Kampung Lobster namanya. Kampung Lobster ini, dikenal sebagai tempat budidaya lobster sekaligus sentral kuliner lobster yang berada dalam satu tempat yakni di pesisir Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi.

Di lokasi itu, pengunjung dapat menikmati produk kuliner seafood lobster, yang sangat segar karena diambil langsung dari keramba budidaya di perairan laut persis di depan resto Kampung Lobster. Keberadaannya yang berdiri sejak 2020, juga menawarkan wisata selam melihat ekosistem budidaya lobster di bawah laut dan wisata kuliner aneka olahan seafood, lobster dan ikan.

Manager Kampung Lobster, Suwardi, mengatakan bahwa pihaknya telah mengembangkan sekitar 300 keramba, masing-masing keramba berisi 50 hingga 100 benih lobster. “Budidaya Lobster ini kita mulai dari tahap awal yaitu berupa bibit. Kita membesarkannya di dasar laut dengan kedalaman 15 sampai 20 meter,” kata Suwardi, saat dikunjungi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Rabu (16/04/2025) tadi.

Selanjutnya, Lobster diberi pakan khusus berupa kerang yang masih hidup untuk menjaga kualitas lobster yang dihasilkan. “Kita memberikan kerang itu harus segar. Tidak boleh mati, karena akan memicu bakteri-bakteri yang tidak baik untuk lobster. Makanannya kerang, karena proteinnya tinggi dan bagus untuk perkembangan lobster,” jelas Suwardi.

Baca juga :

Ditambahkannya, para penyelam akan memberi pakan ke lobster sekali sehari. “Salah satu alasan kami memilih Bangsring, karena ekosistem penyelam di sini sudah tersedia,” tambahnya.    

Lobster siap diambil dari laut, ujarnya, ketika beratnya sudah mencapai standar sekitar 165 gram. Lobster dari Desa Bangsring ini, di ekspor ke Tiongkok dan Taiwan. Lobster yang dibudidaya adalah lobster pasir dan dan lobster mutiara. Keduanya punya profil rasa yang serupa.

“Kami kirim ekspor rata-rata perbulan sekitar 100 hingga 200 kg,” katanya.

Di Kampung Lobster, ditawarkan olahan lobster sedap dengan resep yang istimewa. Bagi penikmat citarasa asli olahan laut, mereka juga menyediakan lobster rebus. “Kami juga ada menu ikan laut, kepiting, kerang juga cumi. Tidak hanya lobster,” imbuhnya. 

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam kesempatan itu mengaku sangat mengapresiasi keberadaan budidaya lobster ini. Menurutnya, ini adalah bentuk hilirisasi. Dari budidaya lobster di keramba-keramba bawah laut hingga bisa dinikmati menjadi produk kuliner. Sekaligus, ada unsur pemberdayaan warga setempat.

“Apalagi Kampung Lobster ini melibatkan puluhan warga lokal Bangsring, yang menjadi karyawannya. Saya sangat senang, karena berdampak positif pada warga lokal. Sehingga, tolong jaga kebersihan lingkungan sekitar sini, karena laut yang terjaga menjadi habitat yang baik bagi para penghuni laut,” kata Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

E-Bara sendiri merupakan sebuah upaya dari para Muda Nusantara, yang merasa bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), justru menyuburkan ekspor Baby Lobster ke Vietnam tanpa memakmurkan Budidaya Lobster di Indonesia. “Oleh karena itu, Menteri KKP RI layak direshuffle dari kabinet,” kata HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Sabtu (01/02/2025) tadi.

Lebih lanjut disampaikan pengusaha muda asal Kabupaten Situbondo, karenanya E-Bara melangkah untuk mengembalikan kehormatan bagi yang berhak. “Indonesia pemilik Baby Lobster. Sedangkan Vietnam menjadi jawara pengekspor Lobster dunia yang Bibit Lobsternya didatangkan dari Indonesia. Hal inilah yang salah satunya menjadi perhatian,” ungkapnya.

Baca juga :

Berbekal patriotisme dan nasionalisme, tambahnya, karenanya E-Bara dimunculkan untuk mendukung budidaya lokal Indonesia. Dalam perjalanannya, E-Bara melahirkan dua induk perusahaan, yakni Bandar Laut Dunia Grup (Balad Grup) dan Raja Samudera Dunia Grup (Rasada Grup). Selanjutnya Balad Grup dan Rasada Grup melahirkan 58 anak perusahaan yang bergerak di budidaya Lobster.

