Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Lumajang, dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Kader PKK melalui Literasi Keuangan yang digelar di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang, Senin (09/02/2026) tadi. Disampaikan Dewi, banyak persoalan ekonomi keluarga dapat diminimalisasi apabila masyarakat memiliki pemahaman dasar yang baik tentang pengelolaan keuangan.

“Literasi keuangan bukan hanya soal menambah penghasilan, tetapi bagaimana keluarga mampu mengatur, merencanakan dan menggunakan keuangan secara bijak. Di sinilah peran kader PKK menjadi sangat penting,” katanya.

Dalam konteks tersebut, dirinya juga menekankan bahwa kader PKK diharapkan mampu bertransformasi menjadi agen edukasi keuangan yang membumi dan mudah dipahami masyarakat. Kader tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga pendamping yang mampu menjelaskan konsep keuangan secara sederhana dan aplikatif sesuai kondisi keluarga.

Baca juga :

Ketua TP PKK Dewi menilai, pendekatan literasi keuangan yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari akan lebih efektif dalam membangun kesadaran masyarakat. Mulai dari pengaturan anggaran rumah tangga, perencanaan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang hingga pengenalan layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab.

Kegiatan literasi keuangan yang melibatkan TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan Tompokersan, serta dukungan Bank Indonesia dan Bank Jatim, ini dirancang untuk membekali kader dengan pemahaman praktis yang dapat langsung diterapkan dan disebarluaskan di lingkungan masing-masing.

Lebih lanjut, dirinya juga mendorong agar hasil kegiatan ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi ditindaklanjuti melalui edukasi berkelanjutan hingga tingkat keluarga dan dasawisma. Dengan demikian, literasi keuangan dapat menjadi gerakan bersama yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Jika kader PKK mampu menjadi penggerak literasi keuangan di lingkungannya, maka ketahanan ekonomi keluarga akan semakin kuat dan dampaknya akan dirasakan secara luas,” imbuhnya.

Melalui penguatan peran kader sebagai agen edukasi keuangan, TP PKK Lumajang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam membangun keluarga yang lebih mandiri, tangguh dan sejahtera di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. (kom/adi/gie)

Peringatan HAB ke-80 di Kabupaten Lumajang sendiri, tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjelma ruang refleksi strategis menghadapi masa depan bangsa. Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag Lumajang sendiri, mengikuti upacara dalam suasana alam terbuka di kaki Gunung Semeru.

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa tema HAB ke-80 ‘Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju’, merupakan respons konkret atas tantangan global yang kian kompleks, terutama di era disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Dirinya mengatakan bahwa, di tengah dunia yang bergerak dalam pusaran Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity (VUCA), ASN Kementerian Agama dituntut naik kelas, tidak hanya adaptif, tetapi juga transformatif.

Karenanya, Kemenag tidak boleh tertinggal dalam arus digital, apalagi kehilangan peran strategisnya sebagai penjaga nilai dan moral publik. “Kita harus memiliki kedaulatan AI. ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, dan menyejukkan. Jangan biarkan algoritma masa depan hampa dari nilai ketuhanan,” tegas Bunda Indah, saat membacakan amanat Menteri Agama.

Pesan tersebut menegaskan, bahwa penguasaan AI bukan sekadar soal kecakapan teknis, melainkan tanggung jawab moral dan ideologis. Kementerian Agama diharapkan hadir sebagai aktor penentu arah, memastikan teknologi menjadi instrumen pencerahan, bukan sumber polarisasi, disinformasi, atau degradasi nilai.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, penguatan literasi digital dan kecerdasan buatan bagi ASN Kemenag, dipandang sebagai ikhtiar menjaga ruang publik digital agar tetap beradab, inklusif dan berlandaskan moderasi beragama. Dalam konteks ini, ASN Kemenag dituntut menjadi produsen nilai, bukan sekadar konsumen teknologi.

