Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa pengaturan lalu lintas nantinya akan menyesuaikan tahapan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan. Pasalnya, proyek dilakukan secara bertahap atau segmental sehingga tidak seluruh ruas jalan dikerjakan dalam waktu bersamaan.

“Terkait pelaksanaan pembangunan Jalan Pasar Gadang dan Jalan Bumiayu, ada dua sisi yang diperbaiki. Penataannya sifatnya situasional, disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan,” ujar Jaya-sapaannya, Senin (15/06/2026) tadi.

Jaya menjelaskan, pada tahap pertama pekerjaan akan dilakukan di sisi timur Jalan Pasar Gadang. Setelah itu, pengerjaan akan bergeser ke sisi lainnya secara bergantian. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Dishub akan memasang banner dan berbagai informasi di sejumlah titik strategis agar masyarakat mengetahui perubahan arus lalu lintas lebih awal.

“Kami akan memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat, terutama pengguna jalan yang melintas di kawasan Pasar Gadang,” katanya.

Baca juga :

Meski terdapat pekerjaan konstruksi di badan jalan, Jaya memastikan tidak akan ada penutupan jalan secara total. Akses masyarakat, terutama warga yang tinggal di kawasan sekitar Pasar Gadang, tetap akan diupayakan agar tidak terganggu.

“Kemungkinan tidak akan terjadi penutupan 100 persen. Tidak. Tapi diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan akses jalan,” tegasnya.

Jaya menambahkan, Dishub bersama DPUPRPKP Kota Malang telah melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan pelaku aktivitas di kawasan Pasar Gadang. Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat diminta bersabar karena potensi gangguan lalu lintas tetap akan terjadi.

“Konsekuensinya masyarakat diharapkan bersabar selama proses pembangunan ini. Kemungkinan tidak akan terjadi penutupan 100 persen. Tapi diatur sedemikian rupa,” imbuh Jaya.

Sebagai informasi, proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 172 hari kalender. Yakni mulai 15 Juni 2026 hingga akhir November 2026. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa lonjakan aktivitas masyarakat paling terasa di kawasan pusat perbelanjaan serta area makan dan minum di tengah kota. Pusat keramaian paling tinggi berada di Mal Olympic Garden (MOG) dan kawasan Kayutangan Heritage.

“Memang kunjungan masyarakat paling signifikan ada di tempat makan dan minum. MOG menjadi salah satu lokasi favorit, begitu juga Kayutangan, terutama pada malam hari,” ujar Jaya-sapaannya, Sabtu (16/05/2026) tadi.

Jaya menjelaskan, kepadatan lalu lintas di sekitar MOG juga berdampak pada ruas Jalan Tenes. Namun, kondisi tersebut lebih disebabkan antrean kendaraan yang menunggu giliran masuk di area parkir pusat perbelanjaan.

Baca juga :

Meski terjadi peningkatan mobilitas, Jaya memastikan arus lalu lintas di jalan protokol maupun jalan nasional masih relatif lancar dan jauh dari kondisi padat seperti saat libur Lebaran.

“Kalau dibandingkan Lebaran, kondisi sekarang masih lengang. Kendaraan berat yang masuk juga tidak banyak. Dari pemantauan langsung maupun CCTV, kepadatan masih biasa saja dan tetap bergerak,” jelasnya.

Kepadatan menurutnya hanya terpantau di kawasan pusat kota, khususnya sepanjang Kayutangan hingga persimpangan Jalan Semeru menuju Bromo. Namun, arus kendaraan tetap berjalan tanpa kemacetan berarti. “Peningkatan aktivitas masyarakat umumnya terjadi mulai pukul 15.00 WIB hingga malam hari,” katanya.

Sementara, untuk destinasi wisata, peningkatan kunjungan tidak terlalu signifikan. Arus kendaraan yang melintas di koridor Jalan Ahmad Yani, Borobudur hingga Soekarno-Hatta lebih banyak bersifat kendaraan melintas menuju Kota Batu.

