Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 Kabupaten Jombang, diberikan Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, kepada Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan Ketua DPRD Kabupaten Jombang, di Kantor BPK Jawa Timur, Kamis (08/06/2023) tadi.

Penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2022, ini terasa istimewa dengan mengusung tema ‘Harmoni’. Seluruh undangan yang hadir, pun mengenakan pakaian tradisional daerah masing-masing serta membuka Bazar icip-icip potensi UMKM masing masing kabupaten dan kota.

Sementara Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, didampingi Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Inspektur Jombang, Abdul Madjid Nindyagung serta Kepala BPKAD Jombang, M Nashrulloh, hadir dengan mengenakan pakaian khas Kabupaten Jombang yaitu Jombang Deles. Selain itu, dalam kesempatan itu Jombang juga mengusung Kopi Wonosalam serta produk UMKM Khas Kabupaten Jombang.

“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Ini menjadi kado masa akhir jabatan Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi.

Baca juga:

Perolehan WTP 10 kali berturut-turut ini, ujarnya, merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jombang, terjalin sangat baik.

“DPRD sangat mendukung program Kepala Daerah, begitupun Kepala Daerah selalu memberikan ruang kepada DPRD dalam memberikan masukan-masukan untuk pembangunan Kabupaten Jombang. Semoga, ini barokah kinerja kita semua” tambahnya.

Diuraikan Bupati Hj Mundjidah, bahwa opini WTP adalah menjadi harapan bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jombang. “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas capaian kinerja yang mendapat apresiasi WTP dari BPK RI, Perwakilan Jawa Timur. Ini menjadi kado terindah, diakhir masa jabatan kami. Capaian ini adalah hasil kinerja kita bersama dan tentu saja kami bersama eksekutif dan legislatif akan terus berupaya untuk mewujudkan kinerja yang jauh lebih baik lagi,” imbuhnya.

Bupati juga berharap, agar perolehan opini WTP ini dapat mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang, untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sehingga, opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (azl/sit)

Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto, menyampaikan bahwa penghargaan yang sudah delapan kali berturut-turut diterima itu kali ini penyerahan laporan Opini BPK diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Karyadi. Prosesinya sendiri diberikan langsung kepada Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, yang didampingi Ketua DPRD Kota Batu, Sekda serta sejumlah OPD di Kantor BPK di Sidoarjo, Kamis (25/05/2023) kemarin.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dikatakan Onny, dalam kesempatan itu Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa prestasi ini dapat diraih berkat kerja keras bersama seluruh pihak untuk menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kemarin, Pak Pj Wali Kota bersama Ketua DPRD juga Sekda serta beberapa OPD, menerima penghargaan dari BPK RI yaitu Opini WTP karena penyerahan laporan LKPD tahun 2022 yang dibuat Pemkot Batu tepat waktu. Dan, ini sudah delapan kali berturut-turut menerima penghargaan itu,” terangnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jumat (25/05/2023) tadi.

Ditambahkannya, Pj Wali Kota berharap semua OPD terus meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan program-program prioritas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokusnya ke depan. “Yang jelas, usai menerima penghargaan itu. Poinnya, Pak Pj Wali Kota menekankan bahwa banyak hal yang memang perlu ditingkatkan dan dibenahi bersama dengan hasil LHP ini diharapkan semua OPD terus meningkatkan kualitas tugas dan tanggungjawab menjalankan program-program prioritas. Supaya, ke depan Pemkot Batu bisa meraih lagi penghargaan serupa dari BPK RI,” paparnya. (put/sit)

Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPK Jatim, mengapresiasi para kepala daerah beserta jajarannya. Sehingga, bisa menyerahkan LKPD unaudited secara tepat waktu sesuai amanat undang-undang.

Karyadi menjelaskan, bahwa LKPD merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD. “Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, LKPD terdiri atas Laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Keuangan yang dilampirkab dengan laporan keuangan perusahaan daerah atau BUMD,” jelas Karyadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, dijelaskannya, bahwa pihak BPK Jatim punya waktu yang cukup singkat untuk melakukan pemeriksaan berkas LKPD kota/kabupaten tersebut selama 60 hari. Namun, pihaknya telah melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Dirinya menambahkan, bahwa laporan keuangan itu akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan empat aspek. Antara lain, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Begitu pemeriksaan selesai. Maka LHP (laporan hasil pemeriksaan, red) akan kami sampaikan kepada bupati/wali kota, itu sudah termasuk action plan,” jelasnya. (kom/adi/sit)

“Ini kesempatan yang bagus, temen-temen didampingi BPKP. Mereka yang akan memberikan arahan kepada anda semua. Manfaatkan dan maksimalkan adanya Tim BPKP yang hadir mendampingi,” ujar Bupati Hendy dalam sambutannya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya menjelaskan, beberapa pencapaian laporan keuangan Pemkab Jember, selama dirinya menjabat Bupati Jember. “Awal sekali baru menjabat, itu Opini Disclaimer. Kemudian, membaik menjadi Tidak Wajar, kemudian naik lagi menjadi Wajar Dengan Pengecualian, dan kali ini kita targetkan dapat meraih Wajar Tanpa Pengecualian,” urainya.

Bupati Hendy mengingatkan, untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperlukan suatu keterbukaan yang maksimal, penyajian data yang benar. Dirinya meminta, para penyusun laporan keuangan dari masing-masing OPD untuk tidak ragu untuk terbuka. “Saya sangat berharap semua kompak mengejar ketertinggalan dan meraih WTP tahun ini,” pesannya. (kom/rio/gie)

Bupati Yuhronur menyampaikan, pihaknya berupaya menyajikan laporan keuangan dengan menjaga aspek-aspek yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan, laporan keuangan tahun 2021 Kabupaten Lamongan, kembali memperoleh predikat WTP.

