Diketahui, bahwa sebelumnya, sempat terjadi hujan lebat yang mengguyur wilayah Kecamatan Jabung dan sekitarnya, hingga mengakibatkan akses jalan menuju Desa Taji, Kecamatan Jabung, hingga mengakibatkan longsor,  Sabtu (28/02/2026) sekitar pukul 21.30. Akibatnya longsor itu, badan jalan sepanjang kurang lebih 15 meter, menjadi tergerus. Sementara akibat musibah itu, lebar jalan menjadi tersisa sekitar 2 meter. Sedangkan untuk penanganan awal, telah dilakukan pelebaran darurat agar dapat dilewati akses kendaraan roda empat.

Dalam peninjauan itu, Bupati Sanusi menyampaikan jika saat ini musibah longsor sudah di tangani Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang. Dengan penanganan yang sudah dilakukan, harapkan bisa segera rampung.

Baca juga :

“Sebenarnya jalan menuju Desa Taji ini sudah masuk dalam penganggaran Dinas PU Bina Marga tahun 2026. Untuk anggaran sudah ada dan tinggal pelaksanaannya. Anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp 300 juta untuk plengsengan dan Rp 500 juta untuk jalan,” kata Bupati Sanusi.

Selain jalan yang longsor di Desa Taji, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga akan membenahi jalan rusak di Desa Sukopuro dan Desa Taji Kecamatan Jabung. “Kedua jalan tersebut juga akan segera dibenahi,” tambahnya.

Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnadi Kusuma, menjelaskan bahwa musibah ini akibat dari adanya longsor yang terjadi di atas jalan. Sehingga, menutup jalur drainase yang mengakibatkan air hujan menggerus badan jalan.

“Kita akan menangani dengan segera. Mulai hari ini sudah mulai bekerja dan minimal besok sudah mulai terpasang sesek bambu terlebih dahulu. Diperkiraan, waktu pekerjaan akan selesai dalam waktu sekitar lima bulanan” ujarnya. (pro/gie/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa skywalk tersebut nantinya akan menghubungkan sejumlah ikon kota dalam satu kawasan koridor terpadu. Mulai dari Kayutangan Heritage, Alun-Alun Merdeka Malang, kawasan Splendid, Balai Kota, hingga Stasiun Malang Kota Baru dan Kampung Warna Warni Jodipan.

“Sehingga kawasan-kawasan tersebut menjadi satu kesatuan ruang wisata yang nyaman, tertib dan ramah pejalan kaki. Kita usulkan menjadi satu kawasan terintegrasi. Di dalamnya nanti jelas mana area PKL, mana parkir, mana hunian wisata, sehingga semuanya tertata dan tidak saling mengganggu,” ucap Wali Kota Wahyu, Sabtu (21/02/2026) tadi.

Baca juga :

Selain meningkatkan konektivitas, skywalk juga diharapkan menjadi solusi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir, yang selama ini kerap menimbulkan kepadatan di pusat kota. Dengan konsep tersebut, aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan ruang publik.

Kemudian, ditambahkannya bahwa konsep penataan kawasan berbasis heritage menjadi alasan Bank Dunia menunjukkan ketertarikan terhadap proyek tersebut. “Sudah kami sampaikan ke Bank Dunia. Bahkan, mereka tertarik dengan konsep seperti ini. Karena tata kelola kawasan di Kayutangan itu nantinta mengusung nuansa heritage dan kolonial,” tambahnya.

Sementara itu, rencana skywalk di Jalan Soekarno-Hatta Malang (Suhat) akan mengusung konsep berbeda. Yakni dirancang dengan mengedepankan konsep modern atau milenial.

“Karena kan kawasannya berbeda, mungkin skywalknya berbeda, satunya heritage dan kolonial, satunya milenial,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dedi-sapaan akrabnya, bekerja sebagai petugas pengangkut sampah di wilayah Mojolangu, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sejak tahun 2018. Selama hampir delapan tahun itu, dirinya selalu berpuasa penuh setiap Ramadan, meski pekerjaannya menuntut tenaga ekstra.

“Berat sih. Soalnya pekerjaannya memang berat. Tapi alhamdulillah, tetap puasa,” ujar Dedi, saat ditemui di sela-sela dirinya bekerja, Jumat (20/02/2026) tadi.

