“Agenda kita hari ini adalah penyampaian jawaban Bupati atas PU fraksi-fraksi terhadap nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022-2023,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, saat dikonfirmasi usai rapat, Selasa (27/06/2023) sore.

Dikatakan Politisi PKB ini, dalam paripurna kali ini, dirinya menawarkan agar jawaban Bupati atas PU fraksi-fraksi akan dipelajari lebih lanjut melalui rapat-rapat Komisi. “Karena jawaban itu nantinya akan ditindaklanjuti dan dicermati di tingkat komisi. Maka, jawaban bupati atas PU fraksi-fraksi tadi sudah disampaikan atau diberikan kepada semua anggota DPRD untuk dibahas lebih lanjut,” imbuhnya.

Disinggung terkait pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi, Samsul menyebut, salah satunya adalah soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang perlu menjadi perhatian khusus bagi eksekutif. “Pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi kemarin termasuk Silpa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan serta infrastruktur. Kritik dan saran tetap di sampaikan ini bersifat kompleks yang mana tujuannya untuk meningkatkan kinerja eksekutif kedepannya,” terang Samsul.

Baca juga:

Masih menurut Samsul, secara umum, fraksi-fraksi DPRD mendukung penuh upaya Pemerintah Daerah dengan memaksimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disepakati dan direncanakan. Serta memaksimalkan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pihaknya juga akan terus mendukung program-program pembangunan baik fisik maupun non fisik yang telah dan akan dilaksanakan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap, karena ini masuk tahun politik, kita kasih waktu pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 ini selesai dan tidak ada yang molor. Dengan demikian, hasil dari rapat komisi nantinya bisa dibawa dalam rapat paripurna pengambilan keputusan,” paparnya. (mil/sit)

Dalam paripurna tersebut, terdapat enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum di paripurna yang dihadiri Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin. Enam fraksi itu, yakni Fraksi PKB, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PKS dan PARI.

“Hari ini kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi atas LKPj Bupati Tahun 2022. Ada enam fraksi yang menyampaikan pandangan kali ini,” kata Wakil Ketua DPRD Trenggalek sekaligus pimpinan rapat paripurna, Doding Rahmadi, Rabu (21/06/2023) tadi.

Secara garis besar, pandangan umum yang disampaikan kali ini berisi berbagai saran, tanggapan, masukan dan pertanyaan-pertanyaan kepada Bupati Trenggalek. “Adapun pertanyaan maupun saran yang disampaikan tadi akan dijawab oleh Bupati Trenggalek dalam rapat paripurna selanjutnya yakni pada 27 Juni 2023 mendatang,” imbuhnya.

Baca juga :

Disinggung soal viralnya kegiatan wisuda di sekolah-sekolah mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP hingga SMA, Politisi PDI-Perjuangan ini berharap agar kegiatan tersebut tidak membebani atau memberatkan para orang tua maupun wali murid. “Boleh melaksanakan, tapi paling tidak sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Agar, biaya-biaya yang dikeluarkan nantinya tidak memberatkan. Bahkan kalau bisa, malah gratis untuk anggaran bisa melalui sponsor dan lain sebagainya,” kata Doding.

Karena antusias mereka (siswa-siswi, red) ini tinggi untuk kegiatan wisuda sekolah, maka ini tidak bisa serta merta dihilangkan begitu saja. Namun, harus secara perlahan ditiadakan, mengingat sebagian besar orang tua merasa keberatan.

“Misalnya, kegiatan itu dilakukan di area sekolah tanpa harus menyewa gedung maupun hotel yang memakan biaya berlebih,” tegasnya.

Masih terang Doding, kedepannya komisi yang membidangi akan melakukan rapat kerja, menindaklanjuti hal itu. Kalau untuk Pemerintah Daerah sepertinya juga sudah membuat imbauan untuk meniadakan kegiatan wisuda di sekolah-sekolah.

