Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto, mengatakan bahwa inovasi tersebut layak direplikasi oleh provinsi lainnya. “Harapan kami, Program Jatim Bejo ini bisa replikasi ke daerah lain. Ini adalah inovasi yang sebenarnya bisa melibatkan UKM. Dengan adanya Jatim Bejo produk UKM bisa diakses melalui daring,” ujar Gatot saat penyerahan penghargaan bagi para pelaku Jatim Bejo, Selasa (23/11/2021).

Gatot menjelaskan, dengan Jatim Bejo ini, jika terjadi fraud maka akan tercatat secara elektronik. Jadi, transparan, cepat, mudah.

“Dengan transparan itu akuntabilitas terjaga. Sehingga, mampu mengecilkan perilaku fraud dalam pengadaan barang atau jasa,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang atau Jasa Setda Provinsi Jatim, Program Jatim Bejo per 31 Oktober 2021 telah mengakomodir 1.578 penyedia dengan total produk yang telah tayang sebanyak 27.728 dan tersebar di 38 pemkab atau pemkot se-Jatim.

Sementara itu, menanggapi pujian tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan LKPP kepada Pemprov Jawa Timur. Khofifah berharap, pemanfaatan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang atau jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring.

Lebih lanjut Khofifah menyampaikan, bahwa Bejo juga mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil (UKM). Hal ini, sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-marketplace atau belanja online bisa menunjang UKM dalam menemukan akses market yang lebih luas dan besar.

“Insyaallah, dengan Jatim Bejo terus bisa memberikan support akses bagi para UMKM yang telah menjadi backbone perekonomian di Jatim. Pasalnya UMKM telah berkontribusi bagi PDRB Jatim sebesar 57,25 persen,” terangnya. (ade/sit)

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, diikuti oleh 50 orang dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 1 orang dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Workshop optimalisasi pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo sendiri, digelar secara daring dan dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ahmad Hasyim Ashari, didampingi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Mariono. Sementara sebagai nara sumber, berasal dari LKPP-RI yang dilakukan secara daring.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ahmad Hasyim Ashari, mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa untuk Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Saya berharap kepada semua pihak yang terkait agar bersama-sama dapat berupaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Hasyim, pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Khususnya, pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian.

“Untuk mendorong peran strategis tersebut diperlukan suatu metode yang dapat menjadi stimulan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengingat saat ini sudah memasuki triwulan kedua serta mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money),” jelasnya.

Melalui kegiatan ini Hasyim berharap semoga semua, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih menambah wawasan melakukan strategi dalam upaya mewujudkan rangkaian proses pengadaan termasuk apabila terdapat permasalahan di dalam pengadaan barang dan jasa. (geo/ed2)

Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa belanja pengadaan barang/jasa pemerintah telah memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik sebagai satu kesatuan dari pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rencana dan penganggaran, merupakan tahap awal dari ekosistem pengadaan. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat strategis.

“Dengan demikian, perlu perhatian khusus dari pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tujuannya, agar instansinya menyusun rencana pengadaan secara baik dan mengumumkan rencana umum pengadaan sebelum tahun anggaran berjalan,” katanya.

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, yang dalam kesempatan itu memberikan arahan, menyampaikan bahwa saat ini kita sedang berada di bawah tekanan yang tidak mudah dan juga sedang dihadapkan dengan pilihan yang tidak mudah. Disatu sisi, ada Covid dan di satu sisi kita harus menyelamatkan ekonomi.

Presiden RI juga menekankan, kepada LKPP agar melakukan terobosan dan harus berani melakukan banyak terobosan. Terutama, dengan memanfaatkan teknologi super modern.

“Dalam kondisi krisis saat ini, dibutuhkan kecepatan dalam realisasi belanja pemerintah. Karena belanja pemerintahlah, yang mendorong permintaan, meningkatkan konsumsi masyarakat yang selanjutnya akan menggerakkan ekonomi agar tumbuh kembali,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan agar pengadaan barang dan jasa, dalam sisa waktu yang ada, dilakukan sesuai rencana APBN dan APBD. Pengadaan barang dan jasa yang praktis, tinggal sampai tanggal 22 Desember. “Praktis tinggal sebulan ini, betul-betul kita belanjakan sesuai dengan rencana. Baik dari APBD maupun APBN yang ada,” tambahnya. (kom/sit)