Kepala Disnaker Kabupaten Malang Drs.Yoyok Wardoyo MM, sempat menyinggung mengenai diberlakukannya UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam UU ini dijelaskan bahwa peran serta pemerintah lebih besar jika dibandingkan dengan swasta. Termasuk dalam hal pembiayaan.

Pembiayaan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mulai dari pra penempatan, penempatan hingga purna. Termasuk dalam urusan pelatihan.

“Dalam UU ini, ini pembiayaan pelatihan menjadi tanggung jawab pemerintah atau bisa bekerja sama. Namun hal ini juga masih simpang siur,” jelas Yoyok.

Lanjut dia, jika untuk model kerjasama, hal ini sudah dilakukan dengan BNI. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Disnaker sudah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS). Terutama soal pembiayaan kepada CPMI melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

Soal hal ini, Yoyok berencana akan mengumpulkan pihak perbankan yakni BNI, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), BPJS Ketenagakerjaan, para camat, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan pihak terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi KUR bagi PMI.

“Jadi nanti BNI akan menjelaskan mengenai konsep KUR bagi CPMI yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan bagi CPMI,” ulasnya.

Dalam kesempatan itu, Yoyok juga mengenalkan layanan terbaru di Disnaker. Yakni Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI, yang diresmikan oleh Bupati Malang, Sanusi pada 26 Desember 2019 lalu.

LTSA PMI ini bertujuan untuk meningkatkan layanan bagi CPMI. Selain itu juga untuk memberikan kemudahan serta efisiensi waktu bagi para CPMI. Pasalnya, di gedung yang berlokasi di utara Disnaker ini terdapat beberapa instansi di dalamnya. Misalnya saja perbankan, imigrasi, Dispendukcapil, Disnaker, BPJS Ketenagakerjaan, BNP4TKI serta kepolisian.

“Sehingga CPMI tidak perlu kesana kemari untuk mengurus dokumen terkait keberangkatan. Langsung satu atap di sini. Diharapkan masing-masing instansi sudah menempatkan personel di sini, ” katanya.

Para tamu undangan yang berasal dari P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), BPJS Ketenagakerjaa, perbankan dari Koperasi Karsa Mandiri juga diajak meninjau dan melihat lebih dekat dengan LTSA. Gedung ini mendapatkan apresiasi yang bagus dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aspataki, Saiful Mashud.

“Bagus, lebih mempermudah pelayanan dan menghemat waktu bagi CPMI yang hendak bekerja ke luar negeri,” pungkasnya. (Sur/oso)

Sejumlah instansi yang berada dalam LTSA tersebut seperti, Dinas Kesehatan, BPJS, Polres Malang, BNI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI).

Penyerahan Tumpeng kepada Kadisnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo. (sur)

Dalam sambutannya, HM Sanusi mengatakan bahwa saat ini masyarakat tidak perlu susah payah mengurus keperluan administrasi dengan adanya LTSA itu.

“Supaya tidak kesana kemari, cukup datang kesini. Nanti izin-izin sudah selesai disini,”terangnya.

Untuk itu Sanusi berharap, LTSA ini secepatnya segera dioperasikan untuk melayani masyarakat.

“Kalau sudah diluncurkan, harus mulai gitu lho. Nanti tergantung kesiapan pekerjanya yang ada disini. Kalau sekarang siap ya harus dimulai,” ucapnya.

Penyerahan Bantuan pada warga kurang mampu. (Sur)

Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Malang Drs Yoyok Wardoyo MM menjelaskan, Kabupaten Malang menduduki urutan ketiga sebagai pengirim PMI terbanyak di Jawa Timur dan urutan Sembilan di Indonesia. Hal ini, lanjut Yoyok, menunjukkan bahwa bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan karena mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

Dengan adanya lembaga layanan terpadu yang mencakup institusi Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kepolisian, imigrasi, perbankan dan P4TKI, maka akan mempermudah CPMI dalam mengurus dokumen keberangkatan.