Bupati Mochamad Nur Arifin saat dikonfirmasi seusai rapat dengan singkat menjawab semua fraksi DPRD sangat mengapresiasi Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diraih selama tujuh kali berturut-turut. “Pokok e, semua fraksi DPRD tadi sangat mengapresiasi opini WTP yang sudah kita raih selama 7 kali berturut-turut. Adapun pertanyaan lain yang disampaikan tadi, mengenai serapan anggaran dan belanja pemerintah daerah. Nanti akan kita jawab di paripurna berikutnya,” ujar Mas Ipin-sapaan akrabnya. (mil/gie)

“Hari ini kita menyampaikan laporan LKPj Bupati tahun 2022 kepada DPRD agar dilakukan evaluasi,” kata Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, seusai menyampaikan LKPj kepada DPRD, Rabu (14/06/2023) sore.

Dirinya menambahkan, LKPj yang disampaikan kepada DPRD akan menjadi evaluasi Pemerintah Daerah untuk mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya. “Alhamdulillah, kemarin Pemkab Trenggalek mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lagi yang ke tujuh kalinya secara berturut-turut. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita,” terangnya.

Wabup Syah menguraikan, secara umum LKPj merupakan progres pemerintah daerah atas pelaksanaan dan capaian kinerja seperti tentang pengelolaan keuangan daerah. “Banyak hal yang meski kita pertahankan karena ini merupakan sebuah prestasi,” kata mantan anggota DPRD Trenggalek itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan bahwa DPRD telah menerima LKPj Bupati pada APBD tahun 2022. “Hari ini pengajuan laporan pertanggungjawaban Bupati APBD tahun 2022 telah disampaikan pada rapat paripurna,” ungkapnya.

Baca juga :

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan bersama komisi-komisi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. “Dokumennya baru kita terima hari ini. Selanjutnya, nanti kita pelajari bersama teman teman dewan selanjutnya masing-masing fraksi akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui pandangan umum fraksi-fraksi,” terang Doding.

Dirinya juga menambahkan, dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharapkan memberi hasil rekomendasi yang lebih baik lagi. Karenanya, LKPj Bupati ini akan dibahas dalam waktu dekat sehingga bisa segera diparipurnakan.

“Target Perda ini diundangkan sekitar awal bulan depan. Jadi, tanggal 21 pandangan umum fraksi kemudian dilanjutkan dengan jawaban pak bupati, kemudian di awal bulan setelah jawaban Bupati nanti kita paripurnakan untuk pengesahan,” ujarnya.

Disinggung soal serapan anggaran yang tidak bisa 100 persen, Doding menyebut, hal tersebut adalah wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan dana cadangan sehingga menimbulkan SILPA

“Pendapatan 2022 melampaui target 1,14 persen, belanja 89 persen sudah bagus. Belanja tidak bisa 100 persen, karena ada sisa dana cadangan dan lain sebagainya. Dan 2022 ada anggaran pinjaman besar. Misalnya Silpa mengikat, dana pencadangan gaji tidak bisa berbuat apa-apa karena harus dicadangkan dan menjadi silpa,” papar Doding. (mil/sit)

Hal tersebut, dibacakan oleh Ketua Pansus DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, saat Rapat Paripurna penyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2022 dan pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2022.

Dalam 51 poin tersebut, diantaranya menyoroti kegagalan untuk mengeksekusi terhadap rekomendasi DPRD Kota Malang tahun 2021, yang seharusnya direalisasikan pada tahun 2022. Yaitu, mengenai tiga pasar di Kota Malang yakni pembangunan Pasar Besar, pembangunan Pasar Blimbing, dan pembangunan Pasar Gadang.

“Kalau saya melihat, tiga pasar ini kan masalah yang harus intens diurus. Artinya, korsupgah mengembalikan ke kejaksaan, kejaksaan mengembalikan lagi ke kita, tentu saja ada rekomendasi di situ. Nah, rekomendasi ini yang harus dilakukan, jangan digantung-digantung saja. Permasalahan kalau tidak diselesaikan tidak akan pernah selesai,” jelas Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, seusai rapat paripurna.

