Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi lintas dinas, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan), untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik. Khususnya, dari sisa sayuran yang dapat dimanfaatkan oleh peternak.

“Ada banyak peternak yang akan mengambil sampah organik tersebut. Mereka memang memerlukan, jadi untuk limbah sayur itu nantinya bisa digunakan untuk peternakan. Beberapa sudah menunggu untuk pengambilan limbah ini. Kita harapkan, ada pengelolaan sendiri sebelum dibuang,” ucap Wahyu, Kamis (09/10/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa saat ini masih banyak peternak dan petani yang datang langsung untuk mengambil limbah organik dari dapur SPPG secara mandiri. Bahkan di beberapa lokasi, para peternak saling berebut untuk mendapat sisa bahan organik yang bisa dijadikan pakan ternak.

“Peternak dan petani biasanya mencari sendiri. Kadangkala mereka ini rebutan untuk mengambil limbah itu. Tapi sementara ini Alhamdulillah aman,” tuturnya.

Meski belum ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) khusus untuk limbah SPPG, Wali Kota Wahyu menilai rencana tersebut penting untuk dikaji bersama para koordinator SPPG se-Kota Malang.

“Kalau untuk TPS khusus, itu belum, karena di luar SOP-nya. Tapi ini penting, nanti kami akan kumpulkan bersama koordinator SPPG di Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu.

Saat ini, dari 10 SPPG yang aktif di Kota Malang, sebagian besar sudah terhubung dengan peternak yang menampung limbah organik. Ke depan, Pemkot Malang menargetkan jumlah SPPG mencapai 80 titik, dengan sistem pengelolaan limbah yang lebih teratur dan berkelanjutan. (rsy/sit)

Asriafi Ath Thaariq, founder Waroeng Domba 99 dan Rumah Muda Berdaya, sekaligus penerima kalpataru dan lencana inovasi desa kementerian desa, menekankan bahwa limbah MBG dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bermanfaat dan bernilai salah satunya eco enzyme produk ramah lingkungan bagi rumah tangga dan pertanian. “Ada beberapa peluang yang bagus saat ini, yaitu mencari limbah makanan dari Program MBG yang bisa dibuat eco enzyme,” ujarnya, Rabu (01/10/2025) tadi.

Asriafi menambahkan, eco enzyme bukan sekadar pembersih. Dari limbah makanan yang sama, bisa dibuat disinfektan, sabun, pupuk cair, hingga pakan magot untuk pertanian. Dengan demikian, limbah yang semula terbuang justru bisa bernilai ekonomi dan menjadi sumber penghasilan baru bagi pemuda.

Salah satu peserta yang telah mempraktikkan ide ini, adalah Dzaki Fahruddin, seorang petani muda yang juga aktif di komunitas lingkungan. Dari dapur umum MBG di SPPG Yosowilangun, Dzaki mengumpulkan sisa makanan untuk diolah menjadi kompos dan pupuk cair.

“Selain mengurangi sampah, hasilnya juga bermanfaat untuk pertanian. Sekarang, saya sedang mengembangkan limbah ini menjadi inovasi lain yang bisa dijadikan produk bernilai jual,” ujarnya, sambil menunjukkan botol-botol eco enzyme yang telah siap dipasarkan.

Dzaki menuturkan, bahwa prosesnya sederhana namun membutuhkan disiplin. Limbah makanan dicacah kecil, dicampur gula merah dan air, kemudian difermentasi selama tiga bulan sebelum menjadi eco enzyme yang siap digunakan.

Menurut Asriafi, kunci keberhasilan terletak pada kesadaran dan kreativitas pemuda. “Limbah makanan seharusnya dipandang sebagai modal, bukan masalah. Dengan inovasi dan bimbingan, kita bisa menciptakan produk ramah lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” jelasnya.

Selain Dzaki, Siti Aisyah, peserta lainnya, juga mencoba mengolah limbah MBG menjadi pupuk cair. “Awalnya saya ragu, tapi setelah melihat hasilnya, pupuk ini lebih subur daripada yang biasa saya pakai. Tanaman saya tumbuh lebih sehat, dan saya bisa menghemat biaya pertanian,” ujarnya.