“Ketika proses budidaya Lobster berlangsung, kami membuka jaringan usaha perikanan budidaya ke tiga negara, yaitu China, Hongkong dan Singapura. Selanjutnya, penambahan jaringan tiga negara ini menambah spektrum usaha tidak lagi berkutat di Lobster, melainkan bertambah dan merambah pada empat usaha lain,” jelas Haji Lilur, panggilan akrab HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy.

Ke depan, kata Haji Lilur, kolaborasi Glora Grup dan Balad Grup akan melahirkan ribuan perusahaan budidaya. “Di sepanjang Tahun 2025 ini, saya akan fokus ke E-Bara karena akan berganti nama menjadi E-Perbaya Nusantara (Ekspedisi Perikanan Budidaya Nusantara),” jelasnya.

Selanjutnya, Haji Lilur mengatakan, E-Perbaya Nusantara, Ekspedisi Jawa Dwipa (E-Japa) dan Ekspedisi Beli Usaha Energi (E-Bagi) akan terus bergerak melakukan bisnis-bisnis legal lain dari wilayah sisi paling utara Vietnam hingga perbatasan dengan China. “Dari Kamar 1550 Li Lai International Hotel District Mong Cai Provinsi Quang Ninh Vietnam, saya meyakini bahwa saya mampu membawa Indonesia mengalahkan Vietnam bahkan China di dunia usaha perikanan budidaya,” paparnya. (her/sit)

Pria yang akrab disapa Jhi Lilur, ini mengatakan jika dirinya hadir di Shenzhen Guangdong China atas undangan dua perusahaan. Yakni, BUMN China dan perusahaan swasta nasional China. Kehadirannya itu, yakni guna membahas pertemuan kerja sama hatchery alias pemijahan Lobster di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, kerja sama perawatan Lobster, lingkup perawatan mulai dari pemberian pakan khusus untuk Lobster.

“Dengan pakan produksi BUMN China ini, Lobster bisa berkembang lima kali lipat. Lobster usia tujuh bulan yang biasanya beratnya 250 gram bisa menjadi 1,5 kilogram. Kemudian, obatan-obatan untuk perawatan Lobster, baik vitamin maupun obat penyakit Lobster. Berikutnya, BUMN China ini mengajak menandatangani MoU menuju kontrak pembelian 200 ribu ton Lobster di tahun 2025. Perkilogram sekitar Rp 500 ribu,” katanya.

Baca juga :

Selain itu, BUMN China ini juga mengajak bekerjasama di bisnis budidaya perikanan lain. Seperti Kerapu, Teripang, Anggur Laut dan lain-lain. “Semuanya sudah dituangkan dalam MoU yang sudah kami tandatangani,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya memiliki mimpi besar untuk budidaya lobster di 16 teluk di gugusan Teluk Kangean Sumenep Madura dengan volume 500 juta ekor dalam 10 tahun. “Sudah kami mulai setapak demi setapak rupanya diamati, dianalisa dan diapresiasi oleh mereka,” tegas Jhi Lilur.

Dirinya menyebut, BUMN China yang akan bekerjasama dengan PT Balad Grup adalah BUMN perikanan budidaya yang sudah terbiasa berbudidaya dengan nilai triliunan. “Kami bukan hanya bermimpi, namun sudah membuat mimpi kami membumi dan terus bermimpi. BUMN China mengagumi mimpi-mimpi besar kami yang terus kami tapaki. Legalitas perusahaan kami yang khusus Balad Grup dibuat untuk bermitra dengan BUMN China ini akan selesai akhir Januari,” tambahnya.

Setelah itu, lanjut Jhi Lilur, pada akhir Januari 2025 PT Balad Grup akan menandatangani kontrak kerja sama dengan BUMN China tersebut. Balad Grup sudah menjalankan agenda bisnisnya sebelum MoU ditandatangani, inilah yang membuat perusahaan BUMN China ini mengapresiasi Balad Grup. (her/gie)

Menurut Jih Lilur-panggilan akrab KHRM Khalilur, bahwa pada November 2024, budidaya lobster di gugusan Teluk Kangean, akan segera dimulai. “Budidaya lobster di sini (gugusan Teluk Kangean, red), rencananya berjumlah hingga 2 juta ekor,” kata Jih Lilur.