Yoyok menambahkan, LTSA bertujuan untuk menyediakan tempat yang layak dan mewujudkan system pelayanan terpadu, akuntabel dan transparan. Serta memudahkan layanan dalam rangka memberikan proses perlindungan.

“Tujuannya agar perlindungan tergahadap PMI benar-benar dapat dinyatakan manfaatnya. Selain itu, hal ini sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017 mengenai perlindungan terhadap PMI. Layanan ini juga menguntungkan CPMI agar terhindar dari biaya lain yang berlebihan,” tegasnya.

Dalam kesempatan kali itu Yoyok juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Malang dan Bagian Hukum Pemkab Malang karena mendukung LTSA dengan mengeluarkan SK terkait dengan layanan ini. Yoyok juga berterimakasih kepada DPRD Kabupaten Malang yang menginisiasi penerbitan Perda mengenai pekerja migran.

Selain itu, dalam peresmian gedung LTSA ini juga ada pemberian tali asih dari PT Sumber Abadi Utama atau SAB Plywood Gondanglegi kepada Haminatus Sa’diyah, warga Gedangan yang menderita tumor mata. Hal itu mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo.

“SAB ini kan memberikan tali asih, tujuannya agar (perusahaan) yang lain terangsang. Kan tiap kegiatan, saya memang selalu ada aksi sosial. Kita kan gak bisa memberikan lebih,” tutur Yoyok. (Sur/oso)

Ini dibuktikan Disnaker dengan menggelar rapat koordinasi pembentukan tim LTSA Selasa (19/11/2019) siang.

Rapat Koordinasi dan Peninjauan Ruangan LTSA. (Istimewa)

Kegiatan ini dihadiri instansi yang terkait dengan pelaksanaan teknis LTSA. Diantaranya perwakilan dari Dinas Kesehatan, BPJS, kepolisian dari Polres Malang, BNI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI).

Kadisnaker Kabupaten Malang Drs Yoyok Wardoyo MM menjelaskan, LTSA ini sesuai dengan amanat undang-undang yang tertuang dalam UU nomor 18 tahun 2017. Selain itu, juga sesuai dengan arahan dari Kemenaker.

“LTSA ini adalah bagian dari layanan publik. Semua layanan di sini. Tujuannya agar tidak mempersulit rakyat untuk perizinan,” kata Yoyok.

Lanjut Yoyok, masing-masing Instansi memiliki peran, misalnya, dari Dinkes, untuk mendapatkan rekomendasi kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Selama ini tes kesehatan dilakukan di rumah sakit yang ada di Kota Malang.

Rapat pembentukan LTSA tahap awal ini membahas mengenai kesulitan-kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh masing-masing instansi. Yoyok berharap, kendala itu dapat segera teratasi. Pasalnya, implementasi UU yang menjadi payung hukum LTSA akan diimplementasikan Januari 2020 mendatang.

“Januari sudah diterapkan, jadi diharapkan sebelum itu sudah komplet,” tegasnya.

Yoyok juga berpesan kepada para peserta rapat agar menyampaikan hasil hari ini kepada pimpinan mereka masing-masing.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta), Rahmat Yuniman menjelaskan, rapat koordinasi ini membahas mengenai urusan teknis dan operasional. Nantinya, imbuh Yuniman, akan ada pertemuan lebih lanjut.

“Nanti akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini,” kata Yuniman.

Disampaikan Yuniman, untuk pembahasan mengenai pembiayaan yang akan dicover oleh BNI, masih terus berlanjut. Bahkan, berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Yuniman bahan untuk MoU dan perjanjian kerjasama (PKS) sudah sampai di meja Sekretaris Daerah. Kemudian, dilanjutkan ke Bupati Malang.

“Setelah tanda tangan MoU baru dilanjutkan dengan PKS,” tandasnya. (Sur/oso)