Praktik ini menunjukkan bahwa limbah MBG tidak hanya bisa diubah menjadi produk jualan, tetapi juga mendukung pertanian berkelanjutan. Bahkan beberapa peserta sudah bereksperimen mencampur eco enzyme dengan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah.

Baca juga :

Bagi Asriafi, kegiatan ini juga memiliki nilai edukatif. Para pemuda belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan, mengelola sumber daya, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini.

“Eco enzyme bukan hanya soal bisnis. Ini soal kesadaran kolektif, bagaimana kita mengubah sampah menjadi manfaat, lingkungan menjadi bersih, dan ekonomi tetap bergerak,” katanya.

Tidak semua dapur MBG mampu mengolah limbah makanan. Beberapa memberikan sisa makanan secara cuma-cuma ke tetangga untuk pakan ternak. Namun bagi mereka yang mau berinovasi, limbah MBG adalah bahan mentah yang bernilai tinggi.

Peserta lain, Rifqi Hidayat, menambahkan bahwa pengalaman mengolah limbah MBG mengajarkannya disiplin dan kesabaran. “Fermentasi membutuhkan waktu dan perhatian, tapi ketika eco enzyme jadi, rasanya bangga sekali. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi karya nyata,” ungkapnya.

Selain menghasilkan produk, praktik ini juga membangun jejaring komunitas muda peduli lingkungan. Pertemuan rutin antara peserta untuk bertukar pengalaman dan strategi pemasaran membuat ekosistem inovasi semakin hidup.

Asriafi berharap, program seperti ini bisa direplikasi di seluruh Lumajang. Dengan sinergi antara pemerintah, komunitas muda, dan penggiat inovasi, limbah makanan bisa menjadi sumber daya ekonomi dan edukasi lingkungan.

“Kita ingin generasi muda sadar bahwa setiap bahan memiliki potensi. Limbah makanan bisa jadi eco enzyme, pupuk, atau pakan magot. Ini adalah peluang usaha sekaligus kontribusi bagi bumi,” jelas Asriafi.

Dzaki menambahkan bahwa pengolahan limbah MBG bukan sekadar inovasi individu. “Ini adalah gerakan kolektif. Kita bisa menginspirasi desa lain untuk memanfaatkan limbah, mengurangi sampah, dan menciptakan peluang ekonomi baru,” ujarnya.

Menurut Asriafi, potensi ekonomi dari eco enzyme cukup menjanjikan. Satu liter eco enzyme bisa dijual dengan harga yang kompetitif, sementara pupuk cair atau pakan magot juga memiliki pasar tersendiri, baik untuk petani maupun pengusaha kecil.

Lebih dari itu, program ini menumbuhkan jiwa wirausaha hijau generasi muda belajar mengelola bisnis sambil peduli lingkungan. Eco enzyme menjadi simbol bagaimana kreativitas bisa mengubah masalah menjadi solusi bernilai.

Dengan kolaborasi yang terus berkembang, limbah MBG kini memiliki wajah baru, yaitu dari sisa makanan menjadi eco enzyme, pupuk, dan pakan, sekaligus media edukasi, peluang usaha, dan pemberdayaan generasi muda.

Dzaki menutup perbincangan dengan keyakinan: “Kita membuktikan bahwa inovasi sederhana bisa berdampak besar. Limbah MBG bukan lagi sampah, tapi modal untuk masa depan yang lebih hijau, kreatif, dan mandiri. (kom/adi/sit)

Dalam momen itu, Menteri LH Hanif Faisol menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten Malang, yang akan membangun fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di dua lokasi dan membangun Instalasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). “TPA (Talangagung, red) ini bukan merupakan salah satu TPA yang kita berikan sanksi administrasi pemerintah. Artinya, TPA ini sudah berjalan sedemikian baik di dalam pengelolaannya. Mulai dari tadi, kami coba tes ini hasil pengukuran baku mutu air limbahnya, kemudian dari sisi bau juga tidak terlalu dan hampir tidak menyengat. Kemudian ada pemanfaatan metanol dan metana. Sehingga, ini tentu merupakan langkah-langkah yang cukup baik dari Bupati Malang dalam penanganan sampahnya,” kata Menteri LH Hanif.