Masih kata Jih Lilur, rencana investasi budidaya lobster di gugusan Pulau Kangean Madura tersebut bersama mitra dari Vietnam dengan total sekitar Rp 750 miliar. “Nilai sebesar itu untuk budidaya sebanyak 2 juta ekor lobster. Budidaya ini akan dilaksanakan setelah adanya budidaya joint venture (JV) kerja sama antara empat perusahaan dari Vietnam dengan empat anak perusahaan Balad Group di KKP-RI, pada pekan depan,” ujar Jih Lilur.

Baca juga :

Pria yang juga dikenal sebagai pegiat anti korupsi itu menambahkan, langkah selanjutkan setelah menyelesaikan perizinan budidaya lobster pada November 2024, empat anak perusahaan Balad Group dengan empat mitra perusahaan asal Vietnam, akan memulai budidaya 2 juta ekor lobster di Teluk Kangean. “Setelah melakukan budidaya lobster dua bulan, Balad Group bersama empat JV-nya akan mengajukan izin budidaya lobster di luar negeri (Vietnam, red),” ungkap Jih Lilur

Pria berambut gondrong itu kembali menerangkan, selambat-lambatnya setelah sebulan budidaya lobster di gugusan Teluk Kangean Madura, Balad Group bersama mitra JV-nya akan berbudidaya lobster di luar negeri. (her/gie)

Owner Tim Balad Group, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, mengatakan bahwa empat pemuda itu nantinya akan diberangkatkan ke empat kabupaten di dua provinsi di Republik Vietnam. Yakni, Provinsi Khan Hoa yaitu di Kabupaten Nha Trang dan Kabupaten Cam Ranh. Sedangkan di Provinsi Phu Yen, juga ada dua kabupaten, yakni Song Cau dan Kabupaten Tay Hoa.

Baca juga :

Dirinya menegaskan, selama empat hari ke depan, pemuda asal Kabupaten Situbondo, akan fokus belajar untuk memperdalam tata cara budidaya lobster di Vietnam. “Dengan target utama, yaitu belajar membuat keramba lobster ala Vietnam. Kemudian, belajar meracik pakan lobster dan belajar budidaya lobster ala Vietnam,” kata pria yang akrab dipanggil Jih Lilur, Sabtu (28/09/2024) tadi.

Jih Lilur menegaskan, setelah empat pemuda asal Kabupaten Situbondo selesai belajar budidaya lobster di Vietnam, pada awal Oktober 2024 mendatang, Tim Balad Group akan mulai melakukan budidaya lobster di sejumlah teluk di Indonesia. “Semoga perencana dan target yang dilakukan, nantinya bisa berjalan dengan yang direncanakan,” tambahnya. (her/gie)

Disampaikan Haji Lilur-sapaan akrabnya, bahwa biaya budi daya Lobster di dalam negeri dan luar negeri, sangat mahal. “Berbudi daya lobster dengan volume budi daya ratusan ribu ekor benih bening lobster (BBL), apalagi jutaan ekor BBL, perlu biaya ratusan miliar sampai triliunan. Dan, biaya akan sedikit murah kalau hanya memelihara di bawah 50 ribu ekor BBL,” katanya, Sabtu (31/08/2024) tadi.

Ditambahkannya, dalam budi daya lobster, itu harus ada tempat khusus. Seperti, harus di teluk, tidak berombak, tidak berarus, tidak surut parah, terjaga di kedalaman minimal 8 meter saat surut hingga tidak bergelombang. Termasuk, memiliki kedalaman di atas 10 meter dan memiliki tingkat air keasinan tinggi.

“Yang dimaksud dengan biaya mahal atau konsesi mahal, harus perusahaan khusus, harus membeli Blok Area alias bayar PKKPRL (Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, red) perhektare sebesar Rp 18,860 juta. Proses perizinannya sendiri cukup panjang dan rumit di dua Dirjend di KKP yakni A Ditjend PRL dan B Ditjend Perikanan Budi Daya,” terang Haji Lilur.

Lebih lanjut disampaikan, untuk pengadaan pakan juga terbilang sulit. Karena pakan utama Lobster adalah Kerang, Kepiting dicampur potongan Ikan. Jika berbudi daya skala besar, maka harus mendatangkan pakan ini dari tempat yang jauh.

