Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Muflikh Adhim, menyebutkan bahwa jumlah lulusan SD/MI tahun ini mencapai 13.792 siswa. Sementara, daya tampung SMP negeri hanya tersedia 7.360 kursi. Sehingga, siswa yang tidak dapat tertampung di sekolah negeri, menurutnya harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta maupun pondok pesantren.

“Berarti sekitar 6.000 sekian siswa memang tidak bisa kita tampung di SMP negeri. Mereka bisa melanjutkan ke sekolah swasta atau pondok,” jelas Adhim, Rabu (20/05/2026) tadi.

Kondisi serupa, juga terjadi pada jenjang sebelumnya. Berdasarkan data Dapodik, jumlah lulusan TK, RA dan BA di Kota Malang mencapai 12.947 anak. Namun pagu penerimaan SD negeri hanya 8.568 kursi.

“Artinya sekitar 4.000 anak kemungkinan melanjutkan ke sekolah swasta,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, ketimpangan tersebut bukan fenomena baru. Setiap tahun, jumlah lulusan memang selalu lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri.

“Kalau dibanding tahun lalu mirip. Bahkan tahun kemarin lulusan SD/MI sempat sekitar 14 ribu siswa,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi agar orang tua tidak kebingungan saat mendaftar, Disdikbud Kota Malang menyiapkan informasi sekolah swasta yang masih memiliki daya tampung melalui laman resmi SPMB 2026/2027. Nantinya, masyarakat tidak hanya melihat sisa kuota sekolah, tetapi juga informasi biaya pendidikan hingga karakteristik masing-masing sekolah.

“Kita tampilkan pagunya berapa, SPP-nya, uang bangunan, sampai kekhasan sekolah seperti ekstrakurikuler dan penguatan karakter,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sekolah swasta di Kota Malang kini semakin kompetitif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, sejumlah sekolah swasta favorit disebut sudah penuh sejak awal masa penerimaan.

“Itu menunjukkan kepedulian masyarakat Kota Malang terhadap pendidikan sangat tinggi. Berapapun biaya yang dikeluarkan, yang penting kualitasnya baik,” imbuh Adhim. (rsy/sit)

Dalam mewujudkan hal itu, membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, inovatif dan selalu menempatkan pelayanan publik sebagai panggilan utama. Disampaikan pula, Politeknik Kementerian Perhubungan merupakan pilar utama dalam mencetak SDM bidang transportasi yang unggul, melayani dan melek digital.

Calon ASN Kementerian Perhubungan akan menjadi wajah sektor publik ke depan dan memegang banyak peran penting dalam mendorong kemajuan dan pembaruan birokrasi Indonesia. “Ingatlah, bahwa anda adalah wajah negara, karena andalah yang pertama ditemui masyarakat di terminal, bandara, pelabuhan, maupun ruang operasi,” kata Menteri Rini.

Politeknik Kementerian Perhubungan menjadi penggerak tata kelola transportasi yang bersih dan efektif, dengan menanamkan nilai-nilai akuntabilitas sejak dini. Melalui penempatan lulusan di berbagai wilayah, berperan aktif sebagai penguat konektivitas dan inklusi transportasi di wilayah 3T, menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja di sektor transportasi.

Politeknik Kementerian Perhubungan berperan membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. “Tugas anda sebagai calon ASN Kementerian Perhubungan bukan sekadar teknis, tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang aman, ramah dan profesional,” tambahnya.

Menteri Rini menilai, transportasi bukan lagi sekadar kendaraan bergerak di jalan, tapi ekosistem yang kompleks, yang menuntut birokrasi untuk siap bertransformasi. Transformasi sistem transportasi harus mampu membangun satu sistem yang terpadu, bukan seribu sistem terpisah, agar layanan publik mampu menjawab kebutuhan ekonomi dan mobilitas bangsa yang terus meningkat. Layanan transportasi terpadu akan mampu menghubungkan orang dan menggerakan dunia usaha serta perekonomian nasional.

Baca juga :

Layanan transportasi berorientasi pada manusia menuntut interoperabilitas data lintas moda agar masyarakat mendapatkan akses, informasi perjalanan, ticketing, dan fasilitas pendukung yang nyaman dan terhubung sepanjang life cycle pergerakannya. Dalam konteks percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, birokrasi dan ASN harus berperan sebagai problem solver yang mampu connecting the dots melalui digitalisasi layanan transportasi.

