Penegasan yang disampaikan itu, bukan tanpa dasar. Itu karena, dari hasil pemantauan langsung di sejumlah titik distribusi, mulai dari SPBE, agen, hingga pangkalan, ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam tata kelola distribusi. Kondisi ini, dinilai menjadi penyebab utama terganggunya pasokan LPG bersubsidi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.

Salah satu temuan krusial, adalah adanya pangkalan yang menyimpan lebih dari 1.000 tabung kosong. Jumlah tersebut, jauh melampaui batas kewajaran dan berpotensi menghambat perputaran distribusi. Dalam sistem distribusi LPG, kelancaran sirkulasi tabung menjadi faktor penting agar pasokan tetap tersedia secara merata.

Bupati Indah menilai, praktik seperti ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengorbankan hak masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama LPG bersubsidi. Karena itu, tindakan tegas menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

“Kalau terbukti menimbun, hari ini juga ditutup. Tidak ada toleransi,” tegasnya, seusai Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilitas Stok LPG 3 kg dan BBM di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (09/04/2026) tadi.

Langkah ini, menandai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan publik. Bupati Indah juga menyampaikan, bahwa pihaknya telah mengantongi data pelanggaran dari hasil pemantauan lapangan. Data tersebut, akan segera diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses penindakan yang transparan dan berkeadilan.

Langkah ini, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan distribusi LPG tidak hanya berhenti pada tingkat administratif, tetapi juga menyentuh aspek hukum untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Dalam upaya memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memperketat aturan penggunaan.

Baca juga :

Bupati menegaskan, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pelaku usaha tertentu tidak diperkenankan menggunakan LPG 3 kg. Kebijakan ini, akan diperkuat melalui surat edaran resmi yang segera diterbitkan. Sehingga, memiliki landasan yang jelas dalam pengawasan di lapangan.

Dengan demikian, distribusi LPG diharapkan benar-benar menyasar rumah tangga kurang mampu sesuai peruntukannya. Selain penindakan, pemerintah juga mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak ikut dalam praktik yang merugikan. Seperti, membeli dalam jumlah berlebihan atau menjual kembali dengan harga di atas ketentuan.

Bupati Indah menegaskan, bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) telah ditetapkan secara jelas, yakni Rp18 ribu di tingkat pangkalan. Harga tersebut, merupakan batas yang harus dipatuhi demi menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat.

“HET sudah jelas Rp 18 ribu. Tidak boleh ada permainan harga. Ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.

Penegakan aturan ini, diharapkan mampu mengembalikan stabilitas distribusi LPG dalam waktu cepat. Pemerintah daerah juga memastikan akan terus melakukan pemantauan intensif untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

Lebih dari sekadar penindakan, langkah ini mencerminkan upaya menjaga keadilan distribusi energi di tengah masyarakat. LPG bersubsidi bukan hanya komoditas, melainkan bagian dari jaring pengaman sosial yang harus dijaga bersama.

Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku distribusi dan masyarakat, diharapkan ketersediaan LPG 3 kg dapat kembali normal, harga tetap terkendali dan kebutuhan dasar warga terpenuhi secara adil dan merata. (kom/adi/gie)

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengatakan bila rencana tersebut merupakan hasil koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan dalam rapat kesiapsiagaan pengamanan mudik yang melibatkan aparat keamanan dan instansi terkait. Sementara dalam apel kesiapsiagaan yang digelar sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya antisipasi terhadap sisa musim hujan yang masih berpotensi memicu cuaca ekstrem.

“Dalam rapat koordinasi bersama stakeholder, termasuk dengan jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur, disampaikan bahwa kita harus mengantisipasi kemungkinan curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem pada sisa musim hujan ini,” kata Gatot, Minggu (15/03/2026) tadi.

Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Jatim berencana melakukan modifikasi cuaca selama 10 hari. Terhitung, mulai 16 Maret hingga 26 Maret 2026, bertepatan dengan periode padat pergerakan masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran.