Karena harus mulai aktivitas sebelum Subuh, Dedi mengaku, untuk waktu sahur dirinya dilakukan di tempat kerja. Untuk itu, dirinya membawa bekal dari rumah untuk dimakan di sela-sela aktivitas mengangkut sampah.

“Sahurnya bawa dari rumah, untuk makannya di sini,” katanya.

Setiap hari, Dedi bertugas mengangkut sampah rumah tangga hingga limbah usaha kuliner di kawasan Jalan Borobudur dan sekitarnya. Jam kerjanya bisa berlangsung hingga pukul 08.00 pagi, bahkan tidak jarang hingga sampai 11.00 siang, tergantung kondisi armada pengangkut.

Baca juga :

Dedi mengaku, bahwa beban kerja sekarang terasa semakin berat karena keterbatasan truk pengangkut. Satu kendaraan harus bolak-balik hingga beberapa kali, sementara volume sampah terus menumpuk.

“Truknya kurang. Satu truk bisa kembali tiga kali, itu pun masih ada sisa,” ucapnya.

Di TPS Borobudur, diketahui ada sekitar 50 petugas kebersihan menangani sampah campuran dari rumah tangga, restoran, hingga kafe. Kawasan tersebut, termasuk salah satu titik dengan volume sampah tinggi yang ada di Kota Malang.

Meski kondisi kerja berat, Dedi mengaku penghasilannya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, walau belum mencapai Upah Minimum Regional (UMR). “Alhamdulillah cukup untuk keluarga. Biasanya kalau menjelang lebaran ada bingkisan tapi dari warga sekitar,” lanjutnya.

Di Bulan Ramadan ini, harapan Dedi cukup sederhana, yakni tetap sehat agar bisa bekerja, beribadah dan berkumpul dengan orang-orang terdekat. Selain itu, dirinya juga berharap agar Pemerintah Kota Malang dapat memberi perhatian lebih kepada para petugas kebersihan yang bekerja di lapangan setiap hari.

“Tolong lihat tukang sampah itu, susahnya bagaimana. Minta perhatiannya saja,” imbuhnya pelan. (rsy/sit)

Kedua tersangka itu, ditangkap karena diduga telah mencuri Honda Beat di area parkiran warga di Jalan Industri Timur Kampung Baru, RT 6 /RW 5, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada Selasa (27/01/2026) malam. Keduanya, kemudian berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing pada Minggu (01/02/2026).

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, mengatakan bahwa kedua pelaku merupakan di bawah umur dan melakukan aksinya dengan berkeliling mencari sasaran motor yang tidak terkunci stang stir. “Pelaku kemudian mendatangi parkiran milik warga di kawasan Blimbing. Malam itu, pelaku berhasil mencuri motor Honda Beat yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang stir,” ujarnya, dalam pers rilis di Mapolresta Malang Kota, Selasa (03/02/2026) sekitar pukul 16.00.

Aksi pencurian ini, lanjutnya, terekam kamera CCTV milik warga sekitar. Dalam rekaman CCTV, keduanya sempat mendorong motor Beat tersebut. Saat sudah jauh dari lokasi, mereka kemudian mengotak atik rumah kontak dengan kunci motor Vario.

“Keduanya kemudian berhasil menyalakan mesin motor dan langsung kabur,” urainya.

Baca juga :

Kejadian itu, baru diketahui oleh korbannya yakni Andika (26), pada keesokan paginya. Karena telah kehilangan motor, Andika kemudian melaporkan kejadian ini ke Polresta Malang Kota. Dari hasil penyelidikan polisi, kedua pelaku anak ini berhasil diamankan petugas.

“Si YM telah memotivasi RHP yang masih berusia 10 tahun sehingga mau diajak untuk mengambil motor. RHP mau dengan harapan dan keinginan untuk memiliki motor sendiri. Selain itu, RHP belum bisa menentukan apakah cara yang dilakukan ini melawan hukum atau tidak. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh YM untuk bisa mempengaruhi RHP supaya ikut dengannya mengambil motor korban,” jelasnya.

Ternyata tidak hanya sekali, YM dan RHP diduga sudah dua kali melakukan aksi Curanmor. “Hasil curian tidak dijual, melainkan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Karena masih di bawah umur, keduanya tidak kami lakukan penahanan. YM sendiri sudah tidak sekolah, sedangkan RHP masih duduk di bangku SD,” tambahnya.