“Di sinilah ASN Digital Kementerian Perhubungan memegang fungsi strategis untuk memastikan seluruh moda transportasi terintegrasi, berorientasi pada pengguna dan mendukung ekosistem ekonomi yang semakin kompetitif,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk mewujudkan new era ASN Digital di Kementerian Perhubungan diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi SDM-nya sendiri. Untuk menghadirkan birokrasi yang adaptif, inklusif dan profesional, ASN harus memiliki mindset perubahan, memperkuat kompetensi digital yang tetap humanis, serta menumbuhkan kepemimpinan visioner yang mampu menjadi teladan. Budaya kerja modern berbasis kolaborasi lintas batas juga perlu dibangun agar birokrasi mampu merespons dinamika publik secara cepat dan efektif.

Selain itu, integrasi data dan interoperabilitas layanan menjadi kunci untuk memastikan layanan pemerintah lebih sederhana, terhubung, dan dipercaya. “Tujuan akhirnya adalah agar ASN mampu membaca perubahan di tengah dunia yang bergerak cepat, sehingga birokrasi menjadi lincah, responsif dan benar-benar menjadi pembangunan,” tutur Menteri Rini.

Sektor transportasi adalah salah satu sektor paling dinamis, dengan teknologi dan regulasi yang terus berubah. Karenanya, Menteri Rini meminta talenta muda di Politeknik Kementerian Perhubungan untuk tidak berhenti belajar agar kelak menjadi insan transportasi yang menggerakkan pembangunan sekaligus menjunjung nilai pelayanan, dedikasi dan pengabdian bagi Indonesia.

“Arah baru transformasi pelayanan transportasi akan dimulai dari talenta muda yang berpikir progresif, melayani sepenuh hati dan berani berubah. Karena kendaraan terbaik untuk reformasi adalah manusia di balik kemudinya,” tambahnya. (hms/pan/gie)

Diketahui, bahwa apel pagi merupakan kegiatan rutin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. “Pada pagi hari yang cerah ini, kita bersama-sama di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, juga dalam rangka penyerahan SK CPNS IPDN tahun 2025 sebanyak 3 orang dan SK Pensiun sebanyak 25 orang,” kata Wabup Lathifah.

Wakil Bupati Malang juga menyampaikan selamat dan sukses kepada CPNS lulusan IPDN tahun 2025 yang menerima SK. “Selamat bergabung menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Malang. Segera beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di instansi masing-masing. Laksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi,” ujar Wabup.

Baca juga :

Wabup Lathifah juga berpesan kepada CPNS lulusan IPDN, untuk meningkatkan kompetensi diri guna menjawab tantangan yang dinamis. “Terus belajar, berinovasi dan kembangkan kreativitas, karena tigas dan tanggung jawab ke depan akan semakin berat. Bangun terus lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta jaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara,” tegasnya.

Kepada penerima SK Pensiun, Wabup Lathifah juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini untuk Kabupaten Malang. “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, mengucapkan selamat sekaligus terima kasih kepada bapak dan ibu yang hari ini menerima SK Pensiun. Apresiasi tinggi pastinya layak diberikan atas segala dedikasi yang telah diberikan kepada Kabupaten Malang,” tambahnya.

Disampaikan Wabup Lathifah, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang sangatlah bangga dengan etos kerja, pengabdian dan darma bakti selama ini. “Pengabdian bapak dan ibu selama menjadi PNS merupakan tugas mulia sekaligus menjadi tabungan amal ibadah yang harapannya akan senantiasa diridai Allah SWT,” imbuhnya.

Wakil Bupati Malang juga menyampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, agar senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN Berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif serta kolaboratif. “Juga senantiasa mengedepankan prinsip 5K Budaya Kerja ASN Kabupaten Malang yakni Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas dan Kerja Prestasi,” tambahnya. (pro/mlg/gie)

Momentum tersebut, bukan sekadar seremoni penerimaan CPNS, melainkan bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi lokal dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Kehadiran kader-kader muda dari IPDN, diharapkan dapat memperkaya dinamika kerja aparatur, membawa semangat baru, sekaligus mendorong reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Dalam amanatnya, Sekda Lumajang menegaskan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus selalu menempatkan pelayanan publik sebagai inti dari tugasnya. “Kita sebagai aparatur memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan, terutama dalam menjalankan kebijakan yang menjadi visi dan misi kepala daerah,” ujar Agus Triyono.

