Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih menyusun regulasi operasional becak listrik bersama sejumlah perangkat daerah. Menurutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi leading sector karena pengaturan jalur berkaitan langsung dengan penggunaan ruas jalan.

“Regulasinya masih kami siapkan bersama. Leading sector-nya di Dishub karena becak listrik nanti melintasi beberapa ruas jalan,” ujar Baihaqi, Sabtu (11/04/2026) tadi.

Baca juga :

Baihaqi menjelaskan, kehadiran becak listrik tidak hanya sebagai moda transportasi alternatif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan wisata kota. Disporapar Kota Malang merancang sejumlah paket perjalanan wisata yang akan dilalui becak listrik, menghubungkan titik-titik destinasi unggulan di Kota Malang.

“Nanti akan ada paket-paket jalur wisata. Misalnya dari kawasan Alun-Alun menuju sentra tempe Sanan, kemudian ke sentra keramik dan destinasi lainnya,” jelas Baihaqi.

Dalam konsep tersebut, nantinya sekitar 30 unit becak listrik akan difokuskan sebagai layanan wisata. Sementara, sekitar 170 unit lainnya tetap dimanfaatkan para pengayuh becak untuk melayani transportasi masyarakat sehari-hari.

“Harapannya keberadaan becak listrik tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga tetap memberikan manfaat ekonomi bagi para pengayuh becak,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik bagi ASN diperbolehkan secara pribadi. Namun, untuk pengadaan kendaraan dinas listrik, Pemkot Malang masih mempertimbangkan berbagai aspek, terutama efisiensi anggaran.

“Kalau mau beli mobil listrik silakan saja. Tapi kalau pemerintah harus membeli mobil baru lagi, tentu harus dihitung. Saat ini kita sudah menerapkan WFH dan penggunaan sepeda sebagai bagian dari upaya mengurangi pemakaian BBM,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (02/04/2026) tadi.

Dirinya juga menegaskan, Pemkot Malang belum memiliki rencana mengganti kendaraan dinas menjadi mobil listrik dalam waktu dekat. Selain faktor anggaran, kendaraan dinas yang ada dinilai masih layak digunakan.

Baca juga :

“Sementara ini kita tidak kepikiran beli mobil baru. Pakai sepeda saja sudah sehat dan cukup,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa wacana penggunaan mobil listrik masih perlu kajian mendalam, khususnya terkait efisiensi biaya operasional dan perawatan. “Kita lihat dulu. Karena prinsipnya efisiensi. Kalau dari sisi maintenance ternyata lebih efisien, ya why not, bisa jadi wacana,” ucap Mia.

Namun, Mia menilai pengadaan kendaraan baru itu bukan kebutuhan mendesak, karena kendaraan dinas pimpinan saat ini masih dapat digunakan dengan baik. Terlebih, DPRD Kota Malang juga tengah mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar melalui pengaturan ulang perjalanan dinas.

Menurutnya, frekuensi perjalanan dinas sebenarnya sudah mulai berkurang. Ke depan, mekanisme perjalanan akan ditata agar penggunaan BBM lebih hemat, salah satunya dengan penggunaan kendaraan secara bersama.

“Kalau bisa satu komisi berangkat bersama dalam satu kendaraan. Satu komisi kan bisa 9 sampai 11 orang, bahkan 12 orang. Itu lebih efisien,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Penandatanganan tersebut, menjadi langkah awal transformasi pengelolaan sampah di kawasan Malang Raya, dari sistem pembuangan konvensional menuju pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik. Seusai penandatanganan dilakukan, pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, menyampaikan bahwa program PSEL merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung target nasional peningkatan pengelolaan sampah hingga 69 persen pada tahun 2029. Menurutnya, keberadaan fasilitas Waste to Energy tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menjadi solusi energi baru terbarukan berbasis lingkungan.

