Sedikit berbeda, dalam Jumat Curhat yang mengambil tempat di Hutan Kota (Huko) Kota Trenggalek, ini digelar Polres bersama Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) serta komunitas masyarakat pecinta hutan dan lingkungan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Kapolres Trenggalek, AKBP Alith Alarino, saat memimpin langsung kegiatan tersebut mengatakan Jumat Curhat tidak hanya digelar saat peringatan Hari Bhayangkara. Namun, sudah berjalan selama beberapa bulan yang lalu.

“Junat Curhat ini untuk menampung aspirasi, keluhan, saran masukan dari masyarakat terutama berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian,” kata Kapolres Trenggalek, Jumat (23/06/2023) tadi.

Jumat Curhat kali ini, ujarnya, mengambil tema ‘Sinergitas Dalam Penanganan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Trenggalek’. Bukan tanpa alasan, tema ini diangkat. Karena berdasarkan prakiraan cuaca, bulan ini diperkirakan sudah mulai memasuki musim kemarau panjang, dimana salah satu yang perlu diwaspadai adalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Baca Juga :

“Di sisi lain, Kabupaten Trenggalek sebagian besar didominasi oleh wilayah hutan. Selain itu, Karhutla merupakan salah satu hal yang menjadi atensi dari satuan atas,” kata Kapolres Alith.

Di Jawa Timur sendiri, lanjutnya, diketahui telah terjadi beberapa kali Karhutla, seperti yang terjadi di beberapa daerah. Kondisi ini tentu harus diantisipasi sejak dini agar hal yang sama tidak terjadi di Kabupaten Trenggalek.

“Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas yang kuat antara kepolisian dalam hal ini Polres Trenggalek bersama Perhutani dan LMDH didukung dengan potensi masyarakat lainnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa perwakilan baik dari Perhutani maupun LMDH, mengatakan bahwa penyebab terjadinya kebakaran diantaranya adalah balon udara hingga warga yang membakar sampah kemudian merembet ke kawasan hutan. “Sebagai upaya pencegahan, diperlukan sosialisasi dan imbauan secara masif kepada masyarakat khususnya bagi warga yang berdomisili di dekat kawasan hutan agar lebih berhati-hati dan waspada,” tutur Kapolres Alit.

Orang nomor satu di jajaran Kepolisian Trenggalek, ini juga akan menginstruksikan Bhabinkamtibmas jajarannya untuk lebih aktif menyampaikan imbauan kepada warga. Dalam pelaksanaannya, nanti bisa dilakukan secara sinergi bersama Perhutani maupun LMDH.

“Selain itu, perlu disampaikan pula aturan hukum maupun regulasi yang mengatur tentang perusakan hutan dan penerbangan balon udara yang dapat membahayakan hutan di wilayah Trenggalek agar efeknya lebih terasa,” paparnya.

Pihaknya berharap, dari hasil Jumat Curhat ini nantinya ada langkah-langkah strategis dan mitigasi yang komprehensif yang dilakukan bersama. Sehingga, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Trenggalek, benar-benar bisa ditekan dan diantisipasi sejak dini.

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain para pejabat utama Polres Trenggalek, Asper BKPH Perhutani Trenggalek bersama anggota dan sejumlah perwakilan anggota LMDH Purwoasri Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek. (mil/sit)

Bahkan, komoditas ini sudah menembus pasar mancanegara. Masyarakat memilih mengembangkan tanaman porang, karena perawatannya yang simpel dan harganya yang cukup menggiurkan. Apalagi, proses perawatannya juga tidak terlalu susah.

Tanaman ini, memang biasanya hidup di areal hutan. Karena itu, sangat cocok untuk masyarakat desa yang berbatasan dengan hutan.

Tanaman Porang merupakan tumbuhan herba dan menchun. Batang tegak, lunak, batang halus berwarna hijau atau hitam belang-belang (totol-totol) putih. Batang tunggal memecah menjadi tiga batang sekunder, dan akan memecah lagi sekaligus menjadi tangkai daun.