Dirinya mengingatkan, ASN tidak boleh sekadar menjadi pelaksana administratif, melainkan agen perubahan yang mampu menerjemahkan arah pembangunan daerah ke dalam aksi nyata. “Kebutuhan masyarakat sebisa mungkin harus dipenuhi tanpa menunggu arahan langsung dari pimpinan daerah. Di situlah letak tanggung jawab moral kita sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.

Baca juga :

Agus juga menekankan, akan pentingnya manajemen anggaran yang efektif di lingkup Perangkat Daerah (PD). Menurutnya, kesuksesan program strategis tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya alokasi dana, tetapi oleh bagaimana anggaran dikelola dengan efisien, transparan dan berorientasi hasil.

“Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lumajang. Mari kita pastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan warga,” imbuhnya.

Bergabungnya dua CPNS IPDN ini, sekaligus menjadi pengingat bahwa regenerasi aparatur merupakan hal vital untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik. Mereka diharapkan membawa perspektif baru, disiplin khas kampus kepamongprajaan, serta semangat muda yang adaptif terhadap perubahan zaman, terutama di era digitalisasi birokrasi.

Dengan langkah ini, Pemkab Lumajang meneguhkan komitmennya membangun birokrasi yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga proaktif dalam menciptakan terobosan pelayanan. Harapannya, hadirnya generasi baru ASN akan menjadi motor penggerak lahirnya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan humanis. (kom/adi/gie)

Siswa yang menghafal Al-Quran, akan mendapat nilai lebih dalam penerimaan SPMB jalur prestasi non akademik.

Bupati Ipuk mengatakan bahwa kuota hafalan Al-Quran itu ditetapkan setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas memilah dan menghimpun ketentuan SPMB tahun ini. Hal ini, juga untuk memotivasi para santri agar lebih giat belajar Tahfidz.

“Kami berkomitmen untuk memberikan wadah bagi siswa-siswi berprestasi, termasuk siswa hafal Al-Quran yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP,” kata Bupati Ipuk, saat Pencanangan SPMB 2025, Kamis (15/05/2025) tadi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno, menambahkan bahwa siswa yang akan mendapatkan ‘tiket emas’ atau golden tiket pada SPMB tahun ini, adalah mereka yang telah hafal minimal 6 juz. Jika hafalannya di bawah itu, mereka tetap mendapat keistimewaan berupa nilai tambah.

Tahfidz 1 juz memperoleh poin 125 atau setara dengan juara 1 lomba perorangan tingkat kecamatan. Sedangkan Tahfidz 3 juz akan mendapatkan poin 250 atau setara dengan juara 1 lomba perorangan tingkat kabupaten. Sedangkan Tahfidz 5 juz memperoleh poin 375 atau setara dengan juara 1 tingkat provinsi perorangan.

Baca juga :

Menurut Suratno, kemampuan santri dalam menghafal Al-Quran juga harus dibuktikan dengan sertifikat atau surat tahfidz yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. “Misalnya dari yayasan, pondok pesantren, madrasah atau sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Para santri juga harus sudah menuntaskan diniyah di jenjang Ula yang dibuktikan dengan surat keterangan Ula dengan mencantumkan nomor izin pengelolaan diniyah dari Kementerian Agama,” kata Suratno.

Dirinya juga menjelaskan, penilaian khusus SPMB bagi santri penghafal Al-Quran merupakan kebijakan daerah di Kabupaten Banyumas. Aturan serupa tidak termasuk dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

“Kami tegaskan, sistem SPMB dalam rangka SPMB telah diselenggarakan sesuai kaidah yang ditetapkan agar berjalan tertib, lancar, dan mudah. Prinsipnya harus akuntabel, transparan, berintegritas, dan imparsialitas,” imbuhnya.