“Program ini bukan sekadar pengurangan sampah, tetapi transformasi pemanfaatan sampah menjadi energi listrik,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dalam skema aglomerasi Malang Raya, Kota Malang akan menyuplai sekitar 500 ton sampah perhari untuk diolah pada fasilitas pengolahan yang direncanakan berada di wilayah Kabupaten Malang.

Baca juga :

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor utama percepatan pembangunan fasilitas PSEL. Termasuk juga aksesibilitas kawasan, area penunjang operasional, hingga ketersediaan sumber air.

“Tim pusat akan melakukan peninjauan langsung. Jika dinilai siap, pembangunan akan ditangani oleh Danantara,” katanya.

Hanif juga menekankan, akan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Menurutnya, kualitas sampah yang terpilah akan menentukan efektivitas proses pengolahan energi.

“Secara nasional, ada 40 kabupaten atau kota yang terlibat dalam program pengolahan sampah menjadi energi. Di Jawa Timur implementasi dilakukan melalui dua kawasan aglomerasi utama, yakni Surabaya Raya dan Malang Raya dengan total sepuluh daerah peserta,” jelasnya.

Senada dengan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut pengelolaan sampah kini telah memasuki fase baru, tidak lagi sekadar pembuangan, melainkan pengelolaan produktif bernilai ekonomi. “Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah, salah satunya energi listrik,” imbuh Khofifah. (rsy/sit)

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, mengatakan bahwa regulasi tersebut dinilai penting agar keberadaan becak listrik dapat berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para pengemudinya. Sehingga, operasional becak listrik perlu didukung dengan aturan teknis yang jelas dari pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi teknis, misalnya terkait jalur operasional, titik mangkal, hingga aspek keselamatan berkendara. Dengan begitu, becak listrik tidak hanya menjadi bantuan simbolis, tetapi benar-benar bisa menjadi sumber penghidupan yang layak bagi pengemudinya,” ujar Suryadi, Selasa (17/03/2026) tadi.

Selain regulasi, Suryadi juga menilai perlu adanya ekosistem ekonomi yang mendukung agar keberadaan becak listrik memiliki pasar penumpang yang jelas. Dirinya menyebut, penempatan becak listrik di kawasan strategis seperti area wisata, pusat kota, pasar, terminal, maupun kawasan pendidikan dapat menjadi salah satu solusi.

“Kalau ditempatkan di kawasan yang memiliki potensi penumpang, tentu peluang mereka mendapatkan penghasilan juga akan lebih besar,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut, DPRD Kota Malang juga mendorong dinas terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinsos P3AP2KB, serta Diskopindag untuk melakukan pendampingan kepada para pengemudi becak listrik. Pendampingan tersebut dapat berupa pendataan yang jelas, pembinaan berkala, hingga penguatan kelembagaan melalui koperasi atau paguyuban.

“Sehingga dengan adanya wadah kelembagaan itu sangat penting, agar para pengemudi becak listrik tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka,” ucapnya.

Selain itu, Suryadi juga mengusulkan agar becak listrik dapat diintegrasikan dengan konsep wisata kota serta transportasi ramah lingkungan di Kota Malang. Dengan langkah tersebut, becak listrik tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga berpotensi menjadi ikon transportasi ramah lingkungan yang dapat menarik minat masyarakat maupun wisatawan.

“Kalau dikelola dengan baik, becak listrik ini bisa menjadi bagian dari paket wisata kota sekaligus mendukung ekonomi kerakyatan di Kota Malang,” imbuh Suryadi. (rsy/sit/adv)

Bahkan, komitmen itu ditunjukkan saat Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama Wakil Bupati, Yudha Adji Kusuma, ketika meninjau langsung pemasangan sambungan listrik gratis di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jumat (13/03/2026) tadi. Program tersebut, merupakan bagian dari inisiatif Light Up The Dream yang dijalankan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Jember. Program ini, menyalurkan bantuan sambungan listrik gratis kepada masyarakat yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri.

