Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, secara terpisah menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari penerapan IKI (Inisiatif, Kolaborasi dan Inovasi) di Kota Batu, yang sangat berdampak kepada masyarakat. “Ini adalah perwujudan dari IKI atau Inisiatif, Kolaborasi dan Inovasi. Inisiatif, yaitu memanfaatkan media digitalisasi untuk pengelolaan lingkungan hidup yang begitu kompleks permasalahannya. Kolaborasi, meliputi kerjasama yang dilakukan bersama perguruan tinggi, dan Inovasi yaitu banyak program digitalisasi yang digunakan untuk memudahkan memonitoring dan mengevaluasi program pengelolaan lingkungan hidup,” terang Pj Wali Kota Aries, saat berada di ruang Rupatama Balaikota Among Tani Kota Batu, Selasa (21/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dengan perolehan penghargaan tersebut, tambahnya, diharapkan adanya kolaborasi yang memberikan dampak yang signifikan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik lagi di wilayah Kota Batu. “Saya berharap atas perolehan penghargaan ini adanya bentuk kolaborasi yang nyata dan signifikan untuk pengelolaan lingkungan bisa lebih baik di Kota Batu,” tegasnya.

Diketahui, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu sendiri sejak Juni 2022, juga telah melakukan kolaborasi dengan SEAL dan AWS melalui program Sekolah Independen Bersertifikat (SIB) Kemendikbudristek. (put/gie)

“Hari ini kami datang ke kantor DPRD sebagai bentuk pernyataan sikap atas beberapa isu-isu yang terjadi saat ini. Karena hanya di sini kita bisa menyampaikan aspirasi. Namun, dari 45 anggota DPRD, hanya 3 orang yang menemui kami. Makanya kami sangat menyayangkan hal ini,” ucap Koordinator Aksi, Mustaqfirin saat dikonfirmasi Kamis (15/09/2022) sore.

Dirinya merasa, kurang puas atas sambutan yang diberikan. Bahkan, massa sempat tidak mau menyampaikan aspirasi dan tuntutan karena minimnya anggota DPRD yang menemuinya. Disinggung terkait aksi lanjutan jika tuntutan tersebut tidak ditanggapi, Firin-sapaan akrabnya, mengaku akan melakukan aksi serupa dengan mengajak massa lebih banyak.

“Yang jelas kita pastikan akan ada aksi lanjutan. Terlebih ini menyangkut isu-isu lingkungan hidup. Karena kita tau, dampaknya itu akan sangat merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Selain terkait isu lingkungan hidup, ARPT juga menyampaikan tuntutan lain diantaranya soal kenaikan harga BBM, sentralisasi industri pemindangan di Watulimo, tambak udang Vanamei serta menuntut DPRD agar segera memeriksa anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono mengatakan terkait isu lingkungan hidup, jika pada dasarnya pemerintah daerah sudah mempersiapkan lokasi khusus pemindangan. Yaitu di Bengkorok, akan tetapi untuk memindahkan para pelaku usaha, sulit.

“Sebenarnya kita sudah memfasilitasi tempatnya yaitu di Bengkorok. Di sana, selain tempat juga sudah disiapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun kenyataannya, hanya ada beberapa dari mereka yang mau menempati. Katanya ada beberapa alasan mengapa mereka enggan pindah ke tempat yang kita sediakan, termasuk alasan efisiensi waktu, tenaga dan biaya,” terang Agus.

Sementara itu terkait tambang emas, politisi PKS ini menegaskan jika DPRD dan Pemerintah Daerah Trenggalek sudah satu kata, yaitu menolak. “Secara tegas DPRD menolak kehadiran tambang emas di Trenggalek. Buktinya Perda RTRW yang sudah selesai dibahas dan sudah diparipurnakan. Hanya tinggal menunggu evaluasi saja,” ujarnya.