Baca juga :

Untuk bisa berbudi daya Lobster di luar negeri, kata Haji Lilur, pun sangatlah tidak mudah. “Walaupun sudah menjalin kerja sama dengan pembudi daya Lobster luar negeri yang negaranya sudah bekerjasama dengan Indonesia, hanya negara Vietnam yang melakukan kerja sama dengan Negara Indonesia. Pembudi daya Vietnam sebelum menandatangani Joint venture dengan pembudi daya Lobster Indonesia harus mendapatkan tiga Surat Keterangan dari MARD (Ministry Agriculture and Rural Development/KKP Vietnam,” ujar Haji Lilur.

Tidak hanya itu yang disampaikan Haji Lilur, dirinya menerangkan bahwa dirinya betul-betul ingin bermitra dengan Nelayan Pembudi Daya Lobster. Hingga akhirnya, dirinya harus membuat perusahaan di Vietnam dan membentuk Tim Pemburu Pembudi Daya Lobster Vietnam.

“Saya bentuk Tim Kecil di Vietnam untuk memetakan Pembudi Daya Besar Lobster, yang bisa saya ajak bekerjasama melakukan Joint Venture sesuai Aturan Permen KKP No.7 Tahun 2024. Tim Kecil bentukan saya di Vietnam, sudah memperoleh Kesanggupan Bermitra dengan Pola Joint Venture sesuai Permen KKP No.7 Tahun 2024. Pada Trip kali ini, saya berhasil membuat MOU menuju JV bersama 11 Perusahaan Pembudi Daya Lobster yang betul-betul punya teluk berbudi daya Lobster di Vietnam,” kata putra daerah Kabupaten Situbondo itu.

Haji Lilur menambahkan, selama lima bulan dirinya merintis, tentunya butuh kerja keras, kerja cerdas, semangat pantang menyerah, kepemimpinan dan bahkan keberanian. “Akhirnya, jadwal ternyata harus berubah. Dari rencana penandatanganan JV di Indonesia pada Agustus, mundur menjadi September dan budi daya di dalam negeri serta luar negeri baru akan dilakukan awal Oktober dan akhir Oktober,” terang Haji Lilur.

Ekspedisi Barong Nusantara Nama (E-Bara) yang dibuat oleh Haji Lilur untuk mengembangkan keberadaan budi daya lobster di dalam dan di luar negeri, akhirnya mewujud nyata. Bahkan, tidak lama lagi, E-Bara membumi.

“Tugas E-Bara, pertama adalah membuat perusahaan budi daya Lobster. Kedua, memilih teluk lokasi budi daya Lobster. Tiga, memilih mitra pembudi daya dari Vietnam. Empat, menandatangani MOU menuju JV. Lima, memastikan menguasai pembeli terbesar pembudi daya Lobster Vietnam dan Pasar BBL Vietnam. Enam, menunggu mitra pembudi daya Vietnam mendapatkan Surat Keterangan dari MARD Vietnam. Tujuh, menandatangani Joint Venture di Indonesia. Delapan, berbudi daya BBL di Indonesia bersama mitra pembudi daya dari Vietnam. Terakhir atau sembilan, budidaya di Vietnam bersama Mitra JV Vietnam. (her/sit)

Bidang Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Dedy Azhar Muhammad, mengungkapkan bahwa anjuran atau sosialisasi secara khusus mengenai hal ini masih belum dilakukan. Namun, pihaknya dalam setiap acara nelayan sudah menyampaikan kepada nelayan.

Untuk perizinan penangkapannya, ujarnya, itu di Dinas Perikanan Tulungagung atau di wilayah setempat maupun di kantor dinas. Karenanya, agar ini bisa diurus izinnya. “Ayo kita berizin penangkapan BBL, karena sudah legal lagi. Demi keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, segera untuk mengurus,” jelas Dedy Azhar Anas, Kamis (21/07/2022) tadi.

Dirinya melanjutkan, regulasi untuk mekanisme pengajuan, pertama nelayan harus berkelompok dalam satu wilayah. Kemudian, peranggota itu harus ada Nomor Induk Berusaha (NIB). Dimana ada empat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) berupa penangkapan, pembesaran hingga penjualan.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Pihaknya juga merekap NIB dan merekap anggota nelayan yang tergabung. Selanjutnya, mengajukan rekomendasi ke provinsi. Kurang lebih 2 sampai 3 minggu di provinsi. Sehingga menurut Dedy, menunggu surat tersebut tetap dari provinsi.

“Lewat Dinas Perikanan mengajukan kuota atau penangkapan ke provinsi, setelah itu turun penetapan. Mereka bisa langsung melakukan transaksi atau pembeli dari BBL tersebut juga harus berizin untuk budidaya,” tuturnya.