Peringatan HAB ke-80 di Lumajang sendiri, juga mencatatkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, upacara resmi Kementerian Agama digelar di kawasan destinasi wisata. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Lumajang, sebagai bentuk sinergi nyata antara penguatan nilai keagamaan dan promosi potensi daerah.

“Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kemenag Lumajang. Ini adalah sejarah, pertama kalinya upacara HAB dilaksanakan di destinasi wisata. Ini menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan dapat berjalan seiring dengan upaya memajukan potensi wisata dan ekonomi daerah,” ujar Bunda Indah.

Menurutnya, pendekatan semacam ini mencerminkan wajah birokrasi yang adaptif, kreatif dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Sinergi lintas sektor agama, pariwisata dan pembangunan menjadi kunci dalam memperkuat daya saing daerah.

Menutup rangkaian upacara, Bunda Indah mengajak seluruh keluarga besar Kementerian Agama untuk terus menjaga kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama pembangunan. Kerukunan tidak hanya menjadi prasyarat stabilitas sosial, tetapi juga energi kebangsaan dalam mendorong kemajuan yang adil dan bermartabat.

Dengan semangat umat rukun dan sinergi, Kementerian Agama diharapkan terus hadir sebagai penuntun moral bangsa, penguat persatuan, serta pelopor transformasi nilai di tengah derasnya arus teknologi dan perubahan global, khususnya di Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi Peringatan HAB tersebut menegaskan pesan simbolik nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kemajuan harus bertumbuh selaras dengan alam, perubahan zaman, serta kebutuhan masyarakat. Upacara ini, sekaligus menandai pendekatan baru Kemenag Lumajang dalam memaknai HAB, tidak terjebak pada rutinitas seremonial, tetapi sarat makna dan orientasi masa depan. (kom/adi/gie)

Dalam suasana reflektif menjelang pergantian tahun, Bunda Indah mengajak insan pers dan masyarakat untuk menempatkan literasi media sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh lapisan usia. Menurutnya, kecakapan bermedia tidak lagi menjadi kebutuhan tambahan, melainkan prasyarat penting dalam menjaga kualitas kehidupan sosial dan kebangsaan.

Bunda Indah menekankan, bahwa literasi media bukan sekadar kemampuan membaca atau mengakses informasi, tetapi juga mencakup sikap kritis, etis dan bertanggung jawab dalam menyikapi setiap konten yang beredar. Dengan literasi yang kuat, masyarakat diharapkan mampu memilah informasi yang benar, menolak hoaks dan disinformasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah.

Baca juga :

“Kesadaran bermedia adalah bentuk baru dari cinta tanah air. Cara kita menyerap dan menyebarkan informasi hari ini akan menentukan wajah persatuan bangsa di masa depan,” katanya.

Lebih lanjut Bunda Indah menyampaikan, bahwa ruang digital sejatinya dapat menjadi sarana strategis untuk memperkuat persatuan dan nilai kebangsaan, apabila digunakan secara bijak. Media, baik arus utama maupun media sosial, memiliki peran besar dalam membangun narasi yang menyejukkan, mencerahkan dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Bunda Indah juga mengapresiasi, peran awak media di Lumajang yang selama ini konsisten menjaga etika jurnalistik dan menghadirkan informasi yang mendidik publik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers menjadi kunci dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan berintegritas.

Melalui momentum muhasabah akhir tahun ini, Bunda Indah mengajak semua pihak untuk menjadikan literasi media sebagai gerakan bersama lintas generasi. Dengan masyarakat yang cakap bermedia, Lumajang diharapkan mampu berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial sekaligus memperkokoh keutuhan bangsa di era digital yang terus berkembang. (kom/adi/gie)

Menyikapi kondisi tersebut, Allianz Indonesia menggelar Media Workshop bertajuk Peran Media dan Industri Asuransi dalam Membentuk Kepercayaan Publik dan Optimisme Ekonomi 2026, dengan menghadirkan pengamat ekonomi dan insan media.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Aviliani, memaparkan bahwa sepanjang 2025 ketidakpastian global masih membayangi. Pemilu di 57 negara, polarisasi geopolitik dan rivalitas AS, Tiongkok terus menekan iklim usaha global.