Masih terang Agus, terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dan hal itu dinilai wajar, mengingat sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Akan tetapi, kita bermain di kewenangan kita dan pusat bermain di kewenangan pusat Karena kita tidak punya kewenangan mengeluarkan izin, hanya bisa membuat Perda. Jadi mau bagaimana pun, kita sudah berpegang pada Perda yang ada,” ujar Agus.

Terkait kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak. Mengingat kebijakan itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Akan tetapi, pihaknya terus menampung dan menerima aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pusat agar harga BBM bisa segera diturunkan. (mil/gie)

Kepala DLH Surabaya, Moh Suharto Wardoyo, mengatakan call center ini penting untuk percepatan dan peningkatan respon bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduannya kepada Dinas Lingkungan Hidup. “Jadi, sekarang melakukan pengaduan ke DLH cukup lewat WA saja, tidak perlu lagi datang ke kantor DLH atau tidak perlu lagi melalui surat-surat tertulis, silahkan lewat WA saja. Ini untuk mempermudah warga, apalagi masih di masa pandemi seperti ini, sehingga tidak perlu susah-susah ke kantor,” kata Moh Suharto Wardoyo atau Anang-sapaan akrabnya, Jumat (15/10/2021).

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Lebih lanjut Anang menjelaskan, pengaduan yang bisa disampaikan itu, bisa berupa pelayanan perizinan di DLH. Atau, bisa konsultasi tentang perizinan yang ada di DLH, bisa terkait kegiatan usaha yang belum memiliki izin dan perusakan lingkungan serta pencemaran lingkungan di Kota Surabaya. 

“Artinya, semua hal yang berhubungan dengan DLH bisa disampaikan melalui call center itu,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga memastikan, bahwa pengaduan yang disampaikan itu bukan berarti permohonan perizinan. Sebab, pengajuan permohonan perizinan tetap dilakukan melalui aplikasi SSW. 

“Tapi kalau kendala atau mungkin juga lambannya perizinan itu, bisa juga disampaikan ke call center itu, seperti misalnya saya sudah mengajukan permohonan perizinan, tapi kok sampai sekarang belum keluar-keluar izinnya, nah itu bisa disampaikan melalui call center itu,” jelasnya.

Lebih lanjut Anang juga menjelaskan, bahwa layanan melalui call center ini bukan berarti meniadakan layanan melalui aplikasi WargaKu. Menurutnya, pengaduan melalui aplikasi WargaKu tetap bisa disampaikan dan pengaduan melalui call center ini juga bisa dilakukan.

“Jadi, kami memberikan pilihan atau alternatif pengaduan tentang DLH, kalau melalui WargaKu itu bisa mengadukan semua dinas, tapi kalau melalui call center ini hanya khusus pengaduan di Dinas Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Anang berharap, dengan langkah ini warga Kota Surabaya bisa memanfaatkan call center ini untuk mengadukan berbagai hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kecuali pengajuan permohonan. 

“Silahkan manfaatkan ini untuk memperlancar dan mempercepat urusan panjenengan semuanya,” terangnya. (ade/sit)

Hal ini juga menjadi salah satu rencana pembangunan jangka menengah di Kabupaten Trenggalek. Juga merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan Trenggalek sebagai Sustainable City di tahun 2030.

“Saya ingin mengajak kita mewujudkan mimpi Kabupaten Trenggalek bersama,” ucap Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat menghadiri Dies Natalis ke-36 SMA Negeri 2 Trenggalek, Senin (22/03/2021) siang.

Baca juga: Dua Indikator Baru Masuk Dalam Rancangan Awal RPJMD Trenggalek Tahun 2021-2026

Bupati menegaskan, ada 3 pilar pembangunan yang alam didorong pemerintah daerah. Dimana ketiga hal itu sudah masuk dalam RPJMD yang baru saja dibahas kemarin.

“Dimana 3 pilar pembangunan yang ingin kita dorong selain ekonomi, kemudian sumberdaya manusia, yang ketiga adalah bagaimana pembangunan yang berkelanjutan, makanya saya senang SMA Negeri 2 ini mendapatkan Sekolah Adiwiyata,” imbuhnya.