SPMB tahun ajaran 2025/2026 terdapat empat jalur SPMB. Pertama, jalur afirmasi untuk keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas dengan kuota 20 persen. Kedua, jalur mutasi bagi siswa yang mengikuti serah terima tugas orang tua dengan kuota 5 persen. Pelaksanaan afirmasi dan mutasi SPMB akan dilaksanakan pada 19-20 Mei dan diumumkan pada 21 Mei.

Ketiga, jalur kinerja dengan kuota 35 persen. Kuota tersebut dibagi menjadi 15 persen rata-rata kinerja laporan, 10 persen kinerja akademik, dan 10 persen kinerja nonakademik. Terakhir, jalur domisili bagi siswa yang rumahnya dekat sekolah dengan kuota 40 persen. Pelaksanaannya akan dilakukan pada tanggal 2-3 Juni dan akan diumumkan pada tanggal 4 Juni.

Garis domisili merupakan pengganti garis zonasi pada penerimaan peserta didik baru tahun sebelumnya. “Kalaupun sistemnya berubah, itu tidak menjadi masalah bagi Kabupaten Banyumas. Sebab, selama ini Kabupaten Banyumas menggunakan sistem zonasi yang tidak full zone, tetapi sudah menggunakan domisili,” imbuh Suratno. (kom/bwi/sit)

“Belum semua lulusan SMK diserap oleh industri. Karena memang, ada juga lulusan SMK yang minatnya berwirausaha. Karenanya, kami mencoba memfasilitasi mereka untuk bisa mulai berwirausaha maupun memperluas usahanya,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat menyerahkan bantuan alat usaha kepada 100 anak muda di SMK PGRI 2, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (21/09/2024) tadi.

Dikatakan Bupati Ipuk, Pemkab Banyuwangi selama ini sudah rutin memberikan bantuan alat usaha untuk warga kurang mampu dan usaha mikro. Kini melebarkan skema dengan Program Bantuan Alat Usaha Bagi Lulusan SMK. “Kita targetkan tahun ini ada ratusan anak lulusan SMK yang dapat bantuan alat usaha untuk memulai berwirausaha. Dan bertahap, akan kita tingkatkan sasaran penerimanya,” tambah Bupati Ipuk.

Bantuan yang diberikan, ujarnya, berupa alat usaha sesuai dengan minat mereka. Diantaranya, alat usaha untuk bisnis kuliner, kopi, kecantikan, jahit, salon dan sebagainya.

Sementara untuk para penerima bantuan, terdiri atas anak muda lulusan SMK. Baik yang akan berusaha maupun yang tengah merintis usaha, lulusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hingga penyandang disabilitas.

Selain diberikan peralatan usaha, para penerima juga bakal mendapatkan penguatan beragam pelatihan sesuai peminatan mereka. Pelatihan akan menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

“Kami tidak hanya memberi dukungan peralatan, namun juga dukungan untuk meningkatkan skill dengan pelatihan manajemen keuangan, pelatihan marketing dan sebagainya yang bisa menunjang usaha adik-adik hebat ini. Harapannya usahanya akan meningkat dan berdaya saing juga. Bismillah semuanya jadi pengusaha hebat,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Salah satu penerima bantuan, Sabilur Rozaq, yang memiliki usaha ikan bakar di kawasan Wisata Pantai Blimbingsari. Dirinya merupakan lulusan SMK tahun 2023, yang akan meneruskan usaha orang tuanya yang sempat berhenti karena orang tuanya meninggal dunia.

“Saya tergerak untuk meneruskan usahanya. Saya sedang berencana membuka cabang di Singojuruh. Alhamdulillah saya terpilih mendapatkan bantuan. InsyaAllah bantuan ini akan memperlancar rencana saya membuka cabang,” ujar Sabilur.

Hal yang sama dirasakan oleh Abdul Muhid. Dirinya yang lulusan PKBM, mengaku ingin membuka usaha menjahit. Dirinyapun, akhirnya mendapat bantuan mesin jahit untuk membuka usaha di rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, menambahkan bahwa selain program pemberian bantuan alat kewirausahaan, Pemkab Banyuwangi juga menggelar pelatihan khusus bidang hospitality. Pelatihan ini dikhususkan bagi lulusan SMK jurusan perhotelan.

“Pelatihan ini sebagai penguatan ilmu hospitality yang mereka miliki, karena pesertanya sebelumnya dari jurusan perhotelan. Pelatihannya juga menggandeng LPK dan berlangsung tiga bulan,” kata Suratno.