Menurut Made, masalah pasar tersebut harus segera diselesaikan. Tentunya, agar memberikan efek domino mengenai perekonomian di Kota Malang bisa lebih menggeliat.

“Jadi kami akan segera rapat pimpinan fraksi untuk menindaklanjuti hasil Pansus, kami merekomendasikan kepada OPD untuk melaksanakan rekomendasi dewan terhadap OPD. Apalagi, sekarang Pansus merekomendasikan kepada dewan. Sehingga kami, selaku pimpinan akan segera membicarakan hal ini dengan pimpinan fraksi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Pansus LKPJ 2022,” tambah Made.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Selain itu, yakni penyelesaian pembebasan tanah dan bangunan di Jalan Ki Ageng Gribig sebagai jalan masuk ke pintu Tol Madyopuro, kemudian juga mengenai jacking saluran air di Jalan Bondowoso-Kali Metro.

“Tiga hal itu yang menjadi prioritas. Sebenarnya banyak, tapi yang diseriusi oleh Pansus ya tiga hal ini. Karena dampaknya kepada masyarakat begitu besar. Jacking untuk mengatasi banjir, exit tol ini untuk mengatasi kemacetan, dan pasar untuk mengatasi perekonomian masyarakat Kota Malang,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada anggota DPRD Kota Malang yang telah memberikan masukan kepada Pemkot Malang. Terlebih, LKPJ tersebut adalah LPKJ terakhir sebelum LKPJ masa jabatan.

“Terima kasih kepada segenap anggota DPRD Kota Malang yang telah memberikan masukan, mohon maaf jika selama melayani masyarakat masih ada kekurangan. Ini adalah LKPJ terakhir sebelum kami menyampaikan LKPJ masa jabatan,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, pihaknya menyampaikan terkait dengan pekerjaan rumah (PR) besar, mengenai tiga pasar sudah dijalankan semaksimal mungkin dan sudah ada beberapa benang merah. Lalu, mengenai jacking pihaknya mengaku kalan di PN, dan diputuskan salah alamat. Sehingga mengikuti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan dalam proses kurasi.

“Kami canangkan tahun ini pasar sudah clear dan masalah jacking setelah kalah di PN kita banding ternyata diputuskan salah alamat, kami ikuti di PTUN dan masih dalam proses kurasi. Termasuk juga masalah cucian mobil saat ini sudah masuk ke tingkat apraisal, PU membentuk tim dan BPN telah menyatakan status kepemilikan lahan yang akan menjadi kunci untuk penyelesaian kasus tersebut,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit/adv)

Dari ke enam fraksi yang ada di DPRD Kota Malang, menyampaikan jika secara umum pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat kota Malang Tahun Anggaran 2022, sudah berjalan dengan baik. Namun, tentunya ada saran dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemkot Malang.

Seperti pada persoalan penyelenggaraan jalan selama tahun 2022, perlu untuk dilakukan evaluasi. Hal itu, disampaikan oleh salah satu juru bicara (jubir) fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rokhmad. Bahwa, realisasi anggaran pembangunan jalan yang hanya terealisasi sebesar 19 persen, rehabilitasi jalan sebesar 39 persen dan pemeliharaan berkala jalan sebesar 63 persen. Serta, pemeliharaan rutin jalan sebesar 82 persen dan dimana itu juga sejalan dengan permasalahan jalan berlubang yang setiap tahun berulang. Yang mana, itu mengindikasikan kurang baiknya perencanaan dan kurang tanggapnya atas laporan dari masyarakat.

“Pemerintah Kota Malang diharapkan untuk serius dalam menyelesaikan permasalahan itu, terutama di musim penghujan yang menyebabkan air menggenang dan berpotensi menambah parah permasalahan. Selain itu, diperlukan pengawasan proyek agar umur masa guna jalan menjadi lebih panjang, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan,” jelas Rokhmad.