Pada setiap pertemuan batang akan tumbuh bintil atau katak berwarna coklat kehitam-hitaman, sebagai alat perkembangbiakan tanaman Porang.

Baca Juga: Penyerahan Masker dan Penanaman Pohon Tandai Pembentukan Destana Desa Gadingan Situbondo

Tinggi tanaman ini, bisa dapat mencapai 1,5 meter. Tapi, sangat tergantung umur dan kesuburan tanah.
Porang dapat tumbuh dengan baik di lahan hutan jati, hutan sono, hutan mahoni dan di bawah tanaman jagung.

Karena itu porang sangat pantas jika diminati dan dibudidayakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Ketua Asosiasi LMDH dan KTH Kabupaten Situbondo, Hadi Wiyono, mengatakan bahwa tanaman Porang belum dioptimalkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Baik itu masyarakat desa hutan atau petani hutan, yang biasa disebut pesanggem.

“Bupati terpilih, Karna Suswandi sudah menyampaikan kepada ketua umum asosiasi, agar ini dimasukkan program prioritas 100 hari kerja Bupati, setelah dilantik. Sebagai langkah lanjutan, asosiasi LMDH Situbondo telah siapkan lahan di tahap awal seluas 6.335 hektar,” papar Hadi Wiyono, Minggu (20/02) tadi.

Dari hasil, diketahui bahwa tanaman ini juga sudah dibudidaya di Kecamatan Banyuglugur atau Desa Kalisari dengan luasan sekitar 3 hektar.

Lalu, Kecamatan Arjasa atau Desa Kayumas seluas 100 hektar dan di Kecamatan Sumber Malang atau Desa Baderan dan sekitarnya seluas 75 hektar serta di Kecamatan Besuki atau Desa Widoropayung seluas 20 hektar. (her/sit)

Dalam sambutannya, Karna Suswandi, mengatakan telah mengutus orang untuk menyampaikan kepada Dinas Tanaman Pangan, Holticultura dan Perkebunan, untuk mendorong LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) menjadi kelompok tani hutan. Sehingga, bisa mengakses pupuk bersubsidi seperti petani pada umumnya.

“Saya mengutus Pak Hadi untuk komunikasi dengan dinas agar LMDH, agar bisa dapat pupuk seperti petani lain,” kata Karna Suswandi.

Menurut Karna, semua petani di Kabupaten Situbondo, berhak mendapatkan pupuk bersubsidi agar tanaman Porang bisa tumbuh subur. Sehingga, memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, dalam waktu dekat ini juga akan menemui investor yang ingin mendirikan pabrik Porang di Situbondo.

Ketua Asosiasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Situbondo, Hadi Wiyoto, mengungkapkan budidaya tanaman Porang di Kabupaten Situbondo adalah inisiatif dari Bupati terpilih Karna Suswandi. Bahkan, masuk dalam program 100 hari kerja.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, terdapat 6.335 hektar lahan yang sudah siap digunakan untuk budidaya tanaman Porang. Dia berharap kepada seluruh anggota LMDH untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan baik ini.

“Sementara ada 6.335 hektar lahan yang siap tanam. Pesan saya ke teman-teman harus optimis,” katanya.

Tidak hanya tanaman Porang saja yang digalakkan oleh Bupati Situbondo, namun juga menginginkan mengembangkan tanaman Vanili dan budidaya madu ternak dilahan LMDH. (her/ed2)

Memontum Lumajang – Penebangan pohon Damaran di kawasan Alas Hutan Burno Kecamatan Senduro Lumajang, berlanjut. Hal ini, merisaukan LMDH Wono Lestari dan warga, akan terjadinya bencana paska penebangan.

Ketua LMDH Wono Lestari, Edi Santoso, mengatakan bahwa terkait masalah penebangan kayu oleh Perhutani, pihaknya kurang setuju.

“Secara pribadi dan masukan tokoh-tokoh dusun, mereka minta agar penebangan jangan dilakukan. Faktor pertimbangannya, karena ada sumber mata air yakni ada Sumber Bruto. Inilah, yang kemudian menjadi dasar kami melakukan koordinasi dengan Perhutani. Namun, hasilnya diminta untuk membuat surat ke Adm, yang dasar suratnya adalah hasil musyawarah di kantor Asper waktu itu,” kata Edi.