Dalam kunjungan itu, bupati yang akrab disapa Bunda Indah, menjelaskan bahwa pemasangan listrik ini berawal dari laporan masyarakat mengenai salah satu rumah yang belum memiliki sambungan listrik. Menindaklanjuti informasi tersebut, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan PLN agar warga tersebut dapat memperoleh bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

“Ketika menerima laporan masih ada rumah yang belum memiliki sambungan listrik, kami langsung berkoordinasi dengan pihak PLN agar dapat dibantu melalui program CSR. Alhamdulillah responsnya sangat cepat. Tidak sampai satu minggu, listrik sudah terpasang dan dapat dimanfaatkan oleh warga,” katanya.

Respons cepat tersebut, menurutnya, menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan perusahaan negara dalam menghadirkan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat.

Baca juga :

Dirinya pun menyampaikan apresiasi atas kepedulian PLN, yang telah membantu warga Lumajang mendapatkan akses listrik yang layak. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami menyampaikan terima kasih kepada PLN yang telah merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga kami,” tambahnya.

Bunda Indah menegaskan, bahwa kehadiran listrik tidak hanya penting sebagai sumber penerangan, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, akses listrik membuka peluang bagi warga untuk melakukan berbagai aktivitas produktif. Diantaranya, mulai dari usaha rumahan, kegiatan ekonomi kecil, hingga mendukung pendidikan anak-anak di rumah.

“Kami berharap listrik ini tidak hanya menjadi penerangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga,” ungkapnya.

Program Light Up The Dream sendiri menjadi salah satu langkah nyata dalam memperluas akses energi bagi masyarakat yang belum terjangkau listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berupaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh sambungan listrik secara layak. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang, kolaborasi seperti ini menjadi bagian penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akses energi yang merata diyakini akan memperkuat fondasi pembangunan daerah, sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi maupun sosial.

Dengan hadirnya listrik di rumah-rumah warga, harapan baru pun ikut menyala, memberi ruang bagi keluarga untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman, produktif dan sejahtera di masa depan. (kom/adi/gie)

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyebut bahwa program bantuan becak listrik dari pemerintah pusat merupakan langkah positif dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya bagi para tukang becak. Karenanya, Pemkot Malang harus segera menyiapkan regulasi dan tata kelola yang matang.

“Bantuan becak listrik kami apresiasi, karena ini bantuan dari Presiden dan tujuannya membantu mengentaskan kemiskinan. Tapi, agar seiring dengan perkembangan kota dan perencanaan pembangunan, penataannya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Trio, Sabtu (24/01/2026) tadi.

Menurutnya, tanpa pengaturan yang jelas, adanya becak listrik berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepadatan lalu lintas. Apalagi, sebelumnya keberadaan becak konvensional sempat berkurang drastis di Kota Malang dan kini kembali muncul dengan teknologi baru.

“Kalau nanti jumlahnya bertambah, tentu akan berdampak pada lalu lintas. Karena itu, Pemkot harus menyiapkan skema penataan sejak awal, termasuk jalur operasional dan titik mangkalnya,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peran Pemkot dalam aspek keselamatan. Menurut Trio, becak listrik memiliki karakter berbeda dengan becak konvensional, baik dari sisi kecepatan maupun suara kendaraan yang nyaris tidak terdengar.

“Pengemudinya perlu mendapatkan pelatihan berkala. Ini tugas pemerintah untuk melakukan pembinaan, agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan di jalan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Trio juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung yang harus disiapkan Pemkot Malang, terutama fasilitas pengisian daya baterai becak listrik. Dirinya menyebut, penyediaan stasiun pengisian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan PLN atau pihak terkait lainnya.

“Pengemudi pasti berharap, ada fasilitas pengisian daya yang jelas. Pemerintah bisa memfasilitasi titik-titik pengisian, sekaligus perawatan kendaraannya,” tambahnya.

Lebih lanjut DPRD juga mendorong, agar Pemkot Malang untuk mengatur becak listrik berbasis zona atau klaster, terlebih jika jumlahnya terus bertambah hingga ratusan unit. Selain itu, pengaturan tarif juga dinilai penting, terutama jika becak listrik diarahkan sebagai bagian dari transportasi wisata.