Tidak hanya itu, dalam indikator kinerja penurunan titik genangan yang dilaporkan Pemkot Malang sebesar 97,22 persen, tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Implementasi masalah penanganan banjir yang merupakan penyakit akut pembangunan Kota Malang, belum juga berjalan secara maksimal. Padahal, anggaran penanganan banjir sudah menjadi desain prioritas pembangunan Kota Malang, bukan hanya di lihat dari aspek sosial ekonomi melainkan juga dari aspek lingkungan jangka panjang.

“Salah satu penyebabnya adalah sedimentasi dan integrasi sistem drainase yang kurang baik. Kebijakan strategis berupa program Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) , pun belum dapat menjawab permasalahan banjir yang selama ini terjadi. GASS di setiap kecamatan tidak berjalan efektif, karena kurangnya peralatan dan SOP yang tidak jelas. Selain itu, drainase yang tersumbat, menyempit dan tertutup bangunan juga menambah panjang penyebab permasalahan ini,” lanjutnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika saran dan catatan yang telah disampaikan oleh ke enam fraksi DPRD Kota Malang, semua baik dan tentunya harus lebih ditingkatkan kembali. “Jadi, ada beberapa paradigma yang mungkin sudut pandang yang berbeda sehingga penilaiannya tidak sama. Jadi itu wajar, yang namanya saran pasti baik. Sehingga, harus kita maklumi dan lakukan. Tidak ada DPRD yang menyarankan jelek, karena semua menyarankan baik. Sehingga, kewajiban bagi kami untuk melanjutkan,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, ditambahkan wali kota, jika untuk mengurai persoalan yang terjadi itu tidak semudah membalikkan tangan. Tentu, ada proses yang dijalankan dan menurutnya ada sisi hak serta kewajiban yang harus dilakukan.

“Pada intinya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman DPRD Kota Malang dan bagi kami tidak pernah merasa apa yang disampaikan teman-teman dewan itu jelek. Semuanya, tentu baik untuk pembangunan Kota Malang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika apapun yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi tersebut, tentu tidak serta. Pendapat mereka muncul, menurutnya karena dari hasil hiring yang telah dilakukan.

“Pendapat fraksi ini muncul dari hasil hiring masing-masing anggota fraksi yang ada di komisi. Kemudian, muncul dari hasil bimtek 45 orang dengan akademisi, tenaga ahli dan Sekda. Sehingga menjadi pendapat fraksi. Selanjutnya pendapat fraksi ini diharapkan dapat mewarnai pendapat pansus,” ucap Made.

Lebih lanjut, menurut Made mulai hari ini, sampai dengan besok, dilakukan rapat pansus. Kemudian, di hari Senin mendatang (08/05/2023), akan mengeluarkan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota tersebut. “Senin nanti kami akan paripurna, rekomendasi Pansus yang akan menjadi keputusan DPRD terhadap LKPJ Wali Kota. Jadi, masukan dari teman-teman itu bagian perbaikan. Kita harapkan apapun yang menjadi masukan bukan hal yang dibuat-buat, tapi temuan di lapangan dan hasil hiring dengan OPD,” imbuh Made. (rsy/sit/adv)

“Agenda kita hari ini adalah penyampaian hasil telaah LKPj dari DPRD Kabupaten Trenggalek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, melalui Bupati Trenggalek,” kata Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, saat dikonfirmasi usai rapat, Kamis (27/04/2023) tadi.

Dikatakan Doding, dari hasil telaah DPRD, LKPj Bupati Trenggalek tahun anggaran 2022, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Trenggalek, kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati. Yaitu, tentang ekonomi makro.

“Karena kita baru saja terbebas dari pandemi Covid-19, maka kita merekomendasikan untuk menjaga Kabupaten Trenggalek bebas dari Covid-19 dan tidak datang lagi,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, DPRD juga merekomendasikan terkait dengan kemiskinan yang mana angkanya harus diturunkan lagi. “Memang angka kemiskinan kita sudah turun. Namun, target penurunan angka kemiskinan kita 10,94 persen dan angka kemiskinan kita sekarang masih 10,96 persen. Maka, kita harus bisa menurunkan lagi,” jelas Doding.