“Tempat wisata kita tidak seberapa. Di Kayutangan hanya di malam hari aja, selebihnya mereka hanya lewat aja. Prediksinya nanti malam masih ada kepadatan, besok (Minggu, 17/05/2026) sudah kembali, istilahnya mudik,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa pemanfaatan perangkat digital menjadi strategi utama dalam memantau kondisi jalan secara cepat dan akurat. Menurutnya, teknologi tersebut mampu memberikan laporan situasi lalu lintas secara real time, sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan ketika terjadi kepadatan kendaraan.

“Mengenai upaya ekstra sudah kami siapkan. Kami menggunakan teknologi dan aplikasi yang mampu memberikan laporan kondisi jalan secara langsung,” ujar Jaya, sapaannya, Rabu (13/05/2026) tadi.

Menurutnya, optimalisasi sistem digital juga menjadi solusi atas keterbatasan jumlah personel di lapangan. Melalui pemantauan berbasis teknologi, Dishub dapat menentukan prioritas penanganan tanpa harus menempatkan petugas di seluruh titik secara bersamaan.

“Kalau di titik tertentu muncul kemacetan, kami bisa langsung mengirimkan petugas ke lokasi untuk melakukan penguraian,” katanya.

Baca juga :

Berdasarkan hasil pemetaan Dishub, sejumlah ruas jalan diprediksi berpotensi mengalami kepadatan selama libur panjang. Di antaranya Jalan Ahmad Yani yang menjadi jalur utama kendaraan dari arah Gerbang Tol Singosari menuju Kota Malang. Kemudian, Jalan Borobudur juga menjadi perhatian karena merupakan kawasan kuliner sekaligus akses penghubung menuju Jalan Soekarno-Hatta hingga Kota Batu.

“Untuk Jalan Basuki Rahmat perkiraan ramai karena adanya aktivitas wisata di kawasan Kayutangan Heritage dan Jalan Merdeka di sekitar Alun-Alun Merdeka juga menjadi pusat aktivitas masyarakat,” tambahnya.

Terkait kemungkinan rekayasa lalu lintas, Dishub memastikan kebijakan tersebut tetap memerlukan koordinasi bersama Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota karena berkaitan dengan aturan teknis di lapangan. Meski begitu, Dishub memperkirakan kepadatan di jalur nasional penghubung Kota Malang dan Kabupaten Malang tidak setinggi periode libur panjang sebelumnya.

“Tetapi kami menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi potensi anomali, artinya kondisi yang awalnya diperkirakan lancar bisa saja tiba-tiba terjadi kemacetan,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Jaya, itu mengatakan bahwa dalam penertiban itu nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Menurutnya, persoalan utama di kawasan tersebut berawal dari rendahnya kesadaran pengendara terhadap aturan lalu lintas, meskipun rambu dan marka jalan sudah terpasang jelas.

“Pengendara harus paham, ada petugas atau tidak ada petugas tetap wajib mematuhi aturan. Marka hijau itu artinya larangan berhenti maupun parkir karena diperuntukkan bagi pesepeda,” ujar Jaya, Senin (04/05/2026) tadi.

Jaya menegaskan, area yang selama ini digunakan parkir di Jalan Veteran bukan fasilitas resmi sekolah maupun kawasan umum untuk parkir kendaraan. Sehingga, menurutnya akan dilakukan sosialisasi sekaligus penertiban bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Nanti dalam waktu dekat akan kami lakukan (sosialisasi) bersama-sama dengan teman-teman dari Satpol PP, kemudian dengan Diskopindag juga. Ini memang sudah mulai meresahkan dan mengganggu arus lalu lintas,” katanya.

Baca juga :

Langkah tersebut dilakukan, sambil menunggu Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan turunan Perda selesai disusun. “Tidak perlu menunggu Perda efektif sepenuhnya. Pengendara yang memiliki SIM seharusnya sudah memahami aturan dasar lalu lintas,” tegasnya.

