Pelaksanaan audiensi itu, membahas keberlanjutan pembiayaan serta penajaman sasaran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah.

Sekda Agus menjelaskan, bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 64,48 miliar untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Sementara kebutuhan riil mencapai Rp 65,76 miliar, sehingga masih terdapat selisih pembiayaan yang diharapkan dapat dipenuhi melalui penyesuaian APBD.

Namun di balik angka-angka tersebut, tambahnya, substansi yang ditekankan pemerintah daerah adalah satu hal penting, yakni tidak boleh ada warga rentan yang terputus dari layanan kesehatan hanya karena proses administrasi dan pembaruan data.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujar Sekda Agus.

Baca juga :

Dalam forum itu juga ditegaskan, bahwa pemutakhiran data PBI JKN merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan negara benar-benar tepat sasaran. Proses ini dilakukan, agar kepesertaan aktif hanya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria miskin dan rentan miskin berdasarkan data yang valid.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang perlindungan melalui mekanisme reaktivasi bagi warga yang kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan segera, seperti penderita penyakit kronis, katastropik atau kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Reaktivasi tersebut dilakukan, melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, serta diajukan melalui sistem SIKS-NG sesuai ketentuan yang berlaku dan ketersediaan kuota.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang mengalami kendala data kependudukan, seperti NIK tidak aktif akibat belum perekaman KTP elektronik, untuk segera melakukan pembaruan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di balik seluruh kebijakan teknis tersebut, arah besar yang ingin dijaga Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah memastikan sistem jaminan kesehatan tetap berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang adil, adaptif dan berpihak pada warga yang paling membutuhkan.

Dengan pendekatan ini, pemutakhiran data tidak hanya dipahami sebagai proses administrasi, tetapi sebagai upaya memperkuat keadilan sosial dalam layanan kesehatan agar perlindungan negara benar-benar hadir bagi kelompok paling rentan di masyarakat. (kom/lmj/gie)

Hal itu, diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (25/05/2026) tadi. Diuraikan Sekda Agus, bahwa kualitas pemerintahan saat ini tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang baik.

“Kalau pemerintah lambat memberi informasi, isu bisa berkembang cepat di media sosial. Karena itu komunikasi publik harus responsif dan informatif,” terangnya.

Hal utama yang ingin dibangun Pemerintah Kabupaten Lumajang, tambahnya, adalah menjadikan publikasi pemerintah sebagai sumber informasi resmi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sekaligus, tentunya menangkal berkembangnya informasi yang tidak utuh.

Baca juga :

Pemerintah memandang, lanjutnya, publikasi yang baik bukan hanya menyampaikan kegiatan seremonial. Namun, juga menghadirkan informasi yang menjelaskan kebijakan, pelayanan, dan kondisi riil pemerintah kepada masyarakat secara terbuka.

Karena itu, ungkap Sekda Agus, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbarui informasi publik, memperkuat dokumentasi pelayanan dan membangun pola komunikasi yang lebih adaptif melalui media resmi pemerintah. Mengingat, masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi yang cepat dan dapat dipercaya.

Sekda Agus juga mengapresiasi, capaian Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berhasil meraih kategori Badan Publik Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, tantangan komunikasi publik ke depan akan semakin kompleks, sehingga pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan kemampuan komunikasi publik.

“Melalui penguatan kapasitas PPID tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap publikasi pemerintah dapat menjadi jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di era digital,” ungkapnya. (kom/lmj/sit)

Dalam momen itu, sebanyak 651 jamaah yang tergabung dalam Kloter 100 dan 101, diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Keberangkatan ini, menandai selesainya proses pemberangkatan CJH asal Lumajang tahun 2026. Dalam suasana dini hari yang hening itu, isak tangis keluarga mengiringi langkah para jemaah yang bersiap menjalankan rukun Islam kelima ini.

Bupati Indah Amperawati mengatakan, bahwa para jamaah tidak hanya berangkat untuk menunaikan ibadah pribadi, tetapi juga membawa amanah doa bagi daerah. Pemerintah menitipkan harapan, agar para jamaah turut mendoakan Lumajang agar senantiasa diberi keberkahan, keselamatan dan kemajuan.