Menurutnya, operasi tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat. “Ini dilakukan untuk mengantisipasi wilayah yang kondisi tanahnya sudah jenuh akibat hujan dalam beberapa bulan terakhir. Jangan sampai ketika masyarakat sedang melakukan perjalanan mudik atau meninggalkan rumah, justru terjadi hujan ekstrem yang memicu longsor maupun banjir,” jelasnya.

Baca juga :

BPBD Jatim juga memetakan, sejumlah wilayah yang menjadi perhatian selama masa mudik. Jalur Selatan Jawa Timur, disebut memiliki potensi tinggi terhadap bencana longsor, terutama di kawasan perbukitan yang dilalui jalur transportasi utama.

Selain itu, beberapa daerah yang selama ini dikenal rawan banjir juga masuk dalam pemantauan intensif. Seperti, wilayah Lamongan, Pasuruan, hingga Probolinggo. “Wilayah-wilayah tersebut perlu diantisipasi, agar tidak terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama yang dapat memicu banjir,” tambahnya.

Tidak hanya jalur transportasi, kawasan wisata juga masuk dalam radar pengawasan. Gatot juga menilai, sejumlah destinasi wisata berpotensi dipadati pengunjung selama libur Lebaran sehingga risiko bencana perlu diantisipasi sejak dini.

Di sisi lain, BPBD Jatim juga menyiapkan skenario penanganan jika terjadi bencana selama masa mudik. Koordinasi telah dilakukan dengan berbagai instansi teknis, termasuk dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional serta Dinas Pekerjaan Umum untuk penanganan cepat apabila terjadi longsor di jalur transportasi.

Sementara untuk potensi tanggul jebol atau banjir, BPBD telah berkoordinasi dengan dinas pengairan agar alat berat dapat segera diterjunkan jika terjadi kerusakan infrastruktur air. “Kalau terjadi longsor, alat berat dari PU baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota bisa langsung diturunkan. Begitu juga jika ada tanggul jebol, penanganan darurat bisa segera dilakukan,” tambahnya. (kom/sby/gie)

Kegiatan ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak dan remaja tentang pentingnya keamanan digital sekaligus memperkenalkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Aturan yang diterbitkan pada 2025 tersebut, disusun untuk melindungi anak-anak dan remaja saat menggunakan internet, aplikasi, gim, serta berbagai layanan digital lain.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AK Provinsi Jatim, R Hari Chandra, mengatakan perkembangan teknologi digital membawa peluang besar bagi anak, namun juga menyimpan risiko yang perlu diantisipasi. “Melalui Safer Internet Day ini, kami ingin memastikan anak-anak Jawa Timur tidak hanya menjadi pengguna internet yang aktif, tetapi juga cerdas dan aman. Komik PP Tunas yang disusun Forum Anak Jatim diharapkan menjadi media edukasi yang mudah dipahami oleh anak-anak,” katanya.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, pelibatan Forum Anak dalam penyusunan komik tersebut, menjadi bentuk partisipasi bermakna anak dalam menyuarakan kepentingan dan perlindungan mereka sendiri di ruang digital.

Sementara itu, Child Protection Specialist Unicef wilayah Jawa, Naning Pudjijulianingsih, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berkontribusi dalam kegiatan itu. “Kami mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan anak-anak melalui Forum Anak Jatim. Upaya bersama seperti ini sangat penting untuk mewujudkan lingkungan digital yang lebih aman dan ramah anak,” ujarnya.

Kegiatan Safer Internet Day tersebut, diisi dengan sosialisasi PP Tunas, diskusi interaktif, serta diseminasi Komik PP Tunas sebagai bahan edukasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan, melalui sinergi berbagai pihak, upaya perlindungan anak di ruang digital di Jawa Timur dapat semakin optimal. (kom/sby/gie)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga menegaskan bahwa periode Ramadan dan Idul Fitri selalu diikuti lonjakan permintaan bahan pokok, yang berpotensi memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi sejak dini. “Stabilitas harga adalah bagian dari perlindungan sosial. Ketika harga terkendali, masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari besar dengan lebih tenang,” kata Bunda Indah.

Melalui TPID, pemerintah daerah memperkuat pemantauan harga harian pada komoditas strategis. Seperti beras, cabai, minyak goreng, gula, telur dan daging. Pengawasan dilakukan, hingga tingkat pasar tradisional untuk memastikan kondisi riil di lapangan.