“Situasinya membuat kepastian ke depan justru adalah ketidakpastian itu sendiri. Pemerintah dan dunia usaha harus lebih agile, menerapkan GRC dan memperkuat manajemen risiko,” kata Aviliani, Rabu (10/12/2025) tadi.

Meski begitu, IMF mencatat revisi naik pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2 persen. Sementara, ekonomi Indonesia menunjukkan pola fluktuatif pada 2025, dari 4,87 persen di triwulan I, naik ke 5,12 persen, lalu melemah tipis menjadi 5,04 persen.

Baca juga :

Aviliani menilai, momentum pemulihan kepercayaan publik sejak Oktober 2025 menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan 2026. Penempatan dana SAL dan Silpa hingga Rp 276 triliun, stimulus 8+4+5, serta pembentukan Satgas P2SP menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menggerakkan roda ekonomi lebih cepat.

“Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka. Yang penting adalah pemerataan dan ekspektasi bahwa hari esok lebih baik dari hari ini,” tambahnya.

Sektor asuransi dinilai menjadi sektor yang tetap kuat di tengah tekanan ekonomi. Total aset industri mencapai Rp 1.181,21 triliun per September 2025, tumbuh 3,39 persen secara tahunan.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf, menyebut bahwa industri terus beradaptasi dengan regulasi baru OJK, mulai dari co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), hingga penguatan underwriting berbasis risiko. Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum dan implementasi Lembaga Penjamin Polis (LPP) pada 2028, dianggap sebagai tonggak penting untuk memperkuat perlindungan konsumen.

“Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat pendapatan premi Rp 15,2 triliun hingga kuartal III 2025. Ketahanan industri bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga persepsi publik. Karena itu sinergi pemerintah, industri dan media menjadi sangat penting,” imbuh Hasinah. (rsy/sit)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Nando Yussele Mardika, menyampaikan bahwa komitmen pemerintah dalam pemenuhan HAM kini semakin mengalami kemunduran. “Yang mengkhawatirkan bukan soal konsep atau gagasan politik. Masalah utama ada pada implementasi dan penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya independen,” jelas Nando.

Dikatakannya, bahwa program P5 HAM merupakan bagian dari kegiatan anggota DPR RI di daerah pemilihannya masing-masing sebagai bentuk edukasi publik mengenai HAM. Menurutnya, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi dan kebijakan publik memperlemah kualitas demokrasi.

“Suara publik jarang benar-benar menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan. Ini menunjukkan akuntabilitas demokrasi kita masih rendah,” tambahnya.

Baca juga :

Nando juga menegaskan, bahwa isu HAM dan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat sipil. Namun, efektivitas gerakan advokasi sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah. “Tanpa political will, kemajuan kebebasan pers maupun HAM akan sulit dicapai,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, turut berbagi pengalaman mengenai keberagaman di Kota Malang. Apalagi dirinya pendatang dari Bali, yang merasakan Kota Malang sebagai kota yang sangat menerima perbedaan.

“Malang ini sangat terbuka terhadap berbagai latar belakang suku, ras, dan agama. Karena itu, pendatang perlu menyesuaikan diri dan menghormati budaya lokal,” tegas Made.

