“Bupati merupakan representasi kepemimpinan, sedangkan pelaksanaannya seluruh OPD yang ada di Kabupaten Lamongan. Karenanya, diperlukan perubahan mindset dan sikap untuk penyusunan LPPD,” tegas Nalikan.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dirinya juga menjelaskan di hadapan seluruh peserta sosialisasi, agar memperhatikan penyusunan LPPD. Baik dari capaian kinerjanya, capaian SAKIP, laporan penerapan standar penyelenggaraan minimal.

“Kita harus menyiapkan LPPD ini dengan baik, jangan sampai terlambat dan sesuai dengan juknisnya,” harapnya. (zen/sit)

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (17/10) tadi.

Pjs Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto, berharap dengan penghargaan tersebut, akan semakin mendorong ASN di lingkup Pemkab Trenggalek, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan adanya pencapaian ini, tentu tidak menjadikan para pegawai Pemkab Trenggalek, merasa puas diri. Tetapi sebaliknya, senantiasa membuat inovasi-inovasi pelayanan terbaik untui masyarakat,” ucap Benny.

Penghargaan tersebut, tambahnya, merupakan hasil dari pelaksanaan pertanggung jawaban pada Tahun 2018, yang dievaluasi di Tahun 2019. “Nilai LPPD Pemkab Trenggalek sendiri adalah 3,4624 dengan predikat sangat tinggi. Membuat Pemkab Trenggalek masuk dalam empat besar di Jawa Timur,” terangnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati dan walikota se-Jatim, atas sinergi visi misi serta komitmen yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

“Saya ucapkan terimakasih, kepada seluruh bupati dan walikota di Jawa Timur atas sinergitas visi misi yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi,” kata Gubernur Jatim.

Terkait nilai yang didapatkan masing-masing daerah, Gubernur Jatim menyebut jika antara satu daerah dengan yang lainnya, tidak terpaut jauh. “Untuk nilai antar daerah di Jatim sendiri sangat tinggi dan tidak terpaut jauh satu dengan lainnya,” pungkasnya. (mil/sit)

Dalam arahannya, Walikota Sutiaji menekankan bahwa LPPD erat kaitannya dengan komitmen dan setiap indikator yang ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga, setiap daerah memang dituntut konsisten dan patuh dalam menyelenggarakan berbagai program yang telah direncanakan.

Kelemahan Pemerintah Kota Malang selama ini menurutnya adalah para proses evaluasi yang dinilai masih minim. Hal itu berbanding jauh saat proses perencanaan, di mana seluruhnya telah dikembangkan secara matang. Namun, berbagai evaluasi terkadang tak dicatat saat kegiatan dilaksanakan.

“Kelemahan kita, terkadang kita lupa mencatat apa yang lupa dievaluasi. Ini jadi kendala saat buat LKPJ dan SAKIP mesti ribet inventarisasi. Padahal itu kegiatan rutin, maka itu harus ditekankan,” jelasnya.

Kota Malang menduduki peringkat 29 dalam penilaian kinerja Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sepanjang 2018. Angka itu mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding 2017, di mana Kota Malang saat itu menduduki peringkat ke 76.

Meski begitu, pencapaian Kota Malang pada LPPD 2018 dinilai masih harus dilakukan evaluasi. Pasalnya, Kota Malang masih kalah jauh dengan beberapa daerah di Jawa Timur seperti Kediri hingga Bondowoso. Sehingga, para Perangkat Daerah (PD) dituntut lebih komitmen dalam menyelenggarakan setiap program yang telah direncanakan.

“Karena kita juga pernah menduduki peringkat terbaik, yaitu peringkat pertama pada 2016 lalu. Maka tahun-tahun berikutnya harus lebih baik,” kata Wali Kota Malang Sutiaji pada wartawan usai membuka acara Arahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2020 yang digelar di Hotel Savana, Senin (20/1/2020).

Lebih jauh ia menyampaikan, saat ini telah terbit peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Aturan main baru tersebut memiliki instrumen yang lebih rumit dan detail. Sehingga, masing-masing PD dia harapkan untuk lebih baik dalam melaksanakan program.

“Tapi secara filosofos, PP tersebut sama dengan yang ditekankan dalam UU Nomor 23,” tambahnya.

Sebelumnya, dihadapan seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir dalam sosialisasi, Sutiaji juga menegaskan agar masing-masing PD cermat dengan setiap potensi dan kebutuhan yang ada mulai dari tingkat paling bawah. Meliputi sektor kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian.

Seluruh perangkat daerah juga ditekankan untuk selalu memegang data terkini saat akan menjalankan program. Sehingga, program yang dikerjakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki harus terus ditingkatkan kualitasnya untuk tetap berdaya saing. (*yan)