Baca juga :

Selain pemantauan, lanjutnya, penguatan pasokan menjadi fokus utama melalui koordinasi dengan distributor, produsen, serta daerah pemasok guna menjamin ketersediaan barang tetap aman. Kelancaran distribusi, juga menjadi perhatian, terutama untuk mengantisipasi hambatan logistik yang dapat memicu kelangkaan dan gejolak harga di tingkat konsumen.

“Kita tidak hanya memantau harga, tetapi memastikan stok tersedia dan distribusi berjalan lancar. Pengendalian inflasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir,” terangnya.

Pemkab Lumajang juga menyiapkan langkah intervensi berupa operasi pasar dan pasar murah, apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan, sebagai upaya menjaga keterjangkauan bagi masyarakat. Di sisi lain, penguatan komunikasi publik dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi harga yang transparan sekaligus terhindar dari kepanikan belanja yang berpotensi memperparah tekanan inflasi.

Menurut Bunda Indah, pengendalian inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dengan koordinasi lintas sektor yang semakin solid, Pemkab Lumajang optimistis tekanan inflasi musiman dapat dikelola secara efektif sehingga masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi. (kom/adi/gie)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa Karirhub menjadi pintu masuk yang memudahkan pencari kerja. “Informasi lowongan kerja makin terpusat, sumbernya jelas dan lowongan yang ditampilkan diverifikasi oleh Pusat Pasar Kerja Kemnaker agar masyarakat lebih terlindungi. Selain itu, pelamar bisa memilih jalur melamar yang paling praktis sesuai skema integrasi yang tersedia,” katanya, dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker Jakarta, Rabu (11/02/2026) tadi.

Upaya integrasi ini, tambahnya, merupakan bagian dari penguatan layanan pasar kerja nasional melalui Karirhub. Kerja sama dijalankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan job portal mitra dan mulai dirintis sejak Agustus 2025 oleh Menteri Ketenagakerjaan, Prof Yassierli.

“Kemnaker menggandeng total delapan job portal swasta untuk diintegrasikan. Hingga saat ini, empat job portal telah terhubung dan dapat diakses resmi di Karirhub, yakni HiredToday, Toploker, Redy dan Glints. Keempat job portal lainnya masih dalam tahap proses integrasi sistem,” tambah Cris.

Agar publik mudah mengenali asal informasi, lanjutnya, lowongan dari portal mitra yang tampil di Karirhub (karirhub.kemnaker.go.id) dilengkapi penanda atau logo sumber pada tampilan lowongan. Dengan begitu, pencari kerja dapat mengetahui asal informasi secara jelas saat memilih lowongan kerja.

Baca juga :

Kemnaker, lanjut Cris, menyiapkan dua skema integrasi. Skema pertama adalah full integrasi, yaitu lowongan tampil di Karirhub dan pencari kerja bisa melamar tanpa berpindah platform. Dengan persetujuan pengguna, data lamaran dikirimkan kepada perusahaan melalui job portal mitra.

Sementara proses rekrutmen mulai seleksi awal, wawancara, hingga keputusan akhir diterima atau ditolak dikelola oleh perusahaan melalui job portal mitra. Status proses rekrutmen dapat dipantau secara otomatis melalui Karirhub. Skema full integrasi ini, telah diterapkan pada job portal HiredToday.

Skema kedua, adalah semi full integrasi, dimana lowongan kerja dari job portal mitra tetap ditampilkan di Karirhub, namun pencari kerja yang ingin melamar akan diarahkan ke situs web job portal masing-masing untuk melakukan registrasi dan proses lamaran. Pada skema ini, Karirhub berperan sebagai media publikasi lowongan kerja, sedangkan seluruh proses rekrutmen dilakukan sepenuhnya di platform job portal mitra. Skema semi full integrasi saat ini sudah diterapkan pada Toploker, Redy dan Glints.

“Ke depan kerja sama ini akan terus diperluas dan diperkuat agar akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja yang terpercaya semakin mudah, sekaligus membuka lebih banyak pilihan peluang kerja lintas sektor,” kata Cris.