Ditambahkan oleh Bupati Nur Arifin, ke depan Trenggalek harus memiliki satu sirkular ekonomi yang disebut dengan emas hijau. Salah satunya adalah produksi mulai hulu hingga ke hilir bersumber dari komoditas bambu.

Bambu merupakan salah satu tanaman yang paling efektif dalam menyerap karbon. “Selain itu bambu juga sangat baik dalam menyimpan cadangan air,” terang Bupati.

Yang tentu, lanjut Mas Ipin sapaan akrabnya, sangat bagus untuk Trenggalek yang butuh banyak daerah resapan air agar memiliki cadangan air di musim kemarau, serta menanggulangi banjir saat penghujan dan mencegah longsor.

“Selain itu kita tahu bambu juga bisa menjadi sumber pangan, sumber sandang, saat ini sudah ada teknologi yang bisa merubah serat bambu menjadi bahan garment yang ramah lingkungan, kemudian ketiga menjadi sumber papan,” bebernya.

Ia juga menginginkan adanya 100 desa wisata yang akan diwujudkan selama 3 tahun masa kepemimpinannya kedepan.

“Dan kita nanti ingin, karena kita punya target 100 desa wisata selama tiga tahun, arsitektur dari tempat-tempat di desa wisata didorong berartistik bambu, sehingga kearifan lokalnya lebih terasa,” jelas Suami Novita Hardini ini.

Kabar Selebihnya Kabupaten Trenggalek, KLIK DISINI…

Masih terang Bupati, bambu dinilai sebagai sumber energi seperti digunakan untuk Co-firing pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan.

Terkait hal ini, Pemkab juga telah mengeluarkan edaran bagi ASN maupun siswa siswi sekolah untuk berdonasi 1 bibit pohon bambu setiap tahun.

“Nanti kalau ada surat edaran Bupati atau peraturan Bupati tentang kompensasi jejak karbon dengan melakukan donasi pohon, saya minta untuk didukung,” pungkasnya. (mil/syn)

Hal tersebut, disampaikan Sekretaris Dikbud Kota Malang, Siti Ratnawati, disela acara penanaman Pohon Pule dan peresmian Sekolah Rindang Buat Terobsesinya Orang Melakukan Aksi Tanam (Seribu Tomat) & Inovasi Bulu Kotoran Ayam (Ibu Kota) di SDN Kotalama 1, Senin (22/03) tadi. Kegiatan tersebut, dihadiri Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

“Pak Suwarjana punya kebijakan, bahwa di tahun 2024, semua sekolah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dikbud Kota Malang, sudah harus beradiwiyata. Artinya, maka mulai SD dan SMP,” ungkap wanita yang pernah menjabat sebagai Plt Kepala Dikbud Kota Malang itu.

Baca juga: 88 Sekolah se-Kota Malang Teken MoU Dengan APSAI

Wanita yang akrab disapa Ratna itu menyampaikan, bahwa untuk jenjang SMP Negeri, sejauh ini tinggal tiga sekolah yang belum ber-Adiwiyata.

“Kemudian untuk SD Negeri, ada sekitar 60 persen yang sudah melaksanakan Adiwiyata. Sisanya, masih proses,” terangnya.

Oleh karena itu, Ratna menghimbau kepada kepala sekolah dan guru. Bahkan, pengawas untuk tidak hanya menuntun anak didiknya di bidang akademis. Namun, juga dalam bidang pelestarian lingkungan.

“Karena lingkungan memang harus kita lestarikan. Dan itu bisa memulai dari anak didik kita,” terangnya.

Menurutnya, jika generasi penerus bangsa sudah diajarkan sedari awal untuk mencintai lingkungan, ke depan akan terbawa kebiasaan peduli terhadap lingkungan.

Bahkan, jika hal tersebut tidak diajarkan pada anak didik, maka bisa dipastikan orang dewasa juga akan mengalami dampak buruknya juga.

