Ditemui usai rapat, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menjelaskan agenda rapat paripurna yang baru saja digelar. “Agenda kita hari ini adalah mengesahkan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek atas APBD tahun 2020,” ungkap Doding, Rabu (30/06/2021) siang.

Baca juga:

• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Dukung Swasembada Pangan, Bupati Pasuruan bersama Kapolda Jatim Tanam Jagung Serentak
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter

Dikatakan Politisi Partai PDIP ini, pengesahan Ranperda LPJ Bupati atas APBD tahun anggaran 2020 menjadi Perda ini dilakukan setelah menjalani pembahasan secara intens di masing-masing komisi yang membidangi.

“Sebelum resmi disahkan hari ini, tentu sudah menjalani pembahasan-pembahasan ditingkat komisi-komisi dengan menghadirkan OPD terkait,” imbuhnya.

Selain mengesahkan Perda LPJ Bupati, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan usulan Ranperda baik dari eksekutif maupun legislatif.

“Tadi juga disampaikan usulan-usulan Ranperda baik dari eksekutif maupun legislatif. Adapun usulan dari eksekutif ada 2 dan 5 usulan dari legislatif,” terang Doding.

Menanggapi 7 usulan yang dimaksud, Doding menjelaskan untuk proses selanjutnya akan dilakukan pembahasan ditingkat fraksi.

“Untuk ke 7 Ranperda, nantinya akan ditanggapi masing-masing fraksi dan juga sebaliknya, Bupati akan memberikan tanggapan terkait 5 usulan dari legislatif,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyampaikan jika DPRD sudah menerima semua Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan.

“Alhamdulillah Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2020 sudah resmi disahkan. Dan anggota DPRD juga sudah menerima dengan baik laporan tersebut,” ucap Bupati Arifin.

Suami Novita Hardiny ini menyebut 2 Ranperda usulan eksekutif diantara Ranperda terkait serah terima utilitas dan Ranperda terkait penyesuaian undang-undang pengelolaan keuangan yang terbaru.

“Mudah-mudahan pembahasan Ranperda ini bisa segera ditindaklanjuti dan segera bisa disahkan. Agar nantinya bisa menjadi acuan dalam membawa Trenggalek untuk lebih baik lagi,” pungkasnya.

Perlu diketahui, 5 usulan Ranperda dari legislatif meliputi Ranperda terkait perubahan atas Perda Kabupaten Trenggalek nomor 9 tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah, Ranperda tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Ranperda tentang Penanaman Modal dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa serta Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (mil/syn)

Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Agus Cahyono mengatakan, rapat kali ini merupakan sesi terakhir pembahasan LPJ Bupati dalam pelaksanaan APBD tahun 2020.

Baca juga:

• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Dukung Swasembada Pangan, Bupati Pasuruan bersama Kapolda Jatim Tanam Jagung Serentak
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter

“Hari ini adalah sesi terakhir rapat terkait pembahasan LKPJ Bupati Trenggalek dalam pelaksanaan APBD tahun 2020. Prosesnya sudah melalui rapat komisi-komisi, dan rapat Banggar juga sudah dilakukan beberapa kali,” ucap Agus, Senin (28/06/2021) sore.

Dijelaskan Agus, agenda rapat Banggar DPRD kali ini sudah hampir final. Dan hanya menanggapi adanya pertanyaan soal tingginya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada tahun anggaran berkenaan.

“Ini tadi hanya tinggal menanggapi beberapa hal yang menjadi pertanyaan di rapat terakhir. Kaitannya soal tingginya nilai Silpa, sekaligus persiapan APBD Perubahan nanti,” imbuhnya.

Dalam rapat tersebut juga sudah disampaikan, Silpa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan lebih detail dibahas dalam wujud perencanaan APBD tahun 2021.

“Didalam rapat yang terakhir kali ini, tidak ada catatan yang disampaikan. Justru yang berkembang adalah hal-hal lain diluar LKPJ, seperti pinjaman daerah,” kata Agus.

Untuk pinjaman daerah, Politisi Partai PKS ini menyampaikan, hal itu akan dijelaskan langsung oleh Bupati setelah rapat paripurna Rabu (30/06/2020) besuk. “Nantinya, Bupati akan menjelaskan secara detail terkait pinjaman yang dimaksud beserta penggunaannya,” tegasnya.

Masih terang Agus, secara resmi untuk pinjaman daerah belum ada gambaran atau apapun. Tetapi dari Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) yang jelas sudah berkoordinasi ke pimpinan DPRD. Kemudian keinginan dari pimpinan fraksi, ada penjelasan langsung secara detail dari Bupati Trenggalek ke anggota DPRD.

“Saat itu memang sudah kita jadwalkan akan tetapi Bupati berhalangan hadir karena sesuatu hal. Dan Rabu besuk, Bupati menyatakan siap untuk memberikan penjelasan terkait pinjaman. Seperti sejauh mana prosesnya, kemudian penggunaannya untuk apa saja, juga skema pengembalian pinjamannya bagaimana. Itu akan dijelaskan nanti oleh Bupati,” tutur Agus.

Ditanya soal APBD induk, ia menyebut jika dalam rapat hari ini sempat ditanyakan ke TAPD. Dan dalam waktu dekat juga akan segera dinotakan.

“Kalau di rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD kemarin sudah diagendakan. Jadi dalam bulan Juli mendatang sudah ada rapat terkait KUA PPAS nota APBD tahun 2022,” pungkasnya. (mil/syn)