Dirinya juga menegaskan, bahwa ke depan Pemerintah Kabupaten Malang akan ada pembangunan fasilitas RDF, untuk dua lokasi TPA yang diyakininya akan semakin meningkatkan sirkuler ekonomi. Sehingga, penanganan sampah itu wajib dengan sirkuler ekonomi kalau mau sustainable.

Baca juga :

Pihaknya juga meminta Bupati Malang, untuk segera mengusulkan kepada Kementrian LH, membangun instalasi pengolahan limbah B3, terutama dari rumah sakit-rumah sakit. “Tanpa itu, semua yang ada musibah dan marabahaya buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Ini semua terus ditingkatkan, kemudian beberapa upaya pilah sampah juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Saya harap ini terus dilakukan akselerasi percepatannya, karena memudahkan di dalam pengelolaan yang lebih efisien dan lebih efektif,” ujarnya.

Sebagai informasi, RDF adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dari sampah yang telah diproses. Seperti plastik, kertas dan limbah organik yang mudah terbakar. Proses RDF melibatkan pemilahan, penghancuran dan pengeringan sampah untuk menghasilkan bahan bakar yang dapat digunakan berbagai industri.

Bupati Sanusi menambahkan bahwa di Kabupaten Malang nantinya akan ada pengembangan dalam pengelolaan sampah. “Di sini juga akan ada penanganan RDF dan diberi untuk perizinan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Malang. Sehingga, nanti penanganan sampah akan lebih masif dan bernilai ekonomis. Untuk RDF, akan direalisasikan pada November atau Desember. Jadi di tahun 2025, ini sudah bisa jalan karena MoU-nya sudah dengan PT Semen Indonesia dan waktu itu disaksikan oleh Pimpinan KPK di Jakarta,” papar Bupati Malang. (kom/gie/adv)

Peninjauan yang dilakukan itu, merupakan bagian dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Nasional. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Letnan Jenderal (Purn) Anto Mukti Putranto, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar operasional, terutama dalam aspek kebersihan dan alur distribusi bahan pangan.

“Saya datang ke sini, untuk meninjau perkembangan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden, yaitu MBG. Di Kota Malang ini, dapurnya sudah ke-8. Secara umum sudah baik, namun masih ada beberapa koreksi teknis yang perlu disempurnakan,” kata Letjen Purn Anto.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya menjaga higienitas dapur serta memperbaiki alur pergerakan bahan pangan, mulai dari bahan mentah masuk hingga makanan siap saji keluar. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi sistem pengelolaan limbah dapur, namun juga diberikan catatan terkait air limbah yang seharusnya dimanfaatkan untuk menyiram tanaman bahan baku.

“Saya perintahkan agar air limbah bisa digunakan untuk menyiram tanaman sayuran. Jadi multifungsi, tidak sekadar dibuang,” tambahnya.

Baca juga :

Terkait potensi risiko keracunan makanan dalam distribusi, Letjen Purn Anto menekankan pentingnya sistem kerja yang efisien. Salah satu contoh, seperti kasus keterlambatan memasak akibat kendala teknis, seperti kehabisan gas yang menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan dapur. Kini, penggunaan daging beku (frozen) menjadi solusi untuk menjaga mutu dan waktu penyajian.

Lebih lanjut dirinya juga menegaskan, bahwa penyebaran dapur SPPG diatur berdasarkan kebutuhan dan karakter wilayah. Setiap dapur hanya bisa dibuka dengan jarak minimal empat kilometer dari dapur lainnya, atau disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan cakupan wilayah.