“Alhamdulillah, malam ini kita kembali memberangkatkan tamu-tamu Allah SWT dari Kabupaten Lumajang. Saya bersama Mas Yudha, mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji dan hajjah yang mabrur,” ujarnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, keberangkatan haji selalu menghadirkan ikatan batin antara masyarakat dengan para jamaah. Di tengah tangis haru keluarga, terdapat doa kolektif yang dipanjatkan agar para jamaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar sekaligus membawa keberkahan bagi kampung halaman.

Dirinya juga mengingatkan, akan pentingnya menjaga kebersamaan selama di Tanah Suci. Para jamaah diminta saling membantu, menjaga kesehatan dan mengikuti arahan petugas pendamping agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar.

Diketahui, total jamaah haji asal Kabupaten Lumajang tahun ini tercatat 1.256 orang yang terbagi dalam 4 Kloter. Sebelumnya, Kloter 98 dan 99 telah diberangkatkan sehari sebelumnya. Sementara, dua jamaah cadangan turut diberangkatkan melalui Kloter 97 untuk menggantikan calon jamaah yang menunda keberangkatan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri, pelayanan haji bukan sekadar memastikan administrasi dan transportasi berjalan tertib, tetapi juga menjaga nilai sosial dan spiritual yang menyertai proses keberangkatan. Tradisi melepas jamaah sendiri, menjadi bentuk penghormatan kepada warga yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

Melalui momentum ini, Lumajang meneguhkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya dilakukan melalui program dan kebijakan, tetapi juga melalui ikhtiar batin masyarakat yang menitipkan harapan kepada para jamaah untuk dipanjatkan di tempat yang penuh keberkahan. (kom/lmj/gie)

Bahkan, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga menjelaskan bila pemerintah daerah membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi organisasi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam berbagai program lintas perangkat daerah. Itu karena, pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif generasi muda, terutama dalam isu-isu strategis seperti penurunan stunting, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan pariwisata, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

“Saya membuka pintu selebar-lebarnya bagi PMII untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Banyak program di perangkat daerah yang bisa dikerjakan bersama pemuda untuk mendukung pembangunan,” kata Bupati Lumajang.

Kebijakan ini, ujarnya, menandai penguatan model pembangunan partisipatif, di mana organisasi mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai ruang kaderisasi dan diskursus intelektual. Namun, juga menjadi mitra implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Dalam konteks pembangunan nasional, tambahnya, pelibatan organisasi kepemudaan dinilai penting untuk memperkuat kualitas pembangunan berbasis sumber daya manusia. Pemerintah menilai, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Baca juga :

Bupati Indah menjelaskan, keterlibatan pemuda menjadi semakin penting karena sejumlah indikator pembangunan Lumajang menunjukkan tren positif yang memerlukan penguatan keberlanjutan. Pemerintah daerah mencatat, prevalensi stunting turun dari sekitar 30 persen menjadi 19 persen, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,5 persen pada 2024 menjadi 5,35 persen pada 2025.

Di sektor pariwisata, Lumajang juga mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan Air Terjun Tumpak Sewu, yang menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif lokal. Capaian tersebut, membutuhkan dukungan lebih luas dari kalangan muda agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada birokrasi, tetapi juga didorong oleh partisipasi sosial yang lebih kuat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, membuka ruang kolaborasi dengan organisasi mahasiswa. Sehingga, kaderisasi di kampus dapat terhubung dengan praktik pembangunan di masyarakat.

Pendekatan ini, ujarnya, sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan generasi muda sebagai pilar penguatan demokrasi partisipatif, inovasi sosial dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap organisasi kemahasiswaan dapat menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis gotong royong. (kom/lmj/sit)

Diuraikan Rahayu, istri ASN memiliki posisi strategis sebagai bagian dari keluarga aparatur yang dekat dengan informasi pelayanan dan program pemerintah. Karena itu, keberadaan mereka diharapkan mampu membantu menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat di lingkungan sekitar.