Berdasarkan data Pusat Pasar Kerja Kemnaker, sepanjang 2025 terdapat 115.182 lowongan kerja di Karirhub dari 2.135 perusahaan. Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan Karirhub melalui tautan resmi, memperhatikan penanda sumber lowongan dan menggunakan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan kerja secara lebih aman dan tepat. (hms/ker/gie)

Kegiatan tersebut, menandai komitmen Pemkab Lumajang, bahwa pembangunan infrastruktur air bersih harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem. Tanpa pengelolaan daerah tangkapan air (catchment area) yang baik, keberlanjutan layanan air bersih berpotensi tergerus dalam jangka panjang.

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa keberhasilan SPAM tidak semata diukur dari kapasitas produksi atau jangkauan layanan, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan alam di sekitar sumber mata air. “Yang paling penting adalah catchment area-nya harus dijaga. Kita tidak boleh hanya membangun jaringan air, tetapi juga memastikan lingkungan di sekitar sumber air tetap lestari. Menanam pohon dengan daya simpan air yang baik adalah kunci menjaga keberlanjutan,” kata Bunda Indah-sapaan.

Diuraikannya, penanaman pohon merupakan langkah preventif yang memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas debit air. Upaya ini, menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan layanan air bersih tetap tersedia dan dapat diandalkan oleh masyarakat dari waktu ke waktu.

Baca juga :

Bunda Indah juga menekankan, akan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga sumber daya air. Dirinya menyebut, bahwa keberlanjutan air bersih tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan kebijakan pemerintah tanpa keterlibatan warga yang tinggal di sekitar daerah resapan.

“Kita sudah belajar dari banyak pengalaman. Ketika area tangkapan air tidak dijaga, sumber air bisa menurun bahkan berhenti. Karena itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan,” ujarnya.

Dalam konteks pelayanan publik, Bupati Indah menegaskan bahwa air bersih adalah layanan dasar yang menyangkut kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab, berkeadilan dan berorientasi jangka panjang.

“Satu tetes air yang bisa dimanfaatkan masyarakat memiliki nilai yang sangat besar. Jika dikelola dengan baik dan dijaga keberlanjutannya, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang,” tambahnya.

Bunda Indah juga menyampaikan apresiasi kepada Perumda Air Minum Tirta Mahameru, atas perannya dalam mewujudkan SPAM Kalisono, seraya mengingatkan bahwa keberhasilan layanan air bersih hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, BUMD dan masyarakat. Melalui kegiatan penanaman pohon di area Sumber Kalisono, Pemkab Lumajang menegaskan arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar capaian fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi sebagai prasyarat utama keberlanjutan pelayanan air bersih di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan darurat harus tetap dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu. “Meski Status Tanggap Darurat sebelumnya telah berakhir, namun dampak Semeru masih dirasakan warga dan berpotensi mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Senin (24/11/2025) tadi.

Perpanjangan Status Tanggap Darurat sendiri, berlaku selama tujuh hari dan terhitung mulai 26 November hingga 2 Desember 2025. Keputusan ini, memberikan landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk terus melakukan penanganan darurat, pemulihan infrastruktur dan perlindungan warga terdampak.

Baca juga :

“Perpanjangan Status Tanggap Darurat ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada. Semua pihak harus bersinergi, mulai dari aparat daerah, relawan, hingga masyarakat, agar penanganan pasca bencana berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Bunda Indah.

Selain itu, Bunda Indah mendorong masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah daerah juga memastikan, bahwa seluruh bantuan dan layanan darurat akan terus tersedia bagi warga yang membutuhkan, termasuk fasilitas kesehatan, evakuasi dan pemulihan infrastruktur.

Dengan perpanjangan Status Tanggap Darurat ini, Lumajang kembali menunjukkan semangat gotong-royong dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. “Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, disiplin dan saling mendukung,” tambahnya.