“Jadi disini juga diperlukan orang tua untuk mengajarkan pada anak-anaknya. Kalau tidak, nanti kita sendiri yang akan susah. Karena dengan tidak melestarikan alam, maka alam, masyarakat, atau dunia ini akan punah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang terus memberi dukungan pelestarian lingkungan di lingkup sekolah dengan penanam Pohon Pule.

“Walau anak-anak belum masuk sudah 1 tahun ini, tapi dengan giat tanam Pohon Pule, sekolah akan senantiasa menjaga kelestarian, kerindangan, kehijauan dan kenyamanannya,” tutur Ratna. (mus/sit)

Aktivis yang memang dikenal sangat getol mengawal kebijakan pemerintah terkait keseimbangan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan pelestarian lingkungan itu, menyoroti perkembangan Kota Batu sebagai salah satu destinasi pariwisata Nasional menjadi daya tarik para investor.

Baik dari sisi bidang perhotelan, tempat wisata maupun permintaan terhadap kawasan hunian termasuk villa.

Hal itu, tentu saja membuat Pemerintah Daerah harus membuat regulasi yang mengatur tentang arah pembangunan ataupun kebijakannya.

Untuk itu, Nawakalam Gemulo beraudiensi dengan DPRD Kota Batu untuk menyampaikan hal tentang kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah yang pernah menjadi pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

Baca juga: Komisi B DPRD Batu Berang, Perolehan Pajak Hotel Lebih Rendah dari Pajak Cafe

Mewakili rombongan Nawakalam Gemulo, Aris, menyampaikan mengenai hari air untuk penyelamatan lingkungan. Sejauh mana posisi Perda tata ruang di Kota Batu.

Dirinya ingin tahu dan memastikan bahwa Perda tata ruang ini, benar- benar berpihak pada lingkungan.

“Contoh dari hal kecil saja, bahwa disekitaran sumber mata air yang dahulunya dalam Perda adalah sebagai kawasan lindung setempat. Tetapi diperubahan Perda hari ini, itu tidak bertuliskan lagi kawasan lindung setempat. Ada di poin-poin Perdanya itu. Itulah yang kita berikan masukan kepada para pengambil kebijakan. Agar, selalu memperhatikan nilai ekologis disamping mempertimbangkan nilai ekonomi,” jelas Aris.

Dalam melakukan perubahan Perda tata ruang ini, tambahnya, harus mengedepankan aspek-aspek lingkungan. Karena lingkungan ini adalah sebagai warisan untuk generasi berikutnya.

“Melihat kondisi lingkungan di Batu ? Sampai saat ini, kita tahu sendiri bahwa banyaknya wilayah-wilayah atau kawasan lindung berubah menjadi kawasan-kawasan industri. Itu sangat memprihatinkan. Harapan ke depan, kita mengedepankan nilai ekologis juga, tidak hanya nilai ekonomi saja,” tambahnya.

Sementara itu disinggung mengenai banyaknya kawasan hutan yang juga beralih fungsi sebagai tempat wisata, Nawakalam Gemulo juga menyoroti hal tersebut.

“Menurut kami, pihak Perhutani harus turut menjaga. Kita ingatkan, ketika hal itu menyalahi aspek-aspek lingkungan. Intinya, ketakutan kami jika kondisi lingkungan ini berubah, ketika kita tidak peduli pada lingkungan itu sendiri tentu berbahaya untuk kedepannya,” ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Thohari, sangat mengapresiasi Nawakalam Gemulo yang memiliki rasa kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di Kota Batu.

“Mereka datang ke kita (Komisi C) untuk diskusi terkait perda RTRW. Yang mana Perda itu, sudah lama nyantol di provinsi. Kami pun tidak akan tinggal diam, kami menanyakan kenapa masih lama? Jawabnya karena urgent faktor pandemi, kemudian banyak daerah-daerah yang memasukan Perda dan harus menunggu,” paparnya.