Selanjutnya, terkait dengan keuangan daerah, wakil rakyat DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah harus bisa memaksimalkan tentang potensi Pendataan Asli Daerah (PAD). “Potensi Pendataan Asli Daerah (PAD) hal ini melalui digitalisasi. Semua kegiatan yang mengarah ke PAD yaitu tentang pajak, retribusi dan lan sebagainya,” tegasnya.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Lebih lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini menyebut tentang visi daerah, pihaknya merekomendasikan, ada 12 indikator. Namun dari jumlah tersebut, ada 6 indikator yang sudah tercapai dan 4 indikator yang belum tercapai.

“Jadi yang belum tercapai itu cuma sedikit-sedikit seperti target penurunan anggka kemiskinan sebesar 10,94 persen namun sekarang sebesar 10,96 persen hanya selisih 2 digit,” kata Doding.

Pihaknya berharap, dari hasil rekomendasi-rekomendasi tersebut segera di tindak lanjuti. Sehingga, kedepannya akan bisa lebih baik.

Mengingat, sebentar lagi pihaknya akan menyusun APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. Dengan demikian, catatan-catatan yang ada ini bisa menjadi indikator perbandingan untuk memperbaiki APBD di tahun 2024 mendatang.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengaku akan segera tindak lanjuti atas penyampaian catatan-catatan strategis DPRD Kabupaten Trenggalek, tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022. Mengingat, LKPj Bupati merupakan laporan kinerja Bupati sesuai perencanaan tahunan yang dituangkan dalam RKPD sebagai penjabaran RPJMD.

“Saya selaku Kepala Daerah akan mensupport serta akan segera menindak lanjuti hasil rekomendasi atas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Kabupaten Trenggalek, tahun anggaran 2022,” ujarnya.

Dalam hal ini, dirinya akan suportif dan inline dengan apa yang sudah direncanakan Pemerintah Daerah. Termasuk hasil rekomendasi DPRD Kabupaten Trenggalek, mulai dari penurunan anggka kemiskinan.

“Target kita penurunan anggka kemiskinan tahun 2022 adalah 10,94 persen namun penurunan anggka kemiskinan mencapai 10,96 persen, jadi kita tetap optimis bisa tercapai karena masih di tahun 2023 diatas 10,16 persen di tahun 2026 nanti, sesuai dengan masa obyektif RPJMD Kabupaten Trenggalek optimis tercapai angka penurunan kemiskinan 10,16 persen,” tutur Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek.

Selanjutnya dari rekomendasi DPRD Kabupaten Trenggalek, tentang keuangan daerah yaitu lebih pada peningkatan kapasitas fiskal anggaran dan juga membentuk tim khusus terkait Dana Insentif Daerah (DID) serta peningkatan PAD.

Menanggapi tingginya Silpa, pihaknya menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan Silpa Kabupaten Trenggalek tinggi. Diantaranya, faktor memang selisih lelang, pelaksanaan yang tidak memungkinkan dikerjakan karena status lahan.

“Jadi kita sekarang sudah kita lakukan lelang lebih awal, saat ini bulan April sudah ada beberapa pemenang lelang. Kemudian, jika di tahun sebelumnya di bulan April dan Mei baru meng-upload dokumen lelang. Namun di tahun ini mulai bulan Februari sudah dimulai,” paparnya.

Suami Novita Hardiny ini berharap, tahun ini anggaran akan tereksekusi lebih cepat dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2024 nantinya, begitu di tetapkan APBD bisa dilakukan lelang cepat di Bulan November dan Desember sehingga di awal bulan Januari sudah bisa mulai pekerjaan. (mil/sit)

Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pansus LKPj DPRD Trenggalek, juga mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Trenggalek. “Hari ini kita melakukan pembahasan akhir terkait finalisasi LKPj Bupati Tahun 2022. Hasilnya, sangat disayangkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) senilai Rp 284 miliar atau sekitar 11,6 persen dari APBD tahun 2022 lalu. Seperti yang kita ketahui, mulai tahun 2019 sampai tahun 2022, Silpa kita sangat tinggi dan ini menjadi PR kita agar kedepannya agar Silpa itu tidak semakin tinggi,” kata Ketua Pansus LKPj Bupati Trenggalek Tahun 2022, Sukarudin saat dikonfirmasi, Kamis (27/04/2023) siang.