Tidak hanya itu, menurutnya Pemkot Malang juga telah beberapa kali memanggil pihak sekolah di sepanjang kawasan Jalan Veteran, termasuk MAN, MTsN dan MIN. Bahkan, sosialisasi dilakukan langsung kepada pihak lembaga pendidikan agar turut mengedukasi orang tua siswa.

“Kami sudah hampir empat kali mengundang pihak sekolah. Ini bagian dari pendidikan sejak dini. Orang tua masih sering menyeberangkan anak tidak pada tempatnya, padahal zebra cross hanya berjarak sekitar 25 meter,” tuturnya.

Dalam implementasi Perda, tentunya akan diterapkan sanksi tanpa tebang pilih. Sanksi yang disiapkan antara lain penggembokan kendaraan hingga denda administratif.

“Kalau sepeda motor dendanya Rp 250 ribu, sedangkan mobil Rp 500 ribu. Tidak ada istilah pembeda atau pilih kasih,” ucapnya.

Untuk sanksi tersebut tidak diberikan kepada institusi sekolah, melainkan kepada pengguna jalan atau orang tua siswa yang melanggar aturan. Penertiban ini tentu akan berlaku di seluruh ruas jalan, baik jalan nasional maupun jalan provinsi. “Semuanya, selama terdapat marka larangan seperti jalur hijau di kawasan tersebut,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa rencana tersebut muncul melalui forum diskusi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak penyelenggara program Trans Jatim. “Kita diajak diskusi untuk memberikan masukan rute-rute strategis yang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang menentukan tetap Pemerintah Provinsi,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (23/04/2026) tadi.

Menurutnya, masih ada sejumlah kawasan di Kota Malang, yang belum terjangkau layanan Trans Jatim. Diantaranya, seperti wilayah Soekarno-Hatta hingga Blimbing. Terlebih, kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan pendidikan, perkantoran hingga pusat aktivitas masyarakat.

“Dengan adanya koridor baru nantinya dirancang bersifat lintas daerah agar konektivitas antarkota semakin optimal. Misalnya dari Kota Malang menuju Singosari melewati pusat kota, kemudian bisa terhubung lagi dengan koridor lain,” jelasnya.

Selain itu, potensi pengembangan rute juga mencakup jalur dari kawasan Bandara Abdurrahman Saleh hingga Kepanjen melalui wilayah Kota Malang. Menurutnya, konsep lintas daerah dinilai lebih efektif karena mobilitas pengguna Trans Jatim mayoritas berasal dari wilayah kabupaten sekitar menuju Kota Malang.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menilai, keberadaan koridor Trans Jatim saat ini mendapat respons positif dari masyarakat. Armada yang beroperasi, disebut hampir selalu terisi penumpang.

“Bagi pekerja, mahasiswa, masyarakat yang ke pusat perbelanjaan, kantor, wisata maupun kuliner, semuanya dilewati. Saya lihat tidak pernah kosong,” katanya.

Karena itu, Pemkot Malang lebih memprioritaskan penambahan koridor dibandingkan penambahan jumlah armada.

Selain itu, untuk mendukung integrasi layanan, Pemkot Malang juga menyiapkan sistem feeder Trans Jatim menggunakan Angkutan Kota (Angkot) yang sudah ada. Pemkot Malang berencana melakukan penataan ulang rute Angkot agar dapat menjadi pengumpan penumpang menuju halte Trans Jatim.

“Kita akan aktifkan feeder dari angkot. Rute-rutenya nanti kita sesuaikan agar mendukung layanan Trans Jatim,” imbuhnya.

Sebagai informasi, saat ini, regulasi teknis masih disiapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar penggunaan anggaran operasional feeder. (rsy/sit)

Hal itu, disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat menghadiri kegiatan santunan kepada 50 anak yatim yang digelar Aliansi Lintas Konstruksi Kabupaten Lumajang, dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Kegiatan tersebut, berlangsung di kawasan Pondok Asri, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Minggu (08/03/2026) tadi.