Kami juga menyayangkan, ujarnya, kenapa pihak Bappelitbangda tidak hadir jika diundang. Untuk ke depan, kita panggil beliaunya untuk hearing bersama.

“Kita akan mengawal ini, karena Perda ini tujuannya untuk melindungi masyarakat agar lingkungan batu tetap terjaga. Buktinya, dengan kita juga melakukan sidak-sidak bangunan yang berada di lahan hijau,” tambahnya.

Yang pasti, ujarnya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan hearing bersama. Jika Perda ini nanti tidak sesuai dengan aturan dan aspirasi masyarakat, bisa jadi kita lakukan perubahan lagi. “Sebelum Perda ini disahkan, akan kita ulas lagi,” paparnya. (bir/sit)

Penilaian yang sedianya digelar tahun lalu ini, ditunda pelaksanaanya karena pandemi Covid-19 dan baru bisa dilanjutkan kembali pada Rabu (03/03) hingga Kamis (04/03) tadi.

Pelaksanaan lomba sendiri, untuk menumbuh kembangkan tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan, program Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) yang digagas oleh Dinas lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim sejak tahun 2011 ini, juga bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kelurahan yang bersih, sehat, lestari serta asri.

Sebagai pembina Kelurahan Berseri Kota Probolinggo, Kabid Pengendalian Pencemaran Kemitraan Lingkungan Hidup (P2KLH) Dinas Lingkungan Hidup, Suciati Ningsih, menjelaskan bahwa untuk tahun ini Pemerintah Kota Probolinggo mengusulkan 5 Kelurahan yang terbagi dalam 3 kategori penilaian Kelurahan Berseri.

“Kalau yang (kategori) Pratama itu ada di Triwung Lor dan Kelurahan Jati, kalau yang (kategori) Madya Sukoharjo dan Pakistaji, kalau yang (kategori) Mandiri di Jrebeng Wetan,” jelas Suci

Pembagian kategori penilaian, merupakan ketentuan yang telah diisyaratkan oleh DLH Provinsi Jawa Timur.

Kategori pratama, adalah kelurahan yang telah mengelola 2 RW lingkungan berseri, kategori madya mengelola 3 RW dan kategori mandiri dengan 4 RW lingkungan berseri.

Dirinya menambahkan, penilaian hari kedua ini dirasa cukup berat karena dikhususkan untuk memverifikasi Kelurahan Jrebeng Wetan, yang diusulkan pada kategori mandiri.

“Jadi yang cukup berat ini di Jrebeng Wetan. Karena harus empat lokasi yang dipersiapkan untuk menjadi Kelurahan Berseri Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.

BACA JUGA: KTS Kang Say Sejati Bersihkan Rumput Liar di Mayangan Probolinggo

Dalam paparan evaluasi yang dilaksanakan di Sumber Mata Air Sentong, Ketua Tim Penilai sekaligus Kasi Pengembangan Teknis DLH Provinsi Jawa Timur, Agus Sutjahjo, menyampaikan bahwa empat kriteria yang harus dipenuhi oleh kelurahan yang diusulkan.

“Pertama dari sisi kelembagaan kemudian partisipasi masyarakat juga harus ada disitu, program pengelolaan sampah, program RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan terakhir adalah pengelolaan sumber daya alam,” terangnya.

Selain teknis penilaian, Agus juga menerangkan untuk mendapatkan sertifikat Kelurahan Berseri yang rencananya akan diberikan oleh Gubernur Jawa Timur pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup, masing-masing kategori harus mencapai batas minimal penilaian yang telah ditetapkan.