Jadi, uarianua, nominal 11,6 persen tahun 2022 tersebut merupakan angka tertinggi terhitung Silpa sejak tahun 2019 lalu. Dalam pembahasan itu, ketika di tanya Pansus terkait apa yang menyebabkan Silpa di tahun 2022 ini, justru mengalami kenaikan karena ada beberapa faktor terutama banyaknya pemutusan kontrak di berbagai sektor.

“Misalnya, pemutusan kontrak kerja di beberapa sektor, akhirnya ada Rp 83 miliar yang tidak dapat di serap karena gara gara kontraktornya sebagian melarikan diri,” imbuhnya.

Menurutnya, tahun 2022 Kabupaten Trenggalek mendapatkan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, nilai Silpa justru melebihi pinjaman tersebut.

“Ini sangat memprihatikan sekali. Dan, tidak boleh terjadi di APBD tahun-tahun berikutnya,” kata Sukarudin.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Selanjutnya, Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Trenggalek tahun 2019 mendapatkan sebesar Rp 31,5 miliar. Dan di tahun 2020 hingga 2021, senilai Rp 29 miliar, lalu tahun 2022 mendapatkan kurang lebih Rp 19 miliar. Artinya, DID Kabupaten Trenggalek turun Rp 10 miliar dari tahun sebelumnya.

“Sebenarnya, tahun 2021 kita sudah merekomendasikan untuk membentuk Tim untuk mensukseskan DID. Kita mencoba mengambil dana yang sudah dikondisikan di pusat dan ini tahun yang akan datang tidak boleh terjadi lagi seperti tahun 2022 kemarin,” terangnya.

Dijelaskan Politisi PKB ini, penurunan anggaran DID dapat diartikan kompetensi dan komunikasinya harus dibangun. “Kalau anggaran turun, iya. Namun nyatanya, di daerah-daerah lain anggaran DID juga meningkat,” ujar Sukarudin.

Dalam hal ini, ungkapnya, ada catatan di tahun 2021 yang terulang kembali. Artinya, rekomendasi tahun 2021 belum sukses karena masih terulang kembali di tahun 2022.

Selanjutnya, dalam DID tiap-tiap OPD harus ada pembenahan serta target yang jelas sehingga capaian akan tercapai. Oleh karena itu perlu dibentuk tim agar target itu bisa tercapai.

Lebih lanjut Sukarudin menjelaskan, penyebab terjadinya Silpa tinggi di Kabupaten Trenggalek, adalah disebabkan adanya pemutusan kontrak sehingga ada anggaran kurang lebih Rp 83 miliar yang tidak terserap. “Setiap mendekati tahun politik memang Silpa selalu tinggi ini berdasarkan data dan fakta yang ada,” paparnya.

Selanjutnya, hasil finalisasi Pansus atas LKPj tahun 2022 akan disampaikan dalam paripurna untuk selanjutnya disahkan. (mil/sit)

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarudin, mengatakan rapat Pansus LKPJ ini digelar bersama dengan tim eksekutif. “Ada 20 indikator yang belum bisa dinilai. Hal ini terjadi karena targetnya ada namun capaiannya tidak dilaporkan. Jadi benchmark nya tidak ada sehingga kami tidak bisa mengukur keberhasilannya,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/04/2023) siang.

Selanjutnya, dalam LKPJ Bupati Trenggalek tahun 2022 juga banyak catatan yang diberikan dalam rekomendasi. Diantaranya, adalah tentang data kemiskinan. “Dalam laporan per laporan yang disampaikan bupati permasalahan kemiskinan dinilai belum sinkron,” kata Sukarudin.