Atas perbuatannya, keduanya dikenakan Pasal 477 Ayat 1 Huruf F KUHP baru. “Kami akan bersinergi dengan Bapas untuk dilakukan penelitian perihal penanganan pidana anak. Dengan harapan hasil kesimpulan dan rekomendasi dari Bapas akan kami jadikan pedoman untuk tindak lanjut berikutnya. Apakah itu bisa dilakukan diversi atau apapun nanti hasilnya, tentunya kita juga masih memikirkan masa depan anak tersebut,” urainya.

Kombes Pol Putu Kholis juga mengimbau masyarakat, agar lebih waspada saat memarkir motor. Selain melakukan kunci stang, pemilik motor juga diminta untuk menggunakan kunci ganda.

“Kami juga mengapresiasi kesadaran masyarakat yang sangat tinggi di Kota Malang dengan pemasangan CCTV. Tentunya mempermudah identifikasi dan juga bersama-sama untuk bisa mempersempit ruang gerak kelompok sindikat kejahatan,” tegasnya. (gie)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam momen itu secara langsung diminta untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi, dalam mengawal pelaksanaan piloting Digitalisasi Bansos di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta. Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten dan kota, Bupati Ipuk mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Disampaikan Bupati Ipuk, proses pendataan membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini, mengandalkan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai.

“Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tidak semuanya punya handphone,” kata Bupati Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Bupati Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Adapun mereka, terdiri dari ASN, staf desa dan kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Bahkan, lebih dari 4 ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya Digitalisasi Bansos ini,” imbuh Bupati Ipuk.

Baca juga :

Di tempat yang sulit sinyal, tambahnya, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana, warga dibantu untuk melakukan pendataan.

“Kami jadwalkan antar desa. Sehingga, sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut sinyal, biar tidak lemot,” tutur Bupati Ipuk.

Dalam pelaksanaan itu, hadir sejumlah kepala daerah. Diantaranya, seperti Wakil Gubernur Jawa Timur, Emilistianto Dardak, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lain.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi. Diantaranya, dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB, Rini Widyantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi.

Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan program ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. “Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Luhut Binsar Panjaitan. (kom/bwi/gie)

Saat dilakukan pengecekan di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya aktivitas sabung ayam maupun praktik perjudian. “Menindaklanjuti laporan masyarakat yang beredar di media sosial dan pengaduan resmi, anggota Polsek Tempeh dan Polres Lumajang langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Namun saat petugas tiba di lokasi, petugas tidak ditemukan kegiatan sabung ayam,” kata Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, melalui Kasubsi Pid Sihumas, Ipda Suprapto.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, jika kondisi di lokasi terpantau sepi. Di area tersebut, hanya terlihat satu unit truk yang terparkir serta terdapat kandang sapi dan kambing milik warga.

“Situasi di TKP dalam keadaan aman dan kondusif. Tidak ada arena sabung ayam, tidak ada orang berkumpul, maupun barang bukti yang mengarah pada aktivitas perjudian,” jelasnya.

Meski demikian, Polres Lumajang menegaskan akan tetap melakukan pemantauan dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait penyakit masyarakat, khususnya praktik perjudian. “Kami mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian atau gangguan Kamtibmas lainnya. Setiap laporan pasti akan kami tindaklanjuti,” imbuh Ipda Suprapto. (adi/gie)

“Kehadiran pimpinan daerah ini menjadi wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat,” kata Ketua DPRD Okta, Minggu (07/12/2025) tadi.

Baca juga :

Dalam pemantauan itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, juga menegaskan bahwa dengan koordinasi yang solid dan respons sigap, pemerintah memastikan proses evakuasi berjalan aman serta memprioritaskan perlindungan warga. “Langkah cepat ini dilakukan untuk memberikan rasa aman, sekaligus mencari solusi terbaik bagi warga di tengah ancaman bencana,” ungkapnya.