“Kami berharap becak listrik bisa mendukung pariwisata Kota Malang, misalnya di kawasan Alun-alun. Tapi tarifnya harus diatur supaya tidak merugikan citra kota,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Momen prosesi itu, pun memunculkan senyum bahagia di wajah para pengemudi becak lanjut usia (Lansia), yang telah menerima bantuan. Para penerima bantuan ini, terlihat masih semangat menggantungkan hidup dari bekerja menjadi tukang becak meski usia dan kondisi fisik tak lagi muda.

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa bantuan becak listrik ini akan meringankan beban kerja dan bisa meningkatkan kesejahteraan para pengemudi becak Lansia. “Ke depan, becak listrik ini tidak hanya difungsikan sebagai alat transportasi harian, tetapi juga melibatkan mereka dalam sektor pariwisata,” kata Bupati Ipuk.

Selain itu, selama ini Pemkab Banyuwangi memiliki program setiap Jumat yang mewajibkan ASN menggunakan ojek online dan transportasi umum saat berangkat dan pulang kerja. Sehingga, keberadaan becak listrik dapat menjadi salah satu pilihan layanan transportasi ramah lingkungan.

“Saya minta bantuan ini dijaga dengan baik, dirawat dan digunakan dengan penuh bahagia agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Wakil Ketua Yayasan GSN, Nanik S Deyang, mengatakan bantuan becak listrik ini merupakan inisiatif pribadi Presiden Prabowo Subianto yang lahir dari kepedulian dan kecintaannya kepada para pengemudi becak. Dirinya menyebut, nilai setiap unit becak listrik mencapai Rp 22 juta. Karena itu, dirinya meminta agar bantuan tersebut tidak diperjualbelikan dan bisa dikelola dengan baik.

Baca juga :

“Saya minta Ibu Bupati menyusun regulasinya. Ke depan, saya akan menambah bantuan becak listrik untuk Banyuwangi. Saya juga berharap becak listrik ini menjadi angkutan andalan sekaligus sarana pengentasan kemiskinan di Banyuwangi,” ujarnya.

Salah satu penerima bantuan, Misdi (88), warga Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, mengaku telah 25 tahun bekerja sebagai pengemudi becak. Setiap pagi, dirinya mengantarkan pesanan sayur dan hasil kebun milik warga. Setelah itu, Misdi berkeliling menarik becak mencari penumpang di wilayah Kecamatan Blimbingsari hingga Rogojampi.

Di usia senjanya, Misdi mengaku tak lagi kuat melakukan pekerjaan berat. Dirinya bahkan sempat terserang stroke ringan. Namun demi bertahan hidup, dia tetap mengayuh becak semampunya. “Alhamdulillah sekarang dapat becak listrik dari Bapak Presiden. Ini sangat meringankan. Kalau jalan berat saya pakai listrik, kalau landai saya kayuh sekalian buat melemaskan kaki,” tuturnya.

Kisah serupa dikatakan Mislani (79), pengemudi becak asal Kelurahan Dadapan, Kecamatan Kabat. Dia sudah menarik becak sejak 1964, bahkan sejak masih bujang. Kini, dirinya masih setia mangkal di sekitar Jalan A Yani, depan Kantor Kecamatan Banyuwangi.

Mislani mengaku, tidak pernah menyangka akan menerima becak listrik. Saat pendataan dilakukan di pangkalan, dia hanya mengikuti proses tanpa berharap banyak. “Saya senang sekali. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Dengan becak listrik ini, nariknya jadi enteng, tenaga saya terbantu,” katanya.

Usai menyerahkan bantuan becak listrik, Bupati Ipuk bersama Waketum Yayasan GSN dan rombongan Forkopimda ikut mencoba dan merasakan menjadi penumpang becak listrik keliling di Taman Sritanjung Banyuwangi. (kom/bwi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa penyediaan SPKLU tersebut diharapkan dapat memudahkan pengemudi becak listrik dalam melakukan pengisian daya. Penyediaan itu, dilakukan melalui kerja sama dengan PT PLN (Persero).