Setelah pelatihan, semua peserta akan menjalani magang selama tiga bulan di hotel-hotel berbintang yang ada di Banyuwangi. “Setelah magang para peserta akan disalurkan di sejumlah tempat seperti hotel, apartemen dan kapal pesiar. Untuk penyalurannya Pemkab bekerjasama dengan mitra dari Indonesia Hotel General Manager Association,” imbuh Suratno. (kom/bwi/gie)

Pelaksanaan kegiatan ini, dihadiri oleh Plh Bupati Probolinggo, Heri Sulistyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifuddin, Camat Gending, Widodo Hadi Siswanto dan Forkopimka Gending, Pengurus TP PKK Kabupaten Probolinggo, Ketua TP PKK Kecamatan Gending, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Gending, Sri Handayani serta kepala desa se-Kecamatan Gending.

Dalam kesempatan itu, Plh Bupati Heri didampingi Kepala DP3AP2KB, Hudan Syarifuddin, Camat Gending, Widodo Hadi Siswanto bersama Ketua TP PKK Kecamatan Gending dan kepala desa bersama Ketua TP PKK Desa, memimpin prosesi wisuda bagi tiga wisudawan terbaik di masing-masing desa.

Camat Gending, Widodo Hadi Siswanto, mengatakan bahwa Program SOTH ini sangat berpengaruh besar dalam pola pengasuhan anak-anak di desa. “Memang pola pengasuhan di desa itu sangat berbeda dengan di kota. Dimana, pola pengasuhan di kota itu sedikit membuka wawasan para ibu-ibu rumah tangga. Tetapi yang jelas, pola pengasuhan sekarang ini berbeda dengan pola pengasuhan dahulu. Sekarang pola pengasuhannya banyak mengacu kepada google. Semoga pola pengasuhan SOTH ini mendorong tumbung kembang anak agar cerdas dan berperilaku yang baik,” katanya.

Widodo berharap, Program SOTH ini membawa manfaat bagi masyarakat di desa-desa, khususnya di Kecamatan Gending. Sebab, hal ini akan berpengaruh kepada tingkat penurunan stunting.

“Ibu-ibu dalam STOH ini diajari beberapa hal terkait pengasuhan anak. Semoga Program SOTH ini bisa membawa manfaat demi pembelajaran kepada tetangga dan sekitarnya,” terangnya.

Baca juga :

Sementara itu, Plh Bupati Probolinggo, Heri Sulistyanto, menyampaikan ucapan selamat kepada 305 wisudawan SOTH di wilayah Kecamatan Gending. “Keberhasilan ini patut disyukuri dengan harapan dapat menyumbangkan ilmu yang didapat untuk mendidik generasi yang hebat. Melalui Program SOTH ini, peran orang tua hebat diharapkan membantu menurunkan angka stunting di Kabupaten Probolinggo. Mendidik anak tidak harus dengan kekerasan. Ada banyak sekali cara menjadi orang tua yang cerdas untuk generasi yang hebat pula di masa yang akan datang,” katanya.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dari DP3AP2KB dalam rangka menumbuhkan semangat ibu dan kader dalam rangka mengikuti SOTH. “SOTH merupakan program peningkatan kemampuan orang tua dalam mengasuh agar lebih memahami psikologi anak. Harapannya, dengan SOTH orang tua mampu mendidik anak-anak tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara akhlak,” jelasnya.

Plh Bupati Heri menambahkan, bahwa orang tua saat ini perlu diberikan bekal dalam mendidik anak karena adanya penurunan nilai perilaku, pergaulan yang semakin terbuka dan adanya media-media yang begitu bebas diakses. Dimana, orang tua akan menghadapi badai  hebat yang tentunya sangat berpengaruh pada anak.

“Dampaknya anak cenderung tidak mempedulikan nasihat orang tua. Pengaruh lingkungan juga memberikan nilai yang luar biasa pada anak, sehingga sudah saatnya orang tua kembali menjadi busur yang mampu mengarahkan anaknya. Untuk menjadi busur yang baik, tentunya perlu ada edukasi, salah satunya melalui SOTH,” tegasnya. (kom/nun/gie)