Lebih lanjut ditegaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan terus memantau situasi di lapangan dan memberikan dukungan penuh bagi masyarakat terdampak. “Semoga Lumajang senantiasa dalam lindungan-Nya. Doa terbaik untuk kita semua, ” paparnya. (adi/sit)

Dalam kunjungannya, Letjen Suharyanto didampingi oleh Danrem 083, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Forkopimda Lumajang, serta jajaran TNI dan Polri. Kunjungan ini, bertujuan untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Hari ini bersamaan dengan berakhirnya status tanggap darurat pertama, yang sebelumnya ditetapkan Bupati Lumajang. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat selama tujuh hari ke depan, guna memastikan layanan evakuasi, pengungsian dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak tetap optimal,” katanya.

Baca juga :

Letjen Suharyanto menegaskan, bahwa penanganan tanggap darurat berjalan maksimal dan sesuai arahan Presiden, dengan prioritas utama keselamatan dan kesejahteraan warga terdampak. Sehingga, tidak ada yang boleh terlewatkan.

Dirinya juga menambahkan, bahwa masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana, diarahkan ke lokasi relokasi yang aman. Namun, bagi yang memilih tetap tinggal karena alasan mata pencaharian, pemerintah akan terus berdialog untuk menemukan solusi yang tepat.

Dengan kunjungan langsung ini, BNPB memastikan respon cepat dan tepat terhadap dampak APG Gunung Semeru. Termasuk, sekaligus memantau kesiapan pengungsian dan layanan bagi warga terdampak di Posko Pengungsian SMPN 2 Pronojiwo. (kom/adi/sit)

Wali Kota Wahyu mengatakan bahwa kerusakan jembatan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Mulai dari intensitas hujan tinggi, kondisi trotoar yang tidak memiliki plengsengan, hingga aktivitas perbaikan jalan yang membuat elevasi trotoar sejajar dengan lapisan hotmix.

“Kami melihat langsung bahwa ada beberapa permasalahan yang harus dibenahi. Jembatan ini kewenangannya ada di pusat. Intensitas hujan tinggi dan kondisi bawah trotoar yang masih tanah membuat air mudah menggerus struktur,” jelas Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, selama ini warga melakukan penanganan darurat secara swadaya untuk mencegah air masuk ke pemukiman. Akan tetapi, penutupan aliran air tersebut justru membuat genangan dan memperburuk kondisi tanah di sekitar jembatan.

“Penanganan selama ini sifatnya sementara dan tidak mempertimbangkan kejadian lanjutan. Akhirnya berdampak seperti sekarang,” ujarnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa BBPJN telah menyiapkan langkah penanganan darurat. Untuk proses perbaikan sementara, ditargetkan memakan waktu 1 sampai 2 minggu untuk mencegah aliran air semakin menggerus tanah.

Baca juga :

Selain itu, Pemkot Malang juga akan melakukan kajian lebih menyeluruh bersama Kementerian PUPR, mengingat seluruh lahan di kawasan tersebut merupakan aset PT KAI. “Kami ingin duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa hanya satu sektor. Kalau tidak lintas sektor, kejadian seperti ini bisa berulang lagi,” tambah Wali Kota Wahyu.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa data awal menyebut terdapat 10 rumah terdampak, namun laporan terbaru menunjukkan jumlahnya meningkat menjadi 22 rumah akibat hujan intens. Bantuan darurat juga sudah disalurkan melalui Baznas dan beberapa OPD terkait.

“Bantuan sudah diberikan. Kami berharap balai segera menyelesaikan perbaikan agar tidak terjadi longsoran ulang,” katanya.

Wali Kota Wahyu juga menjelaskan, bahwa ada perbedaan struktur antara sisi timur dan barat jembatan turut menjadi penyebab genangan. Sisi barat sudah memiliki plengsengan, sedangkan sisi timur tidak. Kemudian, perbaikan trotoar yang sejajar dengan hotmix membuat air mengalir ke permukiman. Warga kemudian membuat tembok penahan agar air tidak masuk rumah, sehingga air justru menggenang di titik tersebut.

“Kemudian, BBPJN ini membangun bak kontrol untuk mengalirkan air ke Sungai Brantas, namun proses pemasangan pipa memerlukan pembongkaran paving, yang justru membuka resapan air dan menyebabkan tanah semakin tergerus. Sehingga banyak hal teknis yang harus ditata ulang. Ini akan kami sampaikan secara detail kepada Kementerian PUPR,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)