“Kalau passing grade yang kami tetapkan sih sebenarnya minimal kalau pratama itu hampir 60, kalau yang madya itu 65 dan yang terakhir mandiri itu 70,” urai Agus. (geo/sit)

Kegiatan ini, menyasar nelayan dan pemilik kapal perikanan yang berpotensi menyebabkan pencemaran perairan. Langkah ini dilakukan, sebagai upaya komprehensif dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Upaya ini, sejalan dengan kebijakan Menteri Trenggono yang mendorong agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk itu, hasil pengawasan di lapangan yang menemukan adanya potensi pencemaran akibat kegiatan perikanan, segera disusul dengan kegiatan penyadaran untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan kami di lapangan. Ke depan, diharapkan potensi pencemaran perairan akibat aktivitas perikanan baik oleh kapal perikanan maupun unit pengolah ikan dapat dicegah,” terang Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar.

Antam menambahkan, bahwa selama ini ada beberapa aktivitas perikanan yang potensial menyebabkan pencemaran perairan.

Diantaranya, seperti pembuangan oli bekas secara sembarangan, bongkar muat kapal, docking kapal hingga tank cleaning, limbah industri pengolahan, maupun sampah domestik berbahan plastik atau bahan lainnya yang tidak mudah terurai dan mencemari laut.

Hal ini, menjadi salah satu perhatian dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya Kelautan dan Perikanan dari pencemaran. Antam juga mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam Kampanye ini.

“Kami menghimbau dan mengajak para pelaku usaha dan nelayan, agar benar-benar memperhatikan pentingnya pencegahan terhadap pencemaran,” jelas Antam.

BACA JUGA: Pengepul Benih Lobster Berhasil Dibekuk dalam Operasi Gabungan KKP-Polri

Dihubungi secara terpisah, Plt Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Matheus Eko Rudianto, menyampaikan bahwa pendekatan pencegahan terus didorong dalam rangka meningkatkan untuk kesadaran masyarakat maupun stakeholder kelautan dan perikanan untuk tidak mencemari perairan.

Namun demikian, Eko tidak menampik bahwa akan diambil tindakan tegas apabila praktik pencemaran perairan ini terus dilakukan dan menyebabkan kerusakan ekosistem perairan. “Tentu akan kami tindak tegas apabila praktik pencemaran ini terus dilakukan,” tegas Eko.

Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan di Cirebon dan Indramayu pada 22 sampai 26 Februari tersebut, Ditjen PSDKP bekerjasama dengan Ditjen Perikanan Tangkap, DKP Provinsi Jawa Barat, UPTD PSDKP Wilayah Utara, DKPP Kota Cirebon, DKP Kabupaten Cirebon dan DKP Kabupaten Indramayu, melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada 300 pelaku usaha di 4 lokasi.

Selain itu, juga dilakukan pemasangan papan larangan di pelabuhan perikanan dan pemasangan stiker himbauan Stop Cemari Laut pada kapal-kapal perikanan di lokasi tersebut. (hms/kkp/aye)

Dua komandan tersebut, mengajak seluruh anggotanya untuk bersih-bersih sampah di sungai dan selokan.

Kegiatan tersebut, dilakukan dalam rangka Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2021. Sang komandan dan jajaran, dengan penuh semangat menyusuri titik-titik yang sudah disiapkan di Kota Lumajang.

“Bersama Pak Dandim dan anggota, kita bersinergi, pagi ini. Kebetulan, hari ini bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Karena pas hari Minggu, jadi ada waktu luang. Sehingga, bisa melaksanakan baksos (bakti sosial) membersihkan selokan. Apalagi, saat ini musim hujan, sehingga antisipasi terjadi banjir,” ungkap Eka Yekti.

Baca Juga: Dandim 0821 Lumajang Minta Masyarakat Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Dandim Lumajang, Letkol Inf Andi Ariyanto Wibowo, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperingati hari peduli sampah. Namun, juga menunjukkan kepada masyarakat dengan memberikan contoh secara langsung untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Kita berharap, masyarakat lebih sadar dan tidak membuang sampah sembarangan. Kegiatan ini, tidak hanya berlaku untuk hari ini saja. Namun, ke depan kita bisa lebih peduli dengan lingkungan,” ujarnya. (adi/sit)