Dinas Perikanan Tulungagung menjelaskan, bahwa saat ini baru ada 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB) baik di Pantai Sine, Jengglung, Brunbun, Popoh, hingga Pantai Klatak. Menurut Dedy hanya sekitar 5 sampai 6 kelompok yang aktif dan per KUB rata-rata 10 orang.

“Nelayan yang belum terdaftar khususnya BBL sangat banyak sekali. Yang belum mengurus sampai ratusan. Sementara yang tidak aktif karena mereka tidak mencari, bisa mereka kurang serius untuk perizinannya,” jelasnya.

Bagi KUB yang sudah mengantongi izin khusus BBL adalah legalitas penangkapan dan penjualan, maka bisa aman lancar dalam perdagangan. Kuota penangkapan Kabupaten Tulungagung dari provinsi, adalah sebanyak 820 ribu per tahun BBL. “Kuota Tulungagung dari 10 (KUB) ada 82.000 kali 10. Itupun, misalkan belum satu tahun habis, bisa mengajukan lagi,” terangnya. (jaz/gie)

“Dari nelayan harus membuat NPWP dan OSS. OSS itu harus mendaftar NIB, KBLI-nya penangkapan krustasea. Hanya dua hari sudah selesai untuk mengurus NPWP dan OSS. Setelah itu, dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) meminta surat pengantar dari desa untuk penumbuhan kelompok, nelayan lobster. Satu hari suratnya sudah selesai. Setelah itu, informasikan ke dinas (Dinas Perikanan Kabupaten Malang), berkas tersebut dibawa ke dinas, dan langsung verifikasi lapangan,” kata Bima Perkasa Baskara Putra.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Setelah surat masuk ke dinas, lanjut Bima, akan dilakukan verifikasi. Setelah itu, dari Dinas Perikanan Kabupaten memberikan rekomendasi, bahwa kelompok usaha bersama lobster ini untuk dikirim ke Provinsi Jawa Timur.

“Kemudian di Provinsi Jatim dikerjakan, langsung jadi. Jadi tidak sampai dua minggu, langsung dan cepat selesai. Dokumennya NPWP, OSS, NIB, rekomendasi dari desa penumbuhan kelompok, verifikasi dari Kabupaten, rekomendasi kabupaten dan penetapan provinsi,” imbuhnya.

Bima juga menjelaskan permasalahan yang sering dihadapi nelayan yakni para nelayan tidak menghiraukan arahan serta himbauan dari pemerintah. (cw1/gie)

“Lagi-lagi, sinergitas kita membuahkan hasil, penyelundupan BBL yang akan dikirim ke Singapura berhasil kita gagalkan persis kemarin sore,” kata Kepala BKIPM, Rina di Jakarta, Rabu (07/04).

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Rina menambahkan, bahwa para penyelundup menyamarkan aksinya dengan menggunakan invoice berupa sayuran. BBL tersebut, dikemas ke dalam 74 koli, dimana 34 koli diantaranya dicampur dengan selada air dan dimasukkan ke dalam 255 kantong plastik. Namun, aksi mereka tersebut terbongkar setelah petugas menemukan adanya kejanggalan dalam paket yang berada di lini 1 kargo 530 Bandara Soetta.

Petugas pun mengamankan BBL tersebut. Selanjutnya, Balai Besar KIPM Jakarta 1 melakukan pencacahan sekaligus berkoordinasi dengan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang guna pelepasliaran.

Berdasarkan hasil pencacahan, BBL ini terdiri dari 72.105 ekor jenis pasir dan jenis mutiara sebanyak 185 ekor.

Rina memastikan, jajarannya telah mengantongi identitas pengirim paket. Karenanya, dia mengingatkan, aparat gabungan akan terus menindak para pelaku penyelundupan BBL sekaligus memperkuat pengawasan, terutama di pintu-pintu keluar-masuk komoditas kelautan dan perikanan.

Seperti yang diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melarang ekspor benih bening lobster. Kebijakan ini didasarkan pertimbangan BBL merupakan kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga.

Menteri Trenggono juga menegaskan, pihaknya akan mengganti kebijakan ekspor benih lobster dengan budidaya di dalam negeri. Jika sudah sampai ukuran konsumsi, ekspor baru boleh dilakukan. (hms/kkp/aye/ed2)