Made menekankan bahwa adaptasi budaya merupakan kunci dalam menjaga harmoni sosial. Dirinya juga bercerita, tentang perjalanan hidupnya hingga dipercaya memimpin DPRD Kota Malang. “Kesuksesan itu datang dari kemauan yang kuat. Itu prinsip yang selalu saya pegang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, menyampaikan apresiasi kepada UIBU yang konsisten mendukung kegiatan kolaboratif antara kampus dan insan pers. Menurutnya, kerjasama ini membuka ruang bagi lahirnya berbagai program yang memberikan manfaat luas. (rsy/sit)

Diuraikan Ketua DPRD Oktafiani, bahwa fungsi legislasi menjadi tonggak utama DPRD dalam memastikan transformasi digital berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat. “Melalui legislasi, kami mendorong lahirnya regulasi yang tidak hanya mempercepat literasi digital, tetapi juga melindungi data pribadi dan memperkuat ekosistem informasi publik agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Menurutnya, regulasi yang tepat akan menjadi landasan bagi seluruh kebijakan digital di Lumajang. Hal ini, mencakup pengembangan layanan publik berbasis teknologi, penggunaan AI secara etis, serta penyebaran informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa legislasi bukan sekadar prosedur formal, tetapi instrumen strategis untuk membangun masyarakat yang cerdas dan bijak memanfaatkan teknologi. “Teknologi akan bermanfaat maksimal, jika didukung regulasi yang jelas, transparan dan berpihak pada kepentingan publik,” tambahnya.

DPRD juga mendorong sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia media dan masyarakat agar regulasi yang lahir mampu mengantisipasi risiko disinformasi, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan teknologi. “Kami melihat literasi digital dan regulasi yang tepat adalah dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan. Dengan begitu, transformasi digital akan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD mengapresiasi langkah Dinas Kominfo Lumajang dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang berkolaborasi dalam memperkuat kapasitas literasi digital masyarakat, khususnya generasi muda dan insan media. Kegiatan ini, menegaskan komitmen DPRD Lumajang untuk terus mengawal kebijakan digital, memastikan regulasi berpihak pada rakyat dan membangun ekosistem informasi publik yang transparan, akuntabel dan aman bagi seluruh masyarakat. (kom/adi/gie)

“Kami melihat jurnalis tidak hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang literasi digital,” kata Taufik, dalam kegiatan Literasi Media bertema ‘Memperkuat Literasi Digital dan AI di Era Disrupsi’ di Bumi Perkemahan Glagah Arum, Senduro, Kamis (13/11/2025) tadi.

Kolaborasi ini, diwujudkan melalui kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sinergi tersebut, bertujuan membangun ekosistem informasi yang transparan, akurat dan mudah diakses oleh publik, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring dan memanfaatkan informasi digital secara bijak.

Baca juga :

Menurut Taufik, strategi komunikasi publik yang melibatkan media profesional lebih efektif dibandingkan penyampaian satu arah, karena masyarakat dapat menerima informasi yang relevan dan terverifikasi. “Dengan pendekatan ini, literasi digital tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan berbagai pihak,” tambahnya.

Kolaborasi ini juga menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan berbasis data dan teknologi, dimana pemerintah, media dan masyarakat saling bersinergi untuk memperkuat pengawasan, akuntabilitas dan partisipasi publik. “Tujuan akhir kami sederhana, masyarakat Lumajang mampu menggunakan teknologi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, meningkatkan produktivitas dan tetap beretika dalam dunia digital,” tegas Taufik.

Kegiatan ini, menjadi bukti bahwa pembangunan literasi digital memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah, tetapi juga media, akademisi dan komunitas masyarakat. Sehingga, setiap kebijakan dan program digitalisasi tepat sasaran dan berdampak nyata. (kom/adi/gie)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang (KPwBI), Febrina, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman para pelaku jasa keuangan dan ritel tentang peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. Termasuk juga mendorong peningkatan literasi mengenai Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.

“Dalam edukasi ToT ini menekankan tiga aspek utama, mencakup Cinta, Bangga dan Paham Rupiah. Prosedur penggantian uang rusak, serta mekanisme pelaporan uang yang diragukan keasliannya,” kata Febrina.