BPBD Kabupaten Lumajang pun siap memperkuat koordinasi semua stakeholder, memantau kondisi pengungsi, memastikan ketersediaan logistik dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan. Dengan langkah ini, diharapkan dampak sosial dan ekonomi dari erupsi Semeru dapat diminimalkan, sementara warga terdampak tetap mendapatkan perlindungan maksimal. (kom/adi/gie)

Dalam keterangan persnya yang dikirimkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, juga menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi korban serta memastikan korban mendapat perlindungan dan pendampingan menyeluruh. “Saya mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya bagi korban. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual. Pemerintah Kabupaten Jember akan memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak,” kata Gus Fawait.

Menindaklanjuti laporan yang diterima melalui Wadul Gus’e dengan ID IG.Q.201025178018, serta hasil koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengambil langkah konkret. Yakni, Bupati Jember memerintahkan RSD Balung untuk mengembalikan biaya visum sebesar Rp 500 ribu kepada korban dan memberikan layanan home care ke rumah korban.

Baca juga :

RSD Balung juga diperintahkan untuk berkoordinasi dengan DP3AKB Kabupaten Jember, agar pendampingan medis dan psikologis terhadap korban dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya, Inspektorat Kabupaten Jember mendapat perintah langsung dari Bupati Jember, untuk mengecek kebenaran informasi terkait dugaan pengabaian laporan, termasuk klarifikasi terhadap adanya upaya penyelesaian yang tidak sesuai prosedur hukum.

DP3AKB melalui UPT PPA telah melakukan verifikasi dan pendampingan terhadap korban, termasuk asesmen awal, pendampingan visum psikiatri di RSD dr Soebandi, serta koordinasi dengan Polsek Balung terkait proses hukum yang sedang berjalan. Bupati Fawait juga menegaskan, bahwa kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemkab Jember akan terus memantau proses hukum kasus ini, serta memastikan korban mendapat perlindungan hingga tuntas. “Saya instruksikan kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa agar sigap, empatik dan berpihak kepada korban. Tidak ada ruang bagi siapapun, apalagi pejabat publik, yang mencoba menutupi atau menormalisasi kekerasan seksual,” ujar Gus Fawait. (kom/rio/gie)

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Malang, Achmad Sholeh, menyampaikan bahwa upaya sertifikasi tersebut juga disertai pendampingan agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. “Pemkot Malang juga pernah memberikan bantuan dana kepada Dimasindo sebesar Rp 1,8 miliar untuk membantu sertifikasi tanah masjid yang terkendala biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena itu yang memberatkan, sehingga kami bantu lewat Dimasindo, yang kemudian dibayarkan ke Bapenda. Jadi uang dari Pemda kembali ke Pemda, tapi perizinan bisa terlaksana dengan baik,” jelas Sholeh, Rabu (08/10/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang juga memiliki program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Sehingga, seluruh masjid dan musala memiliki legalitas yang jelas.

Baca juga :

“Targetnya, semua masjid dan musala tersertifikasi, memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kelengkapan lainnya, supaya aman di kemudian hari dan tidak terjadi rebutan atau klaim,” tegasnya.

Berdasarkan data sebaran tanah wakaf tahun 2025, musala mendominasi peruntukan wakaf di Kota Malang dengan 605 lokasi atau sekitar 59,8 persen dari total keseluruhan aset wakaf. Kemudian, disusul masjid sebanyak 259 lokasi (25,6 persen), sekolah 86 lokasi (8,5 persen), serta pesantren dan makam masing-masing sebanyak 20 lokasi (2,0 persen). Adapun fasilitas sosial lainnya tercatat 22 lokasi (2,2 persen).

Dari sisi luas lahan, kategori masjid menjadi yang terbesar dengan total 81.943 meter persegi atau 32,4 persen dari total aset wakaf. Diikuti musala seluas 54.350 meter persegi (21,5 persen), makam 50.843 meter persegi (20,1 persen), sekolah 37.474 meter persegi (14,8 persen), sosial lainnya 16.358 meter persegi (6,5 persen) dan pesantren 12.191 meter persegi (4,8 persen).

“Makanya sampai sekarang kami terus dorong camat, lurah, hingga pengurus masjid dan mushola untuk mempercepat proses sertifikasi ini,” imbuh Sholeh. (rsy/sit)