“Tiap kota dan kabupaten berbeda. Ada yang cukup dengan dua atau tiga dapur, tapi ada juga yang butuh lebih banyak,” tambahnya.

Disinggung terkait operasional program MBG selama libur sekolah, Letjen Purn Anto menyampaikan bahwa layanan hanya diberikan saat siswa aktif bersekolah. “Siswa itu tahunya makan dan sehat. Kalau tidak ada sekolah, MBG juga tidak jalan, kecuali di wilayah yang masih ada kegiatan belajar mengajar,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut baik kunjungan Kepala Staf Kepresidenan. Beberapa masukan yang telah disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, akan segera ditindaklanjuti demi penyempurnaan pelaksanaan program nasional tersebut.

“Alhamdulillah, terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini, kami bisa menyempurnakan beberapa hal yang tadi telah disampaikan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Malang, Roni Kuncoro, menyampaikan bahwa dalam hal ini DLH Kota Malang memantau secara ketat sistem pengelolaan limbah. Tentunya, dibutuhkan peran serta dari pelaku usaha dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami terus mengimbau seluruh Fasyankes agar benar-benar tertib dalam pengelolaan limbah medis. Jika tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 dan tidak menjalin kontrak dengan transporter resmi, maka izin operasional tidak akan diterbitkan,” tegas Roni, Jumat (13/06/2025) tadi.

Menurutnya, pengelolaan limbah medis menjadi syarat mutlak dalam memperoleh izin operasional. Hal ini, bertujuan mencegah limbah berbahaya masuk ke aliran sampah umum dan mencemari lingkungan.

Baca juga :

Roni memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya pembuangan limbah medis atau limbah B3 ke TPA Supit Urang. Dirinya menilai, sistem regulasi yang mewajibkan pengelolaan mandiri dari sumber penghasil limbah berjalan cukup efektif.

“Fasyankes maupun pelaku usaha lain sudah kami awasi secara berkala. Kepatuhan mereka sangat menentukan keberhasilan upaya menjaga lingkungan dari pencemaran bahan berbahaya,” katanya.

Lebih lanjut, DLH Kota Malang, juga berkomitmen memberi contoh langsung dalam pengelolaan limbah B3. Dimana Kantor DLH sendiri telah dilengkapi TPS B3 untuk menampung limbah internal seperti baterai bekas, lampu neon, dan aki kendaraan operasional.

“Artinya, semua pihak, termasuk kami sendiri, wajib tertib dan patuh terhadap aturan. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik pembuangan limbah B3 secara sembarangan,” imbuh Roni. (rsy/sit)

Sebelum berkecimpung di dunia daur ulang, Yustin adalah seorang pembatik tulis. Namun, sejak konversi minyak tanah ke LPH pada 2015, usahanya mengalami penurunan. Tidak menyerah sampai di situ, dirinya melihat peluang baru dalam limbah non logam yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar.

“Awalnya kami mencoba membuat aksesoris dan lampu belajar. Saat pandemi, kami bertahan dengan produksi masker dari kain perca. Setelahnya, kami mulai membuat tas daur ulang dengan merek Tsuy dan merambah dunia fesyen,” kata Yustin, Rabu (05/02/2025) tadi.

Selain menjadi sumber pendapatan, usaha tersebut menurutnya juga bertujuan membantu pengelolaan sampah dan memberdayakan warga sekitar. “Saya ingin menjadikan Yust Collection sebagai usaha ramah lingkungan dan pusat produksi daur ulang di Kota Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Sejak 2019, usaha tersebut telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan dua lini usaha, yakni daur ulang dan batik tulis dengan merek ErnikMbo. Bersama para pembatik di Bunulrejo, Yustin juga mendirikan Komunitas Batik Kantil untuk melestarikan batik tulis.

“Untuk saat ini, kapasitas produksi Tsuy berkisar 30 hingga 50 produk perbulan, dengan harga mulai dari Rp 5 ribu untuk gantungan kunci hingga Rp 2 juta untuk kostum karnaval daur ulang. Sementara produksi ErnikMbo mencapai 5 hingga 10 lembar kain batik per bulan, didukung oleh sepuluh tenaga kerja tidak tetap,” tambahnya.