Bahkan, ada beberapa hal yang masih terulang kembali seperti tahun sebelumnya tentang data kemiskinan, “Kalau dalam LKPJ tahun 2021 pengangguran terbukanya turun, kemiskinannya naik, sedangkan LKPJ 2022 kemiskinannya turun, pengangguran terbukanya naik, inikan tidak sinkron paradoks,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sukarudin mengungkapkan, terkait infrastruktur dinilai untuk capaian masih belum tercapai melihat kondisi eksisting yang ada saat ini. Sementara di data sudah tercapai, artinya targetnya terlalu rendah.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Ini tidak sinkron dan ini sudah terjadi ditahun – tahun sebelumnya serta sudah kita rekomendasi di tahun 2021 dan diulang kembali,” ujar Politisi PKB.

Dalam pembahasan kali ini masih ada yang dinilai kurang sesuai dalam misi kedua RPJMD targetnya jelas ada namun dalam LKPJ ini tidak dilaporkan, karena tidak ada benchmark nya maka Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Trenggalek. Tidak bisa mengukur keberhasilan dari misi kedua RPJMD Kabupaten Trenggalek.

“Tadi kita meminta data-data tersebut agar Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Trenggalek bisa mengukur keberhasilan LKPJ Bupati Trenggalek tahun anggaran 2022 dalam misi kedua,” tambahnya.

Dalam LKPJ Bupati Trenggalek tahun 2022, misi kedua indikator yang belum dilaporkan, yaitu prosentase kunjungan wisatawan. Kemudian, jumlah Desa Wisata, kemudian desa mandiri, tadi kita koreksi ternya ada 32 Desa mandiri yang belum di laporkan, kemudian capaian target SDGs Desa juga belum dilaporkan.

“Sehingga pada misi kedua yaitu mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dimulai dari pemberdayaan masyarakat, Pansus LKPJ tidak bisa mengukur,” papar Sukarudin.

Untuk sementara, rapat Pansus LKPj ini di skores dan dilakukan rapat internal Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Trenggalek menyikapi perihal permasalahan tersebut. (mil/sit)

“Untuk agenda di April, kita fokuskan pada rapat Pansus. Dimana, Pansus nantinya akan membahas terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, yang akan diparipurnakan sebelumnya,” ungkapnya, Jumat (31/03/2023) sore.

Politisi PKS ini menyampaikan, dalam pembahasan Pansus LKPJ, ini akan ada empat kali rapat. Yakni, dua hari rapat bersama bupati, tiga hari bersama narasumber dan dua hari rapat tindaklanjut bersama nara sumber. “Dan selanjutnya, rapat keempat adalah finalisasi,” tegas Agus.

Masih menurut Agus, pembahasan LKPJ Bupati ini ditargetkan selesai dalam sebulan. “Jadi, mau tidak mau pembahasannya harus selesai dalam waktu sebulan. Untuk selanjutnya, diparipurnakan setelah Hari Raya Idul Fitri,” sambungnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dirinya menuturkan, kegiatan DPRD juga ada yang dilaksanakan di sore hari sekaligus ada ceremonial bersama dalam rangka MoU dengan kejaksaan.

Disinggung adanya larangan bukber dari Pemerintah, Agus menilai jika acara itu sebenarnya bukan bukber. “Kegiatan ini bukan Bukber, karena bertepatan acaranya sore, dan menjelang buka puasa,” kata Agus.

Ditambahkan Agus, di April nanti juga ada kegiatan kunjungan kerja (Kunker) keluar daerah, yakni Badan sekali, Komisi sekali dan Pansus sekali. “Tidak hanya itu, namun ada juga rapat-rapat Komisi yang tidak kita agendakan secara rinci.Tapi kita satu klausul. Intinya rapat Komisi dan kunjungan dalam daerah itu sifatnya fleksibel,” ujarnya. (mil/gie)