Menurut Bunda Indah, kepedulian sosial yang ditunjukkan para pelaku usaha melalui kegiatan santunan, tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak yatim, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat, terutama di Bulan Ramadan. “Terima kasih kepada Aliansi Lintas Konstruksi yang telah menunjukkan kepedulian kepada anak-anak yatim. Semoga rezeki bapak dan ibu semua diberikan keberkahan, bermanfaat bagi banyak orang, serta usia yang diberikan Allah SWT membawa manfaat bagi sesama,” kata Bupati Indah.

Bunda Indah berharap, kegiatan sosial semacam ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama semakin tumbuh di tengah masyarakat.

Baca juga :

Selain itu, Bunda Indah juga mengingatkan para pelaku konstruksi untuk tetap menjaga kesehatan di tengah aktivitas kerja yang padat. Menurutnya, keseimbangan antara kerja keras dan menjaga kondisi fisik menjadi hal penting agar produktivitas tetap terjaga.

“Saya juga berpesan kepada para pelaku konstruksi, silakan bekerja keras untuk pembangunan daerah, tetapi jangan lupa menjaga kesehatan. Luangkan waktu untuk berolahraga, karena sekarang penyakit tidak mengenal usia,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Bunda Indah juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku konstruksi yang selama ini telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi para pelaku konstruksi yang selama ini telah bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun Kabupaten Lumajang,” tambahnya.

Melalui kegiatan santunan tersebut, diharapkan tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yatim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat, khususnya selama Bulan Ramadan. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa salah satu persoalan utama setiap Ramadan adalah penggunaan trotoar oleh PKL, yang berdampak pada terganggunya hak bagi pejalan kaki. “Selama ini kalau Ramadan, trotoar akhirnya ditempati PKL. Padahal trotoar itu untuk pedestrian. Orang yang jalan kaki, akhirnya turun ke badan jalan dan berisiko terserempet kendaraan,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (16/02/2026) tadi.

Karena itu, tambahnya, Pemkot Malang berupaya agar aktivitas perdagangan tidak masuk ke dalam area alun-alun maupun menutup jalur pejalan kaki. Penataan tersebut akan dibahas melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Selama Ramadan nanti juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus Masjid Jami’ yang berada di sisi alun-alun. Kami ingin semua tertata rapi dan tidak menimbulkan masalah baru,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menambahkan bahwa meningkatnya aktivitas pasar takjil juga memicu parkir liar dan kemacetan di sekitar lokasi. Dirinya menilai, menilai parkir liar bukan semata persoalan penertiban, melainkan dampak dari tingginya kegiatan ekonomi musiman yang terjadi setiap Ramadan.

“Ini momen setahun sekali. Masyarakat yang mencari nafkah melalui pasar takjil tetap harus difasilitasi, tetapi pengguna jalan juga berhak mendapat layanan lalu lintas yang nyaman,” ujarnya.

Dalam hal ini, Dishub telah menyiapkan skema pembatasan tertentu, termasuk kemungkinan penutupan sementara jalan di depan Kantor Pos Malang pada jam dan hari tertentu. Area tersebut rencananya digunakan sebagai lokasi parkir resmi sekaligus ruang bagi UMKM.

“Sudah kami diskusikan dan akan kami bawa ke Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Tinggal menetapkan saja. Intinya akan kami atur satu titik pembatasan. Nanti diuji coba, lalu dievaluasi,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, komandan upacara dipercayakan kepada Guru Sejarah MAN 2 Kota Probolinggo, Muhammad Nuruddin Roni.

Dalam amanat Menteri Agama RI yang dibacakan oleh Wali Kota Aminuddin, dengan tema ‘Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju’, disampaikan bahwa tema tersebut menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik. Melainkan, energi kebangsaan yang mampu menyatukan perbedaan identitas, keyakinan dan latar belakang sosial menjadi kekuatan kolaboratif untuk mendorong kemajuan bangsa.

“80 tahun perjalanan Kementerian Agama menegaskan perannya sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini peran tersebut semakin luas dan krusial, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan agama, merawat kerukunan umat beragama, hingga memastikan agama hadir sebagai solusi bagi persoalan bangsa,” kata Wali Kota Aminuddin.