“Istri ASN bisa ikut menjadi bagian dari penyebar informasi yang positif. Program pembangunan dan layanan pemerintah yang menyentuh masyarakat perlu disampaikan agar manfaatnya diketahui lebih luas,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, banyak program pemerintah yang secara langsung membantu masyarakat, namun belum sepenuhnya diketahui publik karena keterbatasan penyebaran informasi di tingkat bawah. Salah satu contohnya, adalah keberadaan Graha Lumajang, rumah singgah gratis yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lumajang bagi warga yang menjalani pengobatan rujukan di Surabaya.

Menurutnya, layanan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama keluarga pasien yang membutuhkan tempat singgah selama proses pengobatan. “Contoh seperti Graha Lumajang perlu terus dikenalkan. Itu bentuk kehadiran pemerintah yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya pasien rujukan dan keluarganya,” katanya.

Baca juga :

Rahayu menambahkan, di era digital, setiap orang memiliki peran dalam membangun literasi publik. Karena itu, media sosial perlu dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang edukatif, menenangkan dan membangun optimisme.

Dirinya menilai, penyebaran informasi yang baik akan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. “Informasi yang benar akan mencerahkan. Ketika masyarakat memahami program secara utuh, maka kepercayaan dan partisipasi juga tumbuh,” tambahnya.

Selain menyebarkan informasi pembangunan, istri ASN juga diharapkan dapat membantu menyampaikan berbagai program pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Menurut Rahayu, komunikasi publik bukan hanya tugas perangkat Humas pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk keluarga ASN sebagai bagian dari lingkungan birokrasi.

“Istri ASN dapat menjadi mitra komunikasi pemerintah di lingkungan masing-masing. Dengan menyebarkan informasi yang baik, kita ikut membantu masyarakat mendapatkan pengetahuan yang benar dan bermanfaat,” ujarnya.

Melalui keterlibatan tersebut, DWP Lumajang berharap keluarga ASN dapat ikut membangun budaya komunikasi yang positif, mendukung literasi publik, serta memperkuat penyebaran informasi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (kom/lmj/gie)

Diuraikannya, tantangan di era digital tidak hanya terletak pada kemampuan menguasai teknologi. Namun, juga bagaimana generasi muda mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

“Teknologi harus tumbuh bersama karakter dan akhlak yang baik. Karena kecerdasan tanpa nilai moral, maka dapat kehilangan arah,” ujarnya.

Baca juga :

Bunda Indah menjelaskan, bahwa kegiatan robotika tidak hanya melatih kemampuan teknis, tetapi juga membentuk disiplin, tanggung jawab, kerja sama dan etika dalam proses belajar. Melalui pendekatan ini, Pemkab Lumajang berharap pengembangan teknologi di kalangan generasi muda dapat menjadi bagian dari pembangunan manusia yang utuh, yakni cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara moral dan sosial.

“Dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat, penguatan karakter menjadi penting agar generasi muda tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kemampuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kita ingin melahirkan generasi yang tidak hanya pintar teknologi, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian, dan tanggung jawab dalam menggunakan ilmunya,” katanya. (kom/lmj/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran daerah perlu dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel, agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “Seluruh penggunaan anggaran harus berjalan sesuai aturan, agar pemerintahan tetap transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik, menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi dan sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran perlu terus dijaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat,” imbuh Wabup Yudha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan sesuai regulasi. “Koordinasi yang baik menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal,” urainya.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Lumajang bersama DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan secara profesional. Sehingga, mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. (kom/lmj/gie)

Camat Ambulu, Fahrur Ansori, dalam momen itu memimpin langsung koordinasi di lapangan. Dirinya juga menegaskan, bahwa aksi ini merupakan respon cepat (quick response) atas aduan masyarakat di Dusun Bedengan, Desa Tegalsari.

“Langkah ini kami ambil, setelah menerima informasi valid mengenai penyumbatan aliran sungai akibat tumpukan sampah yang cukup masif di wilayah tersebut,” kata Camat Fahrur.