Ditambahkannya, mantri hutan waktu itu juga ikut tanda tangan di dalam surat tersebut. Hanya saja, muncul lagi keinginan tebang, karena alasan sudah masuk di RTT (Rencana Teknik Tahunan) Perum Perhutani.

“Kami menulis surat lagi ke Adm, dilanjutkan ke yang lebih atas yang bidangnya kehutanan. Ternyata, akhirnya tetap ditebang juga. Menurut mereka, karena sesuai prosedur Perhutani adalah RTT,” imbuhnya.

Masih menurut Edi, langkah pengiriman surat dari pihaknya ke Perhutani, merupakan bukti jika pihaknya kurang setuju penebangan pohon Damaran di Hutan Burno kawasan wisata Siti Sundari. “Saya itu nolak penebangan, karena khawatir kedepannya. Seperti bencana dan sumber air” ujarnya.

Seperti pengalaman dari penebangan hutan di petak 14 R, tambah Edi, yang berdekatan dengan jalan raya menuju Ranupani pada tahun 2012. Lalu diteruskan penebangan di petak 16 K, waktu itu pohon mahoni sudak berukuran besar, berdampak pada pengurangan sumber mata air.

“Yang terjadi sekarang, ini belum jadi tanaman, tapi sudah melakukan penebangan. Di situ, ada istilahnya tanaman muda, Bonita. Tanaman itu, masih belum cukup untuk menyimpan air, karena usia tanaman itu berumur 5 tahun. Sumber mata air dari sebelumnya 16 liter perdetik, turun menjadi 9 liter perdetik. Karena ada penebangan tadi,” terangnya.

Tokoh masyarakat Desa Burno, Mbah Prayit, mengaku juga sangat menyayangkan adanya penebangan. Namun, dirinya pasrah dengan apa yang dilakukan Perhutani.

“Kalau masalah itu, ya tetep (tetap) rakyat itu ada kekhawatiran. Cuma karena rakyat ini adalah rakyat kecil,” ungkapnya Minggu (15/11) tadi. (adi/sit)

Memontum Trenggalek – Datangi kantor DPRD Trenggalek, sejumlah petani hutan Desa Bangun Kecamatan Munjungan meminta nilai bagi hasil hutan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) diturunkan. Hal ini dilakukan mengingat hasil yang didapatkan di tengah masa pandemi Covid-19 tidak seperti musim sebelumnya.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto mengatakan, hari ini telah dilaksanakan rapat dengar pendapat bersama masyarakat Desa Bangun Kecamatan Munjungan.

“Hari ini kita melakukan hearing bersama dengan masyarakat Desa Bangun Kecamatan Munjungan terkait bagi hasil para petani hutan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) disana,” ucap Pranoto saat dikonfirmasi, Rabu (05/08/2020) pagi.

Pada intinya, mengingat adanya program pemerintah yang baru maka sudah disepakati bersama akan dilakukan pengukuran tanah atau luasan (pesanggem) masing-masingnya dengan biaya Rp 100 ribu. Kesepakatan ini akan dilakukan antara pihak pertama dan kedua.

“Selanjutnya telah disepakati pula terkait nilai bagi hasil panen yakni Rp 200 ribu. Dari LMDH setempat tadi perkiraan hasil panen sekitar Rp 400 ribu, akan tetapi mengingat kondisi para petani yang mengeluh adanya penurunan hasil panen secara drastis. Salah satunya, tanaman yang mati dan rata-rata hasil tanaman jenis cengkeh yang mana harga cengkeh saat ini anjlok luar biasa,” imbuhnya.

Permasalahan seperti ini yang hari ini dikeluhkan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok LMDH ke Kantor DPRD. Sehingga nilai taksasi yang dirupiahkan dari hasil itu senilai Rp 400 ribu, dan ini bukan nilai pajak yang harus disetorkan ke pihak Perhutani.