“Saat ini sudah ada 37 lokasi SPKLU di Kota Malang dan ke depan jumlahnya akan ditambah lagi agar semakin memudahkan pengemudi becak listrik untuk mengecas,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (20/01/2026) tadi.

Baca juga :

Meskipun dalam pengisian daya tersebut bisa dilakukan di rumah masing-masing pengemudi, tambahnya, namun dengan keberadaan SPKLU di titik-titik strategis akan membuat operasional becak listrik lebih efektif dan cepat. “Kita siapkan di titik-titik tertentu yang mudah dijangkau. Jadi kalau ada kendala di lapangan, pengemudi bisa segera mengecas,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa Pemkot Malang juga telah berkoordinasi dengan PLN untuk menempatkan SPKLU di kawasan strategis, khususnya di sekitar hotel dan destinasi wisata. Hal ini sejalan dengan pemanfaatan becak listrik sebagai moda transportasi wisata di Kota Malang.

“Pengisian daya ini tidak membutuhkan lahan luas. Yang penting titiknya strategis, terutama dekat hotel dan kawasan pariwisata,” katanya.

Selain itu, Pemkot Malang juga membuka peluang dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PLN untuk penambahan fasilitas pengisian daya bagi becak listrik. “Mudah-mudahan nanti kerja sama ini ada CSR dan kita tempatkan di titik-titik untuk ngecasnya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa becak masih menjadi moda transportasi favorit bagi wisatawan. Termasuk turis mancanegara, karena memungkinkan mereka menikmati suasana kota secara lebih dekat.

“Kota Malang adalah kota wisata dan kota pendidikan. Dengan becak listrik, wisatawan bisa menikmati suasana, udara dan melihat langsung objek-objek wisata yang ada,” ujar Wali Kota Wahyu, seusai penyerahan becak listrik di Balai Kota Malang, Selasa (20/01/2026) tadi.

Nantinya untuk mengoptimalkan becak listrik sebagai pariwisata, Pemkot Malang telah menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta biro perjalanan wisata. Termasuk juga akan diintegrasikan dalam paket wisata dan layanan city tour.

“Ini juga mendukung program unggulan daerah, termasuk 1.000 event pariwisata dan kalau semua pengemudi becak sudah menggunakan becak listrik, ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Malang bisa dikenal sebagai kota wisata dengan becak listrik,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, mengatakan bahwa sebagian operasional becak listrik akan difokuskan di kawasan heritage dan titik-titik wisata strategis. Penataan ini dilakukan agar layanan becak listrik lebih terarah dan mudah diakses wisatawan.

“Beberapa titik nanti akan kita koneksikan dengan PHRI dan pihak hotel. Kami juga akan membentuk paguyuban becak listrik agar mudah dihubungi sewaktu-waktu oleh hotel, Pokdarwis, maupun PHRI ketika dibutuhkan untuk mengantar wisatawan,” jelas Baihaqi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pemanfaatan becak listrik juga akan bersifat tematik, khususnya untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Saat ini, Pemkot Malang juga tengah menyiapkan regulasi terkait pengaturan operasional becak listrik agar terintegrasi dengan sektor pariwisata.

“Ke depan akan dibentuk paguyuban becak listrik, termasuk penentuan titik mangkal, sehingga ketika ada tamu kenegaraan, wisatawan mancanegara, maupun wisatawan lokal, becak listrik sudah siap melayani,” tuturnya.

Selain itu, Pemkot Malang juga membuka peluang pengembangan aplikasi pemesanan becak listrik berbasis paguyuban. Aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah layanan, mempercepat respons, serta meningkatkan profesionalisme pengemudi becak dalam melayani wisatawan.

“Dengan unit yang ramah lingkungan dan konsep layanan yang tertata, becak listrik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang,” imbuh Baihaqi. (rsy/sit)