Dijelaskannya, bahwa dengan Cinta Rupiah, mendorong peserta mengenali ciri keaslian dan memperlakukan uang dengan benar, tidak mencoret, melipat, meremas atau menstapler uang. Kedua, Bangga Rupiah, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran sah dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga :

Ketiga, Paham Rupiah, yang mengedukasi peserta agar memahami fungsi Rupiah dalam perekonomian nasional, termasuk bijak bertransaksi tunai dan non-tunai, serta mendukung produk dalam negeri. “Proses mengenali uang itu prinsipnya 3D, dilihat, diraba, diterawang. Namun, dalam konteks CBP, yang penting bukan hanya mengenal, tetapi juga memahami bagaimana kita membelanjakan uang, memaknai inflasi, hingga tren redominasi dan investasi,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa antusiasme peserta sangat tinggi. Selain membahas Rupiah fisik, peserta juga mendapat pembaruan informasi seputar sistem pembayaran digital seperti QRIS yang kini berkembang menjadi QRISTAP, serta penerapan QRIS Cross Border yang sudah bisa digunakan di beberapa negara, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Jepang dan segera menyusul Tiongkok serta Arab Saudi.

“Edukasi CBP ini kita lakukan karena pertumbuhan uang Rupiah fisik lebih lambat dibandingkan digitalisasi sistem pembayaran. Saat ini, transaksi digital tumbuh pesat, terutama di kalangan retailer dan anak muda yang mulai beralih ke cashless,” ujarnya.

Febrina juga memaparkan bahwa perekonomian Jawa Timur masih tumbuh kuat di angka 5,22 persen, hanya turun tipis 0,01 persen dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,23 persen. Angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di 5,04 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Jatim masih didorong oleh ekspor yang kuat dan investasi yang berlanjut hingga saat ini,” imbuh Febrina. (rsy/sit)

Kepala Dispussipda Kota Malang, Yayuk Hermiati, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Gemar Membaca yang rutin digelar. Dalam kegiatan kali ini, melibatkan anak-anak jenjang TK dan PAUD yang memiliki rumah pintar atau perpustakaan masyarakat.

“Tahun ini, kami juga menyampaikan adanya bantuan dari Perpustakaan Nasional untuk 20 perpustakaan kelurahan. Setiap kelurahan menerima satu rak dan 1.000 buku. Tahun depan, kami menargetkan ada 25 kelurahan, sehingga pada akhir 2027 bisa seluruh kelurahan (57 kelurahan) di Kota Malang memiliki perpustakaan,” jelas Yayuk.

Kemudian, ditambahkannya bahwa buku yang diberikan mayoritas ditujukan bagi anak usia TK dan SD. Meski ukurannya kecil, seluruh perpustakaan di wilayah tetap mendapat pendampingan dari Dispussipda, termasuk dalam tata kelola dan pengembangan koleksi buku.

Baca juga :

“Kalau perpustakaan masyarakat aktif, kami akan usulkan kembali ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan tambahan buku,” ujarnya.

Disamping itu, dikatakannya bahwa minat baca masyarakat Kota Malang saat ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Karena dari peringkat 12, kini naik menjadi posisi ke dua di Jawa Timur.

“Peringkat kegemaran membaca kita naik dari posisi 12 menjadi posisi 2 se-Jawa Timur, di bawah Surabaya. Nilainya meningkat dari 64 menjadi 83,” tuturnya.

Tentunya, peningkatan itu tidak lepas dari berbagai program yang dijalankan Dispussipda, termasuk gerakan literasi masyarakat di wilayah pinggiran. Pada 2024 lalu, pihaknya juga telah membentuk 15 perpustakaan masyarakat yang terbukti berkontribusi terhadap kenaikan indeks kegemaran membaca.

“Komunitas literasi juga kami libatkan aktif dalam kegiatan di perpustakaan masyarakat. Harapannya, semangat membaca bisa menjadi budaya bersama di seluruh lapisan warga,” imbuh Yayuk. (rsy/sit)