“Alhamdulillah dengan kesadaran yang luar biasa tadi karena kondisi di lapangan juga seperti itu telah disepakati kalau dirupiahkan Rp 200 ribu saja per hektar,” kata Politisi Partai PDIP ini.

Masih terang Pranoto, yang membuat kesepakatan ini cukup alot lantaran adanya miss komunikasi para petani dengan LMDH. Dalam hal ini yang paling mengerti adalah petani itu sendiri soal kendala-kendala yang ada di lapangan, sedangkan pihak LMDH hanya menerima hasil saja.

Dikonfirmasi terpisah, tokoh masyarakat Desa Bangun Kecamatan Munjungan Silo Utomo mengaku, masyarakat merasa keberatan atas hasil taksasi buah yang diambil dari sumber daya hasil hutan.

“Yang diminta kan Rp 400 ribu, dan masyarakat keberatan dengan nilai itu. Jadi diputuskan untuk nilainya diturunkan menjadi Rp 200 ribu saja. Alhamdulillah kesepakatan itu sudah disepakati bersama,” ujar Silo Utomo.

Disinggung soal alasan pengaduan masyarakat ke Kantor DPRD Trenggalek karena produktifitas hasil hutan mulai menurun. Bahkan pohon cengkeh yang menjadi andalan masyarakat di Desa Bangun Kecamatan Munjungan sudah banyak yang mati.

“Dari keluhan dan kendala yang ada di lapangan, akhirnya masyarakat memutuskan untuk meminta solusi ke kantor DPRD. Agar nilai hasil hutan yang disetorkan ke LMDH bisa diturunkan,” harapnya. (mil/syn)

Keempat LMDH yang menerima Sharing yakni LMDH Suger subur desa Suger, LMDH Tunas Harapan desa Sukorejo, LMDH Mitra usaha desa Lojejer, LMDH Guyup rukun desa Tanjungrejo Wuluhan.

Penyerahan diberikan langsung oleh Administratur Utama KPH Jember Rukman Supriatna, S.Hut, MM disaksikan oleh Asper serta Pejabat KPH jember di kantor KPH Jember.

Aministratur KPH Jember melalui KSS kelolah sosial dan komunikasi perusahaan KPH Jember Agus Sulaiman mengatakan, pembagian dana Sharing ini merupakan upaya perusahaan untuk turut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebab selain mengelolah sumberdaya hutan secara lestari, perhutani juga peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan dengan mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip Good Coorporate Governance (GCG).

“Sesuai pesan yang disampaikan ADM Perhutani, bahwa untuk pembagian Sharing sengon dibagikan langsung, sesuai dengan perjanjian kerjasama yakni 50 % untuk LMDH dan 50% untuk Perhutani,” ujarnya.

Dia berharap, agar LMDH manfaatkanlah dana sharing dengan sebaik baiknya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar hutan atau yang disebut masyarakat desa hutan.

“Maka dengan meningkat kesejahteraannya masyarakat desa hutan kami berharap tidak ada lagi yang merusak hutan serta tidak ada keinginan untuk memiliki tanah tersebut,” ungkapnya.

“Harapan ADM yang kedua Kata Agus dengan adanya kerjasama ini masyarakat desa hutan bisa menjaga hutan itu tetap lestari dan hutan dapat terpelihara, ” imbuh Agus menyampaikan Pesan ADM KPH Jember.

Sementara ketua LMDH Guyub rukun Tanjungrejo, Wuluhan Mohammad Khoirul Adreawan menyampaikan Syukur untuk pemberian hasil Sharing oleh perhutani dan untuk kedepannya pihaknya berharap semakin maksimal kerjasama antara pehutani dan Masyarakat desa hutan.

“Selama ini, kami tidak pernah ada konflik, kondusif dan aman hutannya tetap hijau, kami merasa puas dapat menikmati hasil dana Sharing ini, terima kasih perhutano Jember,” pungkasnya (tog/yud/oso)

Bukan tanpa alasan, tanaman Porang ini merupakan produk unggulan Jawa Timur yang seratus persen hasilnya diekspor ke luar negeri. Tamanan jenis umbi-umbian ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung di Jepang, kosmetik, penjernih air, untuk bahan pembuatan lem, dan juga jelly.

