isu pencegahan pernikahan dini ini sebagai bagian dari program kerja OSIS kalian. Pengurus OSIS adalah influencer dan panutan di sekolah masing-masing,” tegasnya.

Dispora Jember menyerukan, agar para pelajar memaksimalkan peran mereka sebagai motor penggerak perubahan dengan membuat kampanye kreatif di media sosial dan mengadakan diskusi-diskusi positif di lingkungan sekolah dan komunitas. “Saya ingin kalian bangga menjadi generasi emas Jember. Generasi yang sehat, berpendidikan tinggi, berakhlak mulia, serta mampu mengangkat nama baik daerah ini,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa kepastian itu diketahui setelah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menemui dirinya beberapa waktu lalu. “Kadishub Provinsi Jawa Timur ini datang menemui saya, menyampaikan akan ada beberapa jalur-jalur yang akan dilewati oleh Trans Jatim. Kami juga sudah sampaikan kepada para sopir Angkutan Kota (Angkot) dan paguyubannya. Mereka akan menerima dan mendukung, asal nasib dari para sopir Angkot ini diperhatikan,” jelas Wahyu, Sabtu (18/10/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa nantinya seluruh kru Trans Jatim, mulai dari sopir hingga teknisi, akan direkrut dari kalangan paguyuban Angkot Kota Malang. Pada tahap pertama, nantinya akan ada 15 armada Trans Jatim yang akan beroperasi.

“Dari sini ada driver yang selalu bergantian. Kami berharap, nanti mereka bisa diterima,” tambahnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menjelaskan, layanan Trans Jatim nantinya akan menghadirkan kenyamanan baru bagi masyarakat. Para penumpang cukup membayar Rp 5 ribu, dari Terminal Hamid Rusdi sampai ke Kota Batu.

“Semua armada nanti kami siapkan ber-AC, ada WiFi, tepat waktu dan tidak menunggu penuh,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, menurutnya Pemkot Malang juga menyiapkan langkah penataan ulang trayek Angkot (rerouting) agar tidak tumpang tindih dengan rute Trans Jatim. “Trayek lama seperti GA dan AG itu sudah tidak optimal. Nanti kami evaluasi agar bisa menyesuaikan dengan koridor baru Trans Jatim,” kata Wali Kota Wahyu.

Untuk mendukung sistem transportasi yang terintegrasi, Pemkot Malang juga tengah menyiapkan feeder dan program peremajaan. Untuk anggaran awal akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), sementara kebutuhan lanjutan akan diusulkan melalui APBD tahun 2026.

“Feeder itu butuh anggaran, nah masih kami hitung. Di awal ini akan kami gunakan BTT untuk yang paling prioritas, mana dulu. Kemudian nanti tahun depan akan ada melalui APBD,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Pelaksanaan kegiatan ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak anak serta memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak di Kabupaten Jember. Sementara rangkaian pelaksanaan kegiatan ini, diwarnai dengan tarian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pentas seni anak oleh 4 ribu anak TK se-kabupaten Jember dan lomba mewarnai oleh 310 finalis anak TK, yang terpilih dari 27 ribu peserta.

Kepala IGTKI Kabupaten Jember, Endang Suprihatin, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan dimulai sejak April. Yaitu, dimulai dengan diskusi bersama Ning Bupati Jember terkait Program Sabun Cinta sebagai wujud kolaborasi antara TP PKK Kabupaten Jember dan IGTKI PGRI Jember.

Baca juga :

“Melalui workshop parenting bersama nara sumber Ning Ghyta, akan diselenggarakan Program Sabun Cinta (Sapa Bunda PAUD Cerita Ning Ghyta),” ungkap Endang.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam sambutannya memaknai bahwa Hari Anak Nasional sebagai semangat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. “Mulai dari usia dini, pendidikan menjadi salah satu fokus utama yang perlu ditingkatkan,” kata Bupati Fawait.

Menurutnya, pendidikan dan dasar ilmu yang paling utama adalah akhlaq. “Kemandirian dan ibadah menjadi kebutuhan yang perlu ditanamkan dari masa kecil. Harapannya dalam 5 tahun ke depan, kami bisa membawa dunia pendidikan di Kabupaten Jember berjaya kembali,” imbuhnya. (kom/rio/gie)