Amanat tersebut juga menegaskan, bahwa setiap kebijakan dan langkah Kementerian Agama harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan semata urusan administratif dan birokrasi. Untuk itu, seluruh ASN Kementerian Agama dituntut untuk bertransformasi menjadi pribadi yang agile, adaptif terhadap perubahan, terbuka pada teknologi dan inovasi, serta responsif dalam melayani umat dengan empati dan integritas.

Baca juga :

“Dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika, kita optimistis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju dan bermartabat,” lanjutnya.

Kepala Kemenag Kota Probolinggo, Didik Kurniawan, menambahkan bahwa rangkaian peringatan HAB ke-80 tidak hanya diisi dengan upacara, tetapi juga berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. “Dalam rangka HAB ke-80, kami menggelar nikah massal bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 40 pasang pengantin di Masjid Agung Raudlatul Jannah, santunan kepada 180 anak yatim, pembagian pakaian layak pakai, serta sejumlah kegiatan sosial lainnya,” jelas Didik.

Selain itu, Kemenag Kota Probolinggo juga terus menjalankan berbagai program dan inovasi. Diantaranya, edukasi dan sosialisasi calon pengantin cukup usia menikah, bimbingan remaja usia sekolah dan usia nikah, isbat nikah, serta pengelolaan dan peningkatan kualitas madrasah.

Didik berharap, melalui evaluasi kinerja yang berkelanjutan, sinergi antara Kemenag dan Pemerintah Kota Probolinggo semakin kuat. “Kami berharap hubungan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah terus terjalin dengan baik, sehingga bersama-sama dapat membangun Kota Probolinggo yang lebih baik dan sejahtera,” harapnya.

Upacara tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Probolinggo, Ketua Persatuan Pensiunan Kemenag, Ketua PD MUI, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua FKUB, Ketua Baznas, Ketua LPTQ Kota Probolinggo, para Kepala KUA se-Kota Probolinggo, serta Kepala MTs Negeri, MAN 1 dan MAN 2 Kota Probolinggo.

Seusai upacara, Wali Kota Probolinggo menyempatkan diri menyapa para undangan dan peserta upacara dengan berjabat tangan serta berfoto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan silaturahmi. (kom/pro/gie)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa keberhasilan program 3 juta rumah tidak bisa lepas dari sinergi tiga daerah di Malang Raya, yakni Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Target program tersebut, tidak hanya dibebankan pada Kota Malang, melainkan mencakup seluruh wilayah Malang Raya.

“Yang penting kondusivitas program ini tidak lepas dari keharmonisan tiga daerah. Targetnya bukan hanya Kota Malang, tetapi Malang Raya,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (29/12/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa kolaborasi lintas daerah telah dibangun sejak adanya kunjungan Menteri Perumahan ke Malang, dengan melibatkan seluruh kepala daerah di Malang Raya. Dalam skema tersebut, banyak masyarakat yang memilih tinggal di Kabupaten Malang, namun bekerja dan beraktivitas di Kota Malang.

Baca juga :

“Rata-rata mereka mencari penghasilan di Kota Malang, fasilitas pendukung hidupnya juga ada di Kota Malang. Rumahnya silakan di kabupaten, tapi aktivitasnya berkembang di Kota Malang,” ucapnya.

Apalagi, menurutnya harga tanah di Kota Malang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah Kabupaten Malang. Sehingga, hal tersebut berpengaruh pada target Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan yang tidak bisa disamakan dengan wilayah Kabupaten Malang.

“Kota Malang ini harga tanahnya memang berbeda dengan di kabupaten. Ada standarisasi tipe rumah dan harga jual yang tidak boleh melewati ketentuan dari Kementerian Perumahan,” ujarnya.

Terkait target pembangunan rumah di Malang Raya, Wahyu mengaku masih perlu koordinasi lanjutan. Meski begitu, dia memastikan capaian sementara berada dalam kondisi aman.

“Targetnya masih dievaluasi bersama. Insyaallah kondisinya aman, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, berada di tengah-tengah,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)