Pelaksanaan kegiatan ini, tentunya mencerminkan sinergi yang solid, antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Terlebih, dalam pelaksanaan itu juga terlihat di lokasi, seperti personel dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) serta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengairan, yang ikut terjun langsung bersama Muspika Ambulu. Kehadiran berbagai pihak ini, menunjukkan bahwa permasalahan sampah sungai tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektoral.

Baca juga :

Salah satu fokus utama pembersihan sendiri, adalah sampah-sampah yang tersangkut di rumpun bambu sepanjang bantaran sungai. Penumpukan pada titik-titik tersebut, dinilai krusial karena menghambat laju air secara signifikan dan berpotensi menimbulkan luapan ke area pemukiman serta lahan pertanian warga jika curah hujan meningkat.

Dari sisi ekonomi kerakyatan, keberadaan sampah ini dilaporkan sangat merugikan. Para pelaku usaha kecil dan pedagang yang beroperasi di sekitar aliran Sungai Tegalsari, juga mengeluhkan dampak negatif berupa bau tidak sedap dan penurunan estetika lingkungan. Sehingga, berdampak pada tingkat kunjungan pelanggan ke area usaha mereka. Hal ini, menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar produktivitas ekonomi warga tetap terjaga.

Meskipun upaya pembersihan ini berjalan sukses, Fahrur Ansori mencatat adanya tantangan besar dalam hal kesadaran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember sebelumnya telah memasang papan larangan resmi di area-area strategis sungai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa edukasi melalui media visual tersebut masih belum cukup efektif dalam mengubah perilaku sebagian warga yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah akhir.

“Kami sangat menyayangkan adanya pengabaian terhadap papan peringatan yang sudah ada. Ke depan, kami akan berkoordinasi lebih intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk merancang solusi yang lebih permanen, baik dari sisi pengangkutan sampah rutin maupun penegakan regulasi daerah,” tambah Camat Fahrur. (rio/gie/adv)

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang, Umar Hasan, menjelaskan bahwa proses validasi yang ketat menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji secara global. “Memang sempat ada sekitar 380 visa yang tertolak pada tahap awal. Namun, itu bagian dari proses validasi. Sekarang seluruhnya sudah kami tindak lanjuti dan saat ini telah terselesaikan dengan baik,” katanya, Rabu (06/05/2026) tadi.

Dirinya menjelaskan, bahwa penolakan tersebut umumnya dipicu oleh aspek teknis administratif. Seperti, ketidaksesuaian standar foto hingga perbedaan penulisan nama antar dokumen. Hal ini, menunjukkan bahwa sistem verifikasi yang diterapkan tidak bersifat formalitas, tetapi memastikan setiap data calon jamaah benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Respons cepat, pun dilakukan oleh jajaran Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang, melalui koordinasi lintas sektor hingga tingkat desa dan kecamatan. Sinergi ini, mempercepat proses perbaikan dokumen. Sehingga, seluruh kendala dapat diselesaikan tanpa menghambat tahapan berikutnya.

Baca juga :

“Ini menjadi pembelajaran penting, bahwa ketelitian dalam administrasi sangat menentukan kelancaran proses secara keseluruhan,” tambahnya.

Dengan selesainya tahapan administrasi, lanjutnya, calon jamaah kini memasuki fase akhir persiapan, termasuk menunggu distribusi kartu nusuk dari embarkasi Surabaya. Kartu ini, berfungsi sebagai identitas digital yang terintegrasi dengan sistem layanan ibadah di Arab Saudi. Sehingga, memudahkan akses jamaah ke berbagai fasilitas, termasuk di Masjidil Haram.

Distribusi kartu yang dilakukan lebih awal tahun ini, menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan. Sekaligus, meminimalkan potensi kendala teknis di lapangan.

Keberhasilan ini, mencerminkan transformasi pelayanan haji yang semakin berbasis sistem, kolaboratif dan berorientasi pada kepastian layanan. Dengan dokumen yang telah tervalidasi secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan bahwa jemaah tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga mendapatkan jaminan layanan yang lebih tertib, aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Pendekatan ini, ungkapnya, sekaligus menjadi bentuk edukasi publik bahwa ketertiban administrasi bukan sekadar kewajiban, melainkan fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan. (kom/lmj/gie)