“Kami berharap, laporan keuangan yang kami serahkan hari ini bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang terbaik yaitu Opini Wajar Tanpa Penegecualian (WTP), untuk yang ke enam kalinya,” tutur Yuhronur, Rabu (16/03/2022).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Kepala BPK Jatim, Joko Agus Setyono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa LKPD yang telah diserahkan akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan empat aspek. Yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas SPI.

Karena menurutnya, pemberian opini merupakan cerminan hasil penyajian LKPD dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, atas seluruh aktivitas keuangan daerah serta memenuhi infomasi pihak-pihak yang berkepentingan. “Selamat kepada Bupati Lamongan, Banyuwangi, Pasuruan, Sampang dan Bondowoso atas diperolehnya Opini WTP pada Tahun Anggaran 2020. Saya harap tidak berhenti di sini, seluruh jajarannya lebih kerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih transparan,” ungkapnya. (zen/sit)

Acara penyerahan tersebut, digelar secara virtual dari Gedung Command Center Kantor Wali Kota.

Penyerahan LKPD sendiri, merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan Pemkot, untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih tiga kali secara terus menerus.

Wali Kota Habib Hadi mengatakan, bahwa telah menjadi komitmen Pemkot untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan di masa lalu.

“Meskipun Pemkot meraih WTP tiga kali berturut-turut (pada tahun 2017, 2018, dan 2019) kami selalu berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kecurangan dengan meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian internal,” jelasnya.

Dirinya berharap, upaya ini dapat membawa perubahan berarti bagi Kota Probolinggo. Sehingga, meraih pencapaian yang lebih baik lagi pada masa ini dan masa yang akan datang.

“Dengan kerja keras, doa dan kerjasama dari semua pihak, laporan keuangan Pemkot Probolinggo pada Tahun Anggaran 2020 dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Aamiin,” paparnya.Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Pasal 56 ayat (3), yang mana pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan LKPD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ada tujuh laporan keuangan yang diserahkan Pemkot kepada pihak BPK. Tujuh laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK, antara lain neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

baca juga : Kota Malang 8 Kali Raih WTP Terhadap LKPD 2018

Selain tujuh laporan tersebut, Habib Hadi dalam sambutannya, juga menyampaikan penyerahan laporan keuangan yang diserahkan Pemkot Probolinggo di Tahun Anggaran 2020 itu, terdiri dari surat pernyataan tanggungjawab Wali Kota Probolinggo, laporan keuangan BUMD Kota Probolinggo 2020, hasil reviu Insprektorat Kota Probolinggo atas laporan keuangan Pemkot Probolinggo Tahun Anggaran 2020, laporan badan layanan umum daerah (BLUD) puskesmas tahun 2020 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan ikhtisar realisasi kinerja Pemkot Probolinggo 2020.

Tampak hadir dalam kesempatan itu, Sekda Kota, drg Ninik Ira Wibawati, Kepala Inspektorat, Tartib Gunawan dan Plh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ina Lusi Linawati.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono mengapresiasi kerja keras Pemkot Probolinggo.

Sehingga, dapat menyerahkan tepat waktu laporan keuangan sesuai amanat UU.

“Ini sesuai UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa Laporan Keuangan disampaikan kepala daerah kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar JokoJoko berharap, agar laporan keuangan yang telah diserahkan ini sesuai dengan sejumlah aspek, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada kesempatan yang sama, Plh Kepala BPPKAD Ina Lusi Linawati didampingi Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Heri Supriyono dan Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Pelaporan M. Avicinna Dipayana mengatakan, setelah giat ini dilakukan, selanjutnya Pemkot Probolinggo akan melalui tahapan pemeriksaan. (geo/sit)

Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada acara Penghargaan Republik Indonesia terhadap LPKD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim Tahun Anggaran 2016 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/11/2017) malam.

Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016, BPK menilai Kota Malang telah menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan serta sesuai dengan kriteria yang digunakan BPK untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian, untuk keenam kalinya Kota Malang memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Wakil Wallikota Sutiaji yang menerima penghargaan ini mewakili Kota Malang menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD Kota Malang atas kerja kerasnya dalam mempertahankan kinerja yang sudah baik.

“Capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan best practices,” ujar Sutiaji.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyampaikan selamat kepada kabupaten/kota yang memperoleh ini. Dan untuk kedelapan kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum mendapatkannya, tahun depan harus bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian dari hasil LPKD.

Terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah yakni pencatatan aset tetap harus baik. Kedua, sumber daya manusia pemerintah kabupaten/kota harus menguasai akuntansi dengan baik. Ketiga, bansos dan hibah yang peruntukannya harus tepat, Keempat, penguasaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat terhadap materi sistem akuntansi pemerintahan yang baik.

“Harus ada kegiatan konsultasi help desk terhadap delapan kabupaten/kota itu. Kalau konsultasi sulit, harus ada yang membantu membenahi catatan terhadap LKPD mereka,” pungkas Pakde Karwo.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI di Jatim R. Wiwin Istanti mengatakan bagi pemerintah daerah yang masih mendapatkan opini WDP merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya pemda yang bersangkutan, tetapi pemerintah provinsi dan pusat juga harus ikut melakukan pembinaan. Dengan demikian bisa memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan baik. (hms/yan)