Lahan tanaman yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Artomoro dan juga LMDH Trimulyo ternyata ditemukan banyak masalah dan siap difasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur.

“Yang pertama, porang ini adalah komoditas yang bangak orang tidak ketahui, tapi ini sebenarnya adalah keunggulan Jawa Timur dan seratus persennya di ekspor,” kata Khofifah di tengah hutan yang ditanamani porang siap panen.

Gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu limcah meninjau langsung dan melihat bagaimana tanaman porang dibudidayakan.

“Maka saya harap kataknya, yaitu biji yang nanti bisa ditanam lagi, jangan sampai dilepas ke luar. Sehingga kita akan fokus porang ini sebagai produk unggulan Jawa Timur,” tegas Khofifah.

Tuntutan anggota LMDH Rimba Makmur, agar lahan milik Perhutani yang masuk dalam kawasan Desa Bengkak dibagi kepada anggota secara merata. Dan jangan di berikan kepada orang lain atau bukan anggota LMDH Rimba Makmur.

Rata-rata masyarakat yang mendatangi kantor desa Bengkak tersebut adalah petani dibawah binaan Perhutani Banyuwangi Utara. Mereka ini menunggu pembagian lahan sudah lama, padahal seluruh kelengkapan administrasi sudah dilakukan sudah lama.

“Saya sudah lama menunggunya, kenapa kok tidak dibagi-bagi, padahal saya sudah mengumpulkan syarat-syaratnya agar bisa mengelola lahan milik Perhutani itu,”ujar salah satu warga saat mendatangi kantor Desa Bengkak.

Suraji (60) petani anggota LMDH Rimba Makmur mengaku sudah menyerahkan kelengkapan administrasi kepada LMDH Rimba Makmur. Setelah mendaftar di LMDH, pihak LMDH akan menyerahkan berkas administrasi kepada Desa Bengkak, dan selanjutnya Desa Bengkak yang akan memproses pembagian lahan pertanian dikelola oleh masyarakat.

“Saya tidak tahu, kenapa pembagian lahan pertanian milik perhutani ini sangat lama, padahal saya sudah menyerahkan berkas permohonannya, seperti KTP, KK sudah lama sekali tapi tidak dibagi-bagi,”ujar Suraji penuh harap.

Kepala keamanan LMDH Wana Sejahtera Misno (48) Alias Nogreng mengatakan, ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terkait rencana akan di bentuknya KTH oleh ketiga temanya itu, karena didesanya sudah ada LMDH. ” Yang jelas Kami tidak setuju kalau KTH di bentuk, apabila KTH itu dipaksakan dibentuk, ditakutkan akan terjadi perpecahan dikalangan Warga Masyarakat, ” ujar Misno

Misno yang juga warga Dusun Bodak Rt 02/Rw 02 ini menjelaskan, bahwa KTH yang di bentuk oleh Lamiran itu masih belum mendapatkan ijin dari Kepala Desa. “Kami sebagai keamanan Anggota LMDH Wana Sejahtera Sangat resah dengan adanya rencana akan adanya pembentukan KTH di Dusun Bodak, ” terang Misno.

Sementara itu Ketua LMDH Wana Sejahtera Minardi mengatakan, terjadinya pro dan kontra kn dibentuknya KTH mudah mudahan cepat terselesaikan dan mereka ikut dalam LMDH yang sudah ada. “Kami berharap jangan sampai terjadi perpecahan sedangkan lahan yang suda ada ayo di kelolah bersama, ” kata Minardi di hadapan Wartawan

Terpisah Asiten Perhutani (Asper) Giman menjelaskan, terkait permasalahan tersebut berharap tidak sampai terjadi konflik di kalangan masyarakat. Menurut informasi dari Bodak, anggota KTH telah memiliki anggota sekitar 50 orang. Dalam pertemuan itu dihadir Wakil KPH Kediri, Asper KPH Pare dan Kapolsek Puncu AKP Yusuf beserta jajaranya.(aji/yan)