Berkat kreativitasnya, Yustin sering mengikuti ajang peragaan busana dan karnaval. Dirinya juga memiliki sertifikat instruktur dan aktif mengajar ekstrakurikuler daur ulang serta membatik di beberapa sekolah.

Berbagai prestasi pun juga telah diraih Yustin. Di bidang daur ulang, karya kreatifnya meraih penghargaan sebagai Kostum Terunik (Kartini Run Jakarta Tahun 2019), Kostum Daur Ulang Terbaik (Jambore Sampah Nasional di Bali Tahun 2019) dan Juara III dalam Lomba Daur Ulang Kota Malang Tahun 2020. Yustin pun juga pernah menyabet Juara II Desain Batik di Malang pada tahun 2021 dan meningkat dengan meraih Juara I Desain Batik di Malang pada tahun 2022. (rsy/sit)

Ketua RT 04 Jalan Joyo Agung Regency, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Sugiyono, menyampaikan bahwa pihaknya dan beberapa warga lainnya menolak dengan tegas. Karena, tidak memenuhi beberapa syarat dari pendirian usaha RS.

“Jadi seperti pengelolaan limbah, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin), fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga lahan parkir. Kemudian yang jadi alasan lain, itu karena terlalu dekat dengan lingkungan rumah tangga,” ujar Sugiyono, Kamis (05/12/2024) tadi.

Sugiyono juga menambahkan, bahwa warga tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan secara transparan. “Kami hanya diberi sosialisasi sekali, tanpa rembukan lebih lanjut,” katanya.

Menanggapi adanya penolakan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Malang, Ida Made Ayu Wahyuni, menyampaikan bahwa dalam kegiatan selalu ada pro dan kontra. Sehingga menurutnya, harus banyak melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat sekitar.

Baca juga :

“Mereka merasa dengan adanya RS kan terganggu kalau ada akses keluar masuk yang begitu banyak pasien. Tetapi mereka tidak memperhatikan manfaat yang luar biasa dari kehadiran RS ini. Sehingga kerjasama dengan Forkopimcam ini harus ditingkatkan, karena apapun yang terjadi, gejolak masyarakat bisa diredam,” ujar Ida.

Saat disinggung mengenai audiensi, menurutnya dapat diselesaikan dengan perangkat wilayah yang ada di sekitarnya. Termasuk Lurah Merjosari dan Camat Lowokwaru.

“Mereka bisa menyelesaikan dengan lurah dan camat yang ada di wilayahnya, karena kan itu perangkat wilayah pengampunya,” ucap Ida.

Sementara itu, Direktur Bambang Shita Hospital, dokter Tedy Prawiro, menyampaikan bahwa RS tersebut telah memenuhi prosedur perizinan dan melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan limbah. “Kami menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dibangun dengan bantuan DLH. Semua sudah sesuai standar,” jelas Tedy.

Dirinya juga mengaku heran, dengan adanya penolakan dari warga tersebut. Sebab, pihak RS sendiri juga telah memberikan kompensasi bagi warga sekitar.

“Warga sering datang berobat ke sini, bahkan ada yang mendapat layanan gratis. Kami juga memberikan kompensasi kepada tetangga terdekat untuk mengatasi dampak, seperti kebisingan dan parkir. Selain itu kami juga sudah melakukan sosialisasi pada warga, namun apabila ada komplain kami terbuka untuk berdialog, tapi hingga kini belum ada yang secara resmi menyampaikan keluhan langsung,” imbuh Tedy. (rsy/sit)

Inovasi tersebut, merupakan gagasan dari salah satu guru di SMPN 30 Kota Malang, yakni Supriadi. Itu dikembangkan bersama tim sekolah sebagai solusi atas limbah organik yang dihasilkan setiap hari.

Guru SMPN 30 Kota Malang, Utari Dian Palupi, menyampaikan bahwa Brikomek tersebut dihasilkan dari pengolahan sampah organik. Yakni daun dan sekam, yang diubah menjadi briket kompos ramah lingkungan.

“Bahan-bahan untuk membuat Brikomek ini hampir semuanya gratis karena berasal dari limbah organik. Satu-satunya bahan yang perlu dibeli hanyalah tepung kanji sebagai perekat,” kata Utari, Selasa (12/11/2024) tadi.

Baca juga :

Dalam prosesnya, kompos dicampur dengan tepung kanji dengan menggunakan perbandingan tertentu. Kemudian, dicetak dengan alat pengepres yang telah dimodifikasi.

“Screw press ini kami buat sendiri dan telah diatur agar memiliki daya tekan yang maksimal dan stabil. Setelah dicetak, briket dijemur selama lima hari di bawah sinar matahari,” tambahnya.

Inovasi Brikomek tidak hanya menjadi solusi pengolahan sampah organik yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga mengurangi polusi udara yang diakibatkan metode pembakaran sampah. Sebelumnya, sampah yang tidak terolah di sekolah kerap dibakar, namun metode ini menimbulkan polusi dan merusak lingkungan sekitar.

Selain sebagai langkah mengurangi sampah, Brikomek kini dijadikan media pembelajaran di SMPN 30 Kota Malang. Maka dari itu, siswa dapat memahami langsung bagaimana mengolah limbah organik menjadi produk bernilai ekonomis yang dapat menjadi bahan bakar alternatif.

“Melalui Brikomek, kami berharap siswa turut belajar tentang pentingnya inovasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan bagaimana memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat,” imbuh Utari. (rsy/sit)

Bermodalkan limbah batok kelapa yang biasa ditemuinya di sekitar rumah, dirinya pun mampu mengubahnya menjadi arang briket. Tidak sebatas itu, dari hasil awal ini pula, akhirnya juga mampu dikembangkan sehingga menjadi ekspor. Dan sudah barang tentu, kini dari setiap transaksi briketnya itu, pun menghasilkan cuan.

“Kebetulan di Gucialit (Desa, red), limbah tempurung kelapa melimpah ruah. Kalau itu, tidak ada yang memanfaatkan, sehingga saya kumpulkan. Saya cari manfaatnya dan akhirnya terpikir membuat arang briket,” katanya, saat dikonfirmasi di rumah produksinya di Desa Gucialit, Sabtu (12/10/2024) tadi.

Nur Hasan juga menjelaskan, kali pertama mengawali usahanya itu, yakni dengan cara manual. Hingga akhirnya, dalam setahun terakhir berbuah manis. Salah satunya, mendapatkan pembeli dari produknya tersebut dengan jumlah 20 hingga 30 ton perdua bulan untuk di ekspor ke Turki.

Baca juga :

“Saya promosikan kok alhamdulillah. Ketemu buyer dari Turki dan dia minat. Bahkan datang ke saya, hingga akhirnya produk saya kirim ke negara mereka dan mereka cocok. Alhamdulillah, permintaan sekarang melebihi 2 kontainer atau sekitar 36 ton,” ungkapnya.

Arang briket sendiri, tambahnya, kini makin menjadi pilihan utama dan banyak orang berganti dari arang konvensional. Kelebihan arang ini, dari berbagai aspek adalah ramah lingkungan, tahan lama, hasil pembakaran lebih bersih, penggunaan mudah dan praktis untuk aktivitas outdoor.

Karenanya, ujar Nur Hasan, tidak heran kalau kemudian arang jenis ini memiliki permintaan tinggi dari negara tetangga. Arang briket juga semakin populer penggunaannya di dunia kuliner.

“Semoga usaha ini semakin berkembang. Sehingga, nanti bisa mengajak masyarakat pemuda sekitar yang pengangguran bisa bekerja dan mengangkat perekonomian masyarakat sekitar,